cover
Contact Name
Raistiwar Pratama
Contact Email
jurnalkearsipan@anri.go.id
Phone
+6281234563695
Journal Mail Official
jurnalkearsipan@anri.go.id
Editorial Address
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia Jl. Ampera Raya Nomor 7 Jakarta Selatan email: jurnalkearsipan@anri.go.id telepon: 081234563695
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Kearsipan
ISSN : 1978130X     EISSN : 26571706     DOI : https://doi.org/10.46836/jk
To be published twice a year: June and December. We are pleased to welcome contributions from scholars of related disciplines either written in Bahasa Indonesia or English. We are applying policy of double-blind review in order to keep both the journal and the article qualified. Records Management, including Electronic/ Digital Records Management and Electronic/ Digital Document Records Management. Archival Studies/ Archival Science Heritage Studies. Records Medium, Carrier, External Form and Media Studies. Community Archives/ Records. Private and Governmental Records. Individual and Families Records. Gallery, Library, Archives and Museum. Records Manager, Archivist and Information Professionals. Indigenous Memoryand Collective Memory Records Curriculum. Data Records. Digital Humanities. Digital Curation. Digital Forensic. Manuscripts Studies. Recordkeeping Informatic. Big Data. Knowledge Management. Digital Asset Management. Risks Assessment/Risks Management. Professional association. Other related contemporary records issues.
Articles 95 Documents
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN PUSAT STUDI ARSIP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI PUSAT UNGGULAN (CENTER OF EXCELLENCE) ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA: Array Azmi Azmi
Jurnal Kearsipan Vol 12 No 1 (2017): -
Publisher : Arsip Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The collection of archives on the law enforcement of criminal acts of corruption is factual information which is kept at the National Archives of the Republic of Indonesia (ANRI). They can be used by public as a reference and an area of academic interest. As a National Archive, ANRI is to manage the archives both as a collective memory and a source of knowledge. Moreover, ANRI also should be responsible for giving full access to public for these archives. Generally, ANRI has done all stages of the archives management in accordance with the Number 43 Year 2009 Act on Records and Archives Administration. The stages are acquisition, arrangement and description, preservation, and access of archives. However, in doing the last stage, ANRI needs to have a center of Excellence (CoE). In this research, the writer will discuss on the Grand Design of the Center of Excellence of the collection of the archives on the law enforcement of criminal acts of corruption. This is a qualitative research with a social approach that is used to describe more detail on the phenomena of archives management at ANRI through the establishment of the center of excellence for archives access. Arsip statis penegakan hukum tindak pidana korupsi di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) merupakan rekaman informasi faktual yang dapat digunakan sebagai rujukan dan kepentingan akademis. Sebagai lembaga kearsipan, ANRI wajib mengelola arsip statis penegakan hukum tipikor sebagai memori kolektif dan sumber pengetahuan, sehingga dapat diaksesdan dimanfaatkan publik dengan tingkat aksesibilitas tinggi. ANRI secara umum telah melakukan semua tahapan pengelolaan arsip statis untuk kepentingan publik sebagaimana diamanatkan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, mulai dari tahap akuisisi,pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis. Namun demikian, ANRI belum secara khusus memiliki pusat unggulan (Center of Excellence/CoE) aksesibilitas arsip statis. Penelitianini membahas Grand Design Pembangun Pusat Studi Arsip Penegakan Hukum Tipikorsebagai CoE ANRI. Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini merupakan penelitian sosial untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai fenomena pengelolaan arsip statis di ANRI melalui pembangunan pusat unggulan (center of excellence) aksesibilitas arsip statis.
