cover
Contact Name
FEBRY ICHWAN BUTSI
Contact Email
ichwan.butzi@gmail.com
Phone
+6281275054947
Journal Mail Official
ajudan@fiisip.uisu.ac.id
Editorial Address
Departemet of Communication Science Faculty of Social and Political Sciences, Islamic University of North Sumatra, 20143, Medan, Sumatera Utara, Indonesia
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
AJUDAN
ISSN : -     EISSN : 29643732     DOI : https://doi.org/10.30743/jdkan.v2i1
Ajudan: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara, diterbitkan oleh Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP UISU. Ajudan merupakan jurnal yang didedikasikan untuk mendiseminasikan artikel ilmiah dari para akademisi, praktisi, dan peminat kajian Ilmu Administrasi Negara dari lintas perguruan tinggi baik lokal, nasional, bahkan internasional. Kajian yang dimuat ini berasal dari berbagai macam cakupan yakni kebijakan publik, kebijakan pemerintahan kota, dan desa, kajian otonomi daerah, good governance, dan kajian lain yang relevan dengan Ilmu Administrasi Negara. Jurnal ini terbit 2 kali dalam setahun yakni pada bulan Januari dan Juli.
Articles 37 Documents
IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NOMOR 82 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN KETAHANAN PANGAN DI DESA HULU KECAMATAN PANCUR BATU KABUPATEN DELI SERDANG Atmiral, Raden Deni; Lubis, Arya Gandhi
Ajudan: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara Vol 3, No 2 (2025): Ajudan: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jdkan.v3i2.11583

Abstract

Ketahanan pangan merupakan isu penting dalam pembangunan berkelanjutan, terutama di tingkat desa yang menjadi tulang punggung penyediaan pangan nasional. Pemerintah melalui Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 82 Tahun 2022 telah mengeluarkan pedoman pelaksanaan ketahanan pangan berbasis desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan tersebut di Desa Hulu Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, dengan fokus pada proses, kendala, dan efektivitas pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis adalah model implementasi kebijakan George Edward III yang mencakup variabel komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ketahanan pangan di Desa Hulu masih belum berjalan optimal. Komunikasi kebijakan tidak disampaikan secara merata dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Sumber daya yang tersedia, baik manusia maupun infrastruktur, masih terbatas. Disposisi pelaksana kebijakan belum sepenuhnya mencerminkan komitmen terhadap keberhasilan program. Selain itu, struktur birokrasi desa belum mampu menciptakan koordinasi dan pengawasan yang efektif. Program yang telah dilaksanakan, seperti bantuan ternak dan budi daya ikan, mengalami kendala dalam perawatan dan pengelolaan, serta belum memberikan dampak signifikan terhadap kemandirian pangan masyarakat. Kesimpulannya, meskipun kebijakan telah dijalankan secara formal, terdapat kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan. Diperlukan penguatan kelembagaan desa, peningkatan kapasitas pelaksana, dan keterlibatan aktif masyarakat agar program ketahanan pangan dapat berjalan secara efektif, berkelanjutan, dan berdampak nyata.
STRATEGI KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK PADA BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL Irma, Ade
Ajudan: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara Vol 3, No 2 (2025): Ajudan: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jdkan.v3i2.11585

