Jurnal Politique
Jurnal Politique merupakan jurnal yang dikelola oleh Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Sunan Ampel Surabaya. Jurnal Politique bersifat terbuka untuk diakses publik (open access). Terbit secara daring dengan frekuensi terbitan 2 kali dalam setahun. Jurnal Politique mempublikasikan artikel seputar isu-isu sosial dan politik, meliputi teori politik, demokrasi, politik elektoral, politik lokal, pemerintahan desa, pemilihan umum, partai politik, desentralisasi, Islam politik, gerakan sosial, konflik sosial dan tema-tema lain yang berkaitan dengan kajian ilmu sosial dan politik.
Articles
50 Documents
<![CDATA[Strategi Pemenangan dalam Pemilihan Kepala Desa Selama Tiga Periode di Desa Sekarputih Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik ]]>
<![CDATA[Adam Surya Saputra]]>
<![CDATA[ Journal Politique Vol. 3 No. 1 (2023): January ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15642/politique.2023.3.1.85-96
<![CDATA[Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah menganalisis strategi pemenangan di pemilihan kepala desa selama tiga periode berturut-turut, kemenangan disetiap pemilihan kepala desa di Desa Sekarputih yang berlangsung dari tahun 2007 sampai 2019 adalah dimenangkan oleh bapak Syamsudin.Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitaif dengan varian studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan untuk menjelaskan fenomena kemenangan kandidat selama tiga periode adalah teori marketing politik dan teori strategi politik dari Peter Scroder.Dari penelitian ini ditemukan bahwa; pengunaan strategi yang dilakukan oleh kandidat Syamsudin di pemilihan kepaladesa tahun 2007 adalah mengunakan strategi sebagai berikut; melakukan pembentukan tim sukses, melakukann sowan dengan para leluhur desa, kemudian membentuk kelompok diskusi (think thank), dan melakukan riset lingkungan, kemudian yang terakhir pengunaan modalitas politik. Sedangkan strategi pemenangan yang digunakan oleh bapak Syamsudi dan tim sukses di pemilihan kepala desa tahun 2013 sebagai berikut: melakukan negoisasi dengan tokoh Muhammdiyah, melakukan pembangunan infrastruktur fasilitas keagamaan, pemberian uang, pengunaan jasa kyia, kemudian modalitas politik. Kemudian untuk pemilihan kepala Desa di periode terakhir pengunaan strategi yang bapak Syamsudin lakukan adalah sebagai berikut:merumuskan misi, pengumpulan fakta, modalitas pemilihan. Dari setiap pemilihan kepala desa yang sudah dilakukan oleh bapak Syamsudin pengambilan strategi yang bapak Syamsudin lakukan ada kelanjutan dan perubahan strategi karena dari setiap pemilihan kepala desa selama tiga periode bapak Syamsudin maju sebagai kandidat tunggal selama dua kali pemilihan]]>
<![CDATA[Peran KPU Kota Surabaya Melalui Rumah Pintar Pemilu Bung Tomo dalam Pengembangan Pendidikan Politik Masyarakat ]]>
<![CDATA[Moch Indra Kurniawan]]>
<![CDATA[ Journal Politique Vol. 2 No. 2 (2022): July ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15642/politique.2022.2.2.171-183
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang “Peran KPU Kota Surabaya Melalui Rumah Pintar Pemilu (RPP) Bung Tomo Dalam Pengembangan Pendidikan Politik Masyarakat”. Penulis menggunakan dua rumusan masalah yaitu Bagaimana upaya KPU Kota Surabaya dalam membentuk Rumah Pintar Pemilu (RPP) Bung Tomo dan Bagaimana efektivitas Rumah Pintar Pemilu (RPP) Bung Tomo dalam pengembangan pendidikan politik bagi masyarakat Kota Surabaya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana upaya KPU Kota Surabaya dalam membentuk Rumah Pintar (RPP) Pemilu Bung Tomo dan mengembangkan pendidikan politik masyarakat. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Efektivitas, Teori Partisipasi Politik, dan Teori Demokrasida sebagai program Prioritas Nasional KPU RI yaitu di setiap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dari tingkat Nasional dan Provinsi, maupun Kota untuk mendirikan Rumah Pintar Pemilu (RPP). Tujuan dari adanya Rumah Pintar Pemilu (RPP) adalah sebagai pusat informasi masyarakat tentang pemilu dan demokrasi. Rumah Pintar Pemilu (RPP) disepakati dengan nama Rumah Pintar Pemilu (RPP) Bung Tomo karena dari semangat juang membara dari Bung Tomo. Rumah Pintar Pemilu (RPP) Bung Tomo diresmikan pada 18 April 2017, Masyarakat dapat berkunjung ke RPP setiap hari di jam kerja untuk mengetahui tentang informasi yang diberikan RPP. Hal ini dilakukan agar masyarakat mendapatkan informasi terkait pendidikan politik dan wadah edukasi bagi masyarakat maupun kelompok komunitas untuk belajar tentang pemilu dan demokrasi. KPU Kota Surabaya telah melakukan efektivitas Rumah Pintar Pemilu dengan bekerja sama dengan beberapa sekolah di Surabaya dan Universitas di Surabaya untuk mengembangkan efektivitas adanya Rumah Pintar Pemilu Bung Tomo.]]>