PERJANJIAN INTERNASIONAL SEBAGAI PERWUJUDAN ARSIP TERJAGA: STUDI KASUS TREATY OF LONDON DAN TREATY OF WAITANGI Dharwis Widya Utama Yacob
Jurnal Kearsipan Vol 12 No 1 (2017): -
Publisher : Arsip Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

International treaty is an agreement under international law entered into by actors, namely two or more states or international organizations. A treaty is an official written document which expresses that agreement in words agreement. It is kept for a certain period of time by these two parties and has a function as an archive. The archive then becomes protected archive (arsip terjaga) because it relates to the existence and survival of the nation and the state and the integrity, security, and safety of which need to be protected. To know more on this protected archive, we need to see in detail on the real international treaty. In this research, the writer chose the “Treaty of London” and the “Treaty of Waitangi” as two samples of protected archives. The objective is to give an understanding and study more on all aspects of the international treaties. Protected archives should have a good system in order to prevent the risk of losing or being damaged. Protected archives are very important since they are related to the integrity and welfare of the nation. Perjanjian internasional atau perjanjian antar negara (treaty/traktat) adalah perjanjian yang dibuat di bawah hukum internasional oleh beberapa pihak yang berupa negara atau organisasi internasional. Perjanjian internasional ini juga tentunya sebagai perwujudan kegiatan kearsipan dikarenakan hasil dari perjanjian tersebut dibuat secara tertulis yang kemudian disimpan dalam beberapa waktu dalam bentuk atau nama tertentu. Bentuk perjanjian internasional ini tentunya lebih mengarah kepada yang disebut arsip terjaga dikarenakan berhubungan langsung dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya. Tentunya untuk mencari bentuk perjanjian internasional diperlukan contoh yang spesifik untuk memperlihatkan bentuk implementasi arsip terjaga. Dalam tulisan ini, penulis memilih Treaty of London dan Treaty of Waitangi sebagai bentuk perwujudan arsip terjaga. Tujuan penelitian ini adalah memberi pemahaman dan kajian yang lebih mendalam mengenai perjanjian internasional. ArsipPerjanjian internasional atau perjanjian antar negara (treaty/traktat) adalah perjanjian yang dibuat di bawah hukum internasional oleh beberapa pihak yang berupa negara atau organisasi internasional. Perjanjian internasional ini juga tentunya sebagai perwujudan kegiatan kearsipan dikarenakan hasil dari perjanjian tersebut dibuat secara tertulis yang kemudian disimpan dalam beberapa waktu dalam bentuk atau nama tertentu. Bentuk perjanjian internasional ini tentunya lebih mengarah kepada yang disebut arsip terjaga dikarenakan berhubungan langsung dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya. Tentunya untuk mencari bentuk perjanjian internasional diperlukan contoh yang spesifik untuk memperlihatkan bentuk implementasi arsip terjaga. Dalam tulisan ini, penulis memilih Treaty of London dan Treaty of Waitangi sebagai bentuk perwujudan arsip terjaga. Tujuan penelitian ini adalah memberi pemahaman dan kajian yang lebih mendalam mengenai perjanjian internasional. Arsip terjaga haruslah memiliki sistem yang tepat sehingga resiko kehilangan atau kerusakan dapat dikurangi karena arsip terjaga sangat berkaitan dengan keutuhan suatu negara.
