cover
Contact Name
DEDE AJI MARDANI
Contact Email
dedeaji.m@gmail.com
Phone
+6289663125868
Journal Mail Official
dedeaji.m@gmail.com
Editorial Address
Jln KH Tubagus Abdullah RT 01/06 Purbaratu
Location
Kab. tasikmalaya,
Jawa barat
INDONESIA
Ahwaluna | Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISSN : -     EISSN : 29631831     DOI : -
Ahwaluna Merupakan jurnal program studi hukum keluarga Islam yang terbit dua kali setahun yaitu bulan September dan Maret. Ahwaluna menerima artikel dari dosen, mahasiswa dan para cendekiawan yang beasal dari penelitian, pemikiran dan pengalaman. ruanglingkup dari jurnal ini adalah semua yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam yang terbit pada bulan September dan Maret
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 107 Documents
KONSTRUKSI MUSYAWARAH MUFAKAT DALAM DISTRIBUSI WARIS: PERSPEKTIF FARĀ'IḌ, ṢULḤ, DAN TAḤĀRUJ Muhammad Abduh; Ipin Tajul Arifin Ipin; Itang Komar Itang; Mohamad Hamim Mohamad; Gunadi Gunadi; Lukmanul Hakim Lukman
Ahwaluna | Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 9 No 2 (2026): September, 2026
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70143/c8zpfy98

Abstract

Pembagian harta waris merupakan persoalan hukum keluarga yang tidak hanya berkaitan dengan penentuan hak ahli waris, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik yang memengaruhi keberlanjutan hubungan kekeluargaan. Ketegangan antara kepastian bagian kewarisan berdasarkan faraid dan kebutuhan para ahli waris untuk mencapai penyelesaian yang damai menunjukkan pentingnya mekanisme musyawarah mufakat dalam distribusi harta waris tanpa litigasi. Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji mediasi, musyawarah, ṣulḥ, dan penyelesaian sengketa waris, belum terdapat sintesis yang memadai mengenai indikator efektivitas musyawarah mufakat dalam distribusi harta waris perspektif hukum Islam kontemporer. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif kepustakaan (library research) dengan metode deskriptif-analitis dan pendekatan normatif-yuridis, yang menganalisis sumber hukum primer dan literatur ilmiah menggunakan perspektif ṣulḥ, taḥāruj, maqāṣid al-syarī‘ah, dan keadilan substantif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa musyawarah mufakat tidak menggantikan faraid, tetapi menjadi ruang kesepakatan para ahli waris setelah hak kewarisan diketahui. Efektivitasnya bersifat kondisional dan multidimensional, yang ditandai oleh kesepakatan sukarela, perlindungan hak, keadilan substantif, kemaslahatan, keberlanjutan hubungan kekeluargaan, serta kepastian pelaksanaan hasil kesepakatan. Efektivitas tersebut diperkuat oleh keterbukaan informasi, komunikasi, kepercayaan, pemahaman hak, dan peran pihak yang dipercaya, sedangkan dominasi, ketimpangan posisi tawar, ketidakjelasan objek warisan, ketidaktahuan, dan tekanan menjadi faktor penghambat. Temuan ini berimplikasi pada pengembangan hukum keluarga Islam melalui kerangka penyelesaian waris yang mengintegrasikan kepastian hak, perdamaian, kerelaan, keadilan, dan kemaslahatan.
PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PENYELESAIAN DELIK ADAT PADA MASYARAKAT ADAT  Markus Awwisius Pole Pole; Nurul Miqat Nurul; Dewi Kemala Sari Dewi
Ahwaluna | Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 9 No 2 (2026): September, 2026
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70143/pvpwah41

