cover
Contact Name
Raistiwar Pratama
Contact Email
jurnalkearsipan@anri.go.id
Phone
+6281234563695
Journal Mail Official
jurnalkearsipan@anri.go.id
Editorial Address
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia Jl. Ampera Raya Nomor 7 Jakarta Selatan email: jurnalkearsipan@anri.go.id telepon: 081234563695
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Kearsipan
ISSN : 1978130X     EISSN : 26571706     DOI : https://doi.org/10.46836/jk
To be published twice a year: June and December. We are pleased to welcome contributions from scholars of related disciplines either written in Bahasa Indonesia or English. We are applying policy of double-blind review in order to keep both the journal and the article qualified. Records Management, including Electronic/ Digital Records Management and Electronic/ Digital Document Records Management. Archival Studies/ Archival Science Heritage Studies. Records Medium, Carrier, External Form and Media Studies. Community Archives/ Records. Private and Governmental Records. Individual and Families Records. Gallery, Library, Archives and Museum. Records Manager, Archivist and Information Professionals. Indigenous Memoryand Collective Memory Records Curriculum. Data Records. Digital Humanities. Digital Curation. Digital Forensic. Manuscripts Studies. Recordkeeping Informatic. Big Data. Knowledge Management. Digital Asset Management. Risks Assessment/Risks Management. Professional association. Other related contemporary records issues.
Articles 8 Documents
Search results for , issue "Vol 11 No 1 (2016): -" : 8 Documents clear
PERAN AKUISISI ARSIP STATIS BUMN TERHADAP KHAZANAH ARSIP STATIS BUMN DI INDONESIA: Array Achmad Syarif Rachmaji
Jurnal Kearsipan Vol 11 No 1 (2016): -
Publisher : Arsip Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Akuisisi arsip statis adalah langkah untuk menambah khazanah arsip statis. Pelaksanaan akuisisi arsip statis telah diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, serta dua peraturan pemerintah. Adanya dua Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah ini diharapkan menjadi pendukung dalam pelaksanaan akuisisi arsip statis. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan cara mengumpulkan data primer dan sekunder baik sumber literatur cetak dan elektronik. Pelaksanaan akuisisi arsip statis masih minim, walaupun sudah ada dua Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengamanatkannya. Hubungan antara akuisisi arsip BUMN dengan khazanah arsip BUMN adalah hubungan yang saling terkait dan berkesinambungan yang diwujudkan antara ANRI dengan BUMN. Oleh karena itu, pelaksanaan akuisisi arsip statis memerlukan kerja sama antara ANRI dan BUMN yang mendapat dukungan penuh dari Kementerian Negara BUMN, yang bertujuan meningkatkan khazanah arsip statis BUMN.
PERAN STRATEGIS ARSIP DALAM PEMBANGUNAN SISTEM PERTAHANAN KEAMANAN GUNA MENJAGA KEUTUHAN DAN KEDAULATAN NKRI: Array Rudi Andri Syahputra
Jurnal Kearsipan Vol 11 No 1 (2016): -
Publisher : Arsip Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan potensi, yaitu letak geografis, sumber kekayaan alam, dan sumber daya manusia. Di satu sisi, ini menjadi modal bagi pembangunan dan kemajuan Indonesia. Pada sisi lain, ini menjadi daya tarik bagi munculnya ancaman, hambatan, tantangan, dan gangguan untuk mengendalikan bahkan menguasai Indonesia, yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Tugas menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI sejatinya merupakan hak dan kewajiban seluruh komponen bangsa dan seluruh lapisan masyarakat, serta meliputi seluruh aspek termasuk dalam bidang kearsipan. Arsip merupakan tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan. Arsip adalah sumber informasi. Kajian ini menelaah peran strategis arsip dalam konteks pembangunan sistem pertahanan keamanan guna menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Arsip dan informasi di dalam arsip tidak hanya berperan strategis dalammembangun sistem pertahanan dan keamanan negara, tetapi juga bagian dari sistem pertahanan dan keamanan negara.