ARSIP KEAGAMAAN, NARASI-TANDINGAN DAN MEMORI KOLEKTIF KERAGAMAN AGAMA DI INDONESIA: Array Harry Bawono
Jurnal Kearsipan Vol 12 No 1 (2017): -
Publisher : Arsip Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

-
PENDAYAGUNAAN ARSIP UNTUK MENDUKUNG KAWASAN STRATEGIS KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY): Array Musliichah Musliichah
Jurnal Kearsipan Vol 12 No 1 (2017): -
Publisher : Arsip Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Archives have a secondary value for users especially that relate to the historic event in the past. Archives also have a function as a primary source of information, particularly in the field of research and reconstruction of history. In regards of the project of development of the strategic areas in Yogyakarta, the archives managed by the Local Archives can be utilized to conduct a research on the history of the point of interests in these strategic areas. The Local Government in Yogyakarta can manage a research to dig more information on the history and areas in Yogyakarta from the records and archives kept at the Local Archives, universities, and National Archives. The Local Archives, especially in Yogyakarta needs to conduct a research and publication on archives regarding the history and strategic areas in Yogyakarta. The Local Archives also have to develop their collections by searching the records and archives that relate to the history of Yogyakarta that are not yet transferred to the Local Archives. If it is possible, the Local Archives are ought to make an accession register to be announced to public. Arsip statis memiliki nilai guna sekunder yang diantaranya adalah nilai guna informasional yang terkait dengan peristiwa bersejarah masa lampau. Arsip merupakan sumber informasi primer untuk menelusur dan merekonstruksi sejarah. Dalam rangka pengembangan kawasan strategis keistimewaan DIY, arsip khususnya arsip statis yang dikelola oleh lembaga kearsipan dapat digunakan sebagai alat untuk menelusuri sejarah kawasan strategis tersebut. Pemerintah DIY dapat melakukan penelusuran informasi tentang sejarah dan wilayah di DIY dari arsip-arsip yang ada di lembaga kearsipan di wilayah DIY baik lembaga kearsipan daerah maupun perguruan tinggi, dan arsip nasional yaitu ANRI. Lembaga kearsipan khususnya lembaga kearsipan daerah di wilayah DIY perlu melakukan penelitian dan publikasi berbasis arsip tentang sejarah dan wilayah strategis DIY. Lembaga kearsipan tersebut juga perlu melakukan pengembangan khazanah dengan melakukan penelusuran arsip-arsip terkait sejarah DIY yang belum diserahkan ke lembaga kearsipan. Jika diperlukan, lembaga kearsipan dapat membuat daftar pencarian arsip (DPA) yang diumumkan kepada publik.
HILANGNYA CATATAN KAKI: POKOK-POKOK GAGASAN KEARSIPAN DALAM DUTCH MANUAL: Array Raistiwar Pratama
Jurnal Kearsipan Vol 12 No 1 (2017): -
Publisher : Arsip Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Handleiding voor Het Ordenen en Beschrijven van Archieven, known also as Dutch Manual, is the first codified version of Dutch Archivistiek and to large extent reflects European archival tradition, primarily France and Germany. The Manual was published in a time when the remaining archives are paper-based ones, the only model is life cycle, methods of making finding aid are provenance and original order, and methodology of making finding aid is based on arrangement and description. Only the main rules of the Manual are known to Indonesian archivists because there has been no complete and reliable Indonesian translation. This paper attempts to introduce the main rules of it to the Indonesian archivists. Handleiding voor Het Ordenen en Beschrijven van Archieven, juga dikenal sebagai Manual Belanda (Dutch Manual), merupakan bentuk terpadu kodifikasi kearsipan Belanda dan juga mencerminkan tradisi kearsipan Eropa (Perancis dan Jerman). Terbit pertama kali pada waktu ketika arsip masih berbentuk kertas, daur hidup merupakan model satu-satunya, metode penyusunan inventaris hanya provenance dan original order, dan metodologi pengolahan arsip statis hanya berdasarkan pada arrangement dan description. Arsiparis Indonesia hanya mengenal pokok-pokok gagasan Manual karena tidak tersedia terjemahan utuh berbahasa Indonesia yang memadai. Tulisan ini merupakan upaya pertama untuk memperkenalkan pokok-pokok Manual kepada arsiparis Indonesia.
