cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andri Putra Kesmawan
Contact Email
andriputrakesmawan@gmail.com
Phone
+6281990251989
Journal Mail Official
journal@idpublishing.org
Editorial Address
Perumahan Sidorejo, Jl. Sidorejo Gg. Sadewa No.D3, Sonopakis Kidul, Ngestiharjo, Kapanewon, Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Indonesian Journal of Law and Justice
Published by Indonesian Journal Publisher
ISSN : -     EISSN : 30310016     DOI : https://doi.org.10.47134/lawjustice
Core Subject : Social,
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Indonesian Journal of Law and Justice ISSN 3031 0016 is a peer-reviewed scholarly journal dedicated to presenting high quality research in the field of law and justice in Indonesia. The focus and scope of this journal are, Constitutional Law, Criminal Law and Criminology, Civil and Business Law, International Law, Justice and Human Rights. Indonesian Journal of Law and Justice welcomes contributions in the form of research articles, literature reviews, legal notes, and legal essays related to the aforementioned topics. We invite contributions from various perspectives, both academic and practitioner, to enrich discussions and understanding in the field of law and justice in Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 375 Documents
 34   35   36   37   38 
Penerapan Asas Ultimum Remedium terhadap Anak Sebagai Pemakai Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Panca Kusuma Wardani
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 3 (2026): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i3.5580

Abstract

Penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anak menimbulkan dilema struktural dalam sistem peradilan pidana anak, karena anak ditempatkan secara simultan sebagai pelaku sekaligus korban yang memerlukan perlindungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan implementasi prinsip ultimum remedium dalam penanganan anak penyalahguna narkotika, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bta. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik peradilan. Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menekankan prinsip diversi, rehabilitasi, dan ultimum remedium, praktik penegakan hukum masih didominasi oleh pendekatan represif dengan menjatuhkan pidana penjara. Kondisi ini mencerminkan masih kuatnya paradigma pemidanaan dalam sistem peradilan. Selain itu, terdapat beberapa hambatan utama, yaitu lemahnya kekuatan mengikat rekomendasi pembimbing kemasyarakatan, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, serta belum adanya pedoman yudisial yang jelas dan mengikat dalam memprioritaskan sanksi non-pemenjaraan. Dengan demikian, penerapan prinsip ultimum remedium belum optimal dalam menjamin perlindungan dan pemulihan anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan substansi hukum, koordinasi kelembagaan, serta infrastruktur rehabilitasi guna mewujudkan praktik peradilan yang selaras dengan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan anak.
Analisis Yuridis Tentang Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana pada Perkara Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor: 706/PID.SUS/2022/PN.SRG Satriya Yudha Pratama
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 3 (2026): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i3.5581

Abstract

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan hukum yang kompleks yang mencakup dimensi pidana, kesehatan, dan sosial, di mana pelaku penyalahgunaan seringkali berada dalam posisi ganda sebagai pelaku sekaligus korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 706/Pid.Sus/2022/PN.Srg serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, dan orientasi rehabilitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pendekatan peraturan perundang-undangan menelaah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 127 mengenai sanksi pidana serta Pasal 54 dan Pasal 103 mengenai rehabilitasi. Pendekatan kasus berfokus pada pertimbangan hukum hakim dalam putusan yang diteliti, sedangkan pendekatan konseptual mengkaji doktrin dan asas hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 secara formal sehingga memenuhi asas legalitas dan menjamin kepastian hukum secara prosedural. Namun demikian, ketentuan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 103 belum diintegrasikan secara optimal dalam pertimbangan hakim, sehingga menghasilkan orientasi pemidanaan yang cenderung represif. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan implementasinya dalam praktik peradilan. Dengan demikian, meskipun putusan tersebut mencerminkan kepastian hukum formal, namun belum sepenuhnya memenuhi keadilan substantif, proporsionalitas, serta tujuan rehabilitatif bagi penyalah guna narkotika dalam kerangka sistem double track. Oleh karena itu, diperlukan penguatan integrasi pendekatan rehabilitasi medis dan sosial dalam pertimbangan hakim guna mewujudkan penegakan hukum yang lebih berkeadilan dan humanis.
Konflik Nilai dan Disfungsi Fungsi Eksekutif Otak pada Pelaku Korupsi: Analisis Interdisipliner Hukum dan Neurosains (Studi Kasus) Taufiq Fredrik Pasiak
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 3 (2026): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i3.5582

