cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Elmayati
Contact Email
elmayati@unvbinainsan.ac.id
Phone
+6281367729051
Journal Mail Official
lppm@univbinainsan.ac.id
Editorial Address
LPPM (lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) Universitas Bina Insan yang beralamat di Jl. Jend. Besar Soeharto KM. 13 Kelurahan Lubuk Kupang, Kecamatan Lubuklinggau Selatan I, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan
Location
Kota lubuk linggau,
Sumatera selatan
INDONESIA
Law Journal
Published by Universitas Bina Insan Lubuklinggau
ISSN : 27742628     EISSN : 27762874     DOI : https://doi.org/10.32767/law.v1i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Law Jurnal (LAJOUR) Universitas Bina Insan terbit pada bulan April dan Oktober pada setiap tahunnya. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media kajian ilmiah hasil penelitian, pemikiran, pengkajian, dan pengembangan mengenai ilmu hukum. Situs Law Jurnal (LAJOUR) menyediakan artikel-artikel jurnal untuk diunduh secara gratis, berskala nasional, dan sumber referensi bagi akademisi. Editor menerima kiriman artikel yang sudah disesuaikan dengan template dan belum pernah diterbitkan atau dipublikasi pada jurnal lain. Setiap artikel yang masuk sebelum diterbitkan akan melalui proses cek plagiat melalui alat bantu turnitin. Focus and Scope Law Jurnal (LAJOUR) membahas jurnal penelitian dalam bidang kajian berbagai cabang ilmu hukum meliputi antara sebagai berikut Hukum Pidana Hukum Perdata Hukum Tata Negara Hukum Dagang Hukum Lingkungan Hukum Adat Hukum Islam Hukum Militer Hukum Tindak Pidana Khusus Hukum Administrasi Negara Hukum International
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 78 Documents
 1   2   3   4   5 
AKIBAT HUKUM PERBUATAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH MAHASISWA DALAM KEGIATAN ADMINISTASI DI PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS BINA INSAN LUBUKLINGGAU Irnawati Irnawati; Agustinus Samosir; Devi Anggreni Sy
Law Journal (LAJOUR) Vol 4 No 1 (2023): Law Journal (LAJOUR) April 2023
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/law.v4i1.101

Abstract

Universitas Bina Insan Lubuklinggau memiliki perpustakaan yang didalamnya terdapat koleksi bahan Pustaka sebanyak 6532 judul 9626 Eksamplar. Perpustakaan ini melayani peminjaman buku bagi mahasiswa Fakultas Hukum maupun bagi fakultas lainnya yang dimana telah terintergrasi dan meraih Akreditasi A dari Lembaga Akreditasi Perpustakaan (LAP) Perpustakaan Nasional pada tanggal 14 september 2021.Mutu Jasa Pelayanan Perpustakaan Universitas Bina Insan Lubuklinggau dilaksanakan dengan beberapa system berupa akses Pemakaian, dan Peminjaman. Masalah yang timbul dari penelitian ini adalah mengenai teknis pelaksanaan peminjaman buku, hukuman hukum dan tanggung jawab antara Mahasiswa dan petugas pengelola Perpustakaan.Sanksi yang ada di Perpustakaan Universitas Bina Insan Lubuklinggau dilakukan dalam bentuk perjanjian secara tertulis terhadap mahasiswa dalam pelaksanaannya masih terdapat mahasiswa yang belum melaksanakan kewajiban sesuai dengan aturan yang ada, seperti tidak mengembalikan buku tepat pada waktunya, merusak dan menghilangkan koleksi, maka faktor yang menyebabkan mahasiswa melakukan wanprestasi dalam pengembalian buku di Perpustakaan Bina Insan Lubuklinggau dikarenakan lupa waktu pengembalian dan denda yang dikenakan relatif kecil.Tanggung jawab Perdata mahasiswa dengan Petugas pengelola perpustakaan Universitas Bina Insan Lubuklinggau dalam Pengembalian Buku yaitu mengembalikan barang pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, maka apabila hal ini tidak dilaksanakan oleh pihak yang meminjam sebagaimana mestinya dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi.pihak yang meminjam tidak menjalankan hal-hal yang telah menjadi tanggung jawabnya sebagaimana mestinya maka dapat dinyatakan wanprestasi, terhadapnya dapat dimintai ganti kerugian. Dengan adanya penelitian ini diharapkan Mahasiswa bisa mematuhi aturan yang ada di Perpustakaan Universitas Bina Insan Lubuklinggau.
Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Pernikahan Dalam Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas I B) Jimmy Celvin; Agustinus Samosir; Ahmad Fuadi
Law Journal (LAJOUR) Vol 4 No 1 (2023): Law Journal (LAJOUR) April 2023
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/law.v4i1.102

