cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Yusa Djuyandi
Contact Email
yusa.djuyandi@unpad.ac.id
Phone
+628179242566
Journal Mail Official
editor.aliansi@gmail.com
Editorial Address
Pusat Studi Keamanan dan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran. Kampus FISIP Universitas Padjadjaran, Gedung D, Lt.2 Jl. Raya Bandung-Sumedang Km.21, Jatinangor, Sumedang, Indonesia
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : -     EISSN : 28291794     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Sejak pertama kali diterbitkan oleh Universitas Padjadjaran yang secara teknis dikelola Pusat Studi Keamanan dan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran pada April 2022, Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional berkomitmen untuk mempublikasikan hasil penelitian baik empirik maupun kajian teoritik yang mengangkat isu-isu politik, terutama di Indonesia. Publikasi yang ditampilkan pada Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan ilmu politik dan memberikan impak bagi pemahaman tentang pembangunan politik dan demokrasi khususnya di Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 127 Documents
 9   10   11   12   13 
VOLATILITAS DAN STABILITAS EKONOMI DI NATO DAN BRICS: Analisis Ekonometrik Komparatif Siagian, Ruben Cornelius; Rajagukguk, Michael Haratua
Aliansi Vol 4, No 3 (2025): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v4i3.64007

Abstract

Global economic inequality and geopolitical alliance dynamics are important topics in the study of economics and international relations. Countries belonging to NATO and BRICS have different economic characteristics, which affect their stability and growth in the global market. The research analyzes the volatility of economic production in both groups of countries, and identifies the main factors that cause differences in economic stability between NATO and BRICS. The research is limited to analyzing economic data from NATO and BRICS members over the past two decades. Methods include descriptive statistical analysis and econometric models to measure the level of production volatility and the factors affecting it. Data was obtained from various international sources, such as the World Bank and IMF, to ensure the validity and reliability of the findings. The research shows that NATO countries tend to have higher economic stability than BRICS, which is influenced by more coordinated fiscal and monetary policies, as well as more mature economic infrastructure. In contrast, BRICS countries exhibit higher levels of production volatility due to structural factors. The research gap identified in this study is the lack of comparative studies that directly compare economic volatility between NATO and BRICS using an in-depth quantitative approach. The novelty of the research lies in the integration of econometric models in measuring and comparing the economic volatility of the two groups of countries, as well as providing a new perspective on the impact of geopolitical alliances on economic stability. The research conclusion confirms that economic stability is stronger in NATO countries than BRICS, which has implications for future economic policies and development strategies. The findings can serve as a reference for policymakers in designing economic strategies that are more adaptive to global market dynamics and production volatility risks. Ketidaksetaraan ekonomi global dan dinamika aliansi geopolitik merupakan topik penting dalam studi ekonomi dan hubungan internasional. Negara-negara yang tergabung dalam NATO dan BRICS memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda, yang memengaruhi stabilitas dan pertumbuhan mereka di pasar global. Penelitian ini menganalisis volatilitas produksi ekonomi di kedua kelompok negara tersebut, serta mengidentifikasi faktor utama yang menyebabkan perbedaan stabilitas ekonomi antara NATO dan BRICS. Penelitian ini terbatas pada analisis data ekonomi dari anggota NATO dan BRICS selama dua dekade terakhir. Metode yang digunakan meliputi analisis statistik deskriptif dan model ekonometrik untuk mengukur tingkat volatilitas produksi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Data diperoleh dari berbagai sumber internasional, seperti Bank Dunia dan IMF, untuk memastikan validitas dan keandalan temuan. Penelitian menunjukkan bahwa negara-negara NATO cenderung memiliki stabilitas ekonomi yang lebih tinggi daripada BRICS, yang dipengaruhi oleh kebijakan fiskal dan moneter yang lebih terkoordinasi, serta infrastruktur ekonomi yang lebih matang. Di sisi lain, negara-negara BRICS menunjukkan tingkat volatilitas produksi yang lebih tinggi akibat faktor struktural. Kesenjangan penelitian yang diidentifikasi dalam studi ini adalah kurangnya studi perbandingan yang secara langsung membandingkan volatilitas ekonomi antara NATO dan BRICS menggunakan pendekatan kuantitatif yang mendalam. Keunikan penelitian ini terletak pada integrasi model ekonometrik dalam mengukur dan membandingkan volatilitas ekonomi kedua kelompok negara, serta memberikan perspektif baru tentang dampak aliansi geopolitik terhadap stabilitas ekonomi. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa stabilitas ekonomi lebih kuat di negara-negara NATO dibandingkan BRICS, yang memiliki implikasi bagi kebijakan ekonomi dan strategi pengembangan di masa depan. Temuan ini dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi ekonomi yang lebih adaptif terhadap dinamika pasar global dan risiko volatilitas produksi.
STRATEGI PENGUATAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN DALAM MENDUKUNG PERKEMBANGAN EKONOMI DAN PERDAGANGAN DI SULAWESI UTARA Prasetya, Juliar Adi; Bhakti, Derry Jatnika; Wangsa, Yubie Kinara; Haryanto, Handoko Ivan; Manurung, Yanto S.; Fauzi, Achmad; Tumulo, Lukman Jusuf; Duki, Zulkhali
Aliansi Vol 4, No 3 (2025): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v4i3.68296

