cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Yusa Djuyandi
Contact Email
yusa.djuyandi@unpad.ac.id
Phone
+628179242566
Journal Mail Official
editor.aliansi@gmail.com
Editorial Address
Pusat Studi Keamanan dan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran. Kampus FISIP Universitas Padjadjaran, Gedung D, Lt.2 Jl. Raya Bandung-Sumedang Km.21, Jatinangor, Sumedang, Indonesia
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : -     EISSN : 28291794     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Sejak pertama kali diterbitkan oleh Universitas Padjadjaran yang secara teknis dikelola Pusat Studi Keamanan dan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran pada April 2022, Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional berkomitmen untuk mempublikasikan hasil penelitian baik empirik maupun kajian teoritik yang mengangkat isu-isu politik, terutama di Indonesia. Publikasi yang ditampilkan pada Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan ilmu politik dan memberikan impak bagi pemahaman tentang pembangunan politik dan demokrasi khususnya di Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 121 Documents
 1   2   3   4   5 
Community Information Services Central Berbasis Masyarakat Sebagai Solusi Atas Overlapping Data Penerima Bantuan PKH Dan BLT Hanifah Fatwa Nadilla; Thesalonika Thesalonika; Ariq Akmal Suwandi; Rajih Faiz Rabbani; Aulia Rahmawati
Aliansi Special Issue September 2022 : Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v0i0.43098

Abstract

Negara memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pemberian bantuan sosial merupakan salah satu bentuk pemberian pelayanan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab. Bantuan sosial pun juga contoh bantuan sosial yang diberikan pemerintah adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Namun dalam prakteknya, pemberian bantuan sosial banyak terjadinya polemik seperti belum meratanya pembagian bantuan sosial, tidak tepat sasaran dalam distribusi bantuan sosial, adanya subjektivitas dalam penentuan penerima bantuan, dan masyarakat yang berhak tidak mendapatkan bantuan. Permasalahan itu terjadi karena proses pengambilan data yang tumpang tindih antar institusi pemerintahan yang membuat data menjadi tidak valid dan juga tidak ada pembaharuan data pada jangka waktu tertentu. Metode yang digunakan dalam tulisan ini untuk membuat gagasan adalah studi literatur dengan membaca buku, artikel, ilmiah, dan kabar berita. Permasalahan itu terjadi karena proses pengambilan data yang tumpang tindih antar institusi pemerintahan yang membuat data menjadi tidak valid dan juga tidak ada pembaharuan data pada jangka waktu tertentu. metode yang digunakan dalam tulisan ini untuk membuat gagasan adalah studi literatur dengan membaca buku, artikel, ilmiah, dan kabar berita. Melalui tulisan ini kami berupaya untuk membuat skema dalam pengumpulan data, verifikasi data, dan pendistribusian bantuan sosial agar permasalahan-permasalahan yang ada bantuan sosial bisa dihindari. Skema dibuat berdasarkan permasalahan yang ada sebagai alternatif solusi. Skema yang dibuat bernama communication information service central berbasis masyarakat dimana masyarakat berkontribusi besar dalam pengelolaan pelayanan sosial.
KONTRIBUSI INTELIJEN TNI AU DALAM KEGIATAN KONTRA TERORISME MELALUI PROGRAM ASEAN OUR EYES (AOE) GUNA MENDUKUNG KEAMANAN NEGARA Mujianto Mujianto; Taufik Hidayat; Akim Akim; Yusa Djuyandi
Aliansi Vol 1, No 2 (2022): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v1i2.39584