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Lubuklinggau dalam menyelesaikan perkara dispensasi nikah. Landasan kajian ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1 tentang batas usia minimum untuk menikah—19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan—serta ayat 2 dan 3 tentang pemberian dispensasi perkawinan karena alasan yang sangat mendesak. Latar belakang permohonan dispensasi nikah agama, tata cara pelaksanaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, dan faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim dalam menyelesaikan kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Lubuklinggau tidak tercakup dalam uraian tesis ini. . Ada penelitian normatif-empiris yang termasuk dalam penelitian ini. Melalui studi kepustakaan, dokumentasi, observasi, dan wawancara, data dikumpulkan. Analisis data kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran tentang data yang telah diolah melalui deskripsi. Berdasarkan hasil temuan, alasan permohonan dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama Lubuklinggau adalah karena faktor agama, ekonomi, pendidikan, dan hamil di luar nikah (Kawin Karena Kecelakaan). Hakim mempertimbangkan, selain kepatuhan hukum keluarga, keharusan menolak kerugian (manfaat), dan asas kemanfaatan. Berdasarkan hasil temuan, disarankan agar mahasiswa hukum yang memiliki tanggung jawab sebagai agen perubahan sosial secara langsung berkontribusi dalam pengajaran dan pembelajaran tentang bahaya perkawinan di bawah umur, undang-undang yang mengatur permohonan dispensasi perkawinan, dan perkawinan di bawah umur.
Paradigma Sistem Pengawasan Syariah Dalam Konsep Hukum Nasional Abdul Saman Nasution; Tentiyo Suharto
Law Journal (LAJOUR) Vol 4 No 2 (2023): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2023
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/law.v4i2.120

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum pengawasan dengan mengkaji sistem pengawasan sejak zaman Rasulullah hingga sekarang dengan menggunakan metode penulisan studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan pada proses penulisan ini bersumber dari data sekunder yang dikumpulkan dari hasil karya ilmiah berupa jurnal, skripsi, tesis, makalah, buku dan sumber lainnya. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa pengawasan syariah pada lembaga keuangan syariah di Indonesia sudah memiliki regulasi hukum yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang terkait melingkup Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuanggan, kemudian diatur teknisnya oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Adapun mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh DPS berupa pengawasan on site (pengawasan langsung) dan pengawasan off site (pengawasan tidak langsung). Pengawasan oleh DPS melingkup kegiatan operasional, kesesuaian fatwa, dan unsur kesyariahan yang telah ditetapkan.
Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Rotan. Laras Shesa; Ilda Hayati
Law Journal (LAJOUR) Vol 4 No 2 (2023): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2023
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/law.v4i2.121

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dalam mencegah pernikahan dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Rotan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field Research), yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam analisis data, penelitian ini menggunakan metode reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor penghambat efektivitas penerapan UU No 16 Tahun 2019 dalam mencegah pernikahan dini di KUA Kecamatan Sungai Rotan. Salah satu faktor penghambat utama adalah rendahnya tingkat pendidikan di kalangan masyarakat Sungai Rotan. Pendidikan yang rendah dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap pentingnya aturan dan regulasi terkait pernikahan dini. Selain itu, adanya pengaruh lingkungan di Sungai Rotan juga turut memainkan peran dalam mempengaruhi keputusan pernikahan, di mana norma dan nilai-nilai di lingkungan tersebut dapat mempengaruhi pandangan terhadap pernikahan dini. Kurangnya perhatian orang tua, kurangnya perhatian ini dapat mengakibatkan anak-anak merasa terabaikan dan mencari pengakuan atau kebebasan melalui pernikahan dini. Dalam kesimpulan, efektivitas penerapan UU No 16 Tahun 2019 dalam mencegah pernikahan dini di KUA Kecamatan Sungai Rotan dapat diperbaiki dengan meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap aturan tersebut, dan meningkatkan peran serta orang tua dalam memberikan perhatian dan pemahaman kepada anak-anak mereka. Faktor-faktor ini dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan strategi atau program pencegahan pernikahan dini yang lebih efektif di wilayah tersebut.
Strategi Mediator Di Pengadilan Agama Curup Dalam Menangani Konflik Keluarga Reivaldi Elfitra Samudra; Laras Shesa
Law Journal (LAJOUR) Vol 4 No 2 (2023): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2023
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/law.v4i2.122