Abstract

This manuscript examines strategies for strengthening defense and security to support economic and trade development in North Sulawesi, which faces multidimensional challenges and requires cross-sectoral synergy among the government, security apparatus, and economic actors to achieve regional stability and sustainable growth. These strategies are directed toward enhancing defense capacity, maritime security, and border surveillance in order to create a more conducive environment for investment and international trade activities. The research method employed is qualitative-descriptive, emphasizing the collection, analysis, and presentation of data and facts through literature studies (secondary sources) and primary data where possible. Data validation is carried out through SWOT analysis and the Analytical Hierarchy Process (AHP). AHP is used to determine strategy priorities by comparing criteria pairwise and testing the consistency of results with a Consistency Ratio (CR) of 0.07, indicating methodological validity and analysis consistency. The data sources include various institutions operating in North Sulawesi, such as the Ministry of Marine Affairs and Fisheries for maritime violation data, the Air Force for patrol and surveillance data, and intelligence and security data from local and central government agencies. This approach identifies challenges such as non-traditional security threats like smuggling and maritime boundary infringements, and suboptimal cross-sectoral coordination. The study offers strategic solutions for stakeholders to strengthen the defense-security synergy while promoting sustainable economic and trade development in North Sulawesi's border area. Additionally, the Analytical Hierarchy Process (AHP) is a structured decision-making tool that ranks alternatives based on multiple criteria through pairwise comparisons, enabling priority setting with quantitative consistency. This summary reflects the main points of the manuscript you provided. If you need it formatted formally for a publication or presentation, that can be arranged. Naskah ini mengkaji strategi penguatan pertahanan dan keamanan guna mendukung perkembangan ekonomi dan perdagangan di Sulawesi Utara, yang menghadapi tantangan multidimensional dan membutuhkan sinergi lintas sektor antara pemerintah, aparat keamanan, dan pelaku ekonomi untuk mewujudkan stabilitas kawasan serta pertumbuhan yang berkelanjutan. Strategi tersebut diarahkan pada peningkatan kapasitas pertahanan, keamanan maritim, dan pengawasan perbatasan untuk menciptakan iklim investasi dan aktivitas perdagangan internasional yang lebih kondusif. Metode yang digunakan secara kualitatif-deskriptif dengan menekankan pada pengumpulan, analisis, dan penyajian data serta fakta melalui penelitian kepustakaan (literatur) dari sumber sekunder maupun data primer. Validasi data dilakukan melalui analisis SWOT dan Analytical Hierarchy Process (AHP). AHP digunakan untuk menentukan prioritas strategi dengan membandingkan kriteria secara berpasangan dan menguji konsistensi hasil dengan Consistency Ratio (CR) yang diperoleh sebesar 0,07 (di bawah 0,1), menunjukkan validitas metodologis dan konsistensi hasil analisis. Penelitian ini menemukan bahwa  pertahanan dan keamanan di Sulawesi Utara saat ini masih menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya, infrastruktur strategis, serta efektivitas koordinasi antarinstansi. Selain itu, beberapa tantangan yang dihadapi oleh Pertahanan dan Keamanan di Sulawesi Utara meliputi keterbatasan infrastruktur pertahanan, ancaman keamanan non-tradisional seperti penyelundupan dan pelanggaran batas laut, serta koordinasi lintas sektor yang belum optimal. Oleh karena itu,penelitian ini  memberikan solusi strategis bagi para pemangku kepentingan dalam memperkuat sinergi pertahanan-keamanan dan mendorong pembangunan ekonomi serta perdagangan yang berkelanjutan di wilayah perbatasan tersebut. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa stabilitas ekonomi lebih kuat di negara-negara NATO dibandingkan BRICS, yang memiliki implikasi bagi kebijakan ekonomi dan strategi pengembangan di masa depan. Temuan ini dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi ekonomi yang lebih adaptif terhadap dinamika pasar global dan risiko volatilitas produksi.
MANAGING THE DILEMMA OF FAITH AND EXTRACTIVISM: MODELLING GOOD MINING GOVERNANCE FOR RELIGIOUS CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS IN INDONESIA Mustofa, Mustabsyirotul Ummah
Aliansi Vol 4, No 3 (2025): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v4i3.68287