Abstract

Asean Our Eyes merupakan wadah pertukaran informasi strategis terkait dengan terorisme dan radikalisme bagi ke-10 negara Asean yang terdampak di Kawasan Asia Tenggara. Dalam melaksanakan tugasnya, TNI melakukan operasi militer yaitu Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Salah satu bentuk OMSP yaitu mengatasi terorisme. TNI sebagai Lembaga pertahanan negara memiliki kontribusi penting dalam pelaksanaan program AOE tersebut, dalam melaksanakan tugasnya, TNI melakukan operasi militer yaitu Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Salah satu bentuk OMSP yaitu mengatasi terorisme. Tulisan ini akan mengulas tentang kontribusi TNI khususnya TNI AU dalam program Asean Our Eyes guna mendukung keamanan negara. Objek penelitian ini adalah kontribusi intelijen TNI AU dalam Asean Our Eyes guna mendukung keamanan negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena permasalahan kontribusi TNI AU dalam program Asean Our Eyes guna mendukung keamanan negara, peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dihitungkan dengan angka-angka, peneliti juga ingin berupaya dapat menjelaskan dan mengungkap permasalahan kontribusi intelijen TNI AU dalam program Asean Our Eyes guna mendukung keamanan negara dengan metode deskriptif dengan cara menelaah, memaknai, dan menarik kesimpulan agar diketahui permasalahannya. Penelitian ini memberikan kesimpulan sebagai berikut: Pertama, intelijen TNI AU memiliki fungsi deteksi dini dengan penginderaan awal atau yang lebih dikenal dengan early warning system. Kedua, intelijen TNI AU masuk dalam kategori defensif aktif yaitu kegiatan intelijen untuk menyelidiki aksi lawan menggunakan pengawasan, umpan, agenda, mata-mata atau electronic tapping.  Asean Our Eyes is a forum for exchanging strategic information related to terrorism and radicalism for the 10 affected Asean countries in the Southeast Asia Region. In carrying out its duties, the TNI conducts military operations, namely Military Operations for War (OMP) and Military Operations Other Than War (OMSP). One form of OMSP is overcoming terrorism. The TNI as a state defense institution has an important contribution in implementing the AOE program, in carrying out its duties, the TNI conducts military operations, namely Military Operations for War (OMP) and Military Operations Other Than War (OMSP). One form of OMSP is overcoming terrorism. This paper will review the contribution of the TNI, especially the Indonesian Air Force in the Asean Our Eyes program to support state security. The object of this research is the contribution of Indonesian Air Force intelligence in Asean Our Eyes to support state security. This study uses qualitative research methods, research data consists of primary data obtained from observations and interviews, as well as secondary data taken from various relevant documents. These data were then validated by tringaulation technique. Problems with the contribution of the Indonesian Air Force in the Asean Our Eyes program to support state security, researchers explore phenomena that cannot be calculated with numbers, researchers also explain and uncover problems with the contribution of Indonesian Air Force intelligence in the Asean Our Eyes program to support state security. This study provides the following conclusions: First, TNI AU intelligence has an early detection function with early sensing or better known as an early warning system. Second, TNI AU intelligence is included in the active defensive category, namely intelligence activities to investigate the actions of opponents using surveillance, decoys, agendas, spies or electronic tapping.
Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Pengelolaan Bantaran Sungai Citarum Dan Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat Auriel Karina Siti Zutema; Wildan Muhammad Nur Ikhsan; Rudi Saprudin Darwis
Aliansi Special Issue September 2022 : Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v0i0.41941