<![CDATA[Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 ]]>
<![CDATA[erfianti rahmayani]]>;
<![CDATA[Nurhayati, Aneik]]>
<![CDATA[ Journal Politique Vol. 2 No. 2 (2022): July ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15642/politique.2022.2.2.81-100
<![CDATA[Pada penelitian ini, terdapat dua permasalahan yang dikaji. Pertama adalah bagaimana diskriminasi hak politik pada para penyandang disabilitas, dan yang kedua bagaimana kehadiran negara dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya tahun 2020. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, Politik Penyandang Disabilitas, dan Dialektika Civil Society dan Negara. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa, pada pemenuhan hak politik penyandang disabilitas terutama dalam sosialisasi dan sarana prasarana masih terdapat adanya diskriminasi. Kemudian, dalam hal kehadiran negara, KPU kota Surabaya telah berupaya untuk memenuhi hak politik para penyandang disabilitas dengan memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas mengikuti program Relawan Demokrasi (Relasi) basis penyandang disabilitas. Hasilnya, pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya tahun 2020 lebih baik dibandingkan dengan Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya tahun 2015. Hal tersebut dibuktikan dengan peningkatan pemilih penyandang disabilitas yang cukup signifikan.]]>
<![CDATA[Implementasi Bantuan Sosial Tunai pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Semampir Kota Surabaya ]]>
<![CDATA[Diana permatasari oktaviani]]>
<![CDATA[ Journal Politique Vol. 2 No. 2 (2022): July ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15642/politique.2022.2.2.160-170
<![CDATA[Kebijakan bantuan sosial ada beberapa bentuk ada bantuan sosial tunai, bantuanr berupa sembako dan program keluarga harapan bantuan- bantuan ini pasti memiliki tujuanb yaitu membantu mensejahterahkan masyarakatnya dan focus utama pada skripsi ini yaitu kebijakan bantuan sosial tunai dan bantuan itu berupa uang tunai sebesar Rp. 300.000 yang diberikan secara langsung di kantorp pos yang terpiih dimasing- masing kelurahan. Lalu Penelitian tentang Implementasi Bantuan Sosial Tunai pada masa pandemic covid-19 di kecamatan Semampir Kota Surabaya bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi bantuan social tunai dan menganalisis factor- factor pendukung dan penghambat pada pelaksanaan bantuan social tunai di kecamatan Semampir. Penelitian menggunakan metode kualitatif kerena pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam melihat fenomena yang terjadi pada implementasi kebijakan public menurut Van Metter dan Carl Van Horn. Implementasi dari bantuan social tunai ini berupa sosialisasi program, verifikasi data, pembagian data, pembagian kartu, pencairan dana dan pembuatan laporan. Factor pendukung dari keberhasilan terdapat pada pencairan dana dengan sumber daya manusia yang cukup menjadikan penyaluran dana terlaksana sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan dan factor penghambat dari implementasi tersebut pada terletak pada sosialisasi yang tidak merata jadi ada warga yang tidak mendapat bantuan sosial tersebut . ]]>
<![CDATA[Pencegahan Penularan Virus Corona di Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang ]]>
<![CDATA[Dana Fauziah Muslimah]]>;
<![CDATA[Ahmad Suyuthi]]>
<![CDATA[ Journal Politique Vol. 3 No. 1 (2023): January ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15642/politique.2023.3.1.38-56
<![CDATA[The purpose of this study was to see how successful the implementation and the resulting impact on the Jombang Regency regent's regulations were in preventing the transmission of the corona virus which was located at the Baitul Mukminin Great Mosque of Jombang Regency. The method used is descriptive qualitative research method with the type of qualitative research-case study. Data collection techniques using interviews, observation and documentation. This study uses the theory of implementation model by Edwards George III and impact thinking by Thomas R. Dyee. In this research produce. The findings of this study are: first, during the implementation of the health protocol, there was a change in behavior for both the takmir of the mosque and the congregation of the mosque. The difference is that at the beginning of the pandemic, they were very strict in implementing the protocol, but over time during the new normal, the level of awareness has decreased. This happened because the mosque was inconsistent in implementing protocol discipline and the congregations who were still there were negligent of the health protocol. In addition, the monitoring carried out by the government and the mosque was not optimal. Second, in every policy that is implemented, there will always be an influence or impact, both positive and negative impacts, including in the health protocol policy]]>