Abstract

Korupsi merupakan tindak pidana serius yang secara normatif telah diatur secara jelas dan tegas dalam sistem hukum Indonesia. Namun, realitas empiris menunjukkan adanya paradoks yang terus berlangsung: tindakan korupsi sering kali dilakukan oleh individu yang memiliki pengetahuan hukum yang memadai, menduduki posisi strategis, serta sepenuhnya memahami bahwa perbuatannya melanggar hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keterbatasan pendekatan hukum pidana konvensional, khususnya yang berpusat pada konsep mens rea, dalam menjelaskan keberlanjutan praktik korupsi, dengan mengintegrasikan perspektif dari neurosains moral. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus, yang berfokus pada beberapa kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat publik. Analisis dilakukan dengan mengeksplorasi interaksi antara niat hukum (legal intent), kognisi moral, dan kapasitas pengendalian diri dalam membentuk pertanggungjawaban pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus-kasus yang dianalisis, unsur mens rea dan pertanggungjawaban pidana secara formal telah terpenuhi (Ashworth, 2015). Namun demikian, perilaku koruptif tidak dapat dijelaskan secara memadai hanya melalui keberadaan niat semata, melainkan juga berkaitan erat dengan melemahnya mekanisme kontrol moral yang seharusnya mengatur proses pengambilan keputusan. Neurosains moral dalam penelitian ini digunakan sebagai kerangka penjelasan, bukan sebagai alasan pembebasan dari tanggung jawab pidana, untuk menjelaskan bagaimana kelemahan dalam kontrol moral eksekutif dapat berkontribusi terhadap terjadinya tindakan korupsi tanpa meniadakan pertanggungjawaban hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengayaan teori pertanggungjawaban pidana melalui integrasi interdisipliner menjadi penting untuk menangkap dimensi kualitatif kesalahan dalam praktik korupsi kontemporer. Pendekatan ini memungkinkan hukum pidana berfungsi tidak hanya secara represif, tetapi juga secara preventif dengan memperhatikan faktor-faktor moral-kognitif yang mendasarinya.
Aspek Hukum dalam Pembentukan Perjanjian Kerjasama Ekonomi Internasional Antarnegara Elshinta Elshinta; Haura Hafizha; Sri Handayani
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 3 (2026): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i3.5624

Abstract

Kerja sama dalam ekonomi internasional sering kali menghadirkan dilema antara kedaulatan nasional dan integrasi ekonomi global. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dan tantangan dalam pembentukan perjanjian ekonomi antarnegara. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, studi ini mengungkapkan bahwa proses perumusan perjanjian dipengaruhi oleh prinsip pacta sunt servanda serta posisi tawar masing-masing negara. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa banyak negara berkembang menghadapi berbagai risiko hukum akibat perumusan klausul yang tidak jelas. Dapat disimpulkan bahwa perjanjian ekonomi internasional yang adil tidak hanya memerlukan prosedur hukum formal, tetapi juga keseimbangan kepentingan untuk menjamin manfaat bersama dan kepastian hukum.
Analisis Koordinasi Antar-Otoritas Keuangan dalam Pengawasan Mikroprudensial dan Makroprudensial terhadap Stabilitas Sistem Perbankasn Nasional Ata Novika Zahra; Fairuz Ayu Nadzifa; Aleyka Dwi Ramadhani; Aldila Febriana Supriady
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 3 (2026): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i3.5639

Abstract

Stabilitas sistem keuangan merupakan elemen fundamental bagi ketahanan ekonomi suatu negara, sehingga memerlukan koordinasi yang efektif antarotoritas pengawas keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas mikroprudensial, Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas makroprudensial, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menjaga stabilitas sistem perbankan nasional, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis sinkronisasi normatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer berupa UU OJK, UU BI, UU LPS, serta UU PPSK, dan bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah serta publikasi resmi lembaga keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi telah mengatur pembagian kewenangan yang jelas, masih terdapat potensi tumpang tindih antara kebijakan mikroprudensial dan makroprudensial, terutama dalam pengaturan risiko sistemik dan respons krisis. Di sisi lain, instrumen makroprudensial seperti Loan to Value (LTV), Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), dan Countercyclical Capital Buffer (CCyB) terbukti memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas perbankan, namun efektivitasnya sangat bergantung pada dukungan pengawasan mikroprudensial oleh OJK. Penelitian ini juga menemukan bahwa mekanisme koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) telah memperkuat sinergi antarotoritas, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan teknis dan kelembagaan. Simpulan penelitian menegaskan bahwa penguatan koordinasi melalui harmonisasi regulasi dan integrasi sistem informasi antar lembaga menjadi kunci untuk meningkatkan stabilitas sistem perbankan nasional secara berkelanjutan.
Legal Analysis of Material Control in Motor Vehicle Registration and Identification (Regident) as an Administrative Instrument Faathir Firdhilianto
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 3 (2026): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i3.5645

