cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ayu Izza Elvany
Contact Email
ayu.izza@uii.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
penerbitan.fh@uii.ac.id
Editorial Address
Jl. Kaliurang Km. 14,5 Sleman, Yogyakarta, Indonesia 55584
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Published by Universitas Islam Indonesia
ISSN : -     EISSN : 30218586     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia merupakan media publikasi karya ilmiah hasil seminar nasional yang mengkaji berbagai permasalahan terkini dalam bidang hukum pidana, hukum perdata, hukum internasional, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara. Prosiding seminar nasional yang ditulis oleh penulis internal Fakultas Hukum UII maupun penulis eksternal tersebut diterbitkan sebanyak 6 (enam) kali dalam setahun yaitu Januari, Maret, Mei, Juli, September, dan November.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 296 Documents
 10   11   12   13   14 
Kedudukan Hukum Antara Bank Dan Nasabah Pada Akad Murabahah Di Bank Riau Kepri Syariah Nalanwal, Khayla; Maharani, Citra; Wulansari, Retno; Prabowo, Bagya Agung
Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 2 No. 4 JULI 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti terkait Bank Riau Kepri pasca konversi menjadi Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah) yang mengkaji dua rumusan masalah: Pertama, bagaimana kedudukan debitor dan kreditor pada Bank Riau Kepri pasca konversi. Kedua, bagaimana keabsahan akad murabahah pada Bank Riau Kepri pasca konversi. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode Normatif, yang berdasar pada data-data penelitian dan sumber penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam BRK Syariah kedudukan kreditor dan debitor berubah menjadi Ba’i dan Musytari sehingga, telah menerapkan adanya prinsip syariah serta terjadinya perubahan perjanjian kredit menjadi akad Murabahah pasca berkonversi dari Bank Riau Kepri menjadi BRK Syariah. Keabsahan pada Bank Riau Kepri sudah terbilang sah karena BRK Syariah sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif serta telah menerapkan adanya prinsip syariah yang terdapat dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 terkait Perbankan Syariah dimana hal ini menjadikan syarat utama dalam keabsahan akad terutama yang terjadi di Bank Riau Kepri Syariah.
Perlindungan Hukum Investor Dari Aspek Gharar, Dharar, Dan Qimar Dalam Transaksi Cryptocurrency Sebagai Al-Tsaman Dan Al-Mutsaman Imam M, Muhamad Rizal; Fajri, Mohammad; Warih N, Ahmad; Prabowo, Bagya Agung
Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 2 No. 4 JULI 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa bahwa penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang yang sah adalah haram, karena mengandung gharar, dharar, qimar dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015. Namun, ada sebagian umat Islam yang menganggap bahwa cryptocurrency adalah anak biologis dari transformasi teknologi digital yang penggunaannya semakin luas. Sebagai media pertukaran serta komoditas, cryptocurrency diizinkan di bawah hukum Islam. Memenuhi syarat baik sebagai alat tukar (al-tsaman) maupun sebagai komoditas (al-mutsaman), antara lain memiliki manfaat (muntafa'), dapat diserahkan (maqdur 'ala taslimih), dan dapat diakses. oleh kedua belah pihak dalam jenis dan sifatnya (ma'luman lil 'aqidain). Ini tidak termasuk berbagai varian cryptocurrency yang tidak memenuhi beberapa ketentuan ini. Sebagaimana dijelaskan oleh para pelaku dan pakar blockchain, asumsi adanya unsur bahaya dan risiko akibat ambiguitas (gharar) dan perjudian (qimar) tidak ditemukan dalam transaksi cryptocurrency. Fluktuasi harga mengikuti hukum pasar (penawaran dan permintaan) yang diperbolehkan menurut hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode analisis berdasarkan muatan doktrinal, dengan menerapkan empat jenis pendekatan hukum, yaitu: (i) historis/sejarah; (ii) yurisprudensi/filsafat; (iii) perbandingan; dan (iv) analitis dan kritis. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perlindungan hukum investor dari aspek gharar, dharar, dan qimar dalam transaksi cryptocurrency sebagai al-tsaman dan al-mutsaman.
Perlindungan Nasabah Terhadap Klausula Eksonerasi Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Maulana, Anaia Gaizka; Priyatama, Alwan Brilliant; Nugroho, Krisna Akbar; Triyanta, Agus; Baity, Sheila Noor
Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 2 No. 4 JULI 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

An exoneration clause in a murabaha financing agreement that exempts Islamic financing institutions from responsibility for losses arising from a transaction. To ensure clarity and legal protection, the agreement in murabaha financing transactions is used as a formal tool. However, some business actors have misused this agreement by including a risk transfer clause to the customer to obtain greater profits. This paper aims to review and analyze the validity and legal protection of the inclusion of such clauses in murabaha financing agreements. The research is conducted normatively with the approach of legislation, positive law theory, Al-Quran, Hadith and Fiqh. The results of the analysis show that according to positive law, including Islamic Law and Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, the clause transferring the responsibility of the Business Actor to the Customer in the murabaha financing agreement is declared null and void. The responsibility for the risk is legally borne by The Business Actor. As a result, the murabahah financing agreement is considered invalid from the start and cannot be used to transfer ownership rights. The law governing this agreement is based on the principle of Lex Specialis Derogat Legi Generali, where Islamic Law has more specific power than the General Provisions of Civil Law.
Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga berdasarkan Konsep Restorative Justice (Studi Putusan Pengadilan) Mo’amer Kohsad; Ayu Izza Elvany
Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 2 No. 4 JULI 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Restorative Justice is an approach that focuses on the need to improve the relation between the perpetrator, the community and the victims affected by the conflict, as well as the position of the parties who seem to be marginalized by the current criminal justice system mechanism. In Indonesia, Restorative Justice has been implemented, yet in several court decisions, the defendant still received a prison sentence from the judge. This research aims to analyse the efforts of Restorative Justice in cases of domestic violence did not succeed in the decision and whether the efforts of Restorative Justice were considered by the judge in imposing a sentence on the defendant in a case of domestic violence. This research uses normative legal research, with a statutory approach and a case approach. The results of this study are first, the failure of Restorative Justice efforts in several court decisions is caused by several factors. Second, Restorative Justice efforts between victim witnesses and defendants are included in mitigating circumstances and have a positive impact on the judge's consideration.
Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Atas Pelanggaran Hak Kenyamanan, Keamanan dan Keselamatan di PT Garuda Indonesia Persero Andrea Citra Brilliantina; Retno Wulansari
Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 2 No. 4 JULI 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research is discuss about legal protection for passengers violations of their rights to comfort, security and safety at PT. Garuda Indonesia Persero. The problem in this research are regarding legal protection for passangers violations of their rights and legal responsibility protection of PT. Garuda Indonesia Persero for passangers whose rights are violated. This research used normative legal research, that used case approach and legislation. This research used qualitative data analysis. The results this research are first, the rights of comfort, security and safety of passangers are not full filled. Second, responsibility of airline towards passengers is not consistant with the services promised.
Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Atas Tindakan Agen yang Melanggar Asas Itikad Baik (Studi Kasus Agen PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (LIFE) Radya Rafi Setyawan; Retno Wulansari
Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 2 No. 4 JULI 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The focus of the author in writing this thesis is the case that occurred on the behavior of insurance agents PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (LIFE) with several insureds as victims of insurance policy forgery and will aim to answer the problem : First, the form of legal protection for the insured on the actions of agents who violate the principle of good faith. Second, the legal responsibility of the insurer for losses due to unlawful agent actions. The research method used is normative juridical, with the approach method namely doctrine, legislation and empirical cases. The legal materials used in this research are primary, secondary, and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials is by literature study by reviewing and studying legislation and case studies. The conclusion of the research shows : First, legal protection for the insured has actually been regulated in Article 16 Paragraph 3 POJK Number 69 / POJK.05 / 2016, Article 29 POJK Number 1 / POJK.07 / 2013 and Article 28 paragraph 7 of Law Number 40 of 2014 concerning Insurance which in the article protects the insured as a weak party and has the right to claim compensation. Second, the legal responsibility of the insurer, which is obliged to submit and comply with the legal process on the complaint of several insureds as Decision Number : 101/PDT/2023/PT MND and 92/PDT/2023/PT MND and Article 1367 Paragraphs 1 and 2 of the Civil Code.
Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Pemenuhan Hak Atas Informasi Halal Pada Produk Kosmetik Impor Dalam Jual Beli Online di Aplikasi Shopee Putri Khisna Herawati; Indah Parmitasari
Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 2 No. 4 JULI 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study focused on the lack of clarity regarding halal information on imported cosmetics offered through the Shopee application, raising concerns about muslim consumer safety. The research problems is how to protect muslim consumers’ rights to halal information in the e-commerce transaction of imported cosmetic products on the Shopee application, as well as the responsibility of business actors for the distribution of imported cosmetic products without halal labels on the Shopee application. The research method adopted normative-juridical, by using a statue approach, case approach and conceptual approach. The kinds of data used for this research are secondary data, which includes primary, secondary, and tertiary legal documents, The data fro this research are collected by literature review, and then analyzed utilizing qualitative descriptive analysis method. According to the study’s findings, muslim consumers’ rights to halal information in the e-commerce transaction of imported cosmetics is not sufficiently protected by the Consumer Protection Law, the Halal Product Guarantee Law, and the Information and Electronic Transaction Law. The responsibility of business actors to compensate is absolute for the distribution of imported cosmetics without halal labels in the e-commerce transaction on the Shopee application, which causes losses to muslim consumers.