Abstract

Mining or extractive industries not only provide opportunities for countries that have natural resources, but also provide challenges related to their management. This research departs from the granting of mining concessions for religious CSOs in Indonesia in 2024, which were received by Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah. The granting of this mining concession raises controversy where religious CSOs are globally involved in the discourse of promoting environmental justice, on the contrary, NU and Muhammadiyah are part of the source of environmental justice problems, namely mining. This research seeks to find a mining governance model for these religious CSOs when policy is not possible to change. By conducting a theoretical literature review of concepts with the keywords mining governance, extractive governance, natural resource governance, the researcher synthesises the key elements that need to be present in the mining governance model for religious CSOs for the Indonesian context.The results of the research indicate that the following elements are required for the governance of religious CSOs in the context of mining: governance legitimacy, distributive justice, socio-environmental responsibility, transparency and accountability, and multi-stakeholder engagement. It is imperative that each core element is implemented by religious CSOs, given their role in civil society, which is distinct from their function as mining companies. It is imperative that this is carried out so that religious CSOs do not lose public trust and can serve as a model for sustainable mining governance for countries that possess abundant natural resources but have failed to achieve sustainable development (resource curse).  Industri pertambangan atau ekstraktif tidak hanya memberi peluang bagi negara yang memiliki sumber daya alam, tetapi juga menghadirkan tantangan besar dalam pengelolaannya. Penelitian ini berangkat dari kebijakan pemerintah Indonesia yang memberikan konsesi tambang kepada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Keagamaan pada tahun 2024, khususnya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kebijakan ini menuai kontroversi karena secara global ormas keagamaan dikenal aktif mendorong keadilan lingkungan, namun kini justru berpotensi menjadi bagian dari sumber masalah melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan pertambangan. Penelitian ini bertujuan merumuskan model tata kelola pertambangan yang relevan bagi ormas keagamaan ketika perubahan kebijakan tidak dapat dilakukan dalam waktu dekat. Dengan menggunakan tinjauan literatur sistematis terhadap konsep mining governance, extractive governance, dan natural resource governance, penelitian ini menyintesis elemen-elemen penting yang perlu diadopsi agar tata kelola pertambangan oleh ormas dapat berkelanjutan dan selaras dengan nilai-nilai keagamaan. Hasil penelitian menunjukkan lima elemen utama yang harus diterapkan: legitimasi tata kelola, keadilan distributif dalam pemanfaatan manfaat ekonomi, tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk meminimalkan dampak negatif, transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengelolaan, serta keterlibatan multi-pemangku kepentingan, termasuk masyarakat terdampak. Penerapan kelima elemen ini menjadi keharusan, mengingat posisi ormas keagamaan sebagai bagian dari masyarakat sipil yang memiliki fungsi moral dan sosial, bukan sekadar aktor ekonomi. Dengan tata kelola yang tepat, ormas keagamaan diharapkan tidak kehilangan kepercayaan publik serta mampu menjadi model praktik pertambangan berkelanjutan bagi negara-negara dengan sumber daya alam melimpah namun masih menghadapi tantangan kutukan sumber daya (resource curse).
IMPLEMENTASI DEFENCE DIPLOMACY MILITER INDONESIA DALAM UPAYA PERDAMAIAN KONFLIK LEBANON Wibawa, Satriya; Sudirman, Arfin; Selian, Hanan Tasmika; Hakiki, Falhan; Hapsari, Karina Erdian; Djuyandi, Yusa
Aliansi Vol 4, No 3 (2025): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v4i3.67801