Abstract

Masyarakat adat memiliki aturan dan mekanisme penyelesaian pelanggaran yang bersumber dari hukum adat dan masih diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Dalam penyelesaian delik adat, lembaga adat memiliki kedudukan penting dalam menjaga ketertiban, keharmonisan, dan keberlangsungan nilai-nilai adat yang berlaku. Salah satu masyarakat yang masih mempertahankan peran lembaga adat dalam penyelesaian permasalahan adalah masyarakat adat Napu.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan lembaga adat dalam proses penyelesaian delik adat pada masyarakat adat Napu. penelitian yang digunakan yaitu penelitian empiris. Empiris adalah  penelitian yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik lapangan atau suatu peristiwa yang pernah terjadi. Penelitian empiris bergantung pada Pengalaman dan observasi aktual langsun atau tidak langsun sebagai sumber utamanya, Penelitian ini berfokus pada pengumpulan data secara langsun untuk menjawab Pertanyaan Penelitian dan memecahkan masalah Praktis. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran lembaga adat dalam masyarakat adat napu berperan untuk menjalankan setiap aturan-aturan hukum adat, menjaga keharmonisan dalam masyarakat adat dan melestarikan adat.  Lembaga adat berperan sebagai juru damai dan membantu masyarakat dalam menyelesaikan konflik yang ada dalam masyarakat. Dimana dalam mendamaikan suatu masalah dilakukan dengan musyawarah antara pemangku adat dan masyarakat yang bermasalah. Dalam proses penyelesaian sebuah delik adat pada masyarakat adat Napu.
KONTEKSTUALISASI PEMAHAMAN HADIS PERNIKAHAN ‘AISYAH DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENETAPAN BATAS USIA PERKAWINAN DI INDONESIA Asyharul Muala; Royan Utsani
Ahwaluna | Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 9 No 2 (2026): September, 2026
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70143/y44nyd18

Abstract

ABSTRAK Maraknya fenomena pernikahan usia dini di Indonesia tidak hanya didorong oleh faktor sosio-ekonomi, tetapi juga oleh pemahaman keagamaan tekstual yang menjadikan hadis pernikahan Rasulullah SAW dengan 'Aisyah RA sebagai legitimasi teologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengontekstualisasikan hadis ‘Aisyah dalam penetapan batas usia menikah di Indonesia pada era modern. Dengan menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan (library research), penelitian ini mengaplikasikan pendekatan Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa normativitas pemahaman hadis pernikahan ‘Aisyah pada usia dini tidak dapat dipahami secara tekstual (harfiyah) untuk situasi abad ke- 21. Pada gerakan pertama (first movement), secara historis-sosiologis membuktikan bahwa pernikahan belia pada abad ke-7 M di Jazirah Arab merupakan tradisi budaya yang wajar dan diakui secara sosial, serta fakta Rasulullah SAW memberikan masa jeda (tunggu) tiga tahun hingga ‘Aisyah mencapai kesiapan (rusyd). Pada gerakan kedua (second movement), moral ideal dari tindakan Nabi yakni kesiapan fisik, psikologis, dan kematangan (al-bā’ah) direkontekstualisasikan ke dalam realitas Indonesia modern saat ini. Dengan demikian, pembatasan batas usia minimal nikah 19 tahun dalam UU No. 16 Tahun 2019 selaras dengan tujuan utama hukum Islam (maqāṣid al-syarī‘ah) untuk mewujudkan kemaslahatan keluarga serta mencegah mafṣadah medis maupun sosiologis.
FENOMENA WALKAWAY WIFE SYNDROME DALAM PERCERAIAN DI KECAMATAN GUMAY TALANG KABUPATEN LAHAT : ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM Rafida Ramelan; Fatroyah Ars Himsyah; Yurike Elysah AL
Ahwaluna | Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 9 No 2 (2026): September, 2026
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70143/efk6c269

