cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
M.Ya’kub Aiyub Kadir
Contact Email
kanun.jih@usk.ac.id
Phone
+62651-7552295
Journal Mail Official
kanun.jih@usk.ac.id
Editorial Address
Redaksi Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh 23111
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : 08545499     EISSN : 25278428     DOI : 10.24815/kanun.v20i3.11380
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
anun: Jurnal Ilmu Hukum (KJIH), the Indonesian Journal of Autonomy Law, is an international journal dedicated to the study of autonomy law within the framework of national and international legal systems. Published thrice annually (April, August, December), KJIH provides valuable insights for scholars, policy analysts, policymakers, and practitioners. Managed by the Faculty of Law at Syiah Kuala University in Banda Aceh, Indonesia, KJIH has been fostering legal scholarship since its establishment in June 1991, with the ISSN: 0854 – 5499 and e-ISSN (Online): 2527 – 8428. In 2020, it received national accreditation (SINTA 2) from the Ministry of Research and Technology of the Republic of Indonesia and the National Research and Innovation Agency. KJIH is actively pursuing indexing in prestigious databases like Scopus, Web of Science and other global indexes. We publish in English for accessibility, not as a political statement. The Editorial Board shall not be responsible for views expressed in every article.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 22, No 3 (2020): Vol. 22, No. 3, Desember 2020" : 10 Documents clear
Penguatan Perlindungan Konsumen dalam Industri Peer to Peer Lending di Indonesia M Hadyan Yunhas Purba
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 22, No 3 (2020): Vol. 22, No. 3, Desember 2020
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v22i3.17099

Abstract

Hadirnya perusahaan peer to peer lending (P2PL) sebagai penyedia jasa pinjam-meminjam uang melalui jaringan internet di Indonesia diharapkan menjadi alternatif pendanaan bagi masyarakat, faktanya menimbulkan berbagai permasalahan. Salah satunya adalah masalah perlindungan konsumen yang sering diabaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji gambaran umum penyelenggaraan usaha P2PL di Indonesia, bentuk pelanggaran hak konsumen dalam pelaksanaan industri P2PL di Indonesia, dan solusi untuk mengoptimalkan perlindungan konsumen dalam industri P2PL. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan empiris dengan menganalisa peraturan perundang-undangan, jurnal dan data terkait pelanggaran hak konsumen dalam industri P2PL. Hasil penelitian ditemukan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan industri P2PL di Indonesia dikarenakan terdapat kekosongan hukum terkait dengan perlindung-an konsumen industri P2PL di Indonesia. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan membuat undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang pelaksa-naan praktik P2PL di Indonesia beserta sanksi yang tegas bagi para pihak yang melakukan pelanggaran atas undang-undang tersebut. Consumer Protection Strengthening in the Peer to Peer Lending Business in Indonesia  The presence of a peer to peer lending company (P2PL) as a provider of money lending and borrowing services through the internet network in Indonesia is expected to be an alternative funding for the community, but in fact this raises various problems. One of the problems is consumer protection which is often ignored by P2PL companies. This study aims to examine the general description of P2PL business operation in Indonesia, forms of violation of consumer rights in the implementation of the P2PL industry in Indonesia, and solutions to optimize consumer protection in the P2PL industry. This research uses normative and empirical juridical methods by analyzing laws and regulations, journals and data related to violations of consumer rights in the P2PL industry. The result shows that various problems in the implementation of P2PL industry in Indonesia because there is a legal vacuum related to consumer protection for the P2PL industry in Indonesia. The solution to solve this problem is to make laws that specifically regulate the implementation of P2PL practices in Indonesia along with strict sanctions for parties who violate the law.
Kajian Hukum dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Program Imunisasi Wajib Any Fitriyani; Endang Sutrisno; Waluyadi Waluyadi
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 22, No 3 (2020): Vol. 22, No. 3, Desember 2020
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v22i3.14620

