cover
Contact Name
DEDE AJI MARDANI
Contact Email
dedeaji.m@gmail.com
Phone
+6289663125868
Journal Mail Official
dedeaji.m@gmail.com
Editorial Address
Jln KH Tubagus Abdullah RT 01/06 Purbaratu
Location
Kab. tasikmalaya,
Jawa barat
INDONESIA
Ahwaluna | Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISSN : -     EISSN : 29631831     DOI : -
Ahwaluna Merupakan jurnal program studi hukum keluarga Islam yang terbit dua kali setahun yaitu bulan September dan Maret. Ahwaluna menerima artikel dari dosen, mahasiswa dan para cendekiawan yang beasal dari penelitian, pemikiran dan pengalaman. ruanglingkup dari jurnal ini adalah semua yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam yang terbit pada bulan September dan Maret
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 107 Documents
PRAKTIK TA’ARUF DAN KESIAPAN PERNIKAHAN USIA MUDA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM STUDI KASUS ALUMNI PONDOK PESANTREN AD-DAR AS-SALAFIYYAH AL-ISLAMIYYAH Sri Winanti Syahputri Br.Saragih; Fauzi Ardian Fauzi Ardian
Ahwaluna | Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 9 No 2 (2026): September, 2026
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70143/3xbfn204

Abstract

Praktik pernikahan usia muda di kalangan alumni Pondok Pesantren Ad-Dar As-Salafiyyah Al-Islamiyyah menghadapi tantangan ketahanan rumah tangga, yang direspons pesantren melalui pemeliharaan tradisi ta’aruf. Namun, mekanisme internal dan efektivitas proses ini terhadap keberhasilan pernikahan mereka belum dikaji secara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mekanisme ta’aruf di pesantren tersebut sekaligus menganalisis pengaruhnya terhadap keberhasilan pernikahan usia muda para alumni. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini berfokus pada subjek alumni di Bukit Sembilan, Bangkinang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses ta’aruf terstruktur secara formal melalui tahapan pertukaran profil via mediator hingga khitbah. Secara signifikan, 9 dari 10 alumni menyatakan bahwa proses ini berhasil membangun kesiapan mental dan ketahanan domestik mereka meski menikah muda. Penelitian ini berkontribusi dalam menegaskan bahwa institusionalisasi ta’aruf di lingkungan pesantren dapat menjadi model fundamental dalam membangun fondasi keluarga yang berbasis syariat.
IMPLEMENTASI  SISTEM PEMANGGILAN SIDANG DALAM APLIKASI PERADILAN ELEKTRONIK MELALUI PT. POS INDONESIA (Persero) Pipin Saripin Pipin Saripin; Habibi Habibi; Eva Sofiawati Eva Sofiawati
Ahwaluna | Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 9 No 2 (2026): September, 2026
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70143/vsyb8r69

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana PT Pos Indonesia (Persero) memproses surat panggilan bagi pihak yang bersengketa melalui layanan pos tercatat. Pertanyaan penelitian mencakup prosedur penyampaian surat panggilan berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan melalui Pos Tercatat, serta kendala yang dihadapi dalam proses persidangan terkait penyampaian surat panggilan melalui PT Pos Indonesia (Persero). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis deskriptif. Data yang digunakan meliputi data subjek dan objek, yang bersumber dari data primer (wawancara dengan informan) dan data sekunder (jurnal serta sumber lain yang relevan dengan penelitian). Penelitian ini menggunakan uji validitas data, yaitu uji kredibilitas dan dependabilitas. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan dirangkum sebagai temuan akhir penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung (MA) bekerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero) untuk memastikan para pihak menerima surat panggilan sidang dan pemberitahuan mengenai proses persidangan. Hal ini merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023. Juru Sita/Juru Sita Pengganti bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut. Prosedur penyampaian surat panggilan melalui PT Pos Indonesia (Persero) dilakukan menggunakan layanan pos tercatat. Surat tersebut harus dikirimkan paling lambat 6 (enam) hari kalender sebelum sidang dan diterima dengan baik oleh para pihak paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang. Surat dapat diterima langsung oleh pihak yang bersangkutan, melalui anggota keluarga serumah atau petugas keamanan, maupun melalui kepala desa. Kendala dalam penyampaian surat panggilan melalui PT Pos Indonesia (Persero) meliputi: alamat yang tidak valid atau tidak lengkap, penerima sedang bekerja sehingga rumah dalam keadaan kosong, penerima menolak surat panggilan, keterlambatan pengiriman, surat hilang atau tidak terdaftar, serta dokumentasi yang tidak memadai.
ANALISIS JURIDICAL LIMIT SENGKETA WAKAF: B ATAS KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN AGAMA DALAM DINAMIKA PUTUSAN PERADILAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 146/PDT.G/2025/PA.PLK) Muhammad Ramli; Noor Rahmad Noor Rahmad
Ahwaluna | Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 9 No 2 (2026): September, 2026
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70143/d9w9k960