Abstract

Fenomena walkaway wife syndrome menggambarkan pola penarikan diri emosional istri secara bertahap dari hubungan perkawinan setelah mengalami akumulasi persoalan dalam rumah tangga, sebelum akhirnya memutuskan untuk mengakhiri perkawinan. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi fenomena walkaway wife syndrome dalam perceraian di Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat serta menganalisisnya berdasarkan prinsip mu’asyarah bil ma’ruf dalam hukum keluarga Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif dan pendekatan yuridis-empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap tujuh informan yang mengalami perceraian dengan pola penarikan diri emosional tersebut, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur hukum keluarga Islam, peraturan perundang-undangan, dan penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena walkaway wife syndrome dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu menurunnya intensitas komunikasi emosional, ketimpangan peran dalam rumah tangga, intervensi pihak ketiga, dan penurunan kepuasan pernikahan. Keempat faktor tersebut berlangsung secara bertahap dan saling berkaitan sehingga membentuk kelelahan emosional dan mendorong istri mengambil keputusan untuk mengakhiri perkawinan. Ditinjau dari prinsip mu’asyarah bil ma’ruf, kondisi tersebut menunjukkan tidak terpenuhinya relasi perkawinan yang didasarkan pada perlakuan baik, penghormatan, kesalingan, serta keseimbangan hak dan kewajiban. Dengan demikian, walkaway wife syndrome dapat dipahami sebagai manifestasi krisis relasi perkawinan yang berkembang akibat tidak terlaksananya prinsip mu’asyarah bil ma’ruf secara berkelanjutan, sehingga perceraian dapat menjadi jalan yang dapat ditempuh ketika upaya mempertahankan keharmonisan rumah tangga tidak lagi memungkinkan.
PELAKSANAAN MEDIASI ELEKTRONIK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR Asep Setiawan Asep
Ahwaluna | Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 9 No 2 (2026): September, 2026
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70143/9c3zwb18

Abstract

Advancements in information and communication technology influencing various aspects of life, including the procedural process in the Religious Courts. One of the Mahkamah Agung efforts to respond the advancements in information and communication technology is the introduction of electronic mediation. However in the implementations still have a challenges.This research is to analyze implementations of electronic mediation in dispute resolution Religious Courts Karnganyar analyzed through the lens of Laurence M. Friedman’s legal system theory and Satjipto Rahardjo’s progressive legal theory. The research method employed is empirical-juridical, utilizing a quantitative approach. Data  in this research collected throught observation, depth interview, and secondary data.The result of the reserch show the need for electronic mediation at the Karanganyar Religious Court is influenced by several factors: juridical, geographical, economic, and technological. The implementation of electronic mediation is influenced by the three elements of Laurence M. Friedman's legal system theory. First, the legal structure relates to institutions, including judges, mediators, and supporting facilities. Second, the legal substance, is the totality of norms and regulations serving as the basis for the implementation of electronic mediation. Third, legal culture, which relates to the attitudes and values ​​held by society regarding the implementation of the law. In progressive law, electronic mediation represents the embodiment of the three pillars of law. First, the law is for humans. Second, rejecting the quo status. Third, the law is liberating. On the other hand, the implementation of electronic mediation at the Karanganyar Religious Court encounter challenges, including regulatory, technical, and human resource challenges, also psychological and communication barriers.  
RELEVANSI MAHAR DALAM HUKUM ISLAM TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA ALUMNI UMMU SULAIM PEKANBARU Annisaul Aqilah; Fauzi Ardian Faizi; Muhammad Suhenriko Suhenriko
Ahwaluna | Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 9 No 2 (2026): September, 2026
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70143/scej0m43

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pemaknaan mahar di masyarakat, antara nilai kesederhanaan yang diajarkan dalam lingkungan pesantren dan praktik sosial yang sering mengaitkan mahar dengan status sosial maupun pertimbangan ekonomi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana alumni pesantren memaknai mahar serta kaitannya dengan keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna sosial mahar dan relevansinya terhadap keharmonisan rumah tangga alumni Ponpes Putri Ummu Sulaim Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) dan perspektif sosiologi Berger dan Luckmann. Data diperoleh melalui wawancara tertulis kepada alumni yang telah menikah minimal lima tahun, serta didukung oleh sumber pustaka yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar dipahami sebagai simbol penghormatan, tanggung jawab, dan komitmen suami dalam pernikahan. Namun, kaitannya dengan keharmonisan rumah tangga tidak bersifat langsung. Sebagian alumni memaknai mahar sebagai simbol kesungguhan dan nilai spiritual, sementara sebagian lainnya menilai bahwa keharmonisan lebih ditentukan oleh komunikasi, karakter, dan komitmen pasangan.
HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM PUTUSAN EX OFFICIO HAKIM: ANALISIS MAQASHID SYARIAH ATAS KESANGGUPAN NAFKAH SUAMI Ari Azhari Ari; Susi Kusmawaningsih Susi; Sarkowi Kowi; Sidiq Aulia; Sayyidina Mufakkar; Dwi Aprilla
Ahwaluna | Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 9 No 2 (2026): September, 2026
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70143/4rte2380

