cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
FEBRY ICHWAN BUTSI
Contact Email
ichwan.butzi@gmail.com
Phone
+6281275054947
Journal Mail Official
ajudan@fiisip.uisu.ac.id
Editorial Address
Departemet of Communication Science Faculty of Social and Political Sciences, Islamic University of North Sumatra, 20143, Medan, Sumatera Utara, Indonesia
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
AJUDAN
Published by Universitas Islam Sumatera Utara
ISSN : -     EISSN : 29643732     DOI : https://doi.org/10.30743/jdkan.v2i1
Core Subject : Religion, Humanities, Science, Social,
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Ajudan: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara, diterbitkan oleh Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP UISU. Ajudan merupakan jurnal yang didedikasikan untuk mendiseminasikan artikel ilmiah dari para akademisi, praktisi, dan peminat kajian Ilmu Administrasi Negara dari lintas perguruan tinggi baik lokal, nasional, bahkan internasional. Kajian yang dimuat ini berasal dari berbagai macam cakupan yakni kebijakan publik, kebijakan pemerintahan kota, dan desa, kajian otonomi daerah, good governance, dan kajian lain yang relevan dengan Ilmu Administrasi Negara. Jurnal ini terbit 2 kali dalam setahun yakni pada bulan Januari dan Juli.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 48 Documents
 1   2   3   4   5 
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN POTENSI DESA OLEH PEMERINTAH DESA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA PERGULAAN KECAMATAN SEI RAMPAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI Eva Suriana; Ahmad Fauzan
Ajudan: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 2 (2026): Ajudan: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jdkan.v4i2.13988

Abstract

Pembangunan desa adalah kunci utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa Pergulaan, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, memiliki potensi besar di bidang pertanian, perkebunan, dan sumber daya manusia. Namun, potensi ini belum dikelola secara optimal, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat masih rendah. Pemerintah desa memiliki peran penting dalam mengelola potensi yang ada agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan potensi desa oleh pemerintah Desa Pergulaan serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi.Dengan menggunakan teori efektivitas yg dikembangkan oleh Siagian. SP. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah desa telah berupaya mengelola potensi yang ada, masih terdapat berbagai tantangan seperti keterbatasan dana desa, infrastruktur yang belum memadai, serta kurangnya akses masyarakat terhadap teknologi dan pasar. Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan potensi desa, diperlukan strategi yang lebih matang, seperti pemanfaatan dana desa secara optimal, pelatihan keterampilan bagi masyarakat, peningkatan infrastruktur, serta penguatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Desa Pergulaan dapat berkembang menjadi desa yang lebih mandiri dan sejahtera.
MANAJEMEN ARSIP BERBASIS TEKNOLOGI PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN DELI SERDANG Kustamin Sihotang; Syafrizal Syafrizal
Ajudan: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 2 (2026): Ajudan: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jdkan.v4i2.13990

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis manajemen arsip berbasis teknologi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Deli Serdang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Kabid Pengelolaan Arsip (informan kunci), Sekretaris Dinas (informan utama), serta staf arsip dan masyarakat (informan tambahan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen arsip berbasis teknologi telah diterapkan dalam pengelolaan arsip di dinas tersebut, meskipun belum mencakup semua jenis arsip. Penerapan teknologi informasi berperan penting dalam berbagai aspek, seperti pencatatan surat masuk dan keluar, pendistribusian dokumen digital, dan alih media arsip konvensional ke arsip elektronik. Perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan kearsipan telah ditetapkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2012. Kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem kearsipan berbasis teknologi ini meliputi ketersediaan sarana dan prasarana yang belum memadai, serta terbatasnya sumber daya manusia. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala ini adalah dengan mengadakan pelatihan bagi para arsiparis dan memberikan sosialisasi berkelanjutan terkait aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI). Secara keseluruhan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Deli Serdang telah berhasil menerapkan manajemen arsip berbasis teknologi sebagai bagian dari upaya mendukung program e-government.
PARTISIPASI MASYARAKAT PADA BIDANG EKONOMI PASCA BANTUAN DANA DESA (STUDI DI DESA SINGKUANG II KECAMATAN MUARA BATANG GADIS KABUPATEN MANDAILING NATAL) Dinul Hamdi
Ajudan: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 1 (2026): Ajudan: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jdkan.v4i1.12916

