Law Journal
Law Jurnal (LAJOUR) Universitas Bina Insan terbit pada bulan April dan Oktober pada setiap tahunnya. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media kajian ilmiah hasil penelitian, pemikiran, pengkajian, dan pengembangan mengenai ilmu hukum. Situs Law Jurnal (LAJOUR) menyediakan artikel-artikel jurnal untuk diunduh secara gratis, berskala nasional, dan sumber referensi bagi akademisi. Editor menerima kiriman artikel yang sudah disesuaikan dengan template dan belum pernah diterbitkan atau dipublikasi pada jurnal lain. Setiap artikel yang masuk sebelum diterbitkan akan melalui proses cek plagiat melalui alat bantu turnitin. Focus and Scope Law Jurnal (LAJOUR) membahas jurnal penelitian dalam bidang kajian berbagai cabang ilmu hukum meliputi antara sebagai berikut Hukum Pidana Hukum Perdata Hukum Tata Negara Hukum Dagang Hukum Lingkungan Hukum Adat Hukum Islam Hukum Militer Hukum Tindak Pidana Khusus Hukum Administrasi Negara Hukum International
Articles
78 Documents
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERTBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK DIATAS TANAH HAK GUNA USAHA OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SELUMA ]]>
<![CDATA[Putranto, Rian]]>;
<![CDATA[Tolinggar, Vina Ayu Subagta]]>
<![CDATA[ Law Journal (LAJOUR) Vol 3 No 2 (2022): Law Journal (LAJOUR) OKTOBER 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Bina Insan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32767/lajour.v3i2.173
<![CDATA[Pendaftaran tanah diperlukan untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah bagi setiap orang. Sertifikat tanah sebagai bukti yang kuat, namun terjadi penerbitan sertifikat tanah lebih dari satu pada obyek tanah yang sama di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Pokok permasalahan yang dibahas yaitu bagaimana tinjauan yuridis penerbitan sertifikat hak milik diatas tanah hak guna usaha yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma Bengkulu. Metodologi penelitian ini adalah normatif yuridis yang bersifat deskriptif dan menggunakan data primer dan sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulannya secara yuridis penerbitan sertifikat hak milik diatas tanah hak guna usaha adalah cacat hukum administratif sehingga demi kepastian hukum sertifikat hak milik harus dibatalkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PELASANAAN PERATURAN DAERAH OLEH DPRD KABUPATEN MUSI RAWAS ]]>
<![CDATA[Wijaya, Rena]]>;
<![CDATA[Putranto, Rian]]>;
<![CDATA[Fransisco, Wawan]]>;
<![CDATA[Fuadi, Ahmad]]>
<![CDATA[ Law Journal (LAJOUR) Vol 3 No 2 (2022): Law Journal (LAJOUR) OKTOBER 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Bina Insan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32767/lajour.v3i2.174
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur bahwa DPRD kabupaten memiliki fungsi membentuk peraturan daerah kabupaten, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan daerah merupakan hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana analisis yuridis pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah oleh DPRD Kabupaten Musirawas dan apa faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Musirawas. Metode penelitin ini adalah penelitian hukum normatif empiris, yang mengkaji aturan hukum atau norma dan penerapan aturan hukum dalam prakteknya di masyarakat, data yang digunakan dalam penelitian ini data primer dan sekunder, data primer berupa data dari responden dan data sekunder diperoleh dari data kepustakaan. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa secara yuridis pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Musirawas telah dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Musirawas dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dan dalam pelaksanaannya terdapat faktor-faktor yang menghambat dari segi internal dan eksternal.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA MUSIK DI ERA DIGITAL DENGAN PRINSIP KEADILAN ]]>
<![CDATA[Ashibly, Ashibly]]>;
<![CDATA[Syarifudin, Syarifudin]]>
<![CDATA[ Law Journal (LAJOUR) Vol 4 No 1 (2023): Law Journal (LAJOUR) April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Bina Insan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32767/lajour.v4i1.175
