cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Elmayati
Contact Email
elmayati@unvbinainsan.ac.id
Phone
+6281367729051
Journal Mail Official
lppm@univbinainsan.ac.id
Editorial Address
LPPM (lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) Universitas Bina Insan yang beralamat di Jl. Jend. Besar Soeharto KM. 13 Kelurahan Lubuk Kupang, Kecamatan Lubuklinggau Selatan I, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan
Location
Kota lubuk linggau,
Sumatera selatan
INDONESIA
Law Journal
Published by Universitas Bina Insan Lubuklinggau
ISSN : 27742628     EISSN : 27762874     DOI : https://doi.org/10.32767/law.v1i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Law Jurnal (LAJOUR) Universitas Bina Insan terbit pada bulan April dan Oktober pada setiap tahunnya. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media kajian ilmiah hasil penelitian, pemikiran, pengkajian, dan pengembangan mengenai ilmu hukum. Situs Law Jurnal (LAJOUR) menyediakan artikel-artikel jurnal untuk diunduh secara gratis, berskala nasional, dan sumber referensi bagi akademisi. Editor menerima kiriman artikel yang sudah disesuaikan dengan template dan belum pernah diterbitkan atau dipublikasi pada jurnal lain. Setiap artikel yang masuk sebelum diterbitkan akan melalui proses cek plagiat melalui alat bantu turnitin. Focus and Scope Law Jurnal (LAJOUR) membahas jurnal penelitian dalam bidang kajian berbagai cabang ilmu hukum meliputi antara sebagai berikut Hukum Pidana Hukum Perdata Hukum Tata Negara Hukum Dagang Hukum Lingkungan Hukum Adat Hukum Islam Hukum Militer Hukum Tindak Pidana Khusus Hukum Administrasi Negara Hukum International
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 98 Documents
 6   7   8   9   10 
TINJAUAN YURIDIS PENGARUH MINUMAN KERAS TERHADAP PERKELAHIAN DI LUBUKLINGGAU Fitriyani, Fitriyani; Romadhon, Muhammad Dimas; Fuadi, Ahmad
Law Journal (LAJOUR) Vol 6 No 2 (2025): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2025
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v6i2.316

Abstract

The influence of alcohol on fights is a form of criminal act, and should be categorized as a type of criminal act that violates the law. This study aims to determine the influence of alcohol on the occurrence of fights through the application of Article 351 of the Criminal Code concerning the crime of assault. This study uses an Empirical Normative approach. Data collection techniques are carried out through interviews, observations, and document studies. The results of this study indicate that alcohol affects a person's behavior by reducing self-control, increasing aggressiveness, and worsening decision-making, which has the potential to cause physical conflict or fights. The legal efforts made by the East Lubuklinggau I Police to reduce the influence of alcohol on the occurrence of fights according to the results of the researcher's interview with Mr. AIPTU Henky Mirwadi as Head of Criminal Investigation Unit of the East Lubuklinggau I Police are by conducting patrols, legal counseling, and taking action against illegal alcohol sellers in the area of ​​the East Lubuklinggau I Police in accordance with statutory regulations.
RASIONALISASI NARAPIDANA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA AMBON Rea, Claudya Virginia; Rahayu, Mulyani
Law Journal (LAJOUR) Vol 6 No 2 (2025): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2025
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v6i2.319

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang pelakunya seringkali membangun narasi pembenaran atas tindakannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam bentuk bentuk rasionalisasi yang digunakan oleh narapidana tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan lima orang narapidana dan dua orang petugas pengamanan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik dengan model Miles dan Huberman untuk mengidentifikasi pola-pola rasionalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknik netralisasi yang paling dominan digunakan adalah Penyangkalan Tanggung Jawab, di mana narapidana cenderung menyalahkan faktor eksternal atau keadaan. Ditemukan pula pola Penyangkalan Kerugian dengan menganggap korban tidak mengalami trauma. Rasionalisasi ini menciptakan distorsi kognitif yang menghambat pengakuan kesalahan, sehingga diperlukan intervensi rehabilitasi yang berfokus pada empati untuk mencegah pengulangan. Kata Kunci: Rasionalisasi, Kekerasan Seksual, Narapidana.
POLA ADAPTASI NARAPIDANA FIRST OFFENDER DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA LANGKAT Fadilla, Muhammad Haris; Rahayu, Mulyani
Law Journal (LAJOUR) Vol 6 No 2 (2025): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2025
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v6i2.324

