cover
Contact Name
FEBRY ICHWAN BUTSI
Contact Email
ichwan.butzi@gmail.com
Phone
+6281275054947
Journal Mail Official
ajudan@fiisip.uisu.ac.id
Editorial Address
Departemet of Communication Science Faculty of Social and Political Sciences, Islamic University of North Sumatra, 20143, Medan, Sumatera Utara, Indonesia
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
AJUDAN
ISSN : -     EISSN : 29643732     DOI : https://doi.org/10.30743/jdkan.v2i1
Ajudan: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara, diterbitkan oleh Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP UISU. Ajudan merupakan jurnal yang didedikasikan untuk mendiseminasikan artikel ilmiah dari para akademisi, praktisi, dan peminat kajian Ilmu Administrasi Negara dari lintas perguruan tinggi baik lokal, nasional, bahkan internasional. Kajian yang dimuat ini berasal dari berbagai macam cakupan yakni kebijakan publik, kebijakan pemerintahan kota, dan desa, kajian otonomi daerah, good governance, dan kajian lain yang relevan dengan Ilmu Administrasi Negara. Jurnal ini terbit 2 kali dalam setahun yakni pada bulan Januari dan Juli.
Articles 32 Documents
EFEKTIVITAS PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KINERJA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA BANDAR LABUHAN KECAMATAN TANJUNG MORAWA Halizah, Cantika Dinda
Ajudan: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 1 (2024): Ajudan: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jdkan.v2i1.8771

Abstract

Pemerintah Desa merupakan lembaga pemerintah yang mengayomi dan mengatur masyarakat dalam wilayah tertentu seperti terdapat dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Desa mengatur dan mengelola wilayah untuk mengembangkan dan memajukan Desa wilayah, dengan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu dari sekian banyak cara untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan seisinya untuk mengembangkan dan memajukan desa atau wilayahnya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan display data, reduksi data, dan pengambil kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1). Peranan Pemerintah Desa Khususnya Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Bandar Labuhan adalah pemberdayaan masyarakat di dalam pembangunan prasarana fisik dan non fisik, dengan indikator peranan kepala desa dalam pembinaan masyarakat dan peranan kepala desa dalam meningkatkan kinerja lembaga pemberdaya masyarakat yang meliputi bidang ekonomi, kesehatan,sosial dan politik. Sasaran pemberdayaan masyarakat mengarah pada perbaikan ibu hamil, balita dan gizi, pembinaan generasi muda. (2). Faktor-faktor yang mempengaruhi peranan kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung peranan keplaa desa adalah keturunan, kwibawaan, dan kekuasaan. Faktor penghambat peranan kepala desa adalah kondisi penduduk,partisipasi penduduk, dan fasilitas atau peralatan Pembinaan kehiudpan masyarakat dilakukan oleh kepala desa dengan konsep kesadaran dan kemauan masyrakat melalui koordinai secara partisipasif dari masyrakat sehingga peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat berjalan efektif.
EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA Amir, Ridwan; Mardiansyah, Mardiansyah
Ajudan: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 2 (2024): Ajudan: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jdkan.v2i2.9601

Abstract

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang dijalankan sejak tahun 2007 untuk memberi pelayanan bagi keluarga sangat miskin (KSM). Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui Pendidikan dan Kesehatan. Status pendidikan dan kesehatan sangat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Semakin tinggi kualitas pendidikan dan kesehatan maka semakin baik kualitas sumber daya manusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data merupakan subyek penelitian yang memiliki kedudukan penting, diperoleh dari sumber data primer dan skunder. Teknik pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik Pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi. Sedangkan analisis data dengan reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Efektivitas Program Bantuan Pendidikan Dalam Rangka Meningkatkan Sumber Daya Manusia Pada Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sigara-Gara Kecamatan Patumbak sudah efektif namun belum maksimal, hal tersebut dapat dilihat pada penjelasan sebagai berikut: 1.Pendekatan Sumber ((Resource Approach) PKH di Desa Sigara-Gara Sumber daya manusia dari segi kuantitas, informasi dan fasilitas. 2. Pendekatan Proses (process Approach) dalam pelaksanaa program keluarga harapan di Desa Sigara- Gara terdiri dari proses pelaksanaan dan waktu. 3. Pendekatan Sararan (Goals Approach) yaitu tujuan dan sasaran, ketepatan sasaran penerima serta manfaat penerima PKH.
MANAJEMEN KEARSIPAN DALAM MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN PUBLIK DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN DELI SERDANG Sari, Jeany Nur Rahma; Nasution, Zainudddin
Ajudan: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara Vol 3, No 1 (2025): Ajudan: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jdkan.v3i1.10499

