Articles
323 Documents
<![CDATA[Pemberian Hadiah Pada Turnamen Game Mobile Legends Perspektif Yusuf Qardhawi ]]>
<![CDATA[Fadhillah Adetia Lubis]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 4 (2020): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Hal yang harus diperhatikan pada turnamen game Mobile Legends yang diadakan yaitu mengenai hadiah yang diberikan oleh para panitia kepada pemenang perlombaan, karena dalam perlombaan berhadiah harus diperhatikan apakah hadiah itu termasuk dalam kategori yang diperbolehkan dalam islam atau justru hadiah terlarang yang termasuk kategori perjudian. Apabila sumber dana hadiah berasal dari semua peserta yang mengikuti perlombaan maka terdapat unsur untung rugi bagi setiap peserta sehingga perlombaan tersebut menjadi praktik perjudian yang dilarang dalam Islam. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik pemberian hadiah pada turnamen game Mobile Legends yang dilaksanakan oleh komunitas esport UIN Malang serta untuk mengetahui hukum hadiah dari turnamen tersebut perspektif Yusuf Qardhawi. Artikel ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa turnamen game Mobile Legends yang diadakan oleh komunitas esport Alacrity UIN Malang adalah sebuah perlombaan yang diperbolehkan dalam Islam, akan tetapi karena terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya yaitu hadiah yang disediakan oleh pihak panitia berasal dari uang pendaftaran para peserta maka di dalam perlombaan tersebut terdapat unsur perjudian sehingga menjadi perlombaan yang dilarang oleh Islam. Lalu pada turnamen game Mobile Legends yang diadakan oleh komunitas esport Mobile Legends UIN Malang terdapat dua hukum di dalamnya yaitu untuk hadiah yang terdapat sponsor adalah sebuah permainan yang diperbolehkan karena hadiah diambil dari pihak sponsor sehingga perlombaan tersebut terhindar dari unsur perjudian. Sedangkan untuk hadiah yang tidak terdapat sponsor adalah sebuah perlombaan yang tidak diperbolehkan dalam Islam karena hadiah berasal dari uang pendaftaran para peserta sehingga perlombaan tersebut termasuk dalam praktik perjudian yang dilarang oleh Islam.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawan Petugas Parkir Di Kota Malang Menurut PERDA Kota Malang No 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir Dan Wakalah Bil-Ujrah Di Kota Malang ]]>
<![CDATA[Fika Nur Fathul Ade]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 4 (2020): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kota Malang mempunyai banyak Mall maupun taman sehingga banyak tempat parkir. Tetapi masih ditemukan kendaraan yang hilang Sehingga permasalahan dalam skripsi ini adalah Pertanggungjawaban Petugas Parkir Di Kota Malang Menurut Perda Kota Malang No 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir Dan Wakalah Bil Al-Ujrah (Studi di Tempat Parkir Resmi Di Kota Malang). Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris. Pendekatan penelitian ini dilakukan terhadap petugas parkir untuk menemukan fakta dan melihat pertanggungjawaban petugas parkir yang diberikan kepada pengguna parkir saat ini. Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis mencari data dari bahan hukum primer melalui observasi dan wawancara dan dari bahan hukum sekunder menggunakan peraturan perundang-undangan, Al-quran, dan Hadist yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun dari hasil penelitian penulis bahwa pertanggungjawaban parkir di Kota Malang kurang sesuai dengan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Parkir karena dari tiga sampel area parkir yang diambil peniliti, masih ada satu area parkir yang tidak sesuai dengan peraturan daerah yaitu di area parkir Mall Malang Plaza, sedangkan dalam hukum Islam juga kurang sesuai karena dari tiga sampel area parkir yang diambil peniliti, masih ada satu area parkir yang tidak sesuai ketentuan terkait objek Wakalah Bil Al-Ujrah yang ditentukan oleh Majelis Ulama Indonesia yaitu di area parkir Mall Malang Plaza. Maka hasilnya adalah Sebaiknya pemerintah untuk bisa memberikan tindakan pengawasan dