cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ajeng Widya Prakasita
Contact Email
fisip@uinsa.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
politique@uinsa.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pplitik UIN Sunan Amppel 2, Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No.682, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Politique
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
ISSN : -     EISSN : 27472248     DOI : https://doi.org/10.15642/politique
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Jurnal Politique merupakan jurnal yang dikelola oleh Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Sunan Ampel Surabaya. Jurnal Politique bersifat terbuka untuk diakses publik (open access). Terbit secara daring dengan frekuensi terbitan 2 kali dalam setahun. Jurnal Politique mempublikasikan artikel seputar isu-isu sosial dan politik, meliputi teori politik, demokrasi, politik elektoral, politik lokal, pemerintahan desa, pemilihan umum, partai politik, desentralisasi, Islam politik, gerakan sosial, konflik sosial dan tema-tema lain yang berkaitan dengan kajian ilmu sosial dan politik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 50 Documents
 1   2   3   4   5 
Kajian Peran Ikatan Keluarga Madura dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya di Tengah Pandemi Covid-19 Muhammad Harits Ramadhan; Zaky Ismail
Journal Politique Vol. 2 No. 1 (2022): January
Publisher : Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/politique.2022.2.1.54-67

Abstract

Penelitian ini berupaya untuk menjelaskan: mengenai efek dari adanya pandemi covid-19 yang berpengaruh pada proses perpolitikan di Indonesia khususnya peran relawan politik saat Pemilihan Umum Kepala Daerah. (1) bagaimana peran relawan  politik dalam upaya  pemenangan pasangan calon pada Pilkada di masa Pandemi Covid-19; (2) mengetahui bagaimana motivasi dari relawan politik Ikatan Keluarga Madura (Ikamra). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling yang didasarkan pada kebutuhan penelitian. Konsep teori yang digunakan oleh peneliti adalah Relawan Politik oleh Kristin Samah dan Marketing Politik oleh Firmansyah. Hasil yang dapat disampaikan adalah: (1) Peran relawan Ikamra dalam upaya pemenangan pasangan Machfud Arifin dan Mujiaman di pilkada Surabaya 2020 yakni dengan mengandalkan peran dari anggota-anggotanya yang memiliki pengaruh di wilayah tempat tinggal mereka dan membangun komunikasi dengan blater-blater serta tokoh masyarakat sekitar. Kemudian dengan mengajak pendukung calon Walikota Surabaya yang tidak mendapatkan rekomendasi dari partai politik untuk mendukung pasangan Machfud Arifin dan Mujiaman. (2) Ikatan Keluarga Madura merupakan relawan politik yang terbentuk karena adanya kesamaan daerah asal dan kesamaan ideologi dan merupakan relawan kelompok. Serta menginginkan adanya timbal balik berupa jasa yaitu meresmikan Ikatan Keluarga Madura sebagai organisasi masyarakat yang berbadan hukum.
Dinamika Kepentingan Stakeholder Kabupaten Gresik dalam Perumusan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Moh. Ilham Auliyan Putra; Khoirul Yahya
Journal Politique Vol. 2 No. 1 (2022): January
Publisher : Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/politique.2022.2.1.68-80

Abstract

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: (1) Respon Serikat Pekerja atau Serikat Buruh Kabupaten Gresik terhadap urgensi Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja berupa tindakan penolakan. Berbagai cara penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dilakukan oleh Serikat Pekerja Kabupaten Gresik; (2) Dinamika kepentingan di Kabupaten Gresik dalam perumusan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dilakukan melalui dialog interaktif dan audiensi antar kelompok pemangku kepentingan di Kabupaten Gresik. Hingga tercapai kesepakatan diantara para pemangku kepentingan, dialog berlangsung dengan baik meskipun awalnya harus dialukan dengan cara demonstrasi. Upaya Serikat Pekerja Kabupaten Gresik menghasilkan surat rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Gresik untuk menyampaikan aspirasi kepada para pemangku kepentingan. Surat dari Serikat Pekerja Gresik mengenai pendapatnya tentang Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ditujukan kepada DPR-RI dan Pemerintah Pusat. Perjuangan Serikat Pekerja Kabupaten Gresik akan terus dilakukan hingga menunggu tanggapan pemerintah atas tuntutan Serikat Pekerja Kabupaten Gresik terhadap Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.
Politik Anggaran Desa: Keberpihakan Pemerintah Desa terhadap Pengembangan Pemuda Karang Taruna dalam APB Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2018 dan 2019 Ibnu Arifin, Nur Zaid
Journal Politique Vol. 3 No. 2 (2023): July
Publisher : Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/politique.2023.3.2.160-181