Abstract

Tujuan penelitian  ini adalah untuk memahami dan menganalisis kebijakan Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam pemenuhan hak anak memperoleh imunisasi, mengkaji dan menelaah kepatuhan hukum petugas kesehatan dalam memberikan imunisasi, mengetahui kesadaran orang tua untuk memperoleh  imunisasi bagi anak. Paradigma penelitianya adalah positivistik. Jenis peneltianya bersifat kualitatif-naturalistik. Pendekatan yang digunakan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah kabupaten Cirebon belum sepenuhnya mengacu pada aturan normatif dan kesadaran hukum masyarakat tentang imunisasi masih rendah. Kondisi fakta yang ditemukan berdasarkan pada dimensi minimnya pemahaman norma imunisasi. Tidak adanya sanksi bagi orang tua yang tidak mengikutsertakan anak pada imunisasi menenjadi salah satu faktor rendahnya kesadaran hukum.  Peneliti menyarankan seyogyanya dilakukan penyuluhan hukum tentang imunisasi, baik untuk petugas imunisasai ataupun untuk masyarakat. The Legal Study and Policy in Implementing of Compulsory Immunization Program  The purpose of this research is to understand and analyze the Government Cirebon policy to fulfill the right of the child for immunization, to review the health officer obedience in giving immunization, to know the parent’s awareness for immunizing child. The paradigm of this research is positivistic. This research is naturalistic-qualitative with empirical juridic approach. The result shows that the implementation of immunizing policy in Cirebon District has not fully referred to the normative and the society awareness of immunizing child is still low. Facts finding based on the modest of understanding on immunization. There are no sanctions for the parents who ignore the right of the child to get immunization, it should be there is a legal counseling about immunization for both of immunizing officer and society.
Pembiayaan Jasa Sertifikasi Tanah yang Berkeadilan Sosial Sri Suhediningsih
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 22, No 3 (2020): Vol. 22, No. 3, Desember 2020
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v22i3.18635

Abstract

Penelitian ini difokuskan pada studi jasa pelayanan pendaftaran tanah di Indonesia melalui peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam mencapai cita-cita pelaksa-naan pendaftaran tanah demi kepentingan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini berangkat dari studi normatif untuk menemukan proses pendaftaran tanah, kemudian dilanjutkan dengan proses rekonstruksi untuk menawarkan nilai keadilan sosial dalam penyertifikatan tanah. Penelitian ini menemukan bahwa pendaftaran tanah yang berkea-dilan sosial sangat ditentukan oleh keberadaan para pihak terkait, salah satunya adalah PPAT dalam memberikan jasa kepada orang yang tidak mampu secara gratis dalam proses pendaftaran tanah. Orientasi keadilan sosial sangat penting disebabkan orientasi negara ini yang ingin mewujudkan kesejahteraan. Di samping itu dengan angka kemiskinan, serta harus ada proses pembelajaran bagi masyarakat untuk mengakses kebutuhannya. Social Justice Oriented Cost Services Land Certification This research is focused on policy study on land registration services in Indonesia through the role of Land Deed Official (PPAT) in achieving the ideals of implementing land registration for the benefit of community welfare. This research starts from a normative study to discover the land registration process, followed by a reconstruction process to offer social justice values in land certification. The research found that land registration that is socially just is very much determined by the existence of related parties, one of which is the PPAT in providing services to poor people for free in the land registration process. The orientation of social justice is very important due to the orientation of this country which wants to create prosperity. In addition, with the poverty rate, there must be a learning process for the community to access their needs.
Peningkatan Koordinasi Struktur dalam Penegakan Hukum Illegal Fishing di Aceh Adwani Adwani; Sulaiman Sulaiman
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 22, No 3 (2020): Vol. 22, No. 3, Desember 2020
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v22i3.18031