Abstract

Hadirnya program Citarum Harum menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi pencemaran di sungai Citarum. Meskipun demikian, pengelolaan bantaran sungai Citarum menjadi tanggungjawab semua pihak masyarakat maupun stakeholder lainnya. Masyarakat dan para stakeholder dapat bersinergi dalam pengelolaan bantaran sungai Citarum sekaligus juga sebagai upaya peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemanfaatan modal sosial. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemanfaatan modal sosial yang dilakukan oleh masyarakat dan stakeholder lainnya dalam pengelolaan bantaran sungai Citarum dan juga sebagai upaya peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar bantaran sungai Citarum. Penelitian dilaksanakan di sektor 7 Kecamatan Baleendah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data pada penelitian ini diperoleh melalui proses wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan literature review yang meliputi aspek-aspek modal sosial, yaitu; jaringan sosial, kepercayaan, dan norma. Wawancara dilakukan dengan warga yang terlibat dalam pengelolaan Sungai Citarum, tokoh masyarakat, dan pengurus organisasi lokal. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan bantaran sungai Citarum di sektor 7 telah memanfaatkan modal sosial dalam pengembangan kegiatan berupa penanaman tanaman bersama, rancangan pembuatan pasar tonggeng, serta pengembangan UMKM yang dimaksudkan untuk meningkatkan potensi masyarakat dan juga menjadi upaya peningkatan pendapatan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya jejaring sosial yang terjalin diantara stakeholders dari unsur warga masyarakat, lembaga lokal, maupun pengusaha UMKM. Norma masyarakat yang berupa aturan tertulis maupun tidak tertulis mengenai pengelolaan bantaran sungai Citarum yang melandasi upaya-upaya kegiatan masyarakat. Rasa saling percaya yang terjalin diantara warga masyarakat menjadi landasan dalam pengembangan kegiatan di wilayah sektor 7 sungai Citarum. The presence of the Citarum Harum program is one of the government's efforts to reduce pollution in the Citarum river. However, the management of the Citarum riverbank is the responsibility of all community parties and other stakeholders. The community and stakeholders can synergize in the management of the Citarum riverbank as well as an effort to increase community income through the use of social capital. This article aims to describe the use of social capital by the community and other stakeholders in the management of the Citarum riverbank and also as an effort to increase the income of the community around the Citarum riverbank. The research was conducted in sector 7 Baleendah District. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. The data in this study were obtained through the process of interviews, observations, documentation studies, and literature reviews covering aspects of social capital, namely; social networks, beliefs, and norms. Interviews were conducted with residents involved in the management of the Citarum River, community leaders, and administrators of local organizations. The results of the study show that the management of the Citarum riverbank in sector 7 has utilized social capital in the development of activities in the form of joint planting of crops, the design of the tonggeng market, and the development of MSMEs which are intended to increase community potential and also become an effort to increase people's income. This is evidenced by the existence of social networks that exist among stakeholders from elements of community members, local institutions, and MSME entrepreneurs. Community norms in the form of written and unwritten rules regarding the management of the Citarum riverbanks that underlie the efforts of community activities. The mutual trust that exists between the community members is the basis for the development of activities in the sector 7 Citarum river area.
PROPAGANDA ALIANSI MAHASISWA PAPUA (AMP) MELALUI MEDIA SOSIAL PADA KERUSUHAN DEMONSTRASI ANTI RASIS TAHUN 2019 Firman Widya Pranata; Arry Bainus; Ari Ganjar Herdiansah
Aliansi Vol 1, No 1 (2022): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v1i1.38862

Abstract

Tahun 2019 menjadi tahun yang cukup menegangkan bagi bangsa dan negara Indonesia, dipenghujung tahun 2019 tepatnya pada rentang bulan agustus sampai dengan Desember terjadi kerusuhan secara sistematis tentang unjuk rasa anti rasisme Papua, demonstrasi dan kerusuhan terjadi di berbagai kota di Indonesia seperti Surabaya, Malang, Jakarta, Bogor, bahkan demonstrasi di Papua disertai dengan kerusuhan seperti pembakaran gedung, fasilitas umum, dan lain sebagainya. Rangkain demonstrasi merupakan Aksi ini menjadi respons masyarakat Papua terhadap tindakan rasisme yang menimpa mahasiswa asal Papua di Malang dan Surabaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Strategi Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua (Amp) Melalui Media Facebook Tahun 2019. Adapun Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisis konten. Hasil penelitian ini menyimpulkan Pertama, AMP memberikan signal dukungan gerakan separatis, teroris Papua melalui gerakan demonstrasi dengan menggunakan simbol-simbol Papua merdeka (bendera bintang kejora). Selain itu pusat komunikasi AMP terintegrasi dengan kelompok kepentingan elit pro-demokrasi Papua secara masif, hal ini dapat dilihat terjadi proses pembiaran gerakan AMP di setiap kota, sebagai contoh Asrama mahasiswa Papua dibiayai oleh anggaran daerah namun pada prakteknya asrama tersebut dijadikan sebagai sentral pergerakan Papua merdeka. Kontrol dari Pemerintah daerah Papua yang berkerja sama dengan Pemerintah daerah setempat serta pihak Universitas/ Kampus tempat mahasiswa Papua belajar harus benar-benar dilakukan sehingga mencegah Gerakan Pro-demokrasi Papua Merdeka. Kedua, strategi propaganda AMP cukup sistematis dan terorganisir, mereka memanfaatkan jaringan media sosial untuk menyebarkan dan mengkampanyekan framing tentang kegagalan otonomi khusus Papua dengan tujuan akhir adalah cipta opini dan cipta kondisi, sehingga bisa mendapatkan simpatik masyarakat baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri.
Optimizing Regional Asset Management During The COVID-19 Pandemic In Banten Province Rina Dewiyanti; Didin Muhafidin; Rahman Mulyawan; Elisa Susanti
Aliansi Special Issue September 2022 : Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v0i0.43334