Abstract

Sengketa wakaf dengan hukum perdata yang menguji batas kewenangan absolut Pengadilan Agama. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk mengadili perkara wakaf. Praktiknya, timbul tumpang tindih kewenangan ketika sengketa wakaf bersinggungan dengan perbuatan melawan hukum, pembatalan sertifikat hak milik, atau keterlibatan pihak ketiga non-Muslim. Penelitian ini bertujuan menganalisis juridical limit kompetensi absolut Pengadilan Agama melalui studi kasus Putusan Nomor 146/Pdt.G/2025/PA.Plk. Penelitian ini, penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya dalam Putusannya menetapkan batas tegas kompetensi absolut berdasarkan asas primum remedium dan asas pacta sunt servanda dalam akta wakaf. Akta ikrar wakaf merupakan perjanjian sepihak yang mengikat wakif, sehingga asas pacta sunt servanda menuntut penghormatan terhadap isi akta tersebut selama tidak terbukti cacat. Pengadilan Agama berwenang mengadili status keabsahan perbuatan hukum wakaf, namun sengketa yang melibatkan tuntutan ganti rugi atas kepemilikan tanah awal yang bersumber dari Perbuatan Melawan Hukum murni oleh pihak luar, terdapat pembatasan yuridis mewajibkan penyelesaian terlebih dahulu di Pengadilan Negeri. Putusan ini memberikan pedoman bagi hakim dalam menilai kewenangan absolut ketika mengahadapi sengketa wakaf multikompleks.
PERKAWINAN MLUMAH MUREP SEBAGAI TRADISI MASYARAKAT PRAYAN TULUNGAGUNG JAWA TIMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Agis Aliffia Azzahra Agis; Abdullah Tri Wahyudi Abdullah Tri Wahyudi; Safira Rahmanda Safira Rahmanda
Ahwaluna | Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 9 No 2 (2026): September, 2026
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70143/y20ag190

Abstract

Beragamnya hukum adat tersebut menghasilkan berbagai aturan dan tradisi dalam hal perkawinan yang berbeda di tiap daerah. Beberapa tradisi menjelaskan cara melakukan pernikahan, sedangkan beberapa tradisi lainnya memberikan aturan yang tidak boleh dilanggar saat memilih pasangan. Pertemuan antara adat dan hukum Islam menjadi isu penting ketika suatu adat memberi batasan terhadap hal-hal yang secara normatif tidak dilarang oleh syariat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana hubungan antara norma adat, keyakinan masyarakat akan adanya akibat melanggar suatu tradisi dan batas penerimaan adat dalam hukum Islam dalam tradisi larangan perkawinan mlumah murep. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian, yaitu Dusun Prayan, Tulungagung, Jawa Timur. Data tersebut kemudian dilengkapi dengan data tambahan yang diperoleh dari buku-buku dan artikel jurnal mengenai perkawinan menurut hukum adat dan hukum Islam. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara terstruktur dan dokumentasi. Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perubahan pandangan di kalangan sebagian masyarakat yang mulai menjadikan ajaran Islam dan ketentuan hukum positif sebagai dasar utama dalam menentukan boleh atau tidaknya suatu perkawinan. Menurut sudut pandang hukum perkawinan Islam, posisi tradisi larangan perkawinan mlumah murep tidak dapat dijadikan pedoman haram dan tidak sahnya suatu perkawinan, melainkan harus diposisikan sebagai bagian dari norma sosial dan budaya masyarakat setempat. Namun, bentuk penghormatan pada suatu tradisi tidak semestinya menerima atau menolak semua keyakinan yang terkait dengannya, tetapi harus melalui pemilihan unsur-unsur tradisi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.
PRIORITAS KEWAJIBAN HAJI DAN NAFKAH KELUARGA BAGI KEPALA KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM Abdurrahman Ibnu Imran Abdurrahman Ibnu Imran; Syailendra Sabdo Djati Syailendra Sabdo Djati
Ahwaluna | Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 9 No 2 (2026): September, 2026
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70143/c3arj569