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana koordinasi struktur dalam penegakan hukum terhadap penangkapan ikan ilegal di perairan Aceh. Analisis ini berdasarkan pemahaman bahwa pemanfaatan sumber perikanan yang dilakukan oleh kapal perikanan harus selalu berdasarkan izin. Khusus bagi nelayan kecil dikecualikan. Realitasnya penangkapan ikan banyak terjadi secara ilegal, sehingga perlu dilakukan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran. Penelitian ini menggunakan metode sosio-legal, dengan melihat hukum yang tidak terpisahkan dari berbagai faktor lain. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum belum terlaksana secara efektif. Struktur yang terlibat dalam penegakan hukum di laut adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan Kepolisian Air dan Udara. Penegakan hukum dilakukan melalui pengawasan dan penangkapan terhadap kapal-kapal yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Sebanyak 36 kapal ditangkap dan dikenakan sanksi hukumnya. Koordinasi struktur dalam penegakan hukum masih kurang. Disarankan supaya dilakukan penegakan hukum secara terus-menerus yang efektif dan dilakukan koordinasi secara intensif antara para penegak hukum dengan memperkuat personil dan peralatan dalam penegakan hukum di laut. Improvement of Structural Coordination in Illegal Fishing Law Enforcement in Aceh This study aims to analyze the structural coordination in law enforcement against illegal fishing on the Aceh coast. This analysis is based on the understanding that the use of fisheries by fishing vessels must always be based on a permit. Especially for small fishermen it is excluded. In fact, many fishing occurs illegally, so it is necessary to enforce the law against the perpetrators. This research uses the socio-legal method, by looking at the law that is inseparable from various other factors. Research findings indicate that law enforcement has not been implemented effectively. The structures involved in the law enforcement are Civil Servant Investigators, the Indonesian National Army, the Navy, and the Air and Water Police. Law enforcement is carried out through the supervision and arrest of vessels fishing illegally. A total of 36 ships were arrested and subject to sanctions. Structural coordination in law enforcement is lacking. It is recommended that effective continuous law enforcement and intensive coordination between law enforcement agencies be carried out by strengthening personnel and equipment in law enforcement at sea.
Keabsahan dan Akibat Hukum PT. Bank Aceh Syariah dalam Pengelolaan Rekening Pasif Nasabah Syahrizal Abbas; Humaira Humaira
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 22, No 3 (2020): Vol. 22, No. 3, Desember 2020
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v22i3.18106

Abstract

Konversi PT. Bank Aceh berdampak terhadap beberapa perubahan produk perbankan, dan salah satunya adalah peralihan rekening tabungan nasabah. Kendala yang timbul akibat pengalihan rekening nasabah yang berasal dari dana pihak ketiga adalah tidak diketahui lagi keberadaan pemiliknya. Akibatnya status rekening tersebut menjadi rekening pasif. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan sumber dan jenis data studi kepustakaan yang bersumber pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Penyelesaian masalah rekening pasif telah mendapat opini dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT. Bank Aceh Syariah. DPS memandang Surat Keputusan Direksi PT. Bank Aceh Syariah dapat menjadi landasan yuridis terhadap penyelesaian tabungan pasif nasabah dari dana pihak ketiga yang tidak diketahui keberadaan pemiliknya. Penyelesaian dan status hukum rekening pasif nasabah yang berasal dari dana pihak ketiga menggunakan kerangka hukum mafqud (orang hilang) pada perkara hak milik. DPS memandang bahwa bank dapat mengelola dana pihak ketiga atas rekening pasif, dengan tetap memberikan bagi hasil kepada dana pihak ketiga yang menggunakan akad mudharabah muthlaqah. Legality and Legal Result of PT. Bank Aceh Syariah in Managing Customers Passive AccountConversion of PT. Bank Aceh has had an impact on several changes in banking products, one of which is the transfer of customer savings accounts. The obstacle that arises due to the transfer of a customer's account from third party funds is that the owner is no longer known. As a result, the account status becomes a passive account (dormant account). This research is a normative juridical research and the sources and types of data for library research are primary and secondary legal materials. The data analysis used in this research is qualitative analysis. Passive account settlement has received opinion from the Sharia Supervisory Board (DPS) PT. Bank Aceh Syariah. DPS views the Decree of the Board of Directors of PT. Bank Aceh Syariah as a juridical basis for settling customers' passive savings from third party funds whose owners are unknown. Settlement and legal status of customers' passive accounts originating from third party funds using the Mafqud (missing person) legal framework in property rights cases. DPS views that the bank can manage third party funds on passive accounts, while still providing profit sharing to third party funds using the mudharabah muthlaqah contract.
Perlindungan Konsumen terhadap Penamaan Menu Kopi Kekinian yang Menggunakan Nama Varian Khamr Suryo Hadi Kusumo; Muthia Sakti; Dwi Aryanti Ramadhani
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 22, No 3 (2020): Vol. 22, No. 3, Desember 2020
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v22i3.16774