Abstract

Dalam setiap kegiatan administrasi baik instansi pemerintah maupun swasta selalu berkaitan dengan arsip. Tata kelola arsip yang baik akan dapat meningkatkan pelayanan yang baik pula untuk internal maupun eksternal organisasi. Segala kegiatan yang berkaitan dengan arsip disebut manajemen kearsipan. Undang- undang yang mengatur kearsipan adalah Undang-Undang No.43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan. Manajemen kearsipan perlu diperhatikan oleh setiap organisasi. Tidak terkecualikan bagi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Deli Serdang. Mengetahui Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Deli Serdang memperoleh beberapa penghargaan terkait pengelolaan arsipnya, maka tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis tata kelola manajemen kearsipan yang diterapkan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Deli Serdang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teori manajemen kearsipan Amsyah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa tata kelola manajemen kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Deli Serdang sudah cukup terlaksana dengan baik mengikuti regulasi atau pedoman yang telah ada walaupun masih terdapat kendala berupa lemahnya kualitas SDM yang ada.
IMPLEMENTASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA MEDAN Ramadani, Wulan
Ajudan: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara Vol 3, No 1 (2025): Ajudan: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jdkan.v3i1.10500

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Peraturan Walikota Medan No 49 Tahun 2023 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan/Kelurahan yang dilaksanakan Di Kantor Camat Medan Tembung. Untuk mengkaji permasalahan tersebut, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan public menurut Van Meter dan Van Horn. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan tersebut serta factor- faktor apa saja yang menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan peneliti bertindak sebagai instrument penelitian. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Proses analisis data menggunakan model yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Prosedur pengujian keabsahan data dilakukan dengan triangulasi dan mengadakan member check. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Peraturan Walikota Medan No 49 Tahun 2023 telah memberikan kerangka kerja yang jelas untuk tugas dan fungsi kecamatan dalam pelayanan administrasi kependudukan, implementasinya masih menghadapi beberapa tantangan. Faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman yang mendalam dari petugas kecamatan terkait peraturan tersebut, kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai, serta koordinasi yang belum optimal antarinstansi menjadi hambatan utama dalam mencapai maksimalnya implementasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya meningkatkan sosialisasi dan pelatihan kepada petugas kecamatan mengenai tugas pokok dan fungsi mereka sesuai peraturan yang berlaku, peningkatan investasi dalam sumber daya manusia dan infrastruktur yang mendukung, serta perbaikan dalam koordinasi antarinstansi terkait pelayanan administrasi kependudukan di Kota Medan.
KUALITAS PELAYANAN APARATUR DESA DALAM PENERBITAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM) DI DESA SIDODADI KECAMATAN BIRU-BIRU KABUPATEN DELI SERDANG Permana, Muhammad Gilang; Atmiral, Raden Deni
Ajudan: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara Vol 3, No 1 (2025): Ajudan: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jdkan.v3i1.10496

Abstract

Surat keterangan tidak mampu (SKTM) merupakan jenis administrasi yang sering disebut oleh masyarakat umum. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa banyak orang yang tidak memiliki pilihan lain dan seringkali membutuhkan bantuan untuk berbagai administrasi, seperti program penguatan kelompok masyarakat dari pemerintah pusat dan kabupaten serta program Raskin, seperti yang terjadi di Desa Sidodadi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Kualitas Pelayanan Aparatur Desa Dalam Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu Di Desa Sidodadi Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang sifatnya deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Zeithaml (2000). Teori Zeithaml digunakan dalam penelitian ini untuk menilai kualitas pelayanan publik dalam 5 dimensi yaitu Dimensi Tangible atau Bukti Fisik, Dimensi Reliability atau Kehandalan, Dimensi Responsiveness atau Daya Tanggap, Dimensi Assurance atau Jaminan, dan Dimensi Emphaty atau Empati. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan Aparatur Desa dalam Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu di Desa Sidodadi Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang sudah berjalan dengan baik dikarenakan terdapat 4 dimensi kualitas pelayanan yang sudah dilaksanakan dengan baik yaitu Dimensi Tangible (Bukti Fisik), Dimensi Responsiveness (Daya Tanggap), Dimensi Assurance (Jaminan), dan Dimensi Emphaty (Empati), namun tetap harus ditingkatkan guna menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan dari aparatur desa. Dimensi yang belum berjalan dengan baik yaitu Dimensi Reliability (Kehandalan) dikarenakan kemampuan SDM dari aparatur dalam menggunakan alat bantu pelayanan yang masih terbatas serta tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang pasti.
PERAN KEPEMIMPINAN DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PADA KANTOR KECAMATAN MEDAN JOHOR Maulana, Rahmad; Mardiansyah, Mardiansyah
Ajudan: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara Vol 3, No 1 (2025): Ajudan: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jdkan.v3i1.10497