Abstract

Perang saudara Lebanon yang belum terselesaikan menimbulkan konflik baru antara Israel dan Lebanon pada tahun 2006. Berdasarkan Resolusi DK PBB 1701 dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Indonesia diperbolehkan mengirimkan pasukan penjaga perdamaian di bawah United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) untuk rekonsiliasi di Lebanon. Konsekuensinya, peran Indonesia dalam defence diplomacy menjadi penting untuk menyelesaikan konflik Lebanon. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data sekunder dari studi literatur, jurnal, berita, dan sumber daring yang berkaitan dengan implementasi defence diplomacy militer Indonesia dalam upaya perdamaian konflik Lebanon. Data-data tersebut kemudian divalidasi dengan triangulasi data lewat mencocokan kesesuaian data dari peacekeepers Indonesia, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, serta juga membandingkannya terhadap berbagai sumber data sekunder lainnya. Penelitian ini menemukan bahwa sampai batas tertentu, Indonesia telah berhasil melakukan tujuan defence diplomacy melalui misi Civil-Military Coordination (CIMIC). Selain itu, militer Indonesia telah membangun kembali citra masa lalunya di mata dunia internasional dan memperkuat Confidece Building Measures (CBM) di antara negara-negara yang terlibat dalam misi perdamaian di Lebanon maupun negara-negara pendonor. Dengan keberhasilan kegiatan defence diplomacy, Indonesia membuka jalan untuk menjalin kerja sama baru dengan aktor negara atau non-negara di bidang pertahanan dan lainnya. The unresolved Lebanese Civil War precipitated a new conflict between Israel and Lebanon in 2006. In accordance with UN Security Council Resolution 1701 and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Indonesia was authorized to deploy peacekeeping forces under the United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) to support reconciliation efforts. Consequently, Indonesia's role in defense diplomacy became pivotal in resolving the conflict. This study employs a qualitative method utilizing secondary data derived from literature reviews, academic journals, news reports, and online sources pertaining to the implementation of Indonesian military defence diplomacy in peace efforts for the Lebanon conflict. The collected data were subsequently validated through triangulation by cross-referencing information from Indonesian peacekeepers, the Ministry of Defence, and the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, as well as comparing it with various secondary sources. The findings reveal that, to a certain extent, Indonesia has successfully achieved its defense diplomacy objectives through the Civil-Military Coordination (CIMIC) mission. Furthermore, the Indonesian military has restored its international reputation and strengthened Confidence Building Measures (CBM) among nations involved in the peacekeeping mission as well as donor countries. Through the success of these defense diplomacy activities, Indonesia has paved the way for establishing new cooperation with state and non-state actors in the defense sector and beyond.
HUBUNGAN SIPIL MILITER DALAM PENANGGULANGAN TERORISME DI INDONESIA PASCA PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA Benarrivo, Renaldo; Siddha, Arlan
Aliansi Vol 4, No 3 (2025): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v4i3.67823

