cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Aris Machmud
Contact Email
aries_machmud@uai.ac.id
Phone
+628111060099
Journal Mail Official
Magisterilmuhukum@gmail.com
Editorial Address
https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JMIH/about/editorialTeam
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Magister Ilmu Hukum : Hukum dan Kesejahteraan
Published by Universitas Al Azhar Indonesia
ISSN : 25487884     EISSN : 28071832     DOI : http://dx.doi.org/10.36722/jmih.v8i1.1877
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan) Universitas Al Azhar Indonesia merupakan jurnal ilmiah untuk bidang Ilmu Hukum yang diterbitkan setiap bulan Januari dan Juli. Jurnal Magister Ilmu Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia sejak tahun 2016. Jurnal Magister Ilmu Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia mempublikasikan artikel penelitian dan hasil review yang berhubungan dengan bidang Ilmu Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5, No 2 (2020)" : 6 Documents clear
MENGGALI ASAS PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA Susianto Susianto; Febriansyah Ramadhan
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2020)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v5i2.790

Abstract

Abstrak- Tulisan ini mengkaji asas-asas pengadilan HAM yang digali melaluiPutusan Mahkamah Konstitusi tentang UU Pengadilan HAM. Hal tersebutdiperlukan lantara terjadi penelantaran terhadap penyelesaian pelanggaran HAMberat masa lalu. Penyelesaian tersebut seperti kehilangan arah, tidak pasti,berlarut-larut yang tentu merugikan korban/keluarganya. Pemaknaan asashukum sebagai bintang pemandu, perlu dilakukan kembali untuk mengembalikanarah penegakan hukum yang telah kabur. Tulisan ini membahas dua hal, uraiantentang Pengujian UU Pengadilan HAM di Mahkamah Konstitusi. Kedua, Menggaliasas pengadilan HAM dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tentang UUPengadilan HAM. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, denganpendekatan peraturan perundang-undangan, sejarah, dan filsofis. Kata Kunci: Asas, Pengadilan HAM, Putusan Mahkamah Konstitusi.
POLIGAMI INDONESIA DAN MALAYSIA SEBUAH PERBANDINGAN ATAS KEBERLAKUAN HUKUM ISLAM Rusji Rumbia; Fokky Fuad Wasitaatmadja; Susianto Susianto
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2020)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v5i2.791

Abstract

Abstrak- Kajian tentang hukum perbandingan poligami khususnya antaraIndonesia dan Malaysia menjadi menarik disebabkan oleh 2 (dua) hal: Pertama,bahwa poligami acapkali diperdebatkan juga dipertentangkan, apalagi jikadikaitkan dengan pelaksanaan hukum poligami bagi aparatir sipil negara. Kedua,bahwa isu poligami ini sering dijadikan polemik dalam masyarakat sehinggamenimbulkan ketegangan di antara pihak-pihak tertentu. Bila saja isu poligamimengupas kesimpulan yang dapat dibuat adalah kaum pria menyenanginya dankaum wanita tidak menyukainya. Rumusan masalah yang terdapat dalampenelitian adalah: Bagaimanakah analisis perbandingan terhadap perkawinanpoligami di Indonesia dan Malaysia perspektif hukum Islam. Metode penelitianhukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif denganpendekatan komparatif atau yang dikenal pula dengan metode perbandinganhukum, mengingat penelitian ini dilakukan dengan mengkomparasikan ketentuanhukum di Indonesia dan di Malaysia dalam pandangan Hukum Islam. KerangkaTeori yang digunakan dalam memahami pemberlakuan hukum terhadapperkawinan poligami di Indonesia dan Malaysia perspektif hukum Islam adalahdengan menggunakan teori perbandingan hukum (Comparative Law Theory).Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: aturan hukum poligami di Malaysia yanglebih efektif memberikan kepastian hukum terhadap pelaku poligami, danmemberikan perlindungan hukum bagi wanita maupun anak-anak. Kata Kunci: Perbandingan Hukum, Poligami, Hukum Islam.
SISTEM URBUN/UANG MUKA/DOWN PAYMENT PADA AKAD JUAL BELI SYARIAH Prasintho Fridholin Sunandito; Yusup Hidayat
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2020)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v5i2.792

Abstract

Abstrak- Banyak peristiwa hukum yang berkaitan erat dengan ekonomi,begitupun sebaliknya. Hal menarik adalah permasalahan yang umum terjadi dimasyarakat, yaitu Murabahah bil ‘Urbun atau yang disebut dengan jual belidengan sistem uang muka/downpayment. Kebiasaan yang terjadi dimasyarakatadalah pihak pertama selaku pemilik barang atapun penggarap jasa bisa atauberkehendak mempraktikkan sistem uang muka, maka mereka akan memintauang terlebih dahulu, ataupun meminta sebagian dari pembayaran yang harusdilakukan di awal waktu kepada pihak kedua selaku pembeli ataupun pemesan.Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: Pertama, Bagaimana pandanganhukum ekonomi Islam terhadap murabahah/jual beli dengan system uang muka?Kedua, Apakah akad jual beli dengan system uang muka (Murabahah bil ‘urbun)di Bank Syariah sudah sesuai dengan ekonomi syariah? Metode penelitian yangdigunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif.Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa hukum praktik murabahah bil‘urbun atau dengan kata lain jual beli dengan sistem uang muka diperbolehkansecara dalil yakni Al-Qur’an serta Al-Hadits Kata Kunci: Sistem Urbun, Akad Jual-Beli, Ekonomi Syariah.
PENGUATAN PERAN WHISTLEBLOWER DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA Reda Manthovani
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2020)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v5i2.2313