<![CDATA[Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan perubahan pada segala bidang kehidupan tidak terkecuali industri musik. Teknologi serta sifat dasar industri hiburan yang tidak terduga seperti tercermin dalam adagium klasik “no business like show business”. Permasalahan muncul, dimana pembajakan serta pelanggaran hak cipta itu merupakan problem cukup khas untuk negara berkembang seperti Indonesia, permasalahan semakin tajam di zaman teknologi digital dimana kesadaran masyarakat untuk menghargai karya orang lain belum berjalan sebagaimana mestinya. Pelanggaran yang terjadi di era digital dapat dilihat dari banyaknya pelanggaran hak cipta atas performing righ tmusik dan lagu dimedia atau platform digital seperti di youtube dan media sosial lainya yang berbasis musik dan lagu, salah satu pelanggaran adalah cover lagu yaitu membawa ulang karya orang lain berupa musik atau lagu dengan tujuan komersil tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak. Identifikasi masalah dalam tulisan ini adalah Bagaimana perlindungan hak cipta atasperformingrightmusikdanlagudi era digital dikaitkan dengan prinsip keadilan? Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Dimana yang akan dijadikan bahan hukum primernya adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik yang dibahas sedangkan bahan hukum sekunder berupa jurnal dan bahan hukum tersier seperti kamus.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN HUKUM SURAT KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI JAMINAN KREDIT ]]>
<![CDATA[Turnip, Anju Chornelus]]>;
<![CDATA[Talubun, Richardus F.]]>
<![CDATA[ Law Journal (LAJOUR) Vol 3 No 1 (2022): Law Journal (LAJOUR) April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Bina Insan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32767/lajour.v3i1.176
<![CDATA[Bank financial institutions have a role in developing the economic system. Banks have a role as distributors and collect funds from the public. The collection process involves receiving funds from the public in the form of savings. Meanwhile, in the process of distributing funds, banks provide credit to the public in the form of loans or credits. In providing credit, banks generally provide additional charges in the form of collateral. Guarantees are intended to provide certainty regarding the debtor's ability to pay off debts, which are also intended to avoid the risk of bad credit. In the case of bad credit, collateral is used as a medium or object in resolving the problem. So in this case the collateral object must have value and can be transferred. Pay attention to this problem. The existence of a Civil Servant Decree as a collateral object in a credit agreement has various problems. This is based on the legal power of the Civil Servant Decree as an object for resolving credit disputes. A Civil Servant Decree is a letter containing the decision to appoint a Civil Servant along with other regulations relating to salary, rank, term of service and other rules relating to ethics]]>
<![CDATA[ANALISIS DAMPAK BURUK NARKOTIKA & MEKANISME PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA DI LUBUK LINGGAU ]]>
<![CDATA[Zainal, Rah]]>;
<![CDATA[Fitriyani, Fitriyani]]>
<![CDATA[ Law Journal (LAJOUR) Vol 3 No 1 (2022): Law Journal (LAJOUR) April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Bina Insan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32767/lajour.v3i1.184
<![CDATA[Narcotics in Indonesia are prohibited from being distributed and used for abuse, this is as intended in the provisions of Article 114 paragraph (2) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Narcotics are used as evidence in a trial based on a court decision that has permanent legal force. Furthermore, the narcotics evidence will be destroyed by the prosecutor's office in accordance with the provisions of Article 91 paragraph (2) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The type of research used is empirical legal research, where empirical legal research is a scientific research model, both qualitative and quantitative, that is empirical-socio-legal in nature, to answer questions and hypotheses that have previously been prepared deductively. The research location is the Asahan District Prosecutor's Office. The mechanism for destroying narcotics evidence at the Asahan District Prosecutor's Office is carried out by involving several related regional government agencies such as: BNN, Health Service, Environment Service where evidence is destroyed by: burning, blending, throwing into the sea. The obstacles in destroying narcotics evidence at the Asahan District Prosecutor's Office are the lack of human resources, inadequate equipment and lack of budget to carry out the destruction of narcotics. Keyword :]]>