Abstract

The asset management cycle is an important component and foundation for Regional Governments in managing their assets, but in reality, the management of regional assets is still a classic problem in the Regional Government environment. One of the mandates of the Banten Province's vision contained in the Regional Medium Term Development Plan or RPJMD is to realize good governance. In connection with this, it is a manifestation of the implementation of the principles of good governance, realizing an optimal and adequate regional wealth management system is one of the demands that are expected to be realized by the community. Government Regulation Number 28 of 2020 Amendment to Government Regulation Number 27 of 2014 concerning Management of State or Regional Property is a new policy issued by the Government of Indonesia during the COVID-19 pandemic regarding the management of the regional property. This study uses a descriptive qualitative approach, and in collecting data, this study uses literature studies and internet searching. This study will discuss in more depth how to optimize regional asset management during the COVID-19 pandemic carried out by the Banten Provincial Government.
BRANDING POLITIK DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL JAWA BARAT DI INSTAGRAM MENJELANG PEMILU 2024 Miqdad, Muchammad; Rahmatunnisa, Mudiyati
Aliansi Vol 2, No 3 (2023): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v2i3.44090

Abstract

Peran media sosial  seperti Instagram saat ini memang menjadi salah satu medium branding politik yang sering digunakan oleh partai politik. Sehingga branding poltik yang dibentuk oleh partai politik, di media sosial, mampu tersampaikan ke seluruh kalangan, terutama pengguna sosial. Dengan harapan mampu meningkatkan elektabilitas, partai politik menjelang pemilihan umum. Salah satunya dilakukan oleh DPW PAN Jabar, pada saat ini. Dengan diluncurkanya akun Instagram DPW PAN Jabar @jabarterdepan, maka nantinya akun Instagram tersebut dapat digunakan sebagai sarana branding politik. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dan metodi studi literatur, tulisan ini ditujukan untuk mengkaji branding politik yang dilakukan oleh DPW PAN Jabar melalui akun @jabarterdepan di Instagram, terutama menjelang Pemilu 2024. Sehingga diharapkan mampu memahami branding politik yang dibentuk oleh DPW PAN Jabar, dalam menggunakan media sosial Instagram. The role of social media such as Instagram is currently one of the political branding mediums often used by political parties. So that the political branding formed by political parties, on social media, can be conveyed to all circles, especially social users. With the hope of increasing electability, political parties ahead of the general election. One of them is done by DPW PAN West Java, at this time. With the launch of the West Java PAN DPW Instagram account @jabarterdepan, the Instagram account can later be used as a means of political branding. By using a qualitative approach and literature study method, this paper aims to examine the political branding carried out by DPW PAN Jabar through the @jabarterdepan account on Instagram, especially ahead of the 2024 elections. So that it is expected to be able to understand the political branding formed by DPW PAN Jabar, in using Instagram social media.
Public Service Quality During The COVID-19 Pandemic In Banten Province (Case Study: E-Sambat Application) Moh. Ali Hanapiah; Heru Nurasa; Ida Widianingsih; Ramadhan Pancasilawan
Aliansi Special Issue September 2022 : Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v0i0.43210