Abstract

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap tata kelola bidang pertahanan dan keamanan negara. Walaupun perubahan hanya dilakukan secara terbatas pada empat pasal, namun jika dikaji lebih dalam tentu perubahan ini dapat berdampak terhadap tata kelola penanggulangan terorisme khususnya pada “area abu-abu” yang secara praktis melibatkan institusi sipil dan institusi militer. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan hubungan sipil militer dalam penanggulangan terorisme di Indonesia pasca perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Deskripsi ini berfokus untuk memetakan proyeksi interaksi antar institusi terkait penanggulangan terorisme khususnya antara Tentara Nasional Indonesia dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan. Adapun tipe yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif. Pada hasil penelitian ini tergambar interaksi antar institusi sipil dan institusi militer yang terdampak langsung oleh penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Sorotan utama pada revisi yang memberikan implikasi dan dibahas dalam penelitian ini antara lain, kewenangan baru dalam operasi militer selain perang dan perluasan instansi sipil yang bisa ditempati prajurit Tentara Nasional Indonesia aktif. Kajian ini menemukan bahwa keberadaan prajurit Tentara Nasional Indonesia aktif di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menjadi hal yang sama sekali tidak bertentangan dengan regulasi, namun perluasan interaksi sipil militer ini berpotensi memberikan kerancuan tata kelola tanpa adanya kontrol sipil yang objektif. The amendment to Law Number 34 of 2004 concerning the Indonesian National Armed Forces has significant implications for the governance of national defense and security. Although the amendment was limited to only four articles, a deeper analysis reveals that these changes may affect the governance of counterterrorism efforts, particularly in the “grey areas” where civil and military institutions are practically involved. This study aims to describe civil–military relations in counterterrorism in Indonesia following the amendment to Law Number 34 of 2004, as stipulated in Law Number 3 of 2025. The description focuses on mapping the projected interactions between institutions involved in counterterrorism, particularly between the Indonesian National Armed Forces and the National Counterterrorism Agency. The research employs a qualitative method with a descriptive approach. The findings illustrate the interactions between civil and military institutions directly affected by the enactment of Law Number 3 of 2025. Key points of the revision that carry significant implications and are discussed in this study include the granting of new authorities in military operations other than war, as well as the expansion of civilian institutions that may be occupied by the Indonesian National Armed Forces active personnel. This study found that the presence of the Indonesian National Armed Forces active personnel within the National Counterterrorism Agency environment is not at all contrary to regulations, but the expansion of civil military interaction has the potential to create governance confusion without objective civilian control.
PERAN UNITED NATION CHILDREN’S FUND (UNICEF) DALAM MENANGANI KOLERA DI HAITI TAHUN 2022-2024 Ralda, Zhafara Luthfi; Pangestu, Frisca Alexandra
Aliansi Vol 4, No 3 (2025): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v4i3.65382

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran United Nations Children’s Fund (UNICEF) dalam menangani wabah kolera di Haiti pada periode 2022–2024, dengan fokus pada perlindungan kelompok rentan, khususnya anak-anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dari berbagai sumber sekunder, termasuk buku, jurnal ilmiah, laporan resmi organisasi internasional, dan publikasi daring. Periode analisis mencakup tahun 2022 hingga 2024, yaitu saat kolera kembali merebak di Haiti setelah lebih dari tiga tahun tanpa status epidemi. Berdasarkan teori organisasi internasional dari Clive Archer, penelitian ini menemukan bahwa UNICEF memainkan tiga peran utama: sebagai instrumen, arena, dan aktor. Di antara ketiganya, peran sebagai instrumen merupakan yang paling dominan. Hal ini tercermin dari keterlibatan langsung UNICEF dalam program tanggap darurat, seperti distribusi vaksin kolera, penyediaan akses air bersih, promosi sanitasi, dan dukungan terhadap fasilitas perawatan kolera. Temuan ini menegaskan pentingnya peran organisasi internasional dalam respons krisis kesehatan, khususnya di negara-negara yang mengalami keterbatasan kapasitas institusional seperti Haiti. This study aims to analyze the role of the United Nations Children’s Fund (UNICEF) in addressing the cholera outbreak in Haiti during the period 2022–2024, with a particular focus on protecting vulnerable groups, especially children. The research adopts a qualitative approach using descriptive methods. Data were collected through a literature review of various secondary sources, including books, scholarly journals, official reports from international organizations, and relevant online publications. The analysis covers the years 2022 to 2024, a period marked by the resurgence of cholera in Haiti after more than three years without an epidemic status. Drawing on Clive Archer’s theory of international organizations, the study finds that UNICEF fulfills three main roles: as an instrument, an arena, and an actor. Among these, its role as an instrument is the most prominent, as reflected in its direct involvement in humanitarian response programs, including cholera vaccination campaigns, provision of clean water, sanitation promotion, and support for cholera treatment centers. These findings underscore the critical role of international organizations in responding to public health crises, particularly in countries with limited institutional capacity, such as Haiti.
PERAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA BERKEMBANG DI COP 28: ANALISIS PERSPEKTIF MARXISME LINGKUNGAN Zahid, Ali; Wibawa, Satriya; Akmaluddin, Ghiyats
Aliansi Vol 4, No 3 (2025): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v4i3.68734