Abstract

Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan pontesi yang ada di masyarakat. Namun yang terjadi di Desa Singkuang II Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal dalam hal penggunaan dan pengelolaan dana desa masih minim terkait dengan keterlibatan atau partisipasi masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat pada bidang ekonomi pasca dana desa di Desa Singkuang II. Untuk mengetahui permasalahan tersebut penelitian menggunakan teori partisipasi masyarakat Isbandi (2007:27) dengan dimensi Keterlibatan Aktif, Transparansi dan Akses Informasi, Keadilan dan Kesetaraan, Penguatan Kapasitas dan petingnya konteks lokal. Peneliti juga menggunkan metode pendekatan deskriftif kualitatif untuk mengetahui partisipasi masyarakat yang terjadi di Desa Singkuang II. Berdasarkan dengan penelitian yang telah dilakukan maka dapat dikatakn bahwa keterlibatan aktif masyarakat Desa Singkuang II telah dilibatkan ikut berpartisipasi dalam kegiatan pada bidang ekonomi pasca bantuan dana desa meskipun, keterlibatan aktif masyarakat tidak merata hal ini dikarenakan pemerintah Desa Singkuang II mnyesuaikan dengan data penerima bantuan.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2022 PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR DI KOTA MEDAN Juliana Dewi Gustami; Raden Deni Atmiral
Ajudan: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 1 (2026): Ajudan: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jdkan.v4i1.12912

Abstract

Pedagang kaki Lima (PKL) merupakan pedagang yang menjajakan dagangannya di pinggir jalan atau tempat umum. Pedagang Kaki Lima banyak dijumpai di Kota Medan. Pada tahun 2023 Pemerintah Kota Medan mencatat ada sekitar 7.194 PKL yang beroperasi di Kota Medan. Banyaknya PKL di Kota Medan perlu dilakukan penataan agar tetap menjaga keindahan Kota Medan. Dengan mempertimbangkan hal itu maka Pemerintah Kota Medan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Kota Medan. Peraturan Daerah Ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk mengatur para Pedagang Kaki Lima agar berjualan sesuai dengan lokasi yang ditentukan pemerintah Kota Medan. Penetapan zonasi Pedagang Kaki Lima dibagi menjdi tiga zona yaitu zona merah, zona kuning, dan zona hijau. penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan menurut Mazamanian Dan Sabatier. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan datanya yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibuat maka terdapat banyak persoalan terkait Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Kota Medan. Dimana belum terimplementasikan secara maksimal, hal ini terlihat masih banyaknya Pedagang kaki Lima yang belum mengetauhi tentang Peraturan Daerah terkait kemudian tentang hak dan kewajiban PKL yang belum terpenuhi.
IMPLEMENTASI HAK REMISI BAGI WARGA BINAAN PERMASYARAKATAN (WBP) DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III KOTANOPAN Edi Syahputra; Sarmadan Pohan; Sutan Siregar
Ajudan: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 2 (2026): Ajudan: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jdkan.v4i2.14177

Abstract

Hak remisi yang merupakan bagian dari hak-hak narapidana yang dijamin dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sehingga tidak dapat begitu saja dicabut atau dihilangkan. Walaupun hak remisi merupakan hak narapidana yang dijamin dalam Undang-Undang, namun pencabutan hak remisi juga diatur sebagai sanksi pidana yang merupakan suatu pelanggaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan hak remisi bagi Warga Binaan Permasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotanopan dan untuk mengetahui hambatan penerapan hak remisi bagi Warga Binaan Permasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotanopan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris untuk mengkaji sistem hukum dalam konteks dunia nyata, yang meliputi sikap, penilaian, dan tindakan yang terkait dengan topik yang diteliti. Hasil penelitian mendapati bahwa pelaksanaan pemberian remisi bagi warga binaan Pemasyarakatan Kelas III Kotanopan sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku. Setiap warga binaan pemasyarakatan memiliki hak untuk mengajukan remisi, dalam pemenuhan haknya sebagai warga binaan pemasyarakatan. Hambatan pemberian remisi bagi warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotanopan yaitu faktor administrasi disebabkan keterlambatan dalam hal persyaratan pengajuan remisi seperti, keterlambatan datangnya petikan vonis dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung yang memutus perkara narapidana, tersebut hingga, dapat menghambat dalam pengusulan remisi bagi narapidana. Faktorkelembagaan disebabkan pembinaan dan pengawasan yang masih kurang terhadap narapidana sehingga belum mampu memenuhi berbagai syarat dalam pemberian remisi, serta faktor sarana dan prasarana yang mana ketiadaan sarana untuk penghitungan remisi, karena perhitungannya masih dilaksanakan secara manual yang juga digunakan untuk menghitung ekspirasi.
PERILAKU MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KELURAHAN PAYA PASIR KECAMATAN MEDAN MARELAN Nurhayati Nurhayati; Ahmad Fauzan Hasibuan
Ajudan: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 1 (2026): Ajudan: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jdkan.v4i1.12913