Abstract

Berdasarkan UU No.14 Tahun 2008 menyesuaikan dengan tuntutan zaman berbagai provinsi dan kabupaten/kota mulai memanfaatkan IT terkoneksi internet dan bersifat real time mendukung kinerjanya yang outputnya meningkatkan kualitas pelayanan terhadap publik.Kecamatan Medan Johor memiliki keterbatasan sarana prasarana berbasis IT. Keterbatasan tersebut menjadi faktor lainnya yang menghambat peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Sehingga, kualitas pelayanan publik berbasis IT di Kecamatan Medan Johor tidak jauh berbeda dengan kualitas pelayanan publik secara manual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan kepemimpinan dalam penggunaan teknologi informasi terhadap kualitas pelayanan pada Kantor Kecamatan Medan Johor, mengetahui faktor- faktor apa yang mempengaruhi kepemimpinan dalam penggunaan teknologi informasi terhadap kualitas pelayanan pada Kantor Kecamatan Medan Johor. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Adapun metode analisis data penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Jenis data pada penelitian ini yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari jurnal, buku dan sumber data yang tersedia, sedangkan data primer diperoleh dari hasil wawancara terhadap informan yang ditentukan. Adapun hasil penelitin menyatakan bahwa; Peranan kepemimpinan dalam penggunaan teknologi informasi terhadap kualitas pelayanan di Kantor Kecamatan Medan Johor belum optimal, karena pemimpin di Kantor Kecamatan Medan Johor belum mampu menjadikan pelayanan berbasis teknologi informasi sebagai program kerja utama. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran kepemimpinan dalam penggunaan teknlogi informasi terhadap kualitas pelayanan di Kantor Kecamatan Medan Johor terdiri dari faktor personal pemimpin, faktor sumber daya dan faktor birokrasi.
IMPLEMENTASI ALOKASI DANA DESA TAHUN 2023 DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA SANGKILON KECAMATAN LUBUK BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS Siregar, Amriani; Fauzan, Ahmad
Ajudan: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara Vol 3, No 1 (2025): Ajudan: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jdkan.v3i1.10498

Abstract

Alokasi Dana Desa (ADD) memerlukan adanya perencanaan pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban terhadap penggunaannya. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan dari kabupaten atau kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan Alokasi dana desa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat, bersama aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa. Alokasi Dana Desa (ADD) harus digunakan dan dialokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia. Tujuan dilakukannya penulisan ini adalah ingin mengetahui dan memahami bagaimana efektivitas Alokasi Dana Desa dalam menunjang pembangunan Infrastruktur desa, dan mengetahui bagaimana prosedur penerimaan Alokasi Dana Desa menurut aturan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan tiga cara yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan yaitu Oleh George C.Edwar III, dengan aspek yng diukur yaitu Komunikasi, Srtuktur Birokrasi, Sikap, Sumber daya. Kesimpulan dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa implementasi Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Sangkilon kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun faktor pendukung implementasi Alokasi dana Desa (ADD) yaitu, adanya sosialisasi pelaksana kebijakan ADD kepada Masyarakat yang di wakili oleh Kepala Desa terkait pembangunan Desa. Kemudian terdapat dukungan dari msyarakat terhadap kebijakan ADD berupa usulan maupun tenaga, terbantuknya struktur birokrasi, dimana Kepala desa sebagai penanggung jawab utama kegiatan, sekertaris desa, bendahara dan ketua TPK sebagai pengelola kegiatan dan pelaksana kegiatan, dan adanya Langkah- langkah nyata dari desa selaku pelaksana kegiatan, berupa kerterlibatan di setiap rangkaian kegiatan ADD. Hasil penelitian ditemukan bahwa implementasi alokasi dana desa pada pembanguan infrastruktur desa di Desa Sangkilon Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas memiliki anggaran dana desa sebesar Rp. 470.000.000 Dan menyerap anggaran 60 % Untuk Infrastruktur dan 40 % untuk Pemberdayaan Masyarakat.
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA PANTAI CERMIN KECAMATAN TANJUNG PURA KABUPATEN LANGKAT Fauzan, Ahmad
Ajudan: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara Vol 3, No 2 (2025): Ajudan: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jdkan.v3i2.11584