Abstract

The purpose of this research is to find out how the political conformation of the budget provided by the Kedungturi Village Government’s towards the development of youth through the Village Budget in 2018 and 2019. This research uses a type of literature study research using budget political theory initiated by Wildavsky. The results of this study found a political conformation of village government budget towards the development of cadet reef youth in the Village Budget Year 2018 and 2019, with a budget allocated of Rp 53,579,467 in 2018 and Rp 76,669,000 in 2019. According to Wildavsky's budget theory, sharing and bargaining is necessary in the process of making a policy. In the process of formulating APB Desa is carried out together through village musrenbang forum. Where village governments and communities meet and there is room to express opinions so that there is a process of sharing and bargaining. If demanded from the beginning, the partiality towards the development of youth coral cadets begins from the Village RPJM in 2014-2019 which is a reference in preparing the document RKP and Village APB annually as well as programs that refer to the annual work program. The village government's partiality towards the development of youth coral cadets is a must do to prepare future generations who have skills and abilities that can bring progress for themselves and the progress of the village.
Sistem Pengelolaan Pasar Tradisional dan Pasar Modern di Jawa Timur: Studi Kasus Pasar Blauran, Indomaret dan Alfamart Kecamatan Jambangan Kota Surabaya farida rosyida, soniya
Journal Politique Vol. 2 No. 2 (2022): July
Publisher : Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/politique.2022.2.2.145-159

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 3 Tahun 2008  tentang Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan Pasar Modern Di Kota Surabaya. Dan mengetahui apa saja faktor yang menjadi kendala Sistem Pengelolaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Kota Surabaya. Untuk  menjawab permasalahan ini, peneliti menggunakan kualitataif deskriptif. Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi.  Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn. Hasil temuan penelitian menunjukan bahwa dalam sistem Pengelolaan Pasar Tradisional dan Pasar, dimana pengelolaan tersebut merupakan Pemberdayaan yang sudah berjalan yaitu dalam meningkatkan professional dalam pengelolaan dengan memberikan pelayanan kepada para pedagang seperti proses permasaran tidak hanya dilakukan hanya di pasar tetapi juga menggunakan media online pelayanan tersebut diberikan untuk menunjang kemajuan pasar blauaran agar terus berkembang dan tidak tertinggal dengan pasar lainya. Pemberdayaan Pasar Modern (Indomaret) diketahui mempunyai sistem yang efesien serta pendistribusian produk melalui UMKM yang ada di Indonesia  dan kualitas produk yang baik sehingga indomaret dapat bekerjasama dengan UMKM yang ada di berbagai wilayah. Hal ini bertujuan untuk mengangkat produksi UMKM di kenal oleh masayarakat secara luas. Faktor yang menjadi kendala pemberdayaan pasar tradisional yaitu kurangnya kesadaran para pedagang dalam memenuhi kewajiban di pasar blaurana, sedangkan kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan Indomaret yaitu adalah kendala ketika terjadinya kelangkaan stok barang-barang kebutuhan sehari-hari.
Kepemimpinan Lokal dan Ketahanan Ekonomi di Era Pandemi: Studi Kasus Desa Janti, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Cut Putri Rohmayani; Laili Bariroh
Journal Politique Vol. 3 No. 1 (2023): January
Publisher : Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/politique.2023.3.1.24-37