<![CDATA[Peran perempuan dalam pemerintahan desa: studi kasus di desa langkap kecamatan burneh kabupaten bangkalan ]]>
<![CDATA[Mahsusiyah, St. Mahsusiyah]]>
<![CDATA[ Journal Politique Vol. 3 No. 1 (2023): January ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15642/politique.2023.3.1.1-23
<![CDATA[The main problem in this research is the role of women in the village government, especially in Langkap village. This is due to an increase in women's participation in the village government, which primarily the structure of the village government consists of men, but now women are also involved in the village government structure, where six women participate in the village government in Langkap village. The method used in this research is descriptive qualitative with the data collection techniques by observation, interviews, documentation studies, and from several books, scientific works related to this research. The results and findings of this research indicate that the role of women in the village government they involve and participate in planning, drafting, and implementing discretion in the village government. The impact of the women in the realm of government, such as in terms of community policies, health, and village businesses. Meanwhile, the obstacle for women in carrying out their roles is approval from their family or husband. The women who are involved in the village government structure hope that in the future can be more active in carrying out the roles in the village government. The women who are not participating at the moment can learn together to increase their knowledge and build the enthusiasm to begin actively participating in the village government.]]>
<![CDATA[Analisis Kinerja Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya ]]>
<![CDATA[Diana Rafiqa]]>
<![CDATA[ Journal Politique Vol. 3 No. 1 (2023): January ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15642/politique.2023.3.1.57-67
<![CDATA[Puskesmas merupakan salah satu unittpelayanan kesehatan terkecil dan terdepan yang mudah dijangkau dan terletak paling dekat di masyarakat jika dibandikan unit pelayanan kesehatan lainnya. Namun, meskipun Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan terkecil di tengah masyarakat, Puskesmas tetap harus memberikan pelayanan kesehatan yang ideal dan berkesinambungan bagi masyarakat yang ingin berobat ataupun yang hanya ingin meminta syarat administrasi untuk berobat di fasilitas kesehatan lainnya yang lebih besar. Untuk menjadi Puskesmas yang memiliki kinerja pelayanan yang baik dan ideal, maka pada penelitian ini peneliti terfokus bagaimana kinerja pelayanan, respon masyarakat terhadap pelayanan Puskesmas Tambak Wedi serta cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang terdapat pada Puskesmas Tambak Wedi. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan dua variabel teknik analisa data terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu : reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, pengumpulan data peneliti memakai observasi partisipan,dokumentasi, dan wawancara. Dalam kinerja pelayanan pada Puskesmas Tambak Wedi masih belum dikatakan baik karena masih terdapat dua dimensi yang belum bisa sepenuhnya dipenuhi oleh Puskesmas Tambak Wedi tetapi, sudah bisa dikatakan ideal, dikarenakan terdapat tiga dimensi yang telah dipenuhi. kriteria yang diharapkan oleh pengunjung dengan mengacu pada teori Tjiptono (1998:91). Salah satu faktor yang menjadikan pelayanan publik pada Puskesmas Tambak Wedi yang dirasa kurang baik adalah terdapat pada dari kinerja pegawai. Sikap yang kurang ramah dalam melayani setiap pengunjung terdapat dari kinerja pegawainya sehingga yang dirasakan oleh para pengunjung setelah mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas Tambak Wedi masih merasakan beberapa pelayanan dari pegawai yang kurang memuaskan]]>
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Normalisasi pada Situasi Pandemi Covid-19: Studi Kasus pada Kegiatan Keagamaan di Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya ]]>
<![CDATA[Aprilia Santini]]>
<![CDATA[ Journal Politique Vol. 3 No. 2 (2023): July ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15642/politique.2023.3.2.114-134