Perlindungan Data Pribadi Nasabah Tunanetra Dalam Mengakses Perbankan Alfan Rizky Ardhanta; Riky Rustam
Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 2 No. 4 JULI 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Banking is a public service that can be accessed by all people, including the blind, but there are problems for the blind in accessing banking which causes the blind to be discriminated against. The problem formulation involves questions related to the problems of account ownership for blind customers and mechanisms for protecting the confidentiality of blind customer data in the banking sector. The research method used is a normative legal research method with a statutory regulatory approach and a conceptual approach. The research results show that there are problems for blind customers in accessing banking, namely limited accessibility, technical obstacles such as administrative problems due to not being able to sign, data security risks and inadequate legal protection due to the absence of an effective legal framework for the special needs of the blind. The legal protection mechanism for blind customers is by opening a joint account which is enhanced by being accompanied rather than represented in accessing banking, absorbing PTO into legislation, banking administration problems can imitate other countries such as Hong Kong, and using preventive and repressive protection. The suggestion in this research is to improve regulations that are effective, efficient and uniform to minimize the problems of blind customers in the banking sector by taking into account the special conditions of the blind. And the OJK together with Bank Indonesia need to review regulations to create a holistic legal basis for synchronization and improve digital education and literacy for blind customers, including the development of appropriate banking technology.
Perlindungan Hukum Bagi Seller di Aplikasi Shopee yang Akunnya Diblokir Sepihak oleh PT Shopee Amalia Alya Azhari; Indah Parmitasari
Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 2 No. 4 JULI 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Buying and selling through the Shopee application in practice has a problem, namely the seller's account is unilaterally blocked by Shopee, it is done without the seller's knowledge and there is no notification about the seller's error, which results in harming the seller. The formulation of the problem in this research is the first, how is the legal protection for sellers in the Shopee application whose accounts are unilaterally blocked by PT Shopee? Second, can the unilateral blocking action by PT Shopee against business actors (sellers) be said to be an act against the law? The research method is normative legal research, with a statutory approach, case approach and conceptual approach. The data used is secondary data obtained by literature studies and analyzed with qualitative descriptions. The results of the research findings are first, legal protection for sellers in the Shopee application whose accounts are unilaterally blocked by PT Shopee is with preventive legal protection, namely the regulation that the implementation of the agreement must be based on good faith, propriety, and caution. While the protection of repressive law with lawsuits against the law filed by business actors. Second, the unilateral blocking action by PT Shopee against the seller (seller) can be said as an act against the law, because it has fulfilled the elements of an act against the law like Article 1365 of the Civil Code, namely the existence of an act against the law, the existence of mistakes, the presence of causes and consequences between loss and actions, and the existence of losses.
Pencabutan Hak Politik Mantan Narapidana (Studia Atas Jabatan Ketua Umum Partai Politik Anas Urbaningrum) Azimatu Anjeli; Jamaludin Ghafur
Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 2 No. 4 JULI 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Revocation of political rights is an additional form of punishment given to former convicts. The form of revocation given is usually in the form of revocation of political rights to be elected to public office. Anas Urbaningrum is one of the former convicts who received an additional sentence in the form of revocation of the right to be elected to public office for 5 (five) years from the completion of the main sentence. However, Anas Urbaningrum now serves as General Chair of a Political Party. The main issues that will be reviewed in this research are related to how the concept of revocation of political rights is applied in Indonesia and related to whether Anas Urbaningrum, whose political rights have been revoked by the court, can occupy the position of general chairman of a political party or not. This research is normative legal research using statutory, conceptual and case approach methods. The research results state that political rights that can be revoked according to the Criminal Code are the right to hold office in general or certain positions as well as the right to vote and be elected in elections held based on general rules. Positions in general and certain positions have general meanings. The implementation of the revocation of Anas Urbaningrum's political rights should have a 5 (five) year hiatus from holding public office. The meaning of the right to be elected to public office in the Anas Urbaningrum decision, namely Supreme Court Decision Number 246 PK/Pid.Sus/2018, has a general meaning. Political parties are public bodies because their functions and objectives are related to the public interest. Thus, Anas Urbaningrum should not be able to hold the position as General Chair of a Political Party.

Page 12 of 30 | Total Record : 296

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 MARET 2026 Vol. 4 No. 1 JANUARI 2026 Vol. 3 No. 6 NOVEMBER 2025 Vol. 3 No. 5 SEPTEMBER 2025 Vol. 3 No. 3 MEI 2025 Vol. 3 No. 2 MARET 2025 Vol. 3 No. 1 JANUARI 2025 Vol. 2 No. 6 NOVEMBER 2024 Vol. 2 No. 5 SEPTEMBER 2024 Vol. 2 No. 4 JULI 2024 Vol. 2 No. 3 MEI 2024 Vol. 2 No. 2 MARET 2024 Vol. 2 No. 1 JANUARI 2024 Vol. 1 No. 4 NOVEMBER 2023 Vol. 1 No. 3 SEPTEMBER 2023 Vol. 1 No. 2 JULI 2023 Vol. 1 No. 1 MEI 2023 More Issue