cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ajeng Widya Prakasita
Contact Email
fisip@uinsa.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
politique@uinsa.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pplitik UIN Sunan Amppel 2, Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No.682, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Politique
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
ISSN : -     EISSN : 27472248     DOI : https://doi.org/10.15642/politique
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Jurnal Politique merupakan jurnal yang dikelola oleh Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Sunan Ampel Surabaya. Jurnal Politique bersifat terbuka untuk diakses publik (open access). Terbit secara daring dengan frekuensi terbitan 2 kali dalam setahun. Jurnal Politique mempublikasikan artikel seputar isu-isu sosial dan politik, meliputi teori politik, demokrasi, politik elektoral, politik lokal, pemerintahan desa, pemilihan umum, partai politik, desentralisasi, Islam politik, gerakan sosial, konflik sosial dan tema-tema lain yang berkaitan dengan kajian ilmu sosial dan politik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 50 Documents
 1   2   3   4   5 
Peran Kepala Desa dalam Mewujudkan Good Governance pada Pemerintah Desa Kepuhanyar Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto Hidayatullah, Umar Ilham
Journal Politique Vol. 4 No. 2 (2024): July
Publisher : Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/politique.2024.4.2.130-146

Abstract

Studi ini membahas peran kepala desa dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dalam pemerintahan desa dan mencari bentuk kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam kehidupan birokrasi. Formulasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran kepala desa sebagai kepala pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan pilihan yang dipilih dalam mewujudkannya dan bagaimana bentuk sinergi yang ada antara 3 (tiga) stakeholder. Studi ini menggunakan metode kualitatif, dengan metode pengumpulan data wawancara, dokumentasi, dan pengamatan. Studi ini menggunakan teori Good Governance sebagai dasar teoritis untuk melakukan analisis. Hasil penelitian ini adalah 1) Kepala desa memiliki peran, kewajiban dan wewenang dalam mengelola, memelihara dan mengatur pemerintahan desa, sehingga kepala desa juga bertanggung jawab untuk mewujudkan pemerintahan yang baik di Desa Kepuhanyar dengan partisipasi masyarakat desa, transparansi atas kinerja kepala desa, dan tanggung jawab penuh atas perannya sebagai kepala pemerintah, 2) Kepala desa juga harus mampu membangun sinergi dengan 3 (tiga) stakeholder di desa. Hal ini dibuktikan dengan bentuk kerjasama dengan masyarakat desa di bidang pengembangan desa seperti pembangunan saluran irigasi dan pembentukan organisasi pemuda, serta distribusi produksi tofu oleh pabrik tofu ke masyarakat desa melalui BUMDes sebagai bentuk kerjasama atau sinergi dengan sektor swasta di desa dan faded. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, ada upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pemerintahan desa oleh Kepala Desa Kepuhanyar saat ini. Dengan peningkatan pelayanan dan administrasi di Kepuhanyar Village selama kepemimpinan Kepala Desa saat ini dan sinergi yang dibangun dalam kehidupan birokrasi desa.
Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupatem Bojonegoro dalam Program Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (Studi pada Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2020) Dahlia, Nelly
Journal Politique Vol. 4 No. 2 (2024): July
Publisher : Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/politique.2024.4.2.147-175

Abstract

Munculnya isu kesenjangan gender menjadi permasalahan yang serius dalam pembangunan negara, khususnya pemerataan kesejahteraan sosial. Berbagai upaya nasional yang dituangkan dalam bentuk legitimasi bertujuan untuk mendorong agar peran, kedudukan dan kualitas perempuan lebih meningkat, sehingga dapat mewujudkan kesetaraan gender, khususnya di Kabupaten Bojonegoro. Salah satunya dengan melibatkan kaum perempuan sebagai salah satu stakeholder aktif dalam menanggani permasalahan yang berkaitan dengan gender, melalui progam Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan dua rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Bojonegoro, yang dianalisis menggunakan Konsep Pengarusutamaan Gender dengan 7 prasyarat pelaksanaan PUG (2) Implementasi kebijakan dalam program Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak pada satuan tugas perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Bojonegoro tahun 2020, yang di deskripsikan dan dianalisis menggunakan teori Model Implementasi Kebijakan Publik George Edward III sebagai tolak ukur keberhasilan pembentukan Satuan Tugas PPA pada program Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data penelitian menggunakan teknik wawancara, observasi, studi kepustakaan dan dokumentasi. Yang kemudian dilakukan pengolahan data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dan triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Tujuh prasyarat yang menjadi acuan kelembagaan PUG di Kabupaten Bojonegoro belum sepenuhnya berjalan secara optimal. 2) Tanggung jawab pemerintah dalam mendukung PUG dibuktikan dengan adanya program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui satuan tugas perlindungan perempuan dan anak sudah efektif diterapkan di masyarakat sesuai konsep model implementasi kebijakan Edward III.
Strategi Pemerintah Dalam Penanggulangan Terorisme Di Jawa Timur adela antonia, novelia
Journal Politique Vol. 4 No. 2 (2024): July
Publisher : Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/politique.2024.4.2.226-242