Abstract

Perceraian dalam kerangka hukum keluarga Islam sering kali menyisakan masalah mendasar yang belum terselesaikan terkait hak-hak perempuan dan anak, khususnya mengenai nafkah pasca-perceraian yang bergantung pada kemampuan finansial mantan suami. Studi ini mengkaji penerapan putusan hakim secara *ex officio* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama sebagai instrumen hukum proaktif yang mampu melindungi hak-hak tersebut tanpa bergantung pada tuntutan eksplisit dari pihak-pihak yang bersengketa. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif melalui analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, penelitian ini mengintegrasikan perspektif *Maqashid Syariah* sebagai kerangka evaluatif untuk menilai sejauh mana putusan hakim *ex officio* dapat mewujudkan perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta benda (*hifz al-mal*) bagi perempuan dan anak pasca-perceraian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kewenangan *ex officio* hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam memiliki landasan normatif yang kuat; namun, penerapannya masih belum konsisten akibat tidak adanya kriteria baku untuk mengukur kemampuan finansial suami yang sebenarnya. Studi ini merekomendasikan standardisasi pedoman penentuan nafkah berdasarkan kemampuan finansial riil suami sesuai dengan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah*, demi mewujudkan keadilan substantif bagi perempuan dan anak.  
REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HAK KEPERDATAAN ANAK HASIL PERKAWINAN TIDAK TERCATAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 Devika Rosa Guspita; Enjum Jumhana Enjum; Sukhoiri Sukhoiri
Ahwaluna | Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 9 No 2 (2026): September, 2026
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70143/nd81e371

Abstract

ABSTRAK   Kedudukan hukum anak hasil perkawinan tidak tercatat merupakan salah satu isu yang terus berkembang dalam sistem hukum keluarga dan hukum perdata di Indonesia. Selama bertahun-tahun, anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat menghadapi berbagai keterbatasan dalam memperoleh pengakuan terhadap hak-hak keperdataannya, terutama yang berkaitan dengan hubungan hukum dengan ayah biologis. Kehadiran Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi titik penting dalam perkembangan perlindungan hukum anak karena memperluas pengakuan hubungan keperdataan berdasarkan hubungan biologis yang dapat dibuktikan secara sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum anak hasil perkawinan tidak tercatat dalam sistem hukum Indonesia serta mengkaji implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap perlindungan hak-hak keperdataan anak. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari literatur hukum dan artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi telah memperkuat kedudukan hukum anak melalui pengakuan hak identitas, hak nafkah, hak pemeliharaan, serta membuka ruang perlindungan yang lebih luas terhadap hak-hak keperdataan lainnya. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa persoalan utama dalam perlindungan anak hasil perkawinan tidak tercatat saat ini tidak lagi terletak pada pengakuan status hukumnya, melainkan pada belum optimalnya harmonisasi antara hukum perdata, hukum keluarga, administrasi kependudukan, dan mekanisme perlindungan anak. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi regulasi dan penguatan implementasi hukum guna menjamin perlindungan hak-hak anak secara lebih efektif, adil, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENETAPAN HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ KEPADA AYAH KANDUNG: ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERLINDUNGAN ANAK STUDI PUTUSAN NOMOR 4074/PDT.G/2023/PA.BADG eigi indrayana putri; Ahmad Maula Hadi Ahmad Maula Hadi; Lena Ishelmiany Ziaharah Lena Ishelmiany Ziaharah
Ahwaluna | Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 9 No 2 (2026): September, 2026
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70143/219rpe65