Abstract

AbstrakPraktek pencucian uang sebagai suatu tindak kejahatan saat ini telah menjadi pusatperhatian dunia, hal ini dikarenakan proses dari praktik pencucian uang tersebut bukantidak mungkin dapat berdampak pada aspek pemerintahan baik ekonomi, politik dansosial. Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang(TPPU). Adapun peraturan yang paling mendekati baru sebatas Surat Edaran MahkamahAgung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakukan Bagi Pelapor Tindak Pidana(Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collabolator) di DalamPerkara Tindak Pidana Tertentu. Indonesia belum memiliki ketentuan khusus mengenaiprosedur dan mekanisme pengungkapan fakta oleh whistleblower. Selama ini mekanismeyang digunakan masih mendasarkan pada perlindungan saksi sebagaimana yang diaturdalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.Kata Kunci: Pencucian Uang, TPPU, WhistleblowerAbstractThe practice of money laundering as a crime has now become the center of worldattention, this is because the process of money laundering practices is not impossible tohave an impact on aspects of government, both economic, political and social. Law No.15 of 2002 concerning the Crime of Money Laundering (TPPU). The regulation thatcomes closest to it is limited to the Supreme Court Circular Number 4 of 2011 concerningthe Treatment of Whistleblowers and Witness Collaborators in Certain Crime Cases.Indonesia does not yet have specific provisions regarding procedures and mechanismsfor disclosing facts by whistleblowers. So far, the mechanism used is still based on witnessprotection as stipulated in Law no. 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses andVictims.Keywords: Money Laundering, TPPU, Whistleblower
PERLINDUNGAN DATA DALAM LAYANAN PERBANKAN BERBASIS TEKNOLOGI (FINTECH): KERANGKA REGULASI DI INDONESIA DAN SINGAPURA Upik Mutiara; Rahmad Ramadhan Hasibuan; Lupita Risma Candanni
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2020)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v5i2.788

Abstract

Abstrak-Sektor keuangan adalah salah satu sektor yang memiliki peran pentingdalam perekonomian negara dan terus berkembang sejalan dengan kebutuhanmasyarakatnya. Saat ini, inovasi di sektor keuangan yang dikenal sebagaiteknologi keuangan atau financial technology (fintech) telah menarik perhatiandunia. Sebagai negara maju, perkembangan fintech di Singapura juga layak untukdilihat. Di Indonesia, lingkungan regulasi ekonomi digital ditangani oleh berbagaiundang-undang dan lembaga keuangan, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) danBank Indonesia (BI). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.Sumber dan tipe data yang digunakan berasal dari tinjauan literatur, bertujuanuntuk memberikan wawasan tentang aspek regulasi fintech dan perlindungan datapribadi di Singapura dan Indonesia, dan apa yang dapat dilakukan pemerintahuntuk mengantisipasi dan mengatur layanan fintech yang selalu berkembang danuntuk mengelola risiko perlindungan data yang lebih baik di sektor keuangan diIndonesia. Kata Kunci: Teknologi Keuangan, Perlindungan Data, Pemerintah, Indonesia danSingapura.
AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BANK SYARIAH MANIDIRI SEBUAH ANALISIS KEADILAN HUKUM Syahruddin Siregar; Yusup Hidayat; Suartini Suartini
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2020)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v5i2.789

Abstract

Abstrak- Salah satu bentuk penyaluran dana pada bank syariah adalah pembiayaanmusyarakah adalah yang paling khas dan menjadi daya tarik dari pembiayaansyariah. Karena akad pembiayaan ini menonjolkan kerjasama dan keadilan dalammelakukan usaha bersama. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:Pertama, bagaimanakah pembiayaan musyarakah dan konsep bagi hasilnya pada BankSyariah Mandiri? Kedua, apakah nilai keadilan sudah dirasakan sebagai bagian darikerjasama pembiayaan musyarakah sudah memenuhi rasa keadilan? Teori yangdigunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan. Metode yang digunakan dalampenelitian ini adalah metode hukum normative. Kesimpulan dalam penelitian ini adalahPertama, Kedudukan hukum pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Mandiriadalah merupakan hubungan yang dilakukan antar syarik/mitra, yaitu antaranasabah dan bank untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usahatertentu dengan pembagian keuntungan dan kerugian diantara pemilik dana/modalberdasarkan nisbah atau bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya. Kedua,Pembiayaan musyarakah yang dijalankan di di Bank Syariah Mandiri dapat dinilaitelah memenuhi prinsip keadilan. Kata Kunci: Keadilan, Musyarakah, Bank Syariah Mandiri

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 1 (2025) Vol 9, No 2 (2024) Vol 9, No 1 (2024) Vol 8, No 2 (2023) Vol 8, No 1 (2023) Vol 7, No 2 (2022) Vol 7, No 1 (2022) Vol 6, No 2 (2021) Vol 6, No 1 (2021) Vol 5, No 2 (2020) Vol 5, No 1 (2020) Vol 4, No 2 (2019) Vol 4, No 1 (2019) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol 2, No 2 (2017) Vol 2, No 1 (2017) Vol 1, No 2 (2016) Vol 1, No 1 (2016) More Issue