Abstract

The purpose of this study was to determine the efforts of the Village Head to utilize social capital, political and cultural capital of the community in improving the economy and to analyze the economic resilience of rural communities in the Covid19 pandemic era. To be able to answer the formulation of the problem, the author uses a descriptive qualitative method with a case study approach. Data collection techniques are in the form of observation, interviews, and documentation. The theory used in this study is Randall G. Holcombe's Political Entrepreneurship theory. The results of the study, the village head utilizes social, political, economic and cultural capital through an e-commerce service in the form of e-market and pitulungan-e in collaboration with BUMDes and the community to improve the community in the creative economy. The village head of Janti provides technology education by socializing e-market e-commerce and e-pitulungan for the community. The head of the Janti village also applies transparency to BUMDes to remove dynastic politics in Janti village. The economic resilience in Janti village during the pandemic is illustrated by the existence of e-market e-commerce. In addition, the daily income of the community reaches IDR20,000 to IDR50,000 from sales of e-market e-commerce. There is a profit which is distributed 50% to the community by the BUMDes civil welfare. The community becomes social and creative in the economic and does not experience the impact of a large economic downturn during the pandemic  
Pengaruh Kebijakan Perzela Terhadap Tingkat Kualitas Pelayanan Perizinan Online Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan Ahmad Hizbullah Mawardi Ubaidillah
Journal Politique Vol. 4 No. 1 (2024): January
Publisher : Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/politique.2024.4.1.1-46

Abstract

Penelitian ini pada dasarnya memiliki tujuan diantaranya untuk mengetahui tingkat pelaksanaan kebijakan perizinan elektronik (PERZELA) DPMPTSP Kabupaten Lamongan menurut masyarakat, kemudian mengetahui tingkat kualitas pelayanan perizinan online di DPMPTSP Kabupaten Lamongan, dan untuk menganalisis pengaruh kebijakan PERZELA terhadap tingkat kualitas pelayanan perizinan online di DPMPTSP Kabupaten Lamongan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah mix method antara metode kualitatif dan kuantitatif, dengan menggunakan teknik analisis statistik deskriptif, statistik inferensial, dan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah: Pertama, masyarakat menilai skor rata-rata untuk variabel X yaitu pelaksanaan Kebijakan Perzela yaitu 4,1 dari total skor tertinggi 5,0 yang artinya masyarakat cukup percaya bahwa kebijakan Perzela telah berjalan dengan baik. Kedua, menurut masyarakat, skor rata-rata untuk variabel Y yaitu tingkat kualitas pelayanan perizinan online di DPMPTSP Lamongan yakni sebesar 4,0 dari total skor tertinggi sebesar 5,0 yang berarti bahwa masyarakat menilai tingkat kualitas pelayanan perijinan online dari DPMPTSP Kabupaten Lamongan berada pada level kualitas tinggi. Ketiga, terdapat pengaruh positif yang signifikan antara Kebijakan Perzela terhadap Kualitas Layanan Perizinan Online, namun dengan tingkat hubungan atau pengaruh yang rendah, dimana pengaruh Kebijakan Perzela (X) terhadap Kualitas Layanan Perizinan Online (Y) sebesar 6,5% sedangkan layanan 93,5% kualitas dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.
Analisis Politik Ruang Terbuka Hijau Studi Kasus pada Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan Abdillah Qomaru Zaman; M. Zimamul Khaq
Journal Politique Vol. 3 No. 2 (2023): July
Publisher : Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/politique.2023.3.2.97-113

Abstract

This study seeks to explain: (1) How is environmental politics in the form of green open space development in Lamongan distict, Lamongan Regency (2) How is the dynamics of interests between actors in the practice of green open space development. The results that can be conveyed are (1) Development of green open space in Lamongan district until now is still not optimal; the ability of the community to actively participate in environmental management programs is very small. This condition has an impact on the function of green open space that has not been felt by the community and has an impact on aspects of maintenance that are not given attention. From the research results, the development of Green open space in Lamongan district is still dominated by private green open space which is more than 90%. Meanwhile, the allocation for green belt land use, parks and recreation areas is still not maximal. If we connect with the Minister of Public Works Regulation No. 5 of 2008, this is very far from expected because the ratio of green open space is 30 percent of the total area of ??Lamongan which reaches 1,782 km2 (2) District Government. Lamongan is currently still focusing on economic issues and putting aside environmental issues, especially green open space, therefore sustainable development is very difficult to carry out optimally in Lamongan district. The government in making spatial planning only prioritizes capitalist interests, and or more provides space andonly for investors.
Inovasi Pelayanan E-KTP di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Mochammad Haidar Fayyadh
Journal Politique Vol. 3 No. 2 (2023): July
Publisher : Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/politique.2023.3.2.135-148