Abstract

Lembaga pemasyarakatan bukan sekadar tempat hukuman, melainkan ruang sosial untuk membentuk kembali identitas dari narapidana sebagai seseorang yang tidak akan mengulangi kesalahannya. Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Langkat, terutama bagi narapidana first offender, proses adaptasi mereka sering kali menjadi rumit karena lingkungan penjara yang tercampur oleh budaya asing dan keras. Lingkungan mempengaruhi cara mereka merespons adanya tekanan dari lingkungan sekitar dan berpengaruh pada ke efektifan perkembangan pembinaan yang ada. Penelitian ini berupaya untuk mengkaji bagaimana adaptasi narapidana terbentuk lalu menjadi berbagai masalah yang memperburuk situasi pembinaan di dalam Lapas. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif Deskriptif, yang mana data yang diambil melalui proses wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Dalam pengumpulan data, peneliti menerima informasi data dari 5 informan, yaitu 3 orang narapidana first offender dan 2 orang pegawai petugas jaga. Untuk menganalisis data, peneliti merelevankan hasil transkrip wawancara dengan Teori Ketegangan yang dikemukakan oleh Robert K. Merton. Kemudian, hasilnya menunjukkan bahwa first offender beradaptasi dengan cara yang beragam, mulai dari taat pada aturan untuk mendapatkan hak-hak integrasinya (Conformitty), pasrah dengan keadaan dan mengikuti keadaan sekitar (Ritualism), dan menarik diri dari lingkungan sekitar karena stres dan kaget (Retreatism). Berbagai permasalahan dan pembeda ini kerap menjadikan narapidana first offender menjadi tidak solid dalam mengikuti pembinaan yang ada, karena sejatinya setiap narapidana memiliki hak yang sama. Narapidana first offender menuntut perhatian serius terhadap pihak Lapas agar tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial dapat tercapai secara efektif. Kata Kunci : Adaptasi, First offender, Narapidana Residivis, Rehabilitasi
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEPUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA MENGHILANGKAN NYAWA DI PENGADILAN NEGERI KOTA LUBUKLINGGAU KELAS IA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR :301/ PID.B/2020/PN-LLG) Anggraini, Devi; Amanda, Olga; Fitriyani, Fitriyani; Fuadi, Ahmad
Law Journal (LAJOUR) Vol 6 No 2 (2025): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2025
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v6i2.325

Abstract

This journal analyzes the judge’s decision in a criminal case of taking another person’s life at the Lubuklinggau District Court, Class 1A, through a case study of Decision Number 301/PID.B/2020/PN-LLG. The study aims to understand the application of the elements in Articles 338 and 340 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) and the judge’s considerations in delivering the verdict. The research employs a normative-empirical legal method, using a conceptual and statutory approach. Data were collected through interviews and literature studies. The findings indicate that the elements in Article 338 of the Criminal Code include “whoever,” “intentionally,” and “takes another person’s life,” while Article 340 emphasizes the element of “premeditation,” which must be proven by showing a time lapse that allows the perpetrator to reconsider their intention. In this case, the judge based the decision on evidence, legal facts, and the application of Article 338 KUHP, resulting in a sentence aligned with intentional killing without proven premeditation.
URGENSI PEMBERIAN SANKSI BAGI PEMILIK IZIN TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN USAHA PENGINAPAN DI KOTA LUBUKLINGGAU Muthahir, Ardi; Elvionita, Septiara; Azani, Adila
Law Journal (LAJOUR) Vol 6 No 2 (2025): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2025
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v6i2.326

Abstract

The misuse of lodging business permits in Lubuklinggau City has raised legal, administrative, and ethical concerns, highlighting weaknesses in local regulatory enforcement. This study aims to analyze the legal framework and the urgency of imposing administrative sanctions on business owners who violate licensing regulations, as well as to evaluate the effectiveness of these sanctions in supporting law enforcement and public order. The research employs a normative juridical method with a statutory and conceptual approach, relying on primary legal sources such as legislation and secondary materials including scholarly articles, books, and legal documents. The findings reveal that the regulation of sanctions for the misuse of lodging business permits remains fragmented across multiple regional regulations, resulting in legal uncertainty and inconsistent enforcement. The absence of a comprehensive regulatory mechanism weakens administrative control and reduces compliance among lodging business owners. Consequently, the implementation of clear, firm, and proportional sanctions is essential to strengthen administrative law enforcement, ensure legal certainty, promote fair competition, and realize the principles of good governance within the local tourism sector. Keywords: Administrative sanctions, business permit, lodging industry, local regulation
TELAAH HUKUM ISLAM TERHADAP FENOMENA SILARIANG SEBAGAI JALAN PINTAS PERKAWINAN DI MASYARAKAT BUGIS SULAWESI SELATAN Alamsyah, Tahwin; Kurniati, Kurniati; Misbahuddin, Misbahuddin
Law Journal (LAJOUR) Vol 6 No 2 (2025): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2025
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v6i2.327