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perlindungan konsumen terkait dengan penamaan menu kopi. Sertifikasi halal dalam sistem hukum di Indonesia mempunyai kedudukan yang sentral, karena termaktub dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Perkembangan industri kopi dewasa ini erat dengan style anak muda. Tren tersebut berdampak pada menjamurnya usaha-usaha yang menyajikan beragam jenis kopi di masyarakat. Dalam penamaannya, pelaku usaha kopi kekinian banyak yang mencantumkan nama varian khamr. Kenyataanya, sebagian besar penamaan varian khamr justru hanya sebatas strategi pemasaran. Pelaku usaha kopi banyak menggunakan penamaan menu kopi menggunakan nama varian khamr lalu menyatakan atau mengklaim bahwa produknya halal. Dengan menggunakan metode penelitian empiris normatif, maka diketahui bahwa Majelis Ulama Indonesia telah memberlakukan regulasi mengenai sertifikasi halal yang didalamnya mengatur menge-nai penamaan sebuah produk. Penamaan tersebut meliputi menu kopi kekinian yang mencantumkan nama varian khamr yang bersebrangan dengan Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2003 tentang Sertifikasi Fatwa Halal. Dampak dari penggunaan nama varian khamr pada menu kopi salah satunya adalah pelaku usaha tidak dapat melakukan sertifikasi halal produknya untuk mendapatkan sertifikat halal. Consumers Protection of Labeling Coffee That Uses A Variant of Khamr  This study aims to analyze consumer protection related to the naming of coffee menus. Halal certification in Indonesia's legal system is important as stipulated in Law Number 33 of 2014 concerning Guarantee of Halal Products. Nowadays, the progressive development of coffee industry is closely related to the style of the youth. It’s give an impact on the increasing number of businesses that serve various kind of coffee. Some of modern coffee shops use the name of the khamr variant. ‘Labeling khamr variant is just for marketing strategy, but its claimedas halal product. This is a normative and empirical researchs.  It shows that the Indonesian Ulama Council (MUI) has enacted a regulation regarding halal certification.  This regulation also explained about the labeling of any kind of coffee which any vanriants of khamr, that is contradicetive ro Fatwa DSN MUI nomor 4/2003 On Halal Fatwa Certificarion. So, its is impossible to get halal certificate for any kind of coffe with labeling the khamr variant.
Urgensi Penegakan Kode Etik Pada Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah Muhammad Habibi Miftakhul Marwa
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 22, No 3 (2020): Vol. 22, No. 3, Desember 2020
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v22i3.16710