Abstract

Terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang memakan banyak korban bahkan masyarakat sipil. Dan banyak dampak yang diakibatkan dari bahaya terorisme dari masalah sosial, ekonomi, psikologis. Salah satunya merusak integrasi bangsa. Dari latar belakang di atas dapat diambil rumusan masalah yaitu bagaimana strategi pemerintah dalam penanggulangan terorisme di Jawa Timur. Dengan tujuan untuk mengetahui strategi pemerintah yang mempunyai peran dalam penanggulangan terorisme di Jawa Timur. Metode penelitiannya menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dan pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi dan wawancara. Teorinya menggunakan Barry R. Posen dalam tulisannya yang berjudul The Struggle against Terorism: Grand Strategy, Strategy and Tactic. Kesimpulannya terdapat banyak strategi atau cara yang dilakukan BNPT dan FKPT seperti yang dilakukan BNPT, salah satunya ada pemberdayaan masyarakat seperti program dakwah kampus, lomba karya tulis jurnalistik. Sedangkan FKPT dalam pemberantasan terorisme adalah memberikan sosialisasi berupa ceramah, mengadakan lomba-lomba video pendek/menulis/ drama tentang gerakan-gerakan radikal
Lobbying dan Negosiasi Politik: Peran Penting dalam Proses Keputusan Khoiriyah, Washfa Alfiyatul
Journal Politique Vol. 4 No. 2 (2024): July
Publisher : Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/politique.2024.4.2.217-225

Abstract

Dalam politik, peran penting dari lobbying dan negosiasi politik sangatlah vital dalam membentuk kebijakan publik. Lobbying memungkinkan upaya memengaruhi pembuat kebijakan, sementara negosiasi politik menciptakan kesepakatan di tengah perbedaan pendapat. Keduanya saling melengkapi untuk membentuk kebijakan inklusif dan berkelanjutan. Tantangan seperti praktik lobbying yang kurang transparan atau kegagalan dalam negosiasi politik dapat menghambat pencapaian kebijakan yang adil untuk masyarakat luas. Dengan transparansi dan fokus pada kepentingan bersama, keduanya menjadi instrumen efektif untuk mencapai kebijakan yang melayani kepentingan luas masyarakat.
Kolaborasi State – Non State dalam Tata Kelola Pengembangan BumDes di Desa Kembangan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Retnawati, Retno
Journal Politique Vol. 4 No. 2 (2024): July
Publisher : Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/politique.2024.4.2.176-191

Abstract

Penelitian ini berfokus terkait bagaimana proses kolaborasi aktor state – non state dalam tata kelola pengembangan BUMDes. Kolaborasi dilakukan karena ketidakmampuan pemerintah desa untuk berdiri sendiri dalam mengembangkan BUMDes. Oleh karena itu butuh pihak ketiga yaitu perusahaan untuk bekerjasama dalam mengembangkan BUMDes serta keikutsertaan masyarakat juga. Kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan pihak non pemerintah merupakan bentuk dari collaborative governance. Dalam collaborative governance terdapat 4 variabel penting yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif dan proses kolaborasi. Proses kolaborasi dalam collaborative governance diawali dengan dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil antara. Untuk menekankan kembali bagaimana dinamika antar aktor penelitian ini menggunakan teori contextual interaction yang terdapat tiga karakteristik utama sebagai kekuatan pendorong aktor untuk berkolaborasi yaitu motivasi, kognisi, sumber daya. Penelitian ini menggunakan dengan jenis kualitatif deskriptif. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yaitu data reduction, data display, conclusion drawing. Kemudian teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, serta dokumentasi. Untuk teknik validasi data penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi waktu. Berdasarkan data lapangan yang telah peneliti lakukan bahwa proses kolaborasi yang terjadi antara pemerintah desa dengan PT Gloster Furniture dan PT Petrokimia dalam mengembangkan BUMDes Sukorejo berawal dari sebuah konflik di masa lalu yang kemudian dinegosiasikan menjadi suatu benefit yaitu bentuk kerjasama. Proses kolaborasi yang diawali dari dialog tatap muka hingga hasil antara sudah berjalan dengan baik, meskipun terdapat masalah terkait dengan pemahaman bersama ketika proses kerjasama berlangsung serta masih ada ketertutupan pihak pemerintah desa tekait transparansi dana. Akan tetapi kolaborasi antara pemerintah desa dengan PT Gloster Furniture dan PT Petrokimia sampai saat ini telah membuktikan bahwa program kerjasama yang dijalankan benar – benar telah berhasil dan memberikan output kepada masyarakat.
Fenomena Kepala Desa Perempuan Tiga Periode di Desa Domas Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik: (Studi tentang Kepemimpinan Perempuan dan Legitimasinya) Hardini, Indah Putri
Journal Politique Vol. 4 No. 2 (2024): July
Publisher : Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/politique.2024.4.2.192-216