PENGELOLAAN ARSIP KELEMBAGAAN PANWAS KABUPATEN MANGGARAI DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN FUNGSI DEMOKRASI: Array Dian Agung Wicaksono; Daisyta Mega Sari
Jurnal Kearsipan Vol 11 No 1 (2016): -
Publisher : Arsip Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah menetapkan Kabupaten Manggarai sebagai satu dari 205 daerah yang masuk dalam tahapan pertama menuju penyelenggaraan Pilkada serentak pada tahun 2020 mendatang. Penyelenggaraan Pilkada tersebut dilaksanakan pada tahun 2015. Panwas selaku organ yang menjalankan fungsi pengawasan di Kabupaten Manggarai sayangnya belum optimal karena pengaruh beberapa faktor, seperti kompleksitas Pilkada, tingginya potensi sengketa/konflik, keterlambatan pelantikan komisioner Panwas, serta diperparah dengan kurangnya manajemen internal kelembagaan itu sendiri. Lebih lanjut, realisasi fungsi pengawasan ini masih sebatas pada konteks represif, sementara pada konteks preventif masih belum terlaksana dengan baik. Hal ini tak lain karena tidak adanya arsip kerja kelembagaan Panwas terdahulu yang sebenarnya dapat dijadikan sebagai modal perbaikan kerja lembaga ke depan, serta dapat ditindaklanjuti dengan analisis pemetaansengketa/konflik Pilkada di Kabupaten Manggarai.
MEMBANGUN MEMORI PERADABAN DUNIA: KEBERLANJUTAN PROGRAM MEMORY OF THE WORLD DI ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA: Array Adhie Gesit Pambudi
Jurnal Kearsipan Vol 11 No 1 (2016): -
Publisher : Arsip Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengakuan arsip sebagai Memory of the World (MoW) memberikan manfaat yang luar biasa bagi negara, pemerintah serta rakyat Indonesia. ANRI adalah lembaga kearsipan di Indonesia yang terlibat aktif dalam pengajuan warisan dokumenter Indonesia sebagai MoW. Oleh karena itu, keberlangsungan program MoW di ANRI merupakan hal yang sangat penting yang harus didukung oleh semua pihak di ANRI. Penelitian ini tidak hanya membahas tentang gambaran program MoWUNESCO, tetapi juga mengilustrasikan program MoW di ANRI. Selain itu, penelitian ini juga menggambarkan tentang strategi yang harus dilakukan oleh ANRI dalam rangka menjamin keberlanjutan dan meningkat penyelenggaraan program MoW di ANRI.
PENGAKUAN SURAT KETERANGAN TANAH ADAT SEBAGAI SYARAT PENERBITAN ARSIP PERTANAHAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN: (STUDI KASUS DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH) Ananda Prima Yurista
Jurnal Kearsipan Vol 11 No 1 (2016): -
Publisher : Arsip Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

SKT-A dan hak-hak adat di atas tanah yang diterbitkan oleh Damang di Provinsi Kalimantan Tengah yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2012 tentang tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah menimbulkan polemik karena dinyatakan tidak sah. Kajian ini akan berusaha untuk menganalisis bagaimana peluang pengakuan SKT-A dan hak-hak adat di atas tanah ini sebagai syarat dalam penerbitan arsip pertanahan (dalam hal ini adalah sertifikat yang sekaligus diakui dalam UU No. 43 Tahun2009 tentang Kearsipan sebagai arsip penjamin hak-hak keperdataan rakyat). Kajian ini juga akan menganalisis apa implikasi pengakuan SKT-A dan hak-hak adat di atas tanah ini sebagai syarat dalam penerbitan arsip pertanahan dalam upaya penyelesaian konflik pertanahan. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode yuridis normative yang menitikberatkan pada analisis data sekunder yang ditemukan dalam proses library research.