<![CDATA[PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU ]]>
<![CDATA[Sari, Riri Tri Maya]]>;
<![CDATA[Fitriyani, Fitriyani]]>;
<![CDATA[Anggreni. Sy, Devi]]>
<![CDATA[ Law Journal (LAJOUR) Vol 4 No 1 (2023): Law Journal (LAJOUR) April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Bina Insan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32767/lajour.v4i1.185
<![CDATA[Pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana umum menjadi jalan alternatif untuk mewujudkan keadilan materiil atau substantif bagi semua pihak yang terkait suatu tindak pidana. Memposisikan hukum pidana sebagai ultimum remidium harus tetap dipertahankan, demi menjaga ketertiban masyarakat. Adapun metode penelitian yang digunakan ialah gabungan antara penelitian hukum normatif dan empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen (bahan pustaka) dan wawancara. Data yang diperoleh dari data primer bersumber dari wawancara dan data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Dalam penelitian ditemukan bahwa Kewenangan JPU dalam penanganan perkara tindak pidana umum dengan pendekatan restorative justice berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 adalah sebagai fasilitator tercapainya perdamaian antara korban dan pelaku serta penerimaan oleh anggota masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip pendekatan restorative justice oleh JPU dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan para pihak yaitu korban, pelaku dan masyarakat serta kepentingan hukum lainnya. Terdapat hambatan dalam penerapan pendekatan restorative justice oleh JPU antara lain dibutuhkan aturan yang lebih terinci dalam pengecualian persyaratan dapat dilakukannya pendekatan restorative justice dan permintaan korban atau damai dengan syarat yang tidak dapat dipenuhi pelaku selama masa upaya restorative justice.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PERATURAN STIMULUS EKONOMI SEBAGAI RESPON PANDEMI COVID 19 DALAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL ]]>
<![CDATA[Turnip, Anju Chornelus]]>;
<![CDATA[Talubun, Richardus F.]]>
<![CDATA[ Law Journal (LAJOUR) Vol 3 No 2 (2022): Law Journal (LAJOUR) OKTOBER 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Bina Insan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32767/lajour.v3i2.186
<![CDATA[Observing the current situation, the Covid-19 pandemic has an impact on the country's economic rotation. Business closures caused by decreasing income are one of the impacts of the Covid-19 pandemic. Closing jobs and decreasing income will of course have an impact on banking institutions. This is based on a credit mechanism that is problematic or bad because the debtor loses his job or decreases his income. Large-scale bad loans have a huge impact on banking institutions and can also help the national economy. Therefore, the government issued a regulation regarding economic stimulus as a response to the Covid-19 pandemic. The stimulus regulation provides rules in which, in this case, banks become a medium or tool for implementing a regulation. Basically, banks have an active role in running the national economy. However, in this case, of course, apart from these regulations giving a mandate to banking institutions, these regulations must also protect the interests of banks, where in this case banks also need income to carry out banking activities.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI MAHASISWA HUKUM UNIVERSITAS BINA INSAN LUBUKLINGGAU MEMINIMALISASI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA ]]>
<![CDATA[SH MH, ARDI MUTHAHIR]]>;
<![CDATA[Satriana, Satriana]]>
<![CDATA[ Law Journal (LAJOUR) Vol 4 No 2 (2023): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Bina Insan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32767/lajour.v4i2.187