Abstract

Penelitian ini mengkaji bagaimana kepemimpinan dan perolehan legitimasi Sri Retnowati selaku Kepala Desa Domas, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Sri Retnowati merupakan kepala desa di Desa Domas saat ini berada di periode terakhir memimpin dalam tiga masa jabatannya. Terhitung sebagai pencapaian yang baik bagi seorang kepala desa yang mampu bertahan hingga batas akhir kepemimpinan yang telah ditentukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kepemimpinan Sri Retnowati sehingga dapat mempertahankan posisinya sebagai kepala desa di Desa Domas sampai tiga periode. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam secara langsung kepada Sri Retnowati, beserta beberapa perangkat desa lainnya yang dibutuhkan dalam menunjang data yang diperoleh. Untuk teori yang digunakan menggunakan konsep teori Feminim-Maskulin (Androgini) dan legitimasi dalam kekuasaan untuk melihat bagaimana gambaran kepemimpinan Sri Retnowati sehingga dapat menjadi kepala desa yang berlegitimasi selama 3 periode. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah kepemimpinan Sri Retnowati yang tidak dilatar belakangi oleh organisasi maupun riwayat memimpin karena diminta untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa. Selain itu keterpilihannya tanpa melibatkan money politic membuat kredibilitasnya sebagai pemimpin semakin tampak. Hasil yang dapat disimpulkan diketahui Sri Retnowati mengkolaborasikan kepemimpinan yang androgini, di mana dapat menyesuaikan antara gaya feminim dengan maskulinnya dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah. Dengan karakter kepemimpinan serta kinerjanya yang baik, Sri Retnowati pada akhirnya mempengaruhi perolehan legitimasi yang dapat membuatnya bertahan hingga 3 periode.
Identitas Regional Dalam Kontestasi Pilkada Jakarta 2024 Ramdhan, Atila Kirana
Journal Politique Vol. 5 No. 1 (2025): January
Publisher : Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/politique.2025.5.1.1-20

Abstract

Kontestasi Pilkada DKI Jakarta kerap menjadi pertarungan politik yang selalu berkaitan dengan kompleksitas sosial dan dinamika identitas. Dalam kompetisis Pilkada Jakarta, identitas regional sering kali menjadi satu diantara beberapa faktor yang dapat bepengaruh terhadap daya pilih masyarakat Jakarta. Isu terkait pemanfaatan agama untuk tujuan tertentu atau isu isu identitas tertentu dan penggunaan isu non-elektoral lainnya pernah terjadi dalam kontestasi pilkada jakarta tahun 2017. Dari fenomena yang telah di sebutkan sebelumnya arah dari penelitian ini untuk mengkaji sejauh mana isu regional dalam mempengaruhi elektabilitas para calon dalam kontestasi pilkada jakarta 2024. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan sumber data yang digunakan bersumber dari studi literatur terkait, dokumentasi dan survey terkini, hipotesis awal terkait penelitian ini menunjukan bahwa faktor-faktor non-elektoral seperti identitas regional sering kali mendapat perlawanan dari masyarakat Jakarta. Kandidat “lokal” selalu di untungkan dalam elektabilitasnya karena keterikatan emosional dan budaya kepada masyarakat Jakarta.
Promoting Open Government Partnership: Insights From La Libertad, Peru Erdayani, Rizki; Afandi, Syed Agung; Afandi, Muslim
Journal Politique Vol. 5 No. 1 (2025): January
Publisher : Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/politique.2025.5.1.54-75