MENGUNGKAP HUBUNGAN DIPLOMASI INDONESIA-TIONGKOK DARI KHAZANAH ARSIP STATIS: Array Dharwis Yacob Widya Utama
Jurnal Kearsipan Vol 11 No 1 (2016): -
Publisher : Arsip Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hubungan diplomasi Indonesia-Tiongkok diawali melalui jalur sutera dan jalur laut. Hubungan diplomasi Indonesia-Tiongkok terjadi lebih karena faktor perdagangan, agama, dan huru-hara politik. Hubungan diplomasi kedua negara terus menunjukkan perkembangan positif, dengan kehadiran Perdana Menteri Tiongkok Zhou En Lai pada Konferensi Asia Afrika (KAA) pada 18-25 April 1955. Interaksi positif antara kedua negara pun dilanjutkan pada era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Beberapa capaian yang sudah dirintis tersebut kemudian dikelola lebih baik oleh Susilo Bambang Yudhoyono, dalam dua periode kepemimpinannya. Hubungan diplomasi antar kedua negara yang terjalin dapat dibuktikan melalui arsip yang tersimpan di masing-masingnegara yang terlibat. Hal ini dapat dibuktikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menyimpan bukti hubungan diplomasi antara Indonesia dan Tiongkok melaui arsip yang dapat diketahui melalui khazanah arsip statis. Dinamika hubungan diplomasi antara Indonesia dan Tiongkok dapat dibuktikan dari beberapa khazanah arsip yang tersedia di Arsip Nasional Republik Indonesia. Pengguna maupun peneliti bisa mengakses arsip yang memperlihatkan hubungan diplomasi antara Indonesia dan Tiongkok.
SINERGITAS ANTARA FUNGSI, TUGAS, DAN KEWENANGAN ARSIPARIS: Suatu Gagasan Konstruktif Bambang P. Widodo
Jurnal Kearsipan Vol 11 No 1 (2016): -
Publisher : Arsip Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui fungsi, tugas dan kewenangan Arsiparis dalam melakukan pekerjaan kearsipan ditinjau dalam perspektif Pasal 151 dan 152 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Hasil penelitian memperlihatkan, bahwa Arsiparis dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sudah sesuaisebagaimana yang diamanatkan Pasal 151 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, namun demikian kewenangan sebagaimana amanat Pasal 152 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan belum dapat sepenuhnya dimiliki oleh semua Arsiparis. Penelitian ini merekomendasi bahwa reposisi Arsiparis merupakan hal yang mendesak dalam pembinaan dan pengembangan SDM kearsipan, salah satunya melalui penerapan Standar Kualitas Hasil Kerja Arsiparis yang berbasis kepada fungsi, tugas, tanggung jawab dan kewenangan Arsiparis sehingga memperlihatkan adanya hubungan sinergitas antara keberadaan Arsiparis dengan kemajuan dan kepentingan instansi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
SIGNIFIKANSI EMPAT INSTRUMEN POKOK PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS: Array Azmi Azmi
Jurnal Kearsipan Vol 11 No 1 (2016): -
Publisher : Arsip Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Arsip dinamis merupakan sumber informasi manajemen yang sah untuk mendukung kegiatan administrasi yang akuntabel dan transparan di lingkungan pencipta arsip. Umumnya pencipta arsip telah melakukan hampir semua tahapan pengelolaan arsip dinamis, mulai dari tahap penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan arsip hingga tahap penyusutan arsip. Namun demikian, pengelolaan arsip dinamis masih belum berjalan efektif dan efisien, sehingga keberadaan arsip dinamis sebagai sumber informasi manajemen yang dapat memfasilitasi good governance dan mendukung mekanisme akuntabilitas belum sepenuhnya dirasakan. Kondisi ini berimplikasi terhadap persoalan efektivitas dan efisiensi pengelolaan arsip dinamis, seperti arsip yang tercipta tidak autentik dan reliabel, arsip tidak memiliki kelompok informasi, penyusutan arsip tidak berdasarkan prosedur, informasi arsip bocor, dan fisik arsip hilang. Salah satu faktor penyebab mengapa hal ini terjadi adalah karena belum diterapkannya secara penuh empat instrumen pokok pengelolaan arsip dinamis, yaitu tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dalam pengelolaan arsip dinamis.

Page 1 of 1 | Total Record : 8