cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Aris Machmud
Contact Email
aries_machmud@uai.ac.id
Phone
+628111060099
Journal Mail Official
Magisterilmuhukum@gmail.com
Editorial Address
https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JMIH/about/editorialTeam
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Magister Ilmu Hukum : Hukum dan Kesejahteraan
Published by Universitas Al Azhar Indonesia
ISSN : 25487884     EISSN : 28071832     DOI : http://dx.doi.org/10.36722/jmih.v8i1.1877
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan) Universitas Al Azhar Indonesia merupakan jurnal ilmiah untuk bidang Ilmu Hukum yang diterbitkan setiap bulan Januari dan Juli. Jurnal Magister Ilmu Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia sejak tahun 2016. Jurnal Magister Ilmu Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia mempublikasikan artikel penelitian dan hasil review yang berhubungan dengan bidang Ilmu Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5, No 1 (2020)" : 6 Documents clear
PENGAWASAN HUKUM PIDANA TERHADAP HAK PATEN DI INDONESIA Reda Manthovani
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v5i1.2373

Abstract

AbstrakSaat ini, teknologi mempunyai peran yang sangat signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Negara yang menguasai dunia adalah negara yang menguasai teknologi. Di Indonesia, penerapan hukum terhadap hak paten paten dimulai sejak masa penjajahan Belanda, yaitu waktu diberlakukannya Octrooiwet 1910 S. No. 33 yis S. 11 -33, SS. 22 – 54 yang mulai berlaku 1 Juli 1912. Salah satu unsur penting dari paten yaitu bahwa hak paten adalah hak yang diberikan oleh pemerintah dan bersifat eksklusif. UU Nomor 13 Tahun 2016 yang baru benar-benar akan melindungi inventor di kalangan mahasiswa dan usaha kecil menengah (UKM), dan Hak paten akan lebih didorong pada sumber daya genetik seperti mikroorganisme dan pengetahuan tradisional.Kata Kunci: Octrooiwet, Hak Paten, UU No 13 Tahun 2016
KREDIT PEMILIKAN RUMAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Suparji Suparji; Akbar Pandu Pratamalistya
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v5i1.2368

Abstract

AbstrakPengaduan konsumen properti tercatat masih menjadi jenis pengaduan yangpaling banyak diadukan kepada YLKI. Bahkan, pengaduan terkait perlindungankonsumen properti menempati urutan kedua setelah pengaduan konsumenperbankan. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan hak kewajiban dan Wewenang konsumen dan produsen perumahan sebagai para pihak yang melakukan perjanjian dalam kredit pemilikan rumah dan menjelaskan peraturan perundang-undangan yang ada dalam melindungi konsumen perumahan melalui transaksi kredit pemilikan rumah. Adapun teori yang digunakan dalam menganalisa permasalahan tersebut penulis menggunakan Teori negara kesejahteraan / teori welfare state, Teori keadilan, Perlindungan konsumen dan Hak-Hak Konsumen Properti di Indonesia. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kepuasan konsumen menjadi hal penting dalam memenuhi permintaan atas kebutuhan konsumen sebagai pengguna jasa pengembang perumahan. Konsumen perumahan berhakmendapatkan produk konstruksi yang sesuai dengan keinginan sebagaimanatertuang dalam brosur yang ditawarkan/dijanjikan oleh pihak pengembang.Kata Kunci: Kasus, Tujuan, Teori, Keadilan.
PEMBOBOLAN DANA NASABAH Anas Lutfi; Rama Muhammad Reza
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v5i1.2369

Abstract

AbstrakBanyaknya tindak pidana ekonomi yang terjadi dalam ruang lingkupperbankan pada akhirnya akan mengganggu keseimbangan hubunganantara bank dengan nasabah.Salah satu produk jasa yang memegangperanan penting dalam masyarakat adalah jasa pengelola keuangan baikdalam bentuk layanan penyimpanan, investasi, maupun pemberi kredit tentumemberi kemudahan bagi masyarakat. Sebagai perusahaan penyedia jasa,lembaga perbankan kemudian membentuk hubungan hukum dengannasabahnya. Di mana bank menjual produk jasa dan masyarakatmenggunakannya sebagai bentuk konsumsi atas produk tersebut. Aktivitasbank yang bergerak di sektor ekonomi, yang dalam hal ini sesuai denganfungsinya sebagai lembaga penyimpan dana, tentulah bersentuhan denganmasyarakat luas. Peran aktif masyarakat ini sejalan dengan fungsi banksebagai financial intermediary yaitu sebagai perantara penghimpun danpenyalur dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalulintas pembayaran. Fungsi bank sebagai financial intermediary padaakhirnya akan sulit terlaksana jika kepercayaan masyarakat terhadap bankberkurang, terutama dalam hal menghimpun dana masyarakat. Salah satukejahatan yang berkembang di bidang perbankan adalah pembobolan dananasabah. Tindak pidana ini, walaupun telah sering terjadi, tetapi belummendapat perhatian yang besar dari masyarakat. Selama ini masyarakathanya mengenal tindak pidana pencucian uang atau money launderingsebagai tindak pidana di ruang lingkup perbankan. Padahal, jika dilihat daridampak yang ditimbulkan kepada nasabah, tindak pidana penggelapandana nasabah dapat lebih merugikan dibandingkan tindak pidana pencucianuang.Kata Kunci: Pembobolan, Bank, Nasabah
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS PENDAFTARAN TANAH DAN HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH YANG TELAH DIDAFTARKAN Amoury Adi Sudiro; Ananda Prawira Putra
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v5i1.2370