Abstract

This study aims to analyze the open government of La Libertad, Peru. La Libertad has a leading role as the only local government pilot model by the Open Government Partnership in the country. Qualitative approaches and bibliometric analysis methods are used in this study. The research data were obtained from the official website of the La Libertad government and sourced from the Semantic Scholar database. The findings of this study indicate that the open government of La Libertad is not popular. The dominant issues include law, transparency, public policy, development, control, inclusion, democracy, politics, and access to information. Current issues include investment, economic development, free economy, local development, participatory management, security systems, leadership, immigration, and disability. La Libertad is currently focusing on six open government commitments: increasing community engagement; increasing local government accountability; strengthening civil society capacity; reducing the digital literacy gap; transferring community participation experiences to free municipalities; and tracking child anemia and malnutrition. These commitments have the potential to create a more open government in La Libertad.
Pengaruh Opini Calon Pemimpin Daerah Terhadap Perilaku Memilih Masyarakat Jelang Pilkada Tahun 2024 Di Desa Tegalbang Kabupaten Tuban Muhammad Kafaa Amrulhaq; Maisel Priskila; Asma Amaliyah
Journal Politique Vol. 5 No. 1 (2025): January
Publisher : Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/politique.2025.5.1.36-53

Abstract

Penelitian ini menguji opini yang yang mendasari masyarakat dalam memilih bupati dan wakil bupati kabupaten Tuban. Opini dipahami sebagai isu-isu yang berkembang di masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai faktor sosiologis, rasional, dan psikologis dari masyarakat yang mendasari pilihan mereka. Penelitian ini menggunakan kerangka metode mixed method (metode kombinasi). Metode kuantitatif dipergunakan untuk memahami persepsi masyarakat atas opini yang berkembang. Sementara metode kualitatif dilakukan untuk memahami jawaban dari subjek penelitian. Teknik pengambilan data metode kuantitatif yang dipergunakan adalah survei. Teknik pengambilan data kualitatif dipergunakan adalah wawancara dan observasi.  Penelitian ini dilakukan di desa Tegalbang. Responden disebar pada RW dan 4 RT. Teknik analisis yang dipergunakan adalah analisis Crosstabs Tabulasi.Dari hasil uji Crosstabs atas faktor-faktor tersebut mengarah pada kesimpulan bahwa Ho ditolak. Hal ini berarti ada hubungan antara faktor sosiologis, rasional, dan psikologis. Meskipun demikian sig. Nilai faktor sosiologi dan rasional lebih besar (0,48) dibandingkan dengan nilai faktor psikologis (0,03). Kedua nilai ini dapat dimaknai bahwa hubungan tersebut lemah.
Sekuritisasi Hamas dalam Kebijakan Israel Pasca Serangan 7 Oktober 2023 Aidini, Nur; Hidayatullah, Nur Luthfi
Journal Politique Vol. 5 No. 1 (2025): January
Publisher : Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/politique.2025.5.1.21-35

Abstract

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kebijakan sekuritisasi Pemerintah Israel pasca serangan 7 Oktober 2023 atau Taufan Al Aqsa oleh Hamas. Penulis berargumen bahwa Pemerintah Israel mengkonstruksi serangan 7 Oktober 2023 sebagai serangan terorisme terhadap masyarakat Israel. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan sumber data sekunder melalui dokumentasi, dan menganalisis data berdasarkan teori sekuritisasi Buzan, Wæver, dan de Wilde. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Pemerintah Israel sebagai aktor sekuritisasi mengkonstruksi isu terorisme yang dianggap menjadi ancaman bagi masyarakat Israel sebagai referent object. Kebijakan sekuritisasi terhadap hamas dilakukan melalui speech act untuk mendapatkan dukungan dari audiens guna menjustifikasi intervensi darat Israel ke Gaza.

Page 5 of 5 | Total Record : 50

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2025): January Vol. 4 No. 2 (2024): July Vol. 4 No. 1 (2024): January Vol. 3 No. 2 (2023): July Vol. 3 No. 1 (2023): January Vol. 2 No. 2 (2022): July Vol. 2 No. 1 (2022): January Vol. 1 No. 2 (2021): July Vol. 1 No. 1 (2021): January