Abstract

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu bentuk intervensi sosial dari pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup keluarga miskin melalui akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan adalah model implementasi George Edward III yang menekankan pada empat variabel: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PKH di desa tersebut belum berjalan optimal. Beberapa penerima manfaat tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, sosialisasi masih minim, dan pengawasan terhadap dana bantuan masih lemah. Selain itu, pemahaman masyarakat mengenai mekanisme dan kewajiban dalam program juga masih rendah. Kurangnya verifikasi ulang data serta adanya intervensi dari pihak tertentu turut memperburuk ketidaktepatan sasaran. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kualitas pendataan, penguatan peran pendamping sosial, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan implementasi program. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pelaksanaan PKH di tingkat desa dapat lebih efektif dan tepat sasaran sesuai dengan tujuan awal program.
IMPLEMENTASI PENGGUNAAN APLIKASI PLN MOBILE PADA BAGIAN PELAYANAN PELANGGAN DI PLN ULP MEDAN DENAI Mardiansyah, Mardiansyah; Zahra, Alifia
Ajudan: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara Vol 3, No 2 (2025): Ajudan: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jdkan.v3i2.11582

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penggunaan aplikasi PLN Mobile pada bagian pelayanan pelanggan di PLN ULP Medan Denai. Aplikasi PLN Mobile merupakan salah satu inovasi digital dari PT PLN (Persero) yang dikembangkan sebagai bentuk transformasi pelayanan serta sebagai bentuk pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Meskipun telah diluncurkan dan memiliki beragam fitur unggulan seperti pencatatan meter mandiri, pelacakan pemakaian listrik, dan layanan pengaduan, namun dalam praktiknya masih banyak ditemukan kendala dalam proses implementasi di lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi partisipan, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian terdiri dari pelanggan PLN, petugas lapangan (biller), dan petugas kantor seperti manajer dan supervisor. Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara umum aplikasi PLN Mobile telah memberikan kemudahan bagi sebagian pelanggan dalam mengakses layanan kelistrikan. Namun, masih terdapat tantangan serius seperti ketidakstabilan sistem saat jam sibuk, ketidaksesuaian data tagihan, fitur pengaduan yang kurang responsif, serta desain antarmuka yang tidak ramah bagi pengguna lansia. Dari perspektif implementasi kebijakan menurut T.B. Smith, keberhasilan aplikasi ini belum optimal karena masih ada variabel seperti respons lingkungan dan kelompok sasaran yang belum terpenuhi secara maksimal. Sementara itu, dari perspektif kualitas pelayanan menurut Parasuraman, dimensi responsiveness dan empathy menunjukkan kelemahan signifikan yang berdampak pada kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi berkelanjutan dan penguatan sistem, baik dari sisi teknis maupun komunikasi layanan, agar aplikasi PLN Mobile dapat benar-benar menjadi solusi pelayanan publik yang efektif, efisien, dan terpercaya
STRATEGI KEPALA DESA HILIAURIFA-HILISIMAETANO, KECAMATAN MANIAMOLO, KABUPATEN NIAS SELATAN DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA BIDANG ADMINISTRASI LAYANAN KEPENDUDUKAN Dachi, Mawar Kasih
Ajudan: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara Vol 3, No 2 (2025): Ajudan: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jdkan.v3i2.11586

Abstract

Pelayanan publik di tingkat desa merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Administrasi kependudukan sebagai bagian dari pelayanan dasar menjadi fokus utama dalam penelitian ini, dengan menitikberatkan pada strategi kepala desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis strategi yang diterapkan Kepala Desa Hiliaurifa-hilisimaetano dalam penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan yang efektif dan berkualitas. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teori strategi pelayanan publik dari Osborne dan Plastrik serta indikator kualitas pelayanan publik menurut Fitzsimmons sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa menerapkan empat strategi utama: pertama, pengembangan struktur organisasi melalui pembentukan sistem kerja yang terstruktur dan penempatan peran yang jelas meskipun masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia. Kedua, pengembangan prosedur pelayanan berbasis Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mulai diimplementasikan namun belum sepenuhnya dipahami masyarakat. Ketiga, pengembangan infrastruktur yang mencakup peningkatan sarana dan prasarana fisik, seperti perbaikan gedung dan pengadaan peralatan pendukung pelayanan. Keempat, pengembangan budaya kerja organisasi melalui evaluasi kinerja dan peningkatan etos kerja aparatur desa. Meskipun berbagai strategi telah diterapkan, efektivitas implementasi masih menghadapi kendala seperti kurangnya partisipasi masyarakat, keterbatasan anggaran, serta rendahnya literasi administrasi publik di kalangan warga. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang prima dan berkelanjutan.

Page 3 of 4 | Total Record : 32