Abstract

Tidak ditaatinya pedoman kode etik dalam pengelolaan dana pensiun dapat menyebabkan kerugian bagi dana pensiun itu sendiri, sehingga berpotensi gagal dalam memberikan manfaat pensiun kepada peserta. Penelitian ini bertujuan menjelaskan mekanisme pengelolaan dan penegakan kode etik Dana Pensiun Syariah Muhammadi-yah. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris. Penelitian normatif dilakukan untuk memperoleh bahan hukum sekunder melalui studi pustaka, sedangkan penelitian empiris dengan wawancara untuk memperoleh bahan hukum primer. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan konsep dan perundang-undangan. Kode etik pengelolaan dana pensiun syariah Muham-madiyah mencakup iman dan taqwa kepada Allah Swt, taat hukum, relasi dengan peserta dan pihak eksternal, kepatutan dalam bertindak, hutang, hubungan insan dana pensiun dengan dana pensiun, penggunaan fasilitas lembaga, penyalahgunaan informasi dan jabatan, menjaga rahasia, akurasi pencatatan, transaksi dengan mitra kerja, benturan kepentingan, suap, korupsi dan nepotisme, keterlibatan dalam politik, dan pekerjaan di luar dana pensiun. Penegakan kode etik ini bagian dari penerapan good pension fund governance dalam rangka memberikan kesinambungan bagi peserta. Melanggar kode etik dapat diberi sanksi indisipliner. Urgency of Enforcement of Code of Ethics in Muhammadiyah Syariah Pension FundsFailure to implement code of ethics guidelines in pension fund management can lead to the pension fund management losses, so that it will potentially fail to provide pension benefits to participants. This study aims to explain the management and enforcement mechanisms of the Muhammadiyah Sharia Pension Fund code of ethics. This study uses a normative-empirical method. Normative research is conducted to obtain secondary legal material through literature study, while empirical research is conducted by using interview method to obtain primary legal material. The data collected were then analyzed descriptively with the conceptual approach and legislation. The code of ethics for the management of Muhammadiyah sharia pension funds includes faith and piety in Allah swt, obeying the law, relationships with participants and external parties, appro-priateness in acting, debt, relationships between pension fund recipients and pension funds, use of institutional facilities, misuse of information and positions, maintaining confidentiality, recording accuracy, transactions with work partners, conflicts of interest, bribery, corruption and nepotism, involvement in politics, and work outside pension fund management. The enforcement of this code of conduct is part of the implementation of good pension fund governance in order to provide sustainability for participants. Violating the code of conduct can be subject to disciplinary action. 
Hukuman Kebiri terhadap Kejahatan Seksual Anak R Bondan Agung Kardono; Nyoman Serikat Putra Jaya; Nur Rochaeti
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 22, No 3 (2020): Vol. 22, No. 3, Desember 2020
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v22i3.17120

Abstract

Maraknya kejahatan seksual terhadap anak, menimbulkan persepsi bahwa kebijakan hukuman penal yang ada saat ini, dipandang tidak mampu meminimalisir kejahatan seksual terhadap anak. Tulisan ini mempertanyakan bagaimana kebijakan kriminal sanksi tindakan kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang diatur dalam PERPU No. 1 Tahun 2016 saat ini dan masa mendatang? Tulisan ini merupakan penelitian yuridis normatif yang mengkonsepkan hukum sebagai ius constitutum, ius constituendum dan hukum in concreto. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan kriminal melalui hukum pidana berupa hukuman kebiri kimia, perlu diikuti dengan Peraturan Teknis Pelaksana; (a) Pelaksanaan sanksi tindakan kebiri tidak dapat dite-rapkan untuk semua pola-pola kejahatan seksual, tetapi bersifat kasuiistis; (b) Diperlu-kan dukungan sarana prasarana sumberdaya manusia untuk teknis pelaksanaanya; (c) Diperlukan dukungan anggaran biaya yang secara tegas dimuat dalam DIPA untuk menjalankan eksekusi kebiri; (d) Diperlukan kajian akademik yang mendukung revisi atau perubahan atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU. Castration Punishment for Child Sexual Abuser The increasing number of child sexual abuse considered as an impact of penal punishment incapability. The aim of this research is to examine the enforcement of PERPU No.1/ 2016 specifically about crastation punismneht for child sexual abuser, currently and its future development. This is a juridical normative research by ceoncepting law as ius constitutum, ius constituendum and law in concreto. The research conclude that criminal law in the form of chemical castration punishment, needs to be followed by Implementing Technical Regulations; (a) The implementation of the castration sanction cannot be applied to all kind of  sexual abuse, but it is casuiistic in nature; (b) Infrastructure and human resources is needed for the technical implementation; (c) The inportance of financial support that’s explicitly mentioned in DIPA to enforce the castration execution; (d) Lastly, an academic study is also needed to support a revision for  Law Number 17 of 2016 concerning the stipulation of PERPU number 1 of 2016 concerning the second amendment to law number 23 of 2002 concerning child protection, transform to be a law.
Menakar Nilai Keadilan Penyelenggaraan Pilkada 2020 di Tengah Pandemi Covid-19 Supriyadi Supriyadi
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 22, No 3 (2020): Vol. 22, No. 3, Desember 2020
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v22i3.17466