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peningkatan tren mediasi di Pengadilan Agama Curup antara tahun 2021 hingga 2022. Pelaksanaan mediasi tersebut mencatat sejumlah perkara yang berhasil diselesaikan secara damai, menunjukkan variasi tingkat keberhasilan mediasi. Salah satu penunjuk keberhasilan yang signifikan adalah strategi yang diterapkan oleh mediator dalam proses mediasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi mediasi yang digunakan oleh mediator, dengan harapan dapat memahami faktor-faktor yang mendorong pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan damai. Metode penelitian ini bersifat empiris, dilakukan dengan pendekatan lapangan, dan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data-data lapangan menjadi sumber utama dalam mengumpulkan informasi terkait mediasi di Pengadilan Agama Curup. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa keberhasilan mediasi dapat diatribusikan kepada upaya mediator dalam membimbing pihak-pihak yang bersengketa menuju kesepakatan damai melalui penerapan strategi tertentu. Dalam menjalankan mediasi, setiap mediator memiliki strategi yang efektif, disesuaikan dengan pokok perkara yang menjadi sengketa, sehingga mampu mengarahkan kedua belah pihak menuju penyelesaian yang harmonis.
Analisis Batas Usia Perkawinan pada UU No. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Celsi Rahmadani; Jemmi Angga Saputra
Law Journal (LAJOUR) Vol 3 No 1 (2022): Law Journal (LAJOUR) April 2022
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/law.v3i1.123

Abstract

Ketentuan mengenai usia perkawinan sebenarnya telah lama menimbulkan pro dan kontra. Reaksi ini semakin terlihat ketika Mahkamah Konstitusi menyetujui sebagian uji materi tentang batas usia perkawinan yang diajukan oleh sejumlah aktivis dan warga negara. Kontroversi seputar batas usia perkawinan tampaknya tidak lagi relevan, dan beberapa undang-undang justru bertentangan dengan ketentuan batas usia perkawinan untuk perempuan. Penelitian ini menggunakan metode Library Research, di mana sumber datanya berasal dari literatur kepustakaan. Dilihat dari perspektif teori keadilan Rawls, dampak dan ketentuan batas usia perkawinan dalam Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum mencerminkan keadilan dengan cukup, khususnya dalam pemberian hak dan manfaat. Namun, dengan adanya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perempuan sekarang memiliki kesempatan untuk mendapatkan hak pendidikan, hak kesehatan, hak yang sama dengan laki-laki, serta kesempatan untuk bekerja dan mendapatkan porsi pekerjaan yang layak sesuai dengan Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan hak-hak lainnya.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 Fitriyani Fitriyani; Devi Anggreni Sy
Law Journal (LAJOUR) Vol 4 No 2 (2023): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2023
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/law.v4i2.124

Abstract

Penelitian ini membahas tentang tinjauan yuridis terhadap status anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap status anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka yang meliputi peraturan Perundang-undangan, para ahli hukum, buku hukum, dan dokumen hukum lainnya. Teknik pengolahan data dilakukan dengan menganalisis dalam suatu kesimpulan bahwa tidak sahnya perkawinan di bawah tangan menurut Hukum Negara adalah berdampak negatif terhadap hak-hak sipil dan status keperdataan anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan.
ANALISA PENELANTARAN LANSIA BERKEDOK PENITIPAN SEBAGAI TINDAK PIDANA DALAM KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PKDRT) DI PANTI SOSIAL Muthahir, Ardi; Fitriyani, Fitriyani; Sy, Devi Anggreni
Law Journal (LAJOUR) Vol 2 No 2 (2021): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2021
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/law.v2i2.66

Abstract

Di kota Lubuklinggau salah satu tempat yang dijadikan penitipan lansia atau lanjut usia yaitu di Panti Sosial Tresna Werdha yang berada di kelurahan kayuara kecamatan lubuklinggau barat I. Panti Sosial Tresna Werdha sepenuhnya dibawah pengelolaan Dinas Sosial Sumatera Selatan. Fenomena penitipan lansia dipanti jompo ini menimbulkan pemikiran tentang kemungkinan-kemungkinan yang menjadi penyebab penelantaran terhadap para orang tua lanjut usia. Adapun alasan penelitian ini perlu dilakukan yaitu karena adanya kemungkinan orang tua lanjut usia yang sengaja dititipkan masih mempunyai keluarga utuh yang bisa dan sanggup untuk mengurusnya, karena seharusnya lansia tersebut bisa menikmati masa tua bersama orang-orang terkasih disekitarnya. Masalah dalam penelitian ini yaitu akibat hukumnya bagi orang yang melakukan penelantaran terhadap orang tua lanjut usia dengan menitipkannya di Panti Sosial Tresna Werdha Kota Lubuklinggau meskipun sebenarnya orang tersebut masih sanggup untuk merawatnya dan menganalisa tentang penelantaran lansia berkedok penitipan sebagai tindak pidana dalam kajian Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) di Panti Sosial Tresna Werdha Kota Lubuklinggau. Penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Penelantaran adalah suatu pelanggaran hukum yang dapat di pidana. Dalam penelitian ini dapat dikemukakan bahwa penelantaran termasuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga.
MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MELALUI PENDIDIKAN KARAKTER DAN PENYULUHAN DALAM PEMULIHAN PASCA PANDEMI Alika, Putri; Rawita, Ino S
Law Journal (LAJOUR) Vol 3 No 2 (2022): Law Journal (LAJOUR) OKTOBER 2022
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/law.v3i2.74