Abstract

The purpose of this study is to (1) find out and understand how the implementation of the public E-KTP service at the Population and Civil Registry Service during the Covid-19 pandemic, (2) to find out and understand what innovations the Population and Civil Registry Service have made in E-KTP public service during the Covid-19 pandemic. This research study is a study using descriptive qualitative methods in terms of data obtained from the field. In this study, we will examine using the theory proposed by Sianipar (1998) about public service innovation. The results of the study indicate that during the COVID-19 pandemic, the implementation of E-KTP public services at the Surabaya City Dispenduk and Capil was almost all done online. Because during the pandemic, public services cannot be face-to-face which is useful so as not to massively spread the Covid 19 virus.  In carrying out services during the pandemic, of course, there are obstacles experienced, due to differences in the service process before the pandemic. Another obstacle is when the blank E-KTP runs out, it takes a long time, and that obstacle has been experienced since the past until now.
Analisis Konflik antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya dalam Penggunaan Mobil PCR di Masa Pandemi Covid-19 Ahmed, Indra Nur Ramadhan
Journal Politique Vol. 3 No. 2 (2023): July
Publisher : Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/politique.2023.3.2.149-159

Abstract

The purpose of this thesis is to find out the causes behind the conflict between the East Java Provincial Government and the Surabaya City Government in the use of PCR cars, to determine the form of conflict that occurred between the East Java Provincial Government and the Surabaya City Government in the use of PCR cars, and also to know the conflict resolution taken by the East Java Provincial Government with the Surabaya City Government. This study uses a qualitative research method with a descriptive qualitative approach. The results of this study explain about 1.) The background of the cause of the conflict is the difference in the interests of the Surabaya City Government which wants its territory to immediately accelerate the detection of Covid-19 for the citizens of Surabaya City, while the interests of the East Java Provincial Government are to balance the needs in other areas that need assistance, and there was a miscoordination on the scheduling of this PCR car assistance. 2.) The forms of conflict patterns that occur are included in the type of interpersonal conflict which is a conflict between a group within the same organization, on the other hand the form of this conflict pattern includes latent and manifest conflicts because seen from the triggers of the conflict already visible or open, and has been known to many parties . 3.) Conflict resolution taken by the two parties uses a negotiation method with rescheduling for the purposes of the City of Surabaya
Strategi BAWASLU Provinsi Jawa Timur dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum 2019 Melalui Media Sosial Muhammad Ithofiyul Karim
Journal Politique Vol. 3 No. 1 (2023): January
Publisher : Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/politique.2023.3.1.68-84

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami apa strategi serta peranan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam upaya mencegah pelanggaran Pemilu 2019 melalui media sosial. Untuk dapat menjawab rumusan masalah tersebut, penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, pengolahan dan penyajian data dilakukan menggunakan teknik analisis kualitatif dengan prosedur penelitian yang bersifat menjelaskan, mengelola, menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian sebagai suatu ciri, karakter, atau gambaran tentang kondisi, ataupun fenomena tertentu sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yakni berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori pemilu demokratis, teori pengawasan dan pendekatan institusionalisme. Hasil penelitian adalah Bawaslu Provinsi Jawa Timur menggunakan media sosial sebagai sarana untuk membantu dalam melakukan pengawasan dan pencegahan pelanggaran pemilu. Bawaslu juga bekerjasama dengan beberapa pihak yang berkaitan dengan media sosial. Dalam menjalankan pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur tidak hanya bekerjasama dengan pihak platform media sosial saja, tetapi juga dengan pihak kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu (Penegakkan Hukum Terpadu). Beberapa langkah atau program yang dilakukan Bawaslu Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut: (1) Bekerjasama dengan Publik Figur/Influencer, (2) Membentuk Forum Diskusi dan Sekolah Kader, (3) Kolaborasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur dengan Pihak Eksternal.

Page 2 of 5 | Total Record : 50

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2025): January Vol. 4 No. 2 (2024): July Vol. 4 No. 1 (2024): January Vol. 3 No. 2 (2023): July Vol. 3 No. 1 (2023): January Vol. 2 No. 2 (2022): July Vol. 2 No. 1 (2022): January Vol. 1 No. 2 (2021): July Vol. 1 No. 1 (2021): January