<![CDATA[The phenomenon that occurs Pandemic Covid-19 causes the disruption of some activities in Islamic boarding schools including in carrying out religious activities. The purpose of this study was (1) to explain the implementation of the normalization policy in the Covid-19 pandemic situation in religious activities at the Assalafi Al Fithrah Islamic Boarding School. (2) and know the factors that support and inhibit the implementation of new normal policies in the boarding school. This study uses a descriptive qualitative method with a case study approach. The theory used in this study is the theory of implementing the Donald Van Meter policy and Van Horn. The results of this study indicate that in the implementation of normalization policies in the Covid-19 pandemic situation (case study in religious activities at the Assalafi Al Fithrah Surabaya Islamic Boarding School). Influenced by six factors, among others, the standard / size of policy, communication, resources, dispositions, bureaucratic structures and conditions, social, economic and political. Supporting Factors Implementation of Normalization Policies Pandemic Pandemic Covid-19 (Case Study of Religious Activities at the US Salafi Al Fithrah Surabaya Islamic Boarding School) is coordination and use of technology. While the inhibiting factor is the budget resource, the awareness of the surrounding community is low, and supervision is not optimal.]]>
<![CDATA[Konflik Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) di Perairan Natuna antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok ]]>
<![CDATA[Putri Febri Arista]]>;
<![CDATA[Zaky Ismail]]>
<![CDATA[ Journal Politique Vol. 2 No. 2 (2022): July ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15642/politique.2022.2.2.119-144
<![CDATA[This study examines the "Exclusive Economic Zone (EEZ) Conflict in Natuna Waters Between Indonesia and China". This research was conducted based on the unresolved EEZ conflict between Indonesia and China. The purpose of this study is to find out how Indonesia manages the conflict in the Natuna waters with China, as well as to find out Indonesia's defense strategy and handling of the border area of ??the Natuna Islands and also to analyze the impact on cooperation between Indonesia and China on the conflict over this territory. The research method used in this thesis is library research where data collection uses primary and secondary data sources. The analysis uses several stages, namely topic selection, information exploration, research focus, data sources collected, reading sources, making notes, managing notes and preparing reports. The theory used is the theory of international conflict, conflict resolution. The results of this study are: first, the conflict resolution used by Indonesia is by means of litigation of International Communication. Second, the defense strategy in maintaining sovereignty used by Indonesia. Third, the impact of this regional conflict on diplomatic relations between Indonesia and China is not too significant because in the Jokowi era, it seems that Indonesia has focused on cooperation with China in various fields.]]>
<![CDATA[Peran Elite Politik Perempuan : (Studi Peran Legislator Perempuan dalam Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Sidoarjo Periode 2014-2019) ]]>
<![CDATA[Zahrotul Khusna]]>
<![CDATA[ Journal Politique Vol. 1 No. 2 (2021): July ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15642/politique.2021.1.2.1-23
<![CDATA[Minimnya keterwakilan perempuan yang ada di kursi DPRD Kabupaten Sidoarjo, menjadi tantangan bagi para legislator perempuan untuk menjalankan fungsi legislasinya sebagai anggota dewan yang hanya 7 (tujuh) orang. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data triangulasi, metode observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk sumber data, teknik analisis data kualitatif, serta pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi data. Penelitian ini berusaha mengungkap bagaimana peran dan kinerja anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Sidoarjo Periode 2014-2019. Penulisan artikel ini menemukan bahwa : 1) peran anggota dewan perempuan terlihat belum maksimal dan memerlukan upgrading, karena minimnya suara perwakilan politik kaum perempuan dan tidak ada yang menjadi pimpinan di lembaga DPRD. Namun dengan adanya dua anggota dewan perempuan yang masuk dalam jajaran anggota Bapemperda dapat dikatakan cukup mewakili dalam membuat peraturan daerah, karena yang berperan penting dalam fungsi legislasi adalah Bapemperda; 2) kinerja anggota dewan perempuan terlihat sudah baik (progresif) dan menjawab social support kebutuhan masyarakat, dimana hakikat perempuan mempunyai perasaan yang lebih sensitif pada isu-isu responsif gender. Dalam menjalankan fungsinya, adanya upaya-upaya bentuk kegiatan lain berupa mendengarkan aspirasi masyarakat, adanya hearing antara masyarakat dengan anggota dewan, mengadakan pelatihan-pelatihan kaum perempuan serta lahirnya Peraturan Daerah yang responsif gender]]>