Abstract

Abstrak Abstrak Perceraian kerap menimbulkan persoalan hukum seputar hak asuh anak (hadhanah), khususnya ketika putusan pengadilan menyimpangi ketentuan normatif yang berlaku. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa anak yang belum mumayyiz berada dalam hak asuh ibu, namun Putusan Nomor 4074/Pdt.G/2023/PA.Badg justru mengalihkan hadhanah tersebut kepada ayah kandung. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi pertimbangan hukum hakim, implikasinya terhadap perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta legitimasinya dalam perspektif hukum keluarga Islam. Landasan teori yang digunakan meliputi konsep hadhanah dalam fikih Islam, prinsip the best interest of the child, dan kerangka maqashid al-syariah khususnya hifz al-nasl. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, jenis penelitian kualitatif, dan sumber data berupa putusan Nomor 4074/Pdt.G/2023/PA.Badg, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum Islam yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dibangun melalui perpaduan tiga dimensi: yuridis berupa diskresi yudisial berlandaskan yurisprudensi Mahkamah Agung, sosiologis berupa fakta hambatan akses ayah terhadap anak, dan filosofis berupa prinsip kepentingan terbaik anak. Penetapan ini berimplikasi positif bagi perlindungan anak sepanjang disertai jaminan hak kunjung ibu secara eksplisit dalam amar putusan. Dari perspektif hukum islam, putusan ini memiliki legitimasi kuat berdasarkan kajian komperatif empat mazhab dan kaidah al-dharura yuzal yang berkonvergensi dengan prinsip kepentingan terbaik anak. Kesimpulan putusan tersebut merupakan wujud ijtihad yudisial yang sah, bukan penyimpangan normatif.
PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP HIBURAN KARAOKE DI ACARA WALIMATUL ‘URS KECAMATAN JEKAN RAYA KELURAHAN PALANGKA ahmad juanda; Anas Maulana Anas Maulana; Ahmad Sadiani Ahmad Sadiani
Ahwaluna | Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 9 No 2 (2026): September, 2026
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70143/zb7fcf38

Abstract

Penelitian ini mengkaji pandangan tokoh agama terhadap hiburan karaoke dalam acara walimatul ‘urs di Kecamatan Jekan Raya, Kelurahan Palangkaraya. Fenomena hiburan karaoke pada acara pernikahan semakin banyak ditemukan dan menimbulkan beragam respons dari kalangan tokoh agama. Fokus masalah ada 3 yaitu: (1)Pandangan tokoh agama terhadap penampilan group karaoke di acara Walimatul ‘Urs, (2) Keluarga pengantin mengontrak group karaoke pada acara hiburan pesta perkawinan anaknya dan (3)Aktivitas pemain group karaoke dalam penampilan menghibur di acara Walimatul ‘Urs. Metode penelitian ini menggunakan diskriptif kualitatif fakta-fakta, data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, selanjutnya dianalisis dalam kajian hukum keluarga Islam. Hasil penelitian: 1) Pandangan tokoh agama terhadap penampilan group karaoke di acara Walimatul ‘Urs  yaitu keberadaan grup karaoke dalam pesta perkawinan secara garis bersar  diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam dan etika masyarakat serta pelaksanaannya diawasi oleh keluarga pengantin agar tidak melanggar  norma agama dan norma sosial seperti pergaulan bebas, pakaian yang tidak menutup aurat, lagu yang kurang mendidik, dengan demikian maka hiburan karaoke pada kegiatan walimatul Urs dapat diterima menurut tokog agama. 2) Keluarga pengantin mengontrak group karaoke pada acara hiburan pesta perkawinan anaknya  adalah untuk menghgibur tamu pengantin sekaligus memeriahkan pesta perkawinan, namun harus tetap diawasi demi  menjaga etika  guna menghindari gangguan ketertiban di masyarakat.3) Aktivitas pemain group karaoke dalam penampilan menghibur di acara Walimatul ‘Urs pada dasarnya adalah untuk menghibur tamu undangan melalui penampilan musik dan nyanyian yang sesuai dengan suasana acara, dalam pelaksanaannya selalu menjaga kesopanan berpakaian, bertutur kata, dan berinteraksi  selama hiburan berlangsung sesuai dengan nilai etika dan syariat Islam.

Page 10 of 11 | Total Record : 107