cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Aris Machmud
Contact Email
aries_machmud@uai.ac.id
Phone
+628111060099
Journal Mail Official
Magisterilmuhukum@gmail.com
Editorial Address
https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JMIH/about/editorialTeam
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Magister Ilmu Hukum : Hukum dan Kesejahteraan
Published by Universitas Al Azhar Indonesia
ISSN : 25487884     EISSN : 28071832     DOI : http://dx.doi.org/10.36722/jmih.v8i1.1877
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan) Universitas Al Azhar Indonesia merupakan jurnal ilmiah untuk bidang Ilmu Hukum yang diterbitkan setiap bulan Januari dan Juli. Jurnal Magister Ilmu Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia sejak tahun 2016. Jurnal Magister Ilmu Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia mempublikasikan artikel penelitian dan hasil review yang berhubungan dengan bidang Ilmu Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4, No 2 (2019)" : 6 Documents clear
PENATAAN REGULASI MINERAL DAN BATUBARA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT Suparji Suparji; Rafqi Mizi
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v4i2.761

Abstract

Abstrak-Pembaharuan pengaturan pertambangan mineral dan batubara. Penulis bermaksud untuk menggali sejarah dan latar belakang pengaturan pertambangan dan mencoba memberikan perspektif terhadap pembentukan Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2017. Salah satu perubahan yang sangat mendasar adalah sistem Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menjadi izin usaha pertambangan, masa peralihan bagi kontrak karya yang sedang berjalan, dan kewajiban pembangunan smelter (pengolahan) di dalam negeri. Berdasarkan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, pengusahaan dan pengelolaan pertambangan menggunakan pola kontrak karya. Negara sudah seharusnya mengambil peran sentral dalam pengelolaan usaha pertambangan mineral dengan menghadirkan kebijakan-kebijakan pro-rakyat. Program Hilirisasi mineral merupakan keniscayaan yang harus terus menerus diperjuangkan untuk memberi nilai tambah yang signifikan atas kekayaan mineral Bangsa Indonesia. Pada sisi lain, Pemerintah sudah seharusnya memiliki Kebijakan Pertambangan Nasional Indonesia (KPNI). Kebijakan pertambangan yang terintegrasi dengan ketersediaan sumber daya minerba, pengusahaan, konservasi, pengembangan industri, infrastruktur, dan lingkungan hidup seharusnya ada di depan sebagai arah pembangunan industri pertambangan secara menyeluruh. PP No.1/2017 harus menjadi arah dalam melakukan eksekusi langkah bisnisnya. Semestinya, yang terbangun, kontrak karya (KK) telah mampu melakukan pengolahan dan pemurnian. Apalagi telah diberikan waktu lima tahun sejak UU Minerba diterbitkan. Demikian juga, walaupun tidak dibatasi waktu tertentu, izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi (OP) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Implementasi UU Minerba, jika dijalankan pemerintah dengan tegas, akan memberi manfaat bagi kesejahteraan rakyat secara langsung, seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, penerimaan pemerintah, dan penciptaan lapangan kerja. Namun, yang terjadi saat ini justru perdebatan soal relaksasi yang bisa memicu terjadinya pengangguran besar-besaran.Kata Kunci: Peraturan, Hukum dan Tambang
Telaah Semiokognitif Video Penembakan Teroris di Mesjid Christchurch, Selandia Baru Thafhan Muwaffaq
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v4i2.762

Abstract

Abstrak-Semiotik kognitif film berasumsi bahwa film merupakan media komunikasi dan memiliki tujuh tingkat realitas. Saya tidak akan menyebutkan seluruhnya, sementara berfokus pada dua tingkat terdalam yakni realitas spektatorial dan realitas kreasional, yang dibangun oleh representasi pada film. Setidaknya ada tiga jenis informasi langsung yang diresepsi penonton yakni; visual, auditorial, dan kinestetik yang merepresentasikan kejadian secara langsung. Informasi auditorial juga tersedia dalam video, walaupun terbatas pula karena unsur teknis pengambilan adegan tidak didukung peralatan mumpuni dan terencana sebagaimana film dalam industri. Memang hanya dua senjata yang nampak digunakan pada video, dan jerigen yang dapat digunakan sebagai peledak sempat dipegang walaupun tak digunakan pula. video berunsur provokatif si teroris Brenton Tarrant sangat memungkinkan memperkuat motif apapun dalam kelompok yang berseberangan untuk melakukan tindak terorisme balasan.Kata Kunci : Semiotik, Terorisme, Visual
KONSISTENSI PENGATURAN WAKAF Aris Machmud; Akhmad Ikraam
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v4i2.763