“THE REAL ME” IN ARCHIVES: UNRAVELLING THE PERSONAL ARCHIVES OF HAZEU: Array Rini Rusyeni
Jurnal Kearsipan Vol 12 No 1 (2017): -
Publisher : Arsip Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Godard Aren Johannes Hazeu (Penasehat Kantor Urusan Masyarakat Pribumi) merupakan salah satu penasehat yang memiliki peran penting di masa awal pemerintah kolonial Belanda. Hazeu juga dikenal sebagai seorang penasehat Belanda yang kontroversial. Hal ini dikarenakan beberapa nasehatnya dinilai terlalu subjektif dan memihak kaum pribumi. Salah satu kasus kontroversial yang pernah ditangani oleh Hazeu adalah peristiwa Garut. Ketika Garut bergejolak pada tahun 1919, Hazeu diperintahkan oleh pemerintah Belanda untuk menginvestigasi peristiwa tersebut. Namun, laporan investigasi Hazeu ditentang karena dinilai terlalu subyektif oleh pemerintah. Bahkan pemerintah menyalahkan Hazeu sehingga pada akhirnya Hazeu harus mengundurkan diri dari posisinya dikarenakan hal tersebut. Semua laporan investisgasi dan korespondensi Hazeu kepada para pejabat pemerintah tentang Garut tersimpan lengkap di arsip personal Hazeu. Bagaimana Hazeu merekam, menyimpan, dan menampilkan peristiwa Garut dalam arsip personalnya? Inilah pertanyaan penelitian yang akan dibahas dalam tulisan ini. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan menggunakan studi kepustakaan dan kearsipan berdasarkan teori kearsipan yang disampaikan oleh Catherine Hobbs bahwa arsip personal tidak hanya merekam tentang kehidupan personal penciptanya sebagai seorang individu, akan tetapi arsip personal juga menyimpan konstruksi persepsi dan pemikiran penciptanya terhadap orang lain yang berhubungan dengannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arsip personal Hazeu menyimpan tak hanya tentang rekaman dan informasi secara detail tetang peristiwa Garut, akan tetapi juga menampilkan sisi personal dan persepsinya mengenai kasus Garut. Dalam arsipnya, Hazeu menunjukkan rasa tidak setuju atas sikap pemerintah mengenai kasus Garut dan meyakinkan pembaca bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus Garut. Godard Aren Johannes Hazeu (Advisor of Office of Native Affairs) was one of the most important advisors in the colonial government. He was also well known as the most controversial advisor because many of his advices were considered as being too subjective and to be in favor with the natives. One of the most controversial cases of Hazeu was the Garut affairs. When Garut was in tension in 1919, he was assigned to investigate the affairs by the government. However, his report of investigation was banned because the government concluded that it was too subjective. Hazeu was even blamed by the colonial government that in the end, Hazeu had to give up his position because of the case. All of his reports, correspondences to the high officers and notes were completely recorded in the personal archives of Hazeu. How did Hazeu record, keep and picture the Garut affairs in his personal archives? This is the research question which is going to be discussed in the article. The article investigates Garut affairs based on the records which are kept in the personal archives of Godard Aren Johannes Hazeu. This is a qualitative research by using literature and archival reviews which is based on the argument of Catherine Hobbs that personal archives do not only record the personal, private, inner life of the creator as an individual, but also there is a construction of perceptions and thoughts of the creators towards others. (Hobbs, 2001: 128-129). The result of this research shows that the personal archives of Hazeu keep not only the records and detail information on Garut affairs, but also show his personal point of view and his perceptions on Garut affairs. In his personal archives, Hazeu showed his disagreement to the government in dealing with Garut affairs and convinced the readers that he was not guilty in the affairs.