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi prioritas antara kewajiban pendaftaran ibadah haji dengan penunaian nafkah keluarga bagi seorang kepala keluarga dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, di tengah fenomena panjangnya masa tunggu keberangkatan haji di Indonesia. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif syariat Islam. Sumber bahan hukum primer disandarkan pada dalil Al-Qur'an dan Hadis, sedangkan bahan hukum sekunder bersumber dari literatur fiqih klasik, buku hukum keluarga, dan jurnal ilmiah terkait. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hakikat kemampuan (istitha’ah) finansial tidak boleh ditakar dari kesanggupan membayar setoran awal pendaftaran semata. Dalam timbangan maslahat, mengunci aset keuangan untuk antrean haji yang tertunda puluhan tahun tidak dapat dibenarkan jika mengorbankan stabilitas nafkah harian dan proteksi masa depan anak-istri. Menjaga jiwa keluarga dari kemerosotan ekonomi (hifzh an-nafs) merupakan kebutuhan primer (dharuriyyat) yang harus didahulukan daripada ibadah haji yang sifatnya masih bisa ditangguhkan. Melalui pendekatan Fiqh al-Awwaliyyat, penundaan pendaftaran haji demi mengamankan fondasi ekonomi domestik rumah tangga dinilai sah dan selaras dengan prinsip kemaslahatan syariat.
INTERVENSI ORANG TUA DALAM KEHIDUPAN RUMAH TANGGA ANAK: ANALISIS JENIS, FAKTOR PENYEBAB, DAN PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM Fauzi Ardian Fauzi; Amirul Amar Ramadhan Amirul Amar Ramadhan; Ary Naufal Anwar Ary Naufal Anwar; Muhammad Alfad Muhammad Alfad
Ahwaluna | Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 9 No 2 (2026): September, 2026
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70143/jqp5wd62

Abstract

Intervensi orang tua terhadap kehidupan rumah tangga anak merupakan fenomena yang dapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap keharmonisan keluarga. Penelitian terdahulu cenderung membahas intervensi dari aspek tertentu, seperti dampak konflik, bentuk keterlibatan, atau penyelesaian masalah, sehingga belum banyak mengkaji batas kewenangan orang tua secara komprehensif melalui perspektif hukum keluarga Islam dan maqāṣid al-syarī‘ah. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk dan faktor penyebab intervensi orang tua, dinamika batas keluarga, serta batas keterlibatan orang tua dalam rumah tangga anak berdasarkan perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan normatif-syar‘i melalui studi kepustakaan. Data diperoleh dari Al-Qur’an, hadis, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, kitab fikih, serta literatur ilmiah yang relevan dan dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi orang tua dapat berbentuk nasihat, bantuan ekonomi, keterlibatan emosional, pengambilan keputusan, dan penyelesaian konflik. Faktor penyebabnya meliputi ketergantungan ekonomi, kedekatan tempat tinggal, lemahnya batas keluarga, serta pola komunikasi yang kurang baik. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, keterlibatan orang tua dibenarkan apabila bertujuan melakukan ishlah melalui fungsi hakam ketika terjadi shiqaq, namun tidak dibenarkan apabila mengambil alih kewenangan pasangan suami istri. Berdasarkan maqāṣid al-syarī‘ah, batas intervensi ditentukan oleh tujuan dan dampaknya terhadap kemaslahatan keluarga. Intervensi yang menjaga keharmonisan keluarga dapat diterima, sedangkan tindakan yang menimbulkan konflik dan menghilangkan kemandirian pasangan berpotensi menjadi mafsadat.
PENGARUH PEMAHAMAN HUKUM NAFKAH ANAK TERHADAP KEPATUHAN KEWAJIBAN NAFKAH DAN KEHARMONISAN KELUARGA DI PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH JAKARTA BARAT Nurhadi; Fakhrurazi Fakhrurazi; Rikza Maulan Rikza Maulan; Dwi Setyowati Dwi Setyowati; Imam Irawan Imam Irawan; Muhammad Faqih Sya’bani Muhammad Faqih Sya’bani; Mydia Ulfatie Ramli Mydia Ulfatie Ramli
Ahwaluna | Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 9 No 2 (2026): September, 2026
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70143/w1abce43

Abstract

Pemenuhan nafkah anak merupakan kewajiban hukum yang berperan penting dalam menjamin perlindungan hak anak sekaligus mendukung terciptanya keharmonisan keluarga. Namun, efektivitas pelaksanaannya tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh tingkat pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum yang mengatur kewajiban tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pemahaman hukum nafkah anak terhadap kepatuhan kewajiban nafkah dan keharmonisan keluarga pada keluarga Muslim Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah di Jakarta Barat. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei asosiatif terhadap 78 responden yang dipilih sebagai sampel penelitian. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan analisis regresi linear sederhana setelah memenuhi uji validitas, reliabilitas, normalitas, heteroskedastisitas, dan linearitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman hukum nafkah anak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan kewajiban nafkah dengan nilai signifikansi 0,000 dan koefisien determinasi sebesar 36,9%. Selain itu, pemahaman hukum nafkah anak juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keharmonisan keluarga dengan nilai signifikansi 0,000 dan koefisien determinasi sebesar 28,4%. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman hukum mengenai kewajiban nafkah anak berkontribusi terhadap meningkatnya kepatuhan dalam memenuhi kewajiban nafkah sekaligus mendukung terwujudnya keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, penguatan literasi hukum keluarga menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan kewajiban nafkah dan perlindungan hak anak.

Page 11 of 11 | Total Record : 107