Abstract

ABSTRAKS-Wakaf adalah penyerahan harta wakif kepada nadzir untuk digunakan untuk kemaslahatan umat baik permanen maupun temporer. Dimana wakaf ini dapat menjadi salah satu sumber daya yang dapat digunkaan untuk pengentasan kemiskinan melalui distribusi manfaat kepada Mustafa alaih, namun peran wakaf dalam kesejahteraan bangsa belum maksimal karena masih belum optimalnya pemanfaatan wakaf akibat pola manajemen pengelolaan wakaf karena terbatasnya akses financial dan kurangnya pengetahuan dalam pengelolaan wakaf serta belum maksimalnya sinergitas antara para pihak yang terkait. Rumusan masalah dalam penelitian ini, pertama, bagaimana konsistensi pengaturan wakaf di Indonesia setelah pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang No. 25 tahun 2018 dan PP No. 42 tahun 2006 sebagai peraturan pelaksana UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Menteri ATR/BPN tentang Pendaftaran Sertifikat Wakaf No. 2 tahun 2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dimana penulis melakukan analisaa berdasarkan peraturan perundang undangan dikaitkan dengan teori hukum yang terkait. Teori yang digunakan adalah teori kesejahteraan dan analisa ekonomi untuk hukum (economic analyse of laws). Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa pelaksanaan pengelolaan wakaf dilakukan secara konsisten, hal ini disebabkan munculnya PP No. 25 tahun 2018 bukan menggantikan PP No. 42 tahun 2006 tetapi saling melengkapi dan kedua peraturan tersebut saling menguatkan guna meningkatkan potensi pengelolaan wakaf yang lebih produktif. PP No. 25 tahun 2018 dimungkinkan adanya pertukaran harta wakaf yang tidak produktif menjadi lebih produktif dengan regulasi yang lebih singkat dimana sampai tanah wakaf seluas 5.000 M2 dapat dilakukan sampai tingkat Walikota/Bupati sehingga waktu yang diperlukan singkat sampai 30 hari dan transparan karena melibatkan unsur penilai publik, wakif, nadzir, bwi dalam proses pertukaran tersebut.Kata kunci : Konsistensi, Hukum Wakaf, Pertukaran Wakaf
AKUNTABILITAS PELAPORAN WAKAF BERDASARKAN PSAK SYARIAH Suparji Suparji
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v4i2.764

Abstract

ABSTRAKS-Waqf Accountability is a form of nadzir accountability in reporting management of waqf to stakeholders, one form of accountability is financial statements in accordance with generally accepted accounting standards about waqf, where all this time waqf reporting still uses Statement of Islamic Financial Accounting Standards No. 109 concerning Zakat, Infaq and Shodaqah No. 109 concerning Zakat, Infaq and Shodaqah. Where besides being fulfilled accountability also must be able to help the government in alleviating poverty through the distribution of waqf benefits to Mustafa alaih, but the role of waqf in the welfare of the nation has not been maximized due to the lack of optimal use of waqf management due to limited financial access and lack of knowledge in management of waqf and the synergy between the parties concerned has not been maximized. Formulation of the problem in this study, How to implement waqf arrangements in financial reporting at the Waqf Institution. The method used in this study is normative juridical, where the author conducts an analysis based on the laws and regulations associated with the related legal theory. The theory used is welfare theory and economic analysis of laws. Application of PSAK Syariah No. 109 so that there needs to be a PSAK that complies with waqf accounting reporting standards can be more accountable.Keywords: Accountability, Reporting, Accounting for Endowments
KONTRIBUSI KEJAKSAAN RI UNTUK KONSEP BELA NEGARA TERHADAP PERLINDUNGAN MASYARAKAT Reda Manthovani
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v4i2.2311