Abstract

Penelitian ini menganalisis peran Indonesia dalam COP28 melalui perspektif Marxisme Lingkungan, guna mengkaji kontradiksi posisinya dalam transisi energi global. Meski menyatakan komitmen ambisius pengurangan emisi dan NDC, Indonesia menghadapi paradoks akibat dependensi struktural pada batubara (62% pembangkitan listrik) dan kebutuhan pendanaan transisi yang masif (hingga USD 3,5 triliun). Dengan metode kualitatif melalui analisis dokumen resmi COP28, laporan JETP, data Ember Energy dan Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), serta literatur kebijakan energi Indonesia, penelitian mengungkap bahwa Indonesia menempati contradictory class position dengan menanggung beban transisi yang diakibatkan industrialisasi negara maju tanpa akses proporsional terhadap pendanaan dan teknologi. Skema Just Energy Transition Partnership (JETP) senilai USD 20 miliar, yang didominasi pinjaman (hanya 1,37% hibah), mengonfirmasi logika kapitalis global yang mempertahankan struktur eksploitasi dalam mengelola krisis iklim. Dominasi korporasi fosil dalam negosiasi COP 28, ditunjukkan oleh partisipasi lebih dari 2.000 pelobi dan penunjukan CEO ADNOC sebagai presiden konferensi, memperkuat temuan ini. Disimpulkan bahwa tanpa transformasi struktural sistem ekonomi global, Indonesia dan negara berkembang akan tetap terjebak dalam posisi subordinat dalam diplomasi iklim dan transisi energi. This research analyzes Indonesia's role at COP28 through an environmental Marxist lens, examining its paradoxical position within the global energy transition. While pledging ambitious emissions reductions and an NDC target, Indonesia faces a structural contradiction between its coal dependency (62% of electricity) and immense financing needs (up to USD 3.5 trillion). Utilizing a qualitative documentary analysis, the study finds Indonesia occupies a contradictory class position, it bears the transition burden from developed nations' industrialization yet lacks proportional access to finance and technology. The USD 20 billion Just Energy Transition Partnership (JETP), predominantly composed of loans (only 1.37% grants), exemplifies how the global capitalist system manages the climate crisis while reinforcing exploitative structures. The pervasive influence of fossil capital in COP28 negotiations, evidenced by over 2,000 industry lobbyists and the ADNOC CEO's presidency, confirms the dominance of corporate interests in climate diplomacy. The research concludes that without a structural transformation of the global economic order, Indonesia and other developing nations will remain subordinated within the global energy transition.

Page 13 of 13 | Total Record : 127

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 3 (2025): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Vol 4, No 2 (2025): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Vol 4, No 1 (2025): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Vol 3, No 3 (2024): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Vol 3, No 2 (2024): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Vol 3, No 1 (2024): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Vol 2, No 3 (2023): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Vol 2, No 2 (2023): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Vol 2, No 1 (2023): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Vol 1, No 3 (2022): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Vol 1, No 2 (2022): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Vol 1, No 1 (2022): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Special Issue September 2022 : Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional More Issue