Abstract

The phenomenon of silariang in the Bugis community of South Sulawesi presents a complex socio-cultural issue that persists over time. Silariang refers to couples marrying without parental approval, considered a grave violation of family honor (siri’). This practice arises from various factors such as social status differences, economic pressures, and conflicts between traditional customs and individual desires. In Islamic law, marriage must fulfill essential pillars, including the presence of a legitimate guardian (wali) and witnesses; silariang often bypasses these requirements, rendering the marriage invalid from a religious perspective. Social consequences include severe sanctions for the perpetrators and enduring stigma within families. Modernization creates tensions between upholding adat values and respecting personal freedoms. This study utilizes an empirical legal approach with qualitative descriptive methods based on literature review and participatory observation. The research aims to analyze silariang through Islamic law and propose just and culturally sensitive solutions for the Bugis people.
Hukum Peran Barang Jaminan Dalam Menjaga Kesehatan Lembaga Perbankan Turnip, Anju Chornelus; Fuadi, Ahmad
Law Journal (LAJOUR) Vol 6 No 2 (2025): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2025
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v6i2.328

Abstract

Lembaga keuangan bank memiliki peran yang penting dalam perekonomian nasional. Bank dibebankan tanggung jawab untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat. Jika dilihat dari fungsinya bank berfungsi untuk menampung dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Proses menyalurkan dana kemasyarakat pada dasarnya adalah sarana penting dalam kehidupan masyarakat dan pertumbunan ekonomi nasional. Penyaluran dana kepada masyarakat bertujuan untuk mengatasi permasalahan perekonomian yang ada di masyarakat, terkhusus pada masalah kebutuhan modal untuk membuka usaha. Dana yang diberikan bank diharapkan dapat digianakan untuk membuka usaha yang kemudian dari usaha tersebut dapat mendongkrak perekonomian dan menciptakan lapangan kerja. Akan tetapi dalam pelaksanaan bank harus menghadapi resiko yang berat. Selain harus berperan untuk menumbuhkan perekonomian bank juga harus tetap menjaga kesehatan lembaga perbankan. Kesehatan lembaga perbankan betujuan agar memastikan bank dapat melangsungkan aktivitasnya dengan baik. Oleh karena itu dalam hal meyalurkan dana kepada masyarakay dalam bentuk kredit, bank memberikan persyaratan adanya barang jaminan, yang bertujuan untuk memperkecil resiko gagal bayar yang mana itu juga berpengaruh pada kesehatan lembaga perbankan. Hal ini dikarenakan bank harus tetap mendapatkan pengasilan melalui modal yang dimiliki. Modal yang diliki bank harus dikeluarkan atau dijalankan agar hasil dari bunga pinjaman dari modal yang dijalankan tersebut dapat digunakan untuk mendanai aktivitas perbankan atau oprasional perbankan.
PEMBERDAYAAN KLIEN ANAK LATIHAN KERJA MELALUI GRIYA ABHIPRAYA GEMILANG BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PRINGSEWU Pangestu, Aji Singgih; Equatora, Muhammad Ali
Law Journal (LAJOUR) Vol 6 No 2 (2025): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2025
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v6i2.332

Abstract

Permasalahan ketahanan pangan menjadi salah satu fokus utama pemerintah Indonesia dalam mewujudkan kemandirian bangsa. Balai Pemasyarakatan Kelas II Pringsewu melalui Griya Abhipraya Gemilang berupaya mendukung program tersebut melalui pemberdayaan klien Anak yang sedang menjalani pembimbingan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pemberdayaan, tantangan yang dihadapi, serta dampak program latihan kerja berbasis pertanian terhadap klien Anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pembimbing kemasyarakatan dan klien Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Griya Abhipraya memberikan pelatihan kerja yang terstruktur, seperti bercocok tanam, pemeliharaan tanaman, dan panen, yang berdampak positif terhadap kemandirian klien Anak. Namun, terdapat beberapa hambatan seperti keterbatasan anggaran, sarana prasarana, dan stigma masyarakat terhadap mantan pelaku pidana anak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pemberdayaan melalui Griya Abhipraya dapat menjadi langkah strategis dalam membentuk karakter, keterampilan, dan kesiapan klien anak untuk reintegrasi sosial.

Page 10 of 10 | Total Record : 98

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 2 (2025): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2025 Vol 6 No 1 (2025): Law Journal (LAJOUR) April 2025 Vol 5 No 2 (2024): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2024 Vol 5 No 1 (2024): Law Journal (LAJOUR) April 2024 Vol 4 No 2 (2023): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2023 Vol 4 No 1 (2023): Law Journal (LAJOUR) April 2023 Vol 3 No 2 (2022): Law Journal (LAJOUR) OKTOBER 2022 Vol 3 No 1 (2022): Law Journal (LAJOUR) April 2022 Vol 2 No 2 (2021): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2021 Vol 2 No 1 (2021): Law Journal (LAJOUR) April 2021 Vol 1 No 1 (2020): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2020 More Issue