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik purposive sampling terhadap 15 informan yang terdiri dari aparat kelurahan, petugas kebersihan, tokoh masyarakat, pengelola bank sampah, dan warga. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Fokus kajian diarahkan pada tiga komponen perilaku, yakni pengetahuan, sikap, dan tindakan masyarakat, serta praktik pengelolaan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, dan pembuangan sampah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat mengenai pemilahan dan pengelolaan sampah masih rendah, ditandai dengan masih rendahnya pemahaman terhadap cara dan manfaat pengurangan sampah. Sikap masyarakat juga cenderung kurang mendukung, terlihat dari rendahnya tanggung jawab dan kedisiplinan dalam membuang sampah pada tempatnya. Sementara itu, tindakan masyarakat dalam mengolah sampah belum optimal karena keterbatasan kreativitas, minimnya keterampilan daur ulang, serta tidak tersedianya sarana pendukung. Secara keseluruhan, perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sampah masih kurang baik dan memerlukan perbaikan melalui edukasi, penyediaan fasilitas, serta pengawasan yang berkelanjutan
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NO 37 TAHUN 2019 DI KELURAHAN TITI RANTAI KECAMATAN MEDAN BARU Tirta Arsika; Mardiansyah Mardiansyah
Ajudan: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 1 (2026): Ajudan: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jdkan.v4i1.12914

Abstract

Pemberdayaan masyarakat di kelurahan pada kegiatan pelatihan dan pengembangan UMKM merupakan kebijakan pemerintah sesuai dengan peraturan Walikota Medan No 37 tahun 2019 bertujuan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri serta mensejahterakan ekonomi masyarakat kelurahan. Kondisi yang terjadi saat ini masih terdapat masyarakat yang belum bekerja atau pengangguran yang bisa disebabkan oleh masyarakat yang tidak memiliki keterampilan dalam usaha dan minimnya lapangan pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pemberdayaan masyarakat dikelurahan khususnya pada kegiatan pelatihan dan pengembangan UMKM di Kelurahan Titi Rantai, Kecamatan Medan Baru. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III. Metode penelitian yang digunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Walikota Medan No 37 tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat dikelurahan studi pada Kelurahan Titi Rantai Kecamatan Medan Baru sudah dilaksanakan dengan baik, meskipun terdapat kendala atau penghambat dalam pengimplementasian.
IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 130 TAHUN 2018 TENTANG PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN (STUDI KASUS KELURAHAN SARI REJO) Yesintha Ristin; Zainudddin Nasution
Ajudan: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 1 (2026): Ajudan: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jdkan.v4i1.12915

Abstract

Dalam merencanakan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan harus dilihat dan diperhatikan agar pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berjalan, terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik. Tujuan penelitian untuk menganalisis Permendagri nomor 130 tahun 2018 dan mengevaluasi kegiatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sari rejo. Teori yang digunakan dalam penelitian ini teori implementasi kebiakan Geroge Edward III yang mempunyai empat faktor yaitu komunikasi, sumber daya, sikap, struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara,dokumentasi. Implementasi Permendagri nomor 130 tahun 2018 dikelurahan sari rejo sudah berjalan cukup baik, hal ini didukung dengan melibatkan masyarakat yang berpartisipasi disetiap pembangunan dan kegiatan pemberdayaan. Namun, terdapat kendala dikarenakan terbatasnya dana kelurahan yang menyebabkan beberapa program tidak terlaksana.

Page 5 of 5 | Total Record : 48

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 2 (2026): Ajudan: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 1 (2026): Ajudan: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara Vol 3, No 2 (2025): Ajudan: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara Vol 3, No 1 (2025): Ajudan: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 2 (2024): Ajudan: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 1 (2024): Ajudan: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara Vol 1, No 2 (2023): Ajudan: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara Vol 1, No 1 (2023): Ajudan: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara