cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andri Putra Kesmawan
Contact Email
andriputrakesmawan@gmail.com
Phone
+6281990251989
Journal Mail Official
journal@idpublishing.org
Editorial Address
Perumahan Sidorejo, Jl. Sidorejo Gg. Sadewa No.D3, Sonopakis Kidul, Ngestiharjo, Kapanewon, Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Indonesian Journal of Law and Justice
Published by Indonesian Journal Publisher
ISSN : -     EISSN : 30310016     DOI : https://doi.org.10.47134/lawjustice
Core Subject : Social,
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Indonesian Journal of Law and Justice ISSN 3031 0016 is a peer-reviewed scholarly journal dedicated to presenting high quality research in the field of law and justice in Indonesia. The focus and scope of this journal are, Constitutional Law, Criminal Law and Criminology, Civil and Business Law, International Law, Justice and Human Rights. Indonesian Journal of Law and Justice welcomes contributions in the form of research articles, literature reviews, legal notes, and legal essays related to the aforementioned topics. We invite contributions from various perspectives, both academic and practitioner, to enrich discussions and understanding in the field of law and justice in Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 358 Documents
 32   33   34   35   36 
Aspek Hukum Persaingan Usaha dalam Ekosistem Ekonomi Digital: Tinjauan terhadap Praktik Monopoli Marketplace Surya Chandra, Crani; Gultom, Michelle Bethany Mamio; Sri Handayani
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 3 (2026): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i3.5618

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan dalam aktivitas perdagangan, terutama melalui kehadiran marketplace sebagai platform yang memudahkan proses jual beli secara daring. Di sisi lain, pertumbuhan marketplace yang semakin pesat juga meinimbulkan kekhawatiran terhadap potensi praktik monopoli yang dapat mempengaruhi persaingan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum persaingan usaha dalam ekosistem ekonomi digital dengan meininjau kemungkinan terjadinya praktik monopoli pada marketplace. Metode yang digunakan adalah peneilitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta kajian konseptual mengenai persaingan usaha di bidang perdagangan digital. Data diperoleh meilalui studi kepuistakaan yang bersuimber dari buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modeil bisnis marketplace berpotensi menciptakan dominasi pasar melalui penguasaan data pengguna, jaringan platform yang luas, serta kendali terhadap sistem transaksi dalam platform. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan agar tercipta persaingan usaha yang sehat dalam ekosistem ekonomi digital.
Efektivitas Perlindungan Hukum dalam Pengaduan Pelayanan Publik dan Dampaknya terhadap Pembangunan Ekonomi Savana, Moza Mutiara; Anggraini, Rani Christi; Handayani, Sri
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 3 (2026): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i3.5619

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum dalam mekanisme pengaduan pelayanan publik serta dampaknya terhadap pembangunan ekonomi. Pelayanan publik yang berkualitas merupakan elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, mekanisme pengaduan pelayanan publik masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan akses, rendahnya tingkat pemahaman hukum masyarakat, serta lambatnya respons dan tindak lanjut dari instansi terkait.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pengaduan pelayanan publik telah diatur dalam berbagai regulasi yang berlaku. Meskipun demikian, implementasinya belum berjalan secara optimal karena masih terdapat hambatan dalam aspek koordinasi antarinstansi, transparansi proses, serta efektivitas pengawasan.Dengan demikian, efektivitas perlindungan hukum dalam mekanisme pengaduan pelayanan publik memiliki peran strategis dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, hal ini juga berkontribusi dalam mendorong iklim investasi yang lebih kondusif serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum dalam mekanisme pengaduan pelayanan publik serta dampaknya terhadap pembangunan ekonomi. Pelayanan publik yang berkualitas merupakan elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, mekanisme pengaduan pelayanan publik masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan akses, rendahnya tingkat pemahaman hukum masyarakat, serta lambatnya respons dan tindak lanjut dari instansi terkait.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pengaduan pelayanan publik telah diatur dalam berbagai regulasi yang berlaku. Meskipun demikian, implementasinya belum berjalan secara optimal karena masih terdapat hambatan dalam aspek koordinasi antarinstansi, transparansi proses, serta efektivitas pengawasan.Dengan demikian, efektivitas perlindungan hukum dalam mekanisme pengaduan pelayanan publik memiliki peran strategis dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, hal ini juga berkontribusi dalam mendorong iklim investasi yang lebih kondusif serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Problematika Hukum Bisnis: Dampak Pelanggaran Atas Upah Lembur Bagi Perusahaan Eirene Sinambela, Ruth Elvira; Maynina Br. Ginting, Evelyne Ranti; Handayani, Sri
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 3 (2026): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i3.5621

Abstract

Pekerjaan merupakan aktivitas esensial manusia untuk menghasilkan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan hidup. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, hubungan kerja melibatkan pemberi kerja dan pekerja, di mana pekerja berhak menerima upah sebagai imbalan atas jasa yang diberikan. Perusahaan memiliki kewajiban hukum untuk membayar upah lembur apabila mempekerjakan karyawan melebihi durasi jam kerja normal yang telah disepakati dalam perjanjian kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi hak atas upah lembur serta mengidentifikasi dampak yang dihadapi perusahaan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran hak upah lembur dapat berdampak negative bagi perusahaan, termasuk sanksi administratif, potensi perselisihan hubungan industrial, hingga rusaknya reputasi perusahaan. Implementasi regulasi secara konsisten sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan menciptakan iklim kerja yang kondusif.
Analisis Hukum Persaingan Usaha terhadap Merger Tokopedia dan TikTok Shop dalam Ekosistem Ekonomi Digital di Indonesia Saban, Rahmatul; Nirwina; Handayani, Sri
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 3 (2026): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i3.5622