Abstract

Motor Vehicle Registration and Identification (Regident Ranmor) is a state administrative instrument that plays a crucial role in regulating traffic and road transportation in Indonesia. Control of the Registration Material through the Vehicle Registration Certificate (BPKB), Vehicle Registration Certificate (STNK), and Vehicle Registration Certificate (TNKB) not only serves as ownership administration but also as a means of monitoring, law enforcement, and preventing motor vehicle crime. This study aims to analyze the legal basis and objectives of implementing the Registration Material control for motor vehicles based on applicable laws and regulations, specifically Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, and to assess its effectiveness in maintaining data validity and preventing vehicle crime from an administrative law perspective. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results indicate that the Registration Material control has a strong legal basis as a form of government administrative legal action (bestuursdaad) to ensure legal certainty, traffic order, and public safety. The implementation of the Electronic Registration and Identification (ERI) system improves data accuracy and supports the prevention of motor vehicle crime, although strengthening data integration and administrative oversight is still needed.
Critical Juridical Analysis of Criminal and Medical Boundaries in the Handling of Narcotics Addicts in Indonesia I Kadek Bagus Pradana Putra
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 3 (2026): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i3.5646

Abstract

The drug problem in Indonesia constitutes a complex and multidimensional phenomenon, intersecting issues of criminal justice and public health. The handling of drug addicts remains characterized by a persistent dichotomy between punitive legal approaches and therapeutic interventions, which often results in legal uncertainty, inconsistent law enforcement practices, and enduring social stigmatization. This study aims to analyze the regulatory framework governing the treatment of drug addicts in Indonesia and to formulate an integrated model that reconciles legal accountability with health-oriented recovery. This research employs a normative juridical (doctrinal) method, relying on a comprehensive literature review and qualitative analysis of primary and secondary legal materials. These include statutory regulations, Supreme Court Circular Letters (SEMA), prosecutorial guidelines, as well as institutional policies issued by the National Narcotics Agency (BNN) and the Indonesian National Police (Polri). The analytical approach focuses on identifying normative inconsistencies and evaluating the extent to which existing regulations support a rehabilitative paradigm. The findings indicate that the current legal framework formally adopts a dual-track system, recognizing both criminal sanctions and medical-social rehabilitation as legitimate responses to drug abuse. However, its implementation remains fragmented and lacks effective inter-institutional coordination. In response, this study proposes an integrated treatment model that incorporates diversified sentencing mechanisms, restorative justice principles, and synergistic coordination across legal, medical, and social sectors. In conclusion, the proposed model offers a more balanced and holistic approach to drug policy by reducing over-criminalization, enhancing rehabilitation outcomes, and strengthening legal certainty. This integrative framework is expected to contribute to a more humane and effective system for addressing drug addiction in Indonesia.
Analisis Normatif Hukum Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Indonesia Indra Bayu Aji
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 3 (2026): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i3.5647

Abstract

Perkembangan pesat teknologi digital telah secara signifikan mengubah mekanisme penegakan hukum lalu lintas di Indonesia, khususnya melalui penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis landasan hukum normatif ETLE, kedudukannya sebagai alat bukti dalam kerangka hukum acara pidana, serta implikasi hukumnya yang lebih luas terhadap kepatuhan masyarakat dan perlindungan hak privasi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis ketentuan hukum yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta peraturan pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ETLE memiliki dasar hukum yang relatif kuat, terutama sebagaimana diatur dalam Pasal 272 undang-undang tersebut, yang mengakui penggunaan perangkat elektronik dalam penegakan hukum lalu lintas. Selain itu, alat bukti elektronik yang dihasilkan melalui sistem ETLE dapat dianggap sah dalam sistem peradilan pidana Indonesia sepanjang memenuhi persyaratan pembuktian secara formal dan materiil. Secara empiris, penerapan ETLE telah berkontribusi dalam meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas serta mengurangi interaksi langsung antara aparat penegak hukum dan pengguna jalan, sehingga dapat meminimalkan peluang terjadinya penyalahgunaan diskresi. Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan normatif, khususnya terkait dengan kecukupan regulasi perlindungan data pribadi serta belum adanya kerangka hukum yang komprehensif mengenai pertanggungjawaban negara dalam hal terjadi kesalahan sistem atau pemberian sanksi yang keliru. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun ETLE merupakan langkah progresif dalam modernisasi penegakan hukum, penyempurnaan regulasi lebih lanjut tetap diperlukan guna menjamin kepastian hukum, akuntabilitas, serta perlindungan hak-hak fundamental warga negara.
Critical Juridical Analysis of the Criminal and Medical Boundaries in the Handling of Narcotics Addicts in Indonesia Dimas Galih Romadhon
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 3 (2026): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i3.5648