Abstract

Public services are a series of activities carried out by the public bureaucracy to meet the needs of service users. Therefore, the quality of public services must be in accordance with customer expectations and this means that government organizations must always be responsive and anticipatory to any changes in customer needs. Motor Vehicle Tax is the largest source of regional tax revenue in Banten Province, various efforts have been made by the local government both extensification and intensification in increasing regional income, one of which is through motor vehicle tax levies as a form of digital public service carried out in Samsat around the world. Banten Province. The purpose of this study is to find out the performance of Public Services in Banten Province, especially regarding the application of e-Sambat during the Covid-19 Pandemic, what are the obstacles and efforts in public services related and carried out by the Banten Provincial Government. This research uses a descriptive qualitative approach. In collecting the data, this research uses observation, interviews, book studies, and internet searching. Data collection in this research was carried out with existing literature review.
Perempuan Dalam Kancah Dakwah: Studi Kasus Di Kecamatan Dolok, Padang Lawas Utara, Sumatera Utara Mhd Ade Putra Ritonga; Ari Ganjar Herdiansah
Aliansi Special Issue September 2022 : Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v0i0.41878

Abstract

Tulisan ini menggambarkan peranpendakwah perempuan pada kegiatan keagamaan di tengah-tengah masyarakat dengan nilai-nilai patriarki yang masih dominan. Dengan melakukan studi kasus di Kecamatan Dolok, Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, studi ini mengungkapkan bahwa meskipun jumlah pendakwah perempuan lebih banyak dari pendakwah laki-laki, peran mereka dalam  melakukan public preaching sangat terbatas. Hal tersebut tidak terlepas dari konstruksi sosial budaya membangun labeling perempuan cenderung inferior dan di bawah kendali laki-laki atau suaminya supaya menjaga keteraturan sosial. Dengan persepsi demikian, para perempuan yang lulus dari sekolah agama pada akhirnya masuk pada ranah domestik sebagai ibu rumah tangga. Di ranah public preaching pendakwah laki-laki lebih banyak berperan karena status gender yang memungkinkan mereka berkegiatan lebih fleksibel. Sementara itu, pendakwah perempuan dapat berkontribusi memberikan ceramah pada acara-acara khusus kalangan perempuan. Selanjutnya, tulisan ini membahas keterkaitan  minimnya peran  perempuan dalam kancah dakwah dengan faktor sosial ekonomi dan penerimaan publik terhadap pendakwah perempuan. This paper describes the role of women preachers in religious activities amid a society with still dominant patriarchal values. By conducting a case study in Dolok District, North Padang Lawas, North Sumatra, this study reveals that although female preachers are statistically more than its male counterparts, their role in public preaching is minimal. This is inseparable from the socio-cultural construction that builds the labeling of women as inferior and under the control of men or their husbands to maintain social order. With such perception, women who graduate from religious schools eventually enter the domestic sphere as housewives. In public preaching, male preachers are more favourable because of their gender status allows them to carry out flexible activities. Meanwhile, female preachers remain give da’wah at particular religious events for women. Furthermore, this paper discusses the relationship between the minimal role of women in the da'wah sphere with socio-economic factors and public acceptance of women preachers.
PROGRAM PEACE CORPS SEBAGAI DIPLOMASI PUBLIK AMERIKA SERIKAT DI INDONESIA TAHUN 2016-2020 Defikri Natadiwangsa; Chandra Purnama; Akim Akim
Aliansi Vol 2, No 1 (2023): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v2i1.45542