Abstract

The rapid development of the digital economy in Indonesia has transformed business competition, particularly in the increasingly concentrated e-commerce sector. One significant phenomenon is the merger between TikTok Shop and Tokopedia, which raises concerns regarding market structure and competitive dynamics. This study aims to analyze the merger from the perspective of Indonesian competition law, particularly under Law Number 5 of 1999. This research employs a normative legal method with a case study approach, utilizing legal documents, statutory regulations, and relevant literature. The findings indicate that the merger has the potential to increase market concentration and strengthen market power through the integration of digital ecosystems, including social commerce, user data, and network effects. However, from a legal standpoint, the merger cannot be categorized as monopolistic as long as it remains under regulatory supervision. This study contributes to the development of digital competition law by emphasizing the need for analytical approaches that extend beyond market structure to include data control and platform ecosystems. The implication is that competition authorities must adopt adaptive regulatory frameworks to address the complexities of digital markets
Peran Hukum Bisnis dalam Pembentukan dan Pelaksanaan Perjanjian Usaha Balkis Luthfiyah, Salsabilla; Fadla Syaharani , Annisa; Handayani, Sri
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 3 (2026): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i3.5623

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum bisnis dalam pembentukan dan pelaksanaan perjanjian usaha. Perjanjian usaha merupakan dasar hukum yang mengatur hubungan kerja sama antara para pihak dalam kegiatan bisnis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan yang bersumber dari jurnal ilmiah, buku, dan peraturan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum bisnis berperan penting dalam memastikan terpenuhinya syarat sah perjanjian serta penerapan asas-asas hukum perjanjian, seperti konsensualisme, itikad baik, dan kepastian hukum. Dalam pelaksanaannya, hukum bisnis menjadi pedoman bagi para pihak untuk menjalankan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab. Apabila terjadi pelanggaran, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Implikasi praktis penelitian ini adalah pentingnya pemahaman hukum bisnis bagi pelaku usaha dalam menyusun perjanjian yang jelas, seimbang, dan memiliki kekuatan hukum, sehingga dapat meminimalkan risiko sengketa serta mendukung keberlangsungan dan stabilitas hubungan bisnis.
Dilema Safe Harbor: Pertanggungjawaban Marketplace terhadap Peredaran Kosmetik Overclaim dan Ilegal Ramadhani, Nadine; Faldin Abimayu; Sri Handayani
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 3 (2026): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i3.5625

Abstract

The rapid growth of e-commerce in Indonesia has triggered challenges regarding illegal cosmetics and overclaim practices. This study examines marketplace liability limits under the safe harbor doctrine, referenced against Consumer Protection Laws and BPOM Regulation No. 3 of 2022. The findings reveal that the safe harbor doctrine cannot serve as an absolute shield for marketplaces when they engage in omission regarding reported problematic products. The analysis concludes that the failure of algorithmic verification systems to filter misleading claims constitutes negligence and qualifies as an Unlawful Act (PMH) under Article 1365 of the Indonesian Civil Code . Consequently, real-time curation system integration between the BPOM database and marketplace platforms is essential to ensure consumer rights to honest information.
Perlindungan Hukum Terhadap Praktik Monopoli Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Harianja, Rovenesia Yosephin; Tri Puspitasari; Sri Handayani
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 3 (2026): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i3.5637

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap praktik monopoli dalam perspektif hukum persaingan usaha di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), penegakan hukum masih menghadapi tantangan besar terkait dominasi platform teknologi di era ekonomi digital. Simpulan penelitian ini menekankan perlunya penguatan regulasi dan kapasitas kelembagaan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat.
The Perlindungan Hukum Nasabah Bank Konvensional dalam Kasus Kejahatan Siber di Era Digital Rismawati , Nadhia Shafira; Aditya Permana, Charis Alif; Tarigan, Nova Kurnia Safitri; Kinaya, Aiko Danya
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 3 (2026): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i3.5640

Abstract

Perkembangan teknologi digital dalam sektor perbankan telah mendorong transformasi layanan keuangan melalui penggunaan mobile banking, internet banking, dan berbagai sistem pembayaran digital yang memberikan kemudahan serta efisiensi bagi nasabah. Namun, digitalisasi tersebut juga meningkatkan risiko terjadinya kejahatan siber seperti phishing, malware, pencurian data pribadi, dan pembobolan rekening yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non finansial bagi nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum positif di Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap nasabah bank konvensional dari kejahatan siber di era digital, serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum bank dan efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah diatur melalui berbagai regulasi seperti Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Dalam hal terjadi kerugian akibat kejahatan siber, bank dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, administratif, maupun pidana apabila terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjaga keamanan sistem dan data nasabah. Selain itu, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mekanisme internal bank, lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan, maupun melalui jalur litigasi di pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem keamanan teknologi informasi perbankan, peningkatan pengawasan regulator, serta peningkatan literasi digital masyarakat untuk mewujudkan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi nasabah di era digital.

Page 36 of 36 | Total Record : 358

 32   33   34   35   36 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2026): March Vol. 3 No. 2 (2025): December Vol. 3 No. 1 (2025): September Vol. 2 No. 4 (2025): June Vol. 2 No. 3 (2025): March Vol. 2 No. 2 (2024): December Vol. 2 No. 1 (2024): September Vol. 1 No. 4 (2024): June Vol. 1 No. 3 (2024): March Vol. 1 No. 2 (2023): December Vol. 1 No. 1 (2023): September More Issue