Abstract

Pemulihan pasca pandemi menjadi salah satu target agar kehidupan masyarakat dapat kembali seperti semula ketika pandemi belum terjadi. Dalam rangka pemulihan pemulihan pasca pandemi yang baik dan sesuai tujuan, dibutuhkan kesadaran hukum dan pendidikan karakter yang sebanding serta kualitas yang baik. Kesadaran hukum yang baik akan menuntun masyarakat ke arah kehidupan yang lebih teratur dan terstruktur serta taat terhadap hukum yang berlaku. Pendidikan karakter yang dibutuhkan agar masyarakat mampu menyesuaikan diri dengan norma-norma dan hukum yang berlaku. Selain itu, pendidikan karakter juga memberikan dampak positif bagi moral masyarakat dalam proses pemulihan pasca pandemi. Untuk mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dapat melakukan penyuluhan hukum yang bertujuan membentuk warga negara yang patuh dan patuh terhadap hukum serta menghormati hak asasi setiap manusia. Dalam penelitian ini dilakukan metode kualitatif deskriptiftinjauan sistematis terhadap literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Literatur yang digunakan berupa jurnal atau artikel ilmiah dari penelitian sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah agar masyarakat memiliki kesadaran hukum yang baik serta menyadari pentingnya pendidikan karakter. Selama proses pemulihan pasca pandemi, dibutuhkan kesadaran hukum masyarakat agar tetap terjaga dengan baik. Namun, kesadaran hukum juga harus dibarengi dengan moral masyarakat yang baik pula. Oleh karena itu dibutuhkan pendidikan karakter bagi masyarakat agar pemulihan pasca pandemi memiliki realisasi dan kualitas yang baik.
HUKUMAN MATI PENGEDAR NARKOTIKA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Fuadi, Ahmad; Muthahir, Ardi; Sy, Devi Anggreni
Law Journal (LAJOUR) Vol 3 No 1 (2022): Law Journal (LAJOUR) April 2022
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/law.v3i1.81

Abstract

Peredaran narkotika merupakan ancaman yang serius bagi bangsa ini, keadaan tersebut memaksa pemerintah mencanangkan darurat narkotika sejak tahun 2015, namun demikian peredaran narkotika masih tetap eksis sampai saat ini, Indonesia merupakan satu dari beberapa negara yang menerapkan hukuman mati bagi pengedar narkoba, hukuman mati ini menui pro dan kontra, hukuman mati dirasa merampas hak asasi, yaitu hak untuk hidup yang dimilki manusia sejak lahir, yang pada dasarnya tidak bisa dicabut / mati. Dibutuhkan argumentasi yang kuat dari hukum Islam dan positif dalam melihat kelayakan pelaksanaan hukuman mati sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam penegakan hukum. Hal ini menjadi persoalan yang menarik untuk dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini sehingga didapatkan penjelasan yang komprehensif mengenai kelayaknya vonis hukuman mati bagi pengedar narkotika dari sudut pandang hukum Islam dan Hukum positif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa hukuman mati ini dapat menjadi solusi bagi permasalahan hukum di Indonesia. Selain sebagai bentuk upaya dalam represive act of penal law dan juga sebagai preventive act of penal law, hukuman mati bagi pengedar narkotika yang diterapkan secara konsisten dapat menjamin berkurangnya jumlah para pengedar narkotika di Indonesia

Page 3 of 8 | Total Record : 78

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 1 (2025): Law Journal (LAJOUR) April 2025 Vol 5 No 2 (2024): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2024 Vol 5 No 1 (2024): Law Journal (LAJOUR) April 2024 Vol 4 No 2 (2023): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2023 Vol 4 No 1 (2023): Law Journal (LAJOUR) April 2023 Vol 3 No 2 (2022): Law Journal (LAJOUR) OKTOBER 2022 Vol 3 No 1 (2022): Law Journal (LAJOUR) April 2022 Vol 2 No 2 (2021): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2021 Vol 2 No 1 (2021): Law Journal (LAJOUR) April 2021 Vol 1 No 1 (2020): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2020