Abstract

Pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 kembali dilaksanakan setelah sebelumnya mengalami penundaan. Pemerintah memutuskan untuk melaksanakan Pilkada pada bulan Desember 2020, dengan mengeluarkan Perpu No. 2 Tahun 2020. Langkah yang diambil Pemerintah melahirkan pro dan kontra dikalangan masyarakat termasuk penye-lenggara, hal tersebut sangat rasional mengingat keadaan penyebaran Covid-19 masih terus mengalami peningkatan. Disadari atau tidak, kebijakan tersebut menguji eksistensi nilai mulia dari tujuan hukum yakni keadilan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan teori. Adapun hasil penelitian ialah: Pertama, Perppu No. 2 Tahun 2020 tidak mengatur terkait dengan metode dan pelaksanaan Pilkada saat pandemi melainkan hanya mengatur waktu pemungutan suara. Kedua, terdapat beberapa tahapan yang menyulitkan pemilih, penyelenggara dan peserta yakni tahapan pemuktahiran data, pencalonan bagi calon peraseorangan dan tidak adanya kampanye dalam bentuk rapat umum. Ketiga, mekanisme penanganan pelanggaran Pilkada tetap mengacu pada metode saat keadaan normal. Switching the Value of Handling Local Election 2020 in the Middle of Pandemi Covid-19  The implementation of the simultaneous regional elections in 2020 was held after previously experiencing delays. The government decided to carry out the Pilkada (electiosn) in December 2020, by issuing Perpu No. 2 of 2020. The steps taken by the Government resulted in pros and cons among the public, including the organizers, this is very rational considering the spread of Covid-19 pandemic is still increasing. Whether we realize it or not, this policy tests the existence of the noble value of the goal of law, namely justice. This research is a normative juridical study using a statutory regulation approach, a conceptual approach and a theoretical approach. The research shows, first, that Perppu No.2 / 2020 does not regulate the method and implementation of Pilkada during a pandemic but only regulates the timing of voting. Second, there are several stages that make it difficult for voters, organizers and participants, namely the stages of updating data, nominating individual candidates and the absence of a campaign in the form of a general meeting. Third, the mechanism for handling election violations still refers to the method during normal circumstances.
Entitas Badan Usaha Milik Daerah Setelah Berlakunya Undang-Undang Pemerintah Daerah Muhammad Insa Ansari
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 22, No 3 (2020): Vol. 22, No. 3, Desember 2020
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v22i3.17868