<![CDATA[Narkotika adalah zat berbahaya yang dapat disalahgunakan. Dampak peredaran dan penyalanggunaan narkotika sangat berdampak buruk bagi peradaban bangsa terkhusus golongan anak-anak muda sebagai generasi penerus dan pengemban tanggungjawab bangsa di masa depan. Seseorang yang masuk dalam lingkar penyalanggunaan narkotika akan membuat psikologisnya terganggu, sehingga selalu ada keinginan untuk kembali mengkonsumsinya atau dalam hal ini dapat juga dikatakan memiliki rasa candu. Selain itu seseorang yang telah menjadi pengguna atau pecandu narkotika akan sulit melepaskan diri dari keinginannya untuk mengkonsumsi narkotika, sehingga dalam hal ini perlu peran serta yang aktiv oleh negara dalam menindak dan menanggulangi pengedaran dan penyalanggunaan narkotika. Akan tetapi selain peran aktiv negara dibutuhkan juga peran serta masyarakat dalam menghindari narkotika baik secara individual serta turut mensosialisasikan bahaya narkotika dalam lingkup pergaulan sosial.]]>
<![CDATA[PENERAPAN HUKUM TINDAKAN ABORSI DILAKUKAN TENAGA MEDIS DAN NON MEDIS ]]>
<![CDATA[Anggreni, Devi]]>;
<![CDATA[Fuadi, Ahmad]]>;
<![CDATA[Fitriyani, Fitriyani]]>
<![CDATA[ Law Journal (LAJOUR) Vol 5 No 1 (2024): Law Journal (LAJOUR) April 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Bina Insan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32767/lajour.v5i1.188
<![CDATA[Aborsi merupakan salah satu jalan pintas yang dilakukan anak-anak muda yang hamil diluar nikah akibat dampak pergaulan bebas. Mereka meyakini aman untuk dilakukan. Ada pula yang melakukan pernikahan secepatnya agar janin yang dikandung dapat mempunyai ayah, atau dikenal dengan istilah MBA (Merried by Accident) atau menikah setelah hamil duluan. Pelaku tindak aborsi sangat beragam mulai dri dokter, bidan, perawat, dukun, guru, insinyur maupun orang biasa. Pelaku aborsi dibedakan antara pelaku medik ataupun non medik. Dilihat dari cara melakukannya aborsi ada yang menggunakan cara medik. Apabila dilihat dari tempat dilakukannya ada yang di klinik bersalin, rumah dukun, maupun hotel. KUHP dan UU Kesehatan sama-sama mengatur tentang ketentuan aborsi tapi keduanya mempunyai perbedaan. KUHP mengatur tindak pidana aborsi oleh tenaga medis maupun non medis. UU Kesehatan meskipun dalam Pasal 80 UU Kesehatan menyatakan “barang siapa”. Tetapi yang dimaksud di sini hanya terbatas pada tenaga kesehatan (tenaga medis) seperti yang dimaksud dalam PP No 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan.]]>
<![CDATA[PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA: ANALISIS NORMATIF DAN IMPLEMENTATIF DALAM KONTEKS NEGARA HUKUM ]]>
<![CDATA[Suharto, Tentiyo]]>;
<![CDATA[Fuadi, Ahmad]]>
<![CDATA[ Law Journal (LAJOUR) Vol 2 No 2 (2021): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Bina Insan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32767/lajour.v2i2.189
<![CDATA[Sejak dahulu, negara kita sudah dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan seputar perkawinan, salah satunya adalah permasalahan perkawinan antar-agama. Perkawinan semacam itu dapat menimbulkan perbedaan prinsipil yang kompleks, selain itu juga terdapat perdebatan mengenai dasar hukum yang dapat menentukan sah atau tidaknya perkawinan beda agama. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskusikan hukum perkawinan antar-agama di Indonesia, dengan menganalisis aspek normatif dan implementatif dalam konteks negara hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Penelitian ini mengadopsi spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengaitkannya dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan beda agama tidak dapat diterima, meskipun terdapat perbedaan interpretasi dalam agama mengenai kebolehan atau ketidakbolehan perkawinan beda agama. Hal ini penting untuk diperhatikan karena permasalahan perkawinan antar-agama di Indonesia bersifat hukum, sedangkan tafsiran agama-agama terkait perkawinan beda agama hanya bersifat teologis dan keagamaan. Mengingat Indonesia bukan negara berdasarkan agama, acuan utama yang digunakan adalah hukum nasional, sehingga terdapat kejelasan hukum mengenai tidak dibolehkannya perkawinan beda agama.]]>