LEGALISASI ARSIP ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI HUKUM: Array Rusmiatiningsih Rusmiatiningsih
Jurnal Kearsipan Vol 12 No 1 (2017): -
Publisher : Arsip Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The information packaging from manual to digital form is a trend of the feature of information arising from the information technology development. In general, the scope of archives management in Indonesia includes some troubles on information packaging, for example, the case of the legality on electronic archives, and the notion that all people can manage the archival works without having any specific expertise and knowledge. Thus, nowadays, it is quite difficult to find professional archivists. Having seen the situation, this research tries to discuss on the interpretation or description on two main problems, namely, the position of electronic archives as legal evidences which are still doubted in the court, and the archivists’ roles as both records and archives managers and expert witness in the court. This is a descriptive and qualitative research with a literature approach. The research concludes that 1. Electronic archives are eligible to be used as the legal evidences in the court. 2. It is important to position archivists not only as the person in charge of the records and archives management but also as the witness expert in court because they have good competency to solve the legal evidence problems in the court. Kemasan informasi dari manual menjadi bentuk digital merupakan sebuah tren bentuk informasi yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi informasi. Dalam lingkup pengelolaan arsip secara profesional di Indonesia, terdapat beragam kendala mengenai arsip dalam kemasan digital, antara lain: kasus legalisasi arsip elektronik, serta anggapan bahwa pengelolaan arsip adalah pekerjaan sepele yang hanya bertugas menyimpan arsip sehingga menyebabkan langkanya tenaga arsiparis profesional. Merujuk pada kenyataan tersebut, maka tulisan ini mencoba untuk memberikan interpretasi atau gambaran terhadap dua pokok permasalahan, yakni; pertama, posisi arsip elektronik sebagai alat bukti hukum yang masih dianggap diragukan; kedua, peran arsiparis dalam lingkup hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskripsif dengan pendekatan studi literatur. Dari hasil pembahasan ditemukan bahwa 1. Posisi arsip elektronik adalah memiliki legalitas yang sah sebagai alat bukti hukum dalam kasus persidangan, 2. Peran arsiparis bukan hanya mengelola arsip dinamis dan statis, tetapi juga dalam ruang lingkup hukum arsiparis sangat berperan vital sebagai saksi ahli yang memiliki kompetensi dalam memecahkan alat bukti hukum.
ARSIP SEBAGAI PENDUKUNG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN LITERASI BANGSA: Array Toto Widyarsono
Jurnal Kearsipan Vol 12 No 2 (2017): -
Publisher : Arsip Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Cultural heritages have to be preserved and at the same time they need to be used properly in order to seek a new form to maintain their existence in this modern world. It is one of a challenge in the globalization era that needs to be overcome positively. Creative innovation is needed so that these cultural heritages would not be forgotten. The cultural heritages should be in a new form in order to maintain their existence. The combination between tradition and creativity will create new superior things. One of the cultural heritages is archive. Archive consists of a media of recording that contains documented information. Besides that, archive holds a record of the journey of a nation and has valuable contribution to develop the national literacy rate.
PERENCANAAN KEARSIPAN KANADA: PEMBELAJARAN BAGI PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DI INDONESIA: Array Sari Hasanah
Jurnal Kearsipan Vol 12 No 2 (2017): -
Publisher : Arsip Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Planning is very important because it brings the future into present. In the absence of a good planning, it will be difficult to achieve the vision since all stakeholders work individually with different goals. Today, the archives in Indonesia do not have a planning document that unites all stakeholders and can be used as a national reference in achieving the vision. This study discusses on the Canadian Archival Planning which spans a period of ten years from 2016-2026. The approach in this study is a qualitative method. The determination of vision, strategy and steps to achieve the vision is clearly explained in this Canadian archival planning document so that the archives institutions in Indonesia can learn lessons from this. The strategies of the Canadian archival community have four areas of focus: the records, the people, the capacity and the profile. This research recommends that a working team should be formed in preparing long-term archival planning documents, and it needs the involvement from all stakeholders of the archives. Archival community in Indonesia needs to discuss and should has a commitment to implement strategies in achieving the vision.
DARI PINGGIR: MEMBANGUN ARSIP, MENYINTASKAN KEDAULATAN: Array Fauzan Anyasfika
Jurnal Kearsipan Vol 12 No 2 (2017): -
Publisher : Arsip Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Developing the border areas is a part of the Government's commitment set forth in the Nawacita (it is the national development agenda for Indonesia that has been declared by President Jokowi). In developing the areas, the government should refer to the strategic environment including the disputes on territorial ownership that might happen. Thus, the Government should be able to prove the ownership of the border areas with data and facts. The data and facts that contain information on border areas are archives. An active role is required to ensure the availability of the archives of the border areas. With these evidences, the development in these areas will run smoothly. And eventually, the archive will hold its function as a tool to prevent the sovereignty of Unitary Nation of the Republic of Indonesia’s territory.

Page 1 of 10 | Total Record : 95