Abstract

Pelayanan publik pada bidang kesejahteraan sosial menjadi salah satu indikator utama keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya kelompok rentan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang diterapkan oleh Kecamatan Medan Perjuangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kesejahteraan sosial serta mengevaluasi efektivitas pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi dari berbagai sumber, termasuk aparatur kecamatan dan masyarakat penerima layanan. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Kerangka teori yang digunakan mengacu pada teori strategi manajemen dari Robert M. Grant yang mencakup aspek ketepatan sasaran, ketepatan tujuan, dan tindakan. Selain itu, kualitas pelayanan dianalisis menggunakan sepuluh indikator pelayanan menurut Kencana Syafiie dan Welasari, seperti keandalan, responsivitas, kompetensi, aksesibilitas, keamanan, dan empati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan oleh camat telah meliputi evaluasi kinerja kepala lingkungan, kolaborasi dengan lintas sektor, dan penyusunan program sosial seperti BLT, PKH, dan bantuan disabilitas. Namun demikian, implementasi strategi tersebut belum sepenuhnya optimal. Ditemukan sejumlah kendala, seperti kurangnya pemerataan distribusi bantuan, keterbatasan SDM dan infrastruktur, serta lemahnya komunikasi dengan masyarakat. Masih terdapat warga yang tidak layak menerima bantuan dan sebaliknya, warga yang layak justru terlewatkan. Kesimpulannya, strategi yang diterapkan telah memberikan arah yang jelas namun masih membutuhkan perbaikan dari segi koordinasi, transparansi, dan evaluasi berkelanjutan agar kualitas layanan kesejahteraan sosial dapat benar-benar dirasakan merata oleh masyarakat.
PERILAKU MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KELURAHAN PAYA PASIR KECAMATAN MEDAN MARELAN Nurhayati, Nurhayati; Hasibuan, Ahmad Fauzan
Ajudan: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 1 (2026): Ajudan: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jdkan.v4i1.12913

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik purposive sampling terhadap 15 informan yang terdiri dari aparat kelurahan, petugas kebersihan, tokoh masyarakat, pengelola bank sampah, dan warga. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Fokus kajian diarahkan pada tiga komponen perilaku, yakni pengetahuan, sikap, dan tindakan masyarakat, serta praktik pengelolaan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, dan pembuangan sampah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat mengenai pemilahan dan pengelolaan sampah masih rendah, ditandai dengan masih rendahnya pemahaman terhadap cara dan manfaat pengurangan sampah. Sikap masyarakat juga cenderung kurang mendukung, terlihat dari rendahnya tanggung jawab dan kedisiplinan dalam membuang sampah pada tempatnya. Sementara itu, tindakan masyarakat dalam mengolah sampah belum optimal karena keterbatasan kreativitas, minimnya keterampilan daur ulang, serta tidak tersedianya sarana pendukung. Secara keseluruhan, perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sampah masih kurang baik dan memerlukan perbaikan melalui edukasi, penyediaan fasilitas, serta pengawasan yang berkelanjutan
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NO 37 TAHUN 2019 DI KELURAHAN TITI RANTAI KECAMATAN MEDAN BARU Arsika, Tirta; Mardiansyah, Mardiansyah
Ajudan: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 1 (2026): Ajudan: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jdkan.v4i1.12914

Abstract

Pemberdayaan masyarakat di kelurahan pada kegiatan pelatihan dan pengembangan UMKM merupakan kebijakan pemerintah sesuai dengan peraturan Walikota Medan No 37 tahun 2019 bertujuan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri serta mensejahterakan ekonomi masyarakat kelurahan. Kondisi yang terjadi saat ini masih terdapat masyarakat yang belum bekerja atau pengangguran yang bisa disebabkan oleh masyarakat yang tidak memiliki keterampilan dalam usaha dan minimnya lapangan pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pemberdayaan masyarakat dikelurahan khususnya pada kegiatan pelatihan dan pengembangan UMKM di Kelurahan Titi Rantai, Kecamatan Medan Baru. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III. Metode penelitian yang digunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Walikota Medan No 37 tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat dikelurahan studi pada Kelurahan Titi Rantai Kecamatan Medan Baru sudah dilaksanakan dengan baik, meskipun terdapat kendala atau penghambat dalam pengimplementasian.
IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 130 TAHUN 2018 TENTANG PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN (STUDI KASUS KELURAHAN SARI REJO) Ristin, Yesintha; Nasution, Zainudddin
Ajudan: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 1 (2026): Ajudan: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jdkan.v4i1.12915