Abstract

This study examines the proportionality of sentencing in narcotics cases involving intermediary offenders, with particular reference to Supreme Court Decision Number 1944 PK/Pid.Sus/2025. The research is grounded in the persistent issue of disproportionate penal practices, where individuals with minimal and non-decisive roles in drug distribution networks are frequently subjected to severe punishment. The objective of this study is to analyze how judicial reasoning reflects the principles of proportionality and individualization within the framework of Indonesia’s narcotics law. A normative juridical method is employed, utilizing statutory and case-based approaches. The analysis focuses on Law Number 35 of 2009 on Narcotics, alongside a detailed examination of the Court’s ratio decidendi in the selected decision. Legal materials are interpreted systematically to assess the alignment between formal legal provisions and their practical application in sentencing. The findings indicate that, while the Court maintains the legal classification of intermediary conduct as a criminal offense under narcotics law, it adopts a more nuanced approach in determining punishment. Specifically, the decision demonstrates a progressive application of sentencing principles by considering the offender’s level of involvement, degree of culpability, and the quantity of narcotics involved. This reflects an effort to move beyond rigid formalism toward a more context-sensitive adjudication. In conclusion, the study affirms that a just penal policy requires not only the fulfillment of legal elements but also the incorporation of substantive justice and utilitarian considerations. Such an approach is essential to prevent overcriminalization and to promote a more balanced, rational, and humane development of Indonesia’s narcotics penal system.
A Juridical Review of Licensing Regulations and Operational Rules for Drones under Law Number 21 of 2025 Concerning Airspace Management in Indonesia Gesti Magdalena Sarante
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 3 (2026): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i3.5649

Abstract

The rapid development of drone technology in Indonesia has generated substantial contributions across multiple sectors, including aerial photography, geospatial mapping, infrastructure inspection, precision agriculture, logistics, and security surveillance. Nevertheless, the existence of fragmented regulatory instruments, such as PM 90/2023 and SE 15/2024, has led to legal uncertainty, increased risks of misuse (e.g., espionage and privacy violations), challenges in law enforcement, and constraints on technological innovation. In response, the enactment of the Airspace Management Law on November 25, 2025, represents a strategic effort to establish a comprehensive regulatory framework. This study aims to examine how licensing and operational provisions within the law ensure flight safety and national security, as well as to evaluate their effectiveness. This research employs a normative juridical method with legislative and conceptual approaches. Data were collected through library research, encompassing primary legal materials (Airspace Management Law, Aviation Law No. 1/2009, and the Chicago Convention), supported by secondary and tertiary sources. The analysis adopts a normative qualitative approach grounded in Rechtsstaat theory, Friedman’s legal system theory, and air law doctrine. The findings demonstrate that preventive licensing mechanisms, including operator registration and authorization, alongside operational regulations such as altitude restrictions, visual line-of-sight (VLOS) requirements, prohibited zones, and sanctions, contribute significantly to minimizing collision risks and preventing unlawful activities, thereby reinforcing airspace sovereignty. However, the effectiveness of these regulations remains constrained by implementation challenges, including procedural complexity, limited public awareness, and insufficient supervisory capacity. Accordingly, strengthening regulatory harmonization, digital-based governance, public education, and technological adaptation is essential to enhance the overall effectiveness of drone regulation in Indonesia.

Page 37 of 38 | Total Record : 375

 34   35   36   37   38 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2026): March Vol. 3 No. 2 (2025): December Vol. 3 No. 1 (2025): September Vol. 2 No. 4 (2025): June Vol. 2 No. 3 (2025): March Vol. 2 No. 2 (2024): December Vol. 2 No. 1 (2024): September Vol. 1 No. 4 (2024): June Vol. 1 No. 3 (2024): March Vol. 1 No. 2 (2023): December Vol. 1 No. 1 (2023): September More Issue