Abstract

Artikel ini memberikan penjelasan mengenai Program Peace Corps yang diadakan di Indonesia sebagai bentuk pelaksanaan diplomasi publik Amerika Serikat (AS). Program Peace Corps dilaksanakan di sekolah/madrasah di tiga provinsi, di Jawa Barat, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur. Salah satu madrasah yang menjalin kerjasama terkait Program Peace Corps adalah MAN 1 Darussalam Ciamis, program ini dilaksanakan oleh Relawan Peace Corps (PCVs) berkebangsaan AS yang didatangkan untuk membantu sekolah atau madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan, terutama di bidang Pengajaran Bahasa Inggris. Selain itu, program ini juga telah menangkal citra atau anggapan tidak baik yang ada dalam benak Muslim di Indonesia terhadap AS pasca terjadinya peristiwa 9/11. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif sebagai teknik analisis data dan teknik pengumpulam data dilakukan dengan cara wawancara, observasi lapangan serta studi pustaka. Program Peace Corps di Indonesia dianalisis menggunakan struktur diplomasi publik yang disajikan Eytan Gilboa dengan hasil bahwa diplomasi publik AS tergolong ke dalam diplomasi publik jangka panjang dengan waktu beberapa tahun yang bertujuan untuk membangun hubungan - membangun citra baik dengan Muslim Indonesia. hubungan dibangun dengan cara mengirimkan relawan Peace Corps (exchange) ke sekolah/madrasah untuk beriteraksi secara langsung dengan masyarakat Muslim Indonesia. This article provides an explanation of the Peace Corps Program held in Indonesia as a form of United States (US) public diplomacy. The Peace Corps program is implemented in schools/madrasas in three provinces, in West Java, East Java and East Nusa Tenggara. One of the madrasas that collaborated with the Peace Corps Program was MAN 1 Darussalam Ciamis, this program was implemented by US-based Peace Corps Volunteers (PCVs) who were brought in to assist schools or madrasas in improving the quality of education, especially in the field of English Language Teaching. Apart from that, this program has also counteracted the bad image or perception that exists in the minds of Muslims in Indonesia towards the US after the events of 9/11. This study used a qualitative-descriptive research method as a data analysis technique and data collection techniques were carried out by means of interviews, field observations and literature studies. The Peace Corps program in Indonesia was analyzed using the public diplomacy structure presented by Eytan Gilboa with the result that US public diplomacy belongs to long-term public diplomacy with a period of several years which aims to build relationships - build a good image with Indonesian Muslims. relationships built by sending Peace Corps (exchange) volunteers to schools/madrasas to interact directly with the Indonesian Muslim community. 
Design Thinking Approach in Sustainable Development Planning Muhammad Insan Kamil; Yogi Suprayogi Sugandhi; Budiman Rusli; Slamet Usman Ismanto
Aliansi Special Issue September 2022 : Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v0i0.43140

Abstract

This paper aims to find out how applying a design thinking approach in collaborative planning can overcome urban problems. The design thinking approach to collaborative planning in the city of Bandung received appreciation at The XIth Annual Meeting of the UNESCO Creative Cities Network as a best practice in completing the SDGs agenda, making cities and settlements inclusive, safe, resilient, and sustainable. However, the collaborative planning product did not continue to impact, and the approach no longer received support from the local government. Previous studies on applying the design thinking approach to urban planning have primarily focused on the relationship between actors and are considered unable to provide the application of design thinking in the development planning process at the government level. We use data from the implementation of design action, development planning deliberations, and legislative recess for the preparation of annual work plans that are described using qualitative methods to gain an in-depth understanding of the application of design thinking in 3 phases of collaborative planning (a) problem identification, (b) problem modeling, and (c) problem-solving. Our research shows that applying a design thinking approach to collaborative planning is more acceptable to stakeholders. However, without political support and formal integration into the development planning system, this approach cannot maintain the sustainability of development. 

Page 2 of 13 | Total Record : 121

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 3 (2025): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Vol 4, No 2 (2025): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Vol 4, No 1 (2025): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Vol 3, No 3 (2024): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Vol 3, No 2 (2024): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Vol 3, No 1 (2024): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Vol 2, No 3 (2023): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Vol 2, No 2 (2023): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Vol 2, No 1 (2023): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Vol 1, No 3 (2022): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Vol 1, No 2 (2022): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Vol 1, No 1 (2022): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Special Issue September 2022 : Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional More Issue