Abstract

Artikel ini membahas dan menganalisis entitas Badan Usaha Milik Daerah setelah berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Metode yang dipergunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa istilah Badan Usaha Milik Daerah sebelumnya tidak dikenal sama sekali dan yang dikenal adalah Perusahaan Daerah. Dalam perkembangan selanjutnya diperkenalkan Badan Usaha Milik Daerah dengan entitas perusahaan daerah dan entitas perseroan terbatas. Pada saat ini dikenal dan diperkenankan Badan Usaha Milik Daerah dengan entitas Perusahaan Umum Daerah dan Persero Terbatas Daerah. Kedua entitas tersebut memiliki karakteristik masing-masing, baik dari sisi pengertian, maksud dan tujuan, tata cara pendirian, hingga organ yang menggerakan/menjalankan Badan Usaha Milik Daerah tersebut.  The Local State-Owned Enterprises Entities After the Local Governments Act Entry Info Force This article discusses and analyzes the local state-owned enterprises entities (SOEs) after the act number 23 Year 2014 about local government. This research is in the contexts of normative legal framework which using primary, secondary and tertiary legal material. This study found that it was recognized a regional company in the local government rather than the local government-owned enterprises. Furthermore, it is introduced the local state-owned enterprises with local company entities and limited company entities. Those 2 entities have their own characteristic, particularly from the definition, purpose and objectives, the procedures of establishment and the organs in running the local state-owned enterprises.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 27, No 2: August 2025: Islam and Justice development in Indonesia Vol 27, No 1: April 2025: Customary Law and development in Indonesia Vol 26, No 3: December 2024: Law and Justice in Digital Age Vol 26, No 2: August 2024: The Global and National Challenges for Justice Vol 26, No 1: April 2024: Islam and Human Rights: National and Global Perspective Vol. 25, No. 3, December 2023: Law and Justice in Various Context in Indonesia Vol. 25, No. 2, August 2023: Contemporary Issues on Indonesian Legal Reform Vol. 25, No. 1, April 2023: Legal Developments in National and Global Context Vol 24, No 3 (2022): Vol. 24, No. 3, December 2022 Vol 24, No 2 (2022): Vol. 24, No. 2, August 2022 Vol 24, No 1 (2022): Vol. 24, No. 1, April 2022 Vol 23, No 3 (2021): Vol. 23, No. 3, December 2021 Vol 23, No 2 (2021): Vol. 23, No. 2, August 2021 Vol 23, No 1 (2021): Vol. 23, No. 1, April 2021 Vol 22, No 3 (2020): Vol. 22, No. 3, Desember 2020 Vol 22, No 2 (2020): Vol. 22, No. 2, Agustus 2020 Vol 22, No 1 (2020): Vol. 22 No. 1, April 2020 Vol 21, No 3 (2019): Vol. 21, No. 3 (Desember 2019) Vol 21, No 2 (2019): Vol. 21, No. 2 (Agustus 2019) Vol 21, No 1 (2019): Vol. 21, No. 1 (April 2019) Vol 20, No 3 (2018): Vol. 20, No. 3 (Desember 2018) Vol 20, No 2 (2018): Vol. 20, No. 2, (Agustus 2018) Vol 20, No 1 (2018): Vol. 20, No. 1, (April 2018) Vol 19, No 3 (2017): Vol. 19, No. 3, (Desember, 2017) Vol 19, No 2 (2017): Vol. 19, No. 2, (Agustus, 2017) Vol 19, No 1 (2017): Vol. 19, No. 1, (April, 2017) Vol 18, No 3 (2016): Vol. 18, No. 3, (Desember, 2016) Vol 18, No 2 (2016): Vol. 18, No. 2, (Agustus, 2016) Vol 18, No 1 (2016): Vol. 18, No. 1, (April, 2016) Vol 17, No 3 (2015): Vol. 17, No. 3, (Desember, 2015) Vol 17, No 2 (2015): Vol. 17, No. 2, (Agustus, 2015) Vol 17, No 1 (2015): Vol. 17, No. 1, (April, 2015) Vol 16, No 3 (2014): Vol. 16, No. 3, (Desember, 2014) Vol 16, No 2 (2014): Vol. 16, No. 2, (Agustus, 2014) Vol 16, No 1 (2014): Vol. 16, No. 1, (April, 2014) Vol 15, No 3 (2013): Vol. 15, No. 3, (Desember, 2013) Vol 15, No 2 (2013): Vol. 15, No. 2, (Agustus, 2013) Vol 15, No 1 (2013): Vol. 15, No. 1, (April, 2013) Vol 14, No 3 (2012): Vol. 14, No. 3, (Desember, 2012) Vol 14, No 2 (2012): Vol. 14, No. 2, (Agustus, 2012) Vol 14, No 1 (2012): Vol. 14, No. 1, (April, 2012) Vol 13, No 3 (2011): Vol. 13, No. 3, (Desember, 2011) Vol 13, No 2 (2011): Vol. 13, No. 2, (Agustus, 2011) Vol 13, No 1 (2011): Vol. 13, No. 1, (April, 2011) Vol 12, No 3 (2010): Vol. 12, No. 3, (Desember, 2010) Vol 12, No 2 (2010): Vol. 12, No. 2, (Agustus, 2010) Vol 12, No 1 (2010): Vol. 12, No. 1, (April, 2010) More Issue