Abstract

AbstrakKejaksaan RI dalam menjalankan peran sebagai pengayoman terhadap masyarak yang hal iniditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yangbermakna “bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadiseluruh aspek kehidupan bangsa”. Hukum mempunyai posisi yang strategis dan mendominasidalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hukum ialah sebagai suatu sistemkeadilan bagi masyarakat yang dapat berperan baik dan benar jika instrument pelaksanaannyadilengkapi dengan kewenang-wenangan dalam penegakan hukum. Kewenang-wenangan ituadalah “Kejaksaan Republik Indonesia”. Bela Negara adalah tekad, sikap, dan perilaku warganegara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik yang rela berkorbandemi menjamin kelangsungan hidup dan Negara. Dalam menjalankan tugasnya sebagai seorangjaksa yang termasuk peran pendamping masyarakat meliputi: rasa nasionalisme terhadapmasyarakat, menghentikan tindak pidana korupsi, aksi cyber bullying serta tindakan pidanapelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan lain sebagainya merupakan aksi bela negaraoleh Kejaksaan Republik Indonesia.Kata kunci: Kejaksaan, Bela Negara, Peran, NasionalismeAbstractThe Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia in carrying out its role as a highlight to thecommunity, which is affirmed in article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republicof Indonesia, which means "that in the Unitary State of the Republic of Indonesia, the law is thelifeblood of all aspects of the nation's life.” Law has a strategic and dominating position insociety, nation, and state life. Law is a system of justice for the community that can play a soundand correct role if the instrument of its implementation is equipped with arbitrariness in lawenforcement. The arbitrariness is the "Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia.” StateDefense is the determination, attitude, and behavior of a citizen imbued with his love for theUnitary State of the Republic who is willing to sacrifice to ensure survival and the State. Incarrying out his duties as a prosecutor, which include the role of community assistance,including a sense of nationalism towards the community, stopping corruption, bullying andcriminal acts of sexual abuse of minors, and so on, is an act of state defense by the Prosecutor'sOffice of the Republic of Indonesia.Keywords: Procuratorship, Defending The State, Role, Nationalism
INTERVENSI KEMANUSIAAN (HUMANITARIAN INTERVENTION) SEBAGAI FENOMENA HUKUM INTERNASIONAL KONTEMPORER DALAM PERSPEKTIF ISLAM Hilmi Ardani Nasution
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v4i2.765

Abstract

Abstrak- Tulisan ini mencoba untuk menemukan hubungan antara intervensi kemanusiaan dan nilai dasar Islam. Intervensi kemanusiaan adalah fenomena hukum internasional yang kontroversial saat ini karena dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar kedaulatan negara lain. Intervensi kemanusiaan didefinisikan sebagai intervensi yang dilakukan oleh suatu negara atau sekelompok negara terhadap negara lain dengan tujuan untuk menghentikan atau mencegah krisis kemanusiaan yang disebabkan oleh kejahatan yang meluas terhadap kemanusiaan dan pelanggaran berat hak asasi manusia. Ada hubungan kuat antara nilai dasar Islam dan intervensi kemanusiaan, terutama dalam konteks kemanusiaan. Islam adalah agama yang menghormati umat manusia meskipun hanya satu jiwa, dalam Al-Quran ayat Maidah ayat 32 disebutkan bahwa siapa pun yang membunuh jiwa secara tidak adil seolah-olah ia telah membunuh seluruh umat manusia. Ada juga banyak sumber hukum Islam yang menyebutkan pentingnya kemanusiaan bahkan dalam kondisi perang. Makalah ini menggunakan perbandingan deskriptif tradisional antara intervensi kemanusiaan dan Islam, memeriksa prinsip-prinsip dasar intervensi kemanusiaan dan membandingkannya dengan hukum dan etika Islam. Nilai Islam masih relevan hingga saat ini sebagai pedoman dalam kehidupan manusia, bahkan relevan dengan kompleksitas fenomena hukum internasional saat ini seperti intervensi kemanusiaan.Kata Kunci: Intervensi kemanusiaan, hukum internasional, kedaulatan, Islam

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 1 (2025) Vol 9, No 2 (2024) Vol 9, No 1 (2024) Vol 8, No 2 (2023) Vol 8, No 1 (2023) Vol 7, No 2 (2022) Vol 7, No 1 (2022) Vol 6, No 2 (2021) Vol 6, No 1 (2021) Vol 5, No 2 (2020) Vol 5, No 1 (2020) Vol 4, No 2 (2019) Vol 4, No 1 (2019) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol 2, No 2 (2017) Vol 2, No 1 (2017) Vol 1, No 2 (2016) Vol 1, No 1 (2016) More Issue