Abstract

Dalam merencanakan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan harus dilihat dan diperhatikan agar pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berjalan, terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik. Tujuan penelitian untuk menganalisis Permendagri nomor 130 tahun 2018 dan mengevaluasi kegiatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sari rejo. Teori yang digunakan dalam penelitian ini teori implementasi kebiakan Geroge Edward III yang mempunyai empat faktor yaitu komunikasi, sumber daya, sikap, struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara,dokumentasi. Implementasi Permendagri nomor 130 tahun 2018 dikelurahan sari rejo sudah berjalan cukup baik, hal ini didukung dengan melibatkan masyarakat yang berpartisipasi disetiap pembangunan dan kegiatan pemberdayaan. Namun, terdapat kendala dikarenakan terbatasnya dana kelurahan yang menyebabkan beberapa program tidak terlaksana.
PARTISIPASI MASYARAKAT PADA BIDANG EKONOMI PASCA BANTUAN DANA DESA (STUDI DI DESA SINGKUANG II KECAMATAN MUARA BATANG GADIS KABUPATEN MANDAILING NATAL) Hamdi, Dinul
Ajudan: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 1 (2026): Ajudan: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jdkan.v4i1.12916

Abstract

Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan pontesi yang ada di masyarakat. Namun yang terjadi di Desa Singkuang II Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal dalam hal penggunaan dan pengelolaan dana desa masih minim terkait dengan keterlibatan atau partisipasi masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat pada bidang ekonomi pasca dana desa di Desa Singkuang II. Untuk mengetahui permasalahan tersebut penelitian menggunakan teori partisipasi masyarakat Isbandi (2007:27) dengan dimensi Keterlibatan Aktif, Transparansi dan Akses Informasi, Keadilan dan Kesetaraan, Penguatan Kapasitas dan petingnya konteks lokal. Peneliti juga menggunkan metode pendekatan deskriftif kualitatif untuk mengetahui partisipasi masyarakat yang terjadi di Desa Singkuang II. Berdasarkan dengan penelitian yang telah dilakukan maka dapat dikatakn bahwa keterlibatan aktif masyarakat Desa Singkuang II telah dilibatkan ikut berpartisipasi dalam kegiatan pada bidang ekonomi pasca bantuan dana desa meskipun, keterlibatan aktif masyarakat tidak merata hal ini dikarenakan pemerintah Desa Singkuang II mnyesuaikan dengan data penerima bantuan.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2022 PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR DI KOTA MEDAN Gustami, Juliana Dewi; Atmiral, Raden Deni
Ajudan: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 1 (2026): Ajudan: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jdkan.v4i1.12912

Abstract

Pedagang kaki Lima (PKL) merupakan pedagang yang menjajakan dagangannya di pinggir jalan atau tempat umum. Pedagang Kaki Lima banyak dijumpai di Kota Medan. Pada tahun 2023 Pemerintah Kota Medan mencatat ada sekitar 7.194 PKL yang beroperasi di Kota Medan. Banyaknya PKL di Kota Medan perlu dilakukan penataan agar tetap menjaga keindahan Kota Medan. Dengan mempertimbangkan hal itu maka Pemerintah Kota Medan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Kota Medan. Peraturan Daerah Ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk mengatur para Pedagang Kaki Lima agar berjualan sesuai dengan lokasi yang ditentukan pemerintah Kota Medan. Penetapan zonasi Pedagang Kaki Lima dibagi menjdi tiga zona yaitu zona merah, zona kuning, dan zona hijau. penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan menurut Mazamanian Dan Sabatier. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan datanya yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibuat maka terdapat banyak persoalan terkait Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Kota Medan. Dimana belum terimplementasikan secara maksimal, hal ini terlihat masih banyaknya Pedagang kaki Lima yang belum mengetauhi tentang Peraturan Daerah terkait kemudian tentang hak dan kewajiban PKL yang belum terpenuhi.

Page 4 of 4 | Total Record : 37