Abstract

AbstrakTanah mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakatsebagai prasarana dalam bidang Perumahan, Perindustrian maupun Jalansebagai Kepentingan Umum. Tanah mempunyai nilai ekonomi yang cukuptinggi dan tanah dapat dinilai sebagai benda tetap yang dapat digunakansebagai tabungan karena nilai ekonomi pada tanah semakin tahun meningkatsebagai daya jual di masyarakat. Selain itu tanah merupakan tempatpemukiman dari sebagagian besar umat manusia, disamping sebagai sumberkehidupan bagi manusia yang mencari nafkah melalui usaha pertanian danperkebunan, yang akhirnya tanah juga dijadikan persemayaman terakhir bagiseseorang yang meninggal dunia.Kata Kunci: Hukum, Tanah, Kepemilikan
Tindak Pidana Yang dilakukan Oleh Oknum Sopir Taksi Online Merekam Video Seks Dirinya Dengan Sejumlah Korban Untuk Memperoleh Uang Imam Rahmaddani
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v5i1.2371

Abstract

AbstrakKebutuhan masyarakat dalam transportasi online menjadi keubutuhanmendasar saat ini tidak terlepas dari kemudahan mengunakan aplilkasi dalamgengaman tangan dari telpon selular, jumlah jasa penyedia transportasi, danharga yang sudah ditentukan dari jarak tempuh. Mengunakan aplikasi kendaraanonline tidak sulit cukup memiliki meng-install aplikasi transportasi online mengisiidentitas diri mulai dari nomor telpon, alamat dan memasukan sejumlah uangkedalam aplikasi tersebut kita bisa langsung melakukan pemesanan kendaraanyang dituju dengan memilih tujuan dan membayar dengan menggunakan uangsecara tunai maupun mengunakan uang yang sudah di masukan kedalam aplikasipenyedia jasa. Komunikasi antar pengguna jasa dan sopir taksi onlinemengunakan aplikasi yang sudah disediakan hingga percakapan apapun bisa disampaikan melalui hal tersebut, dari kemudahan ini disalah gunakan oknum supirtaksi online untuk melakukan komunikasi berlanjut setelah mengantarpenumpang, respon dari penumpang terhadap percakapan setelah mengantarpenumpang oleh sopir taksi online menjadi pintu masuk pertama hal yangdilakukan untuk melakukan pertemuan berikutnya dengan maksud tujuan yanglain sehingga hubungan asmara tidak dapat dibendung dengan melakukanperbuatan yang tidak semestinya dilakukan oleh supir online kepadapenumpangnya terjadi tidak hanya satu orang dan banyak korban dari perbuatantersebut hingga merekam perbuatannya dan dijadikan alat untuk menakut-takutikorban untuk memberikan sejumlah uang dengan maksud tidak akan di sebarluaskan video yang sudah direkam.Kata Kunci : Hukum pidana, Fenomena Masyarakat, Korban Penipuan
KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP PENDIDIKAN DI INDONESIA PADA MASA PEMERINTAHAN ORDE REFORMASI Putri Hafidati
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v5i1.2372

Abstract

AbstrakKebijakan dapat diartikan sebagai salah satu instrumen pemerintah untukmenciptakan keteraturan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, salah satu bentuk kebijakan pemerintah Indonesia ialah kebijakan pendidikan sebagai bagian dari kebijakan pendidikan nasional. Kepedulian pemerintah akanpendidikan juga terlihat pada besarnya alokasi dana untuk pendidikan dari APBN. Setiap kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan akan berdampak pada pengambilan keputusan oleh para pembuat kebijakan dalam bidang pendidikan, baik di tingkat nasional maupun daerah dan tingkat satuan pendidikan. Pada akhirnya keberadaan satuan pendidikan pun tak kalah pentingnya untuk membuat kebijakan pendidikan yang akan mempengaruhi fenomena pendidikan yang berlangsung di satuan pendidikan masing – masing.Kata Kunci : Peningkatan Mutu Pendidikan, Arah kebijakan Publik diIndonesia

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 1 (2025) Vol 9, No 2 (2024) Vol 9, No 1 (2024) Vol 8, No 2 (2023) Vol 8, No 1 (2023) Vol 7, No 2 (2022) Vol 7, No 1 (2022) Vol 6, No 2 (2021) Vol 6, No 1 (2021) Vol 5, No 2 (2020) Vol 5, No 1 (2020) Vol 4, No 2 (2019) Vol 4, No 1 (2019) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol 2, No 2 (2017) Vol 2, No 1 (2017) Vol 1, No 2 (2016) Vol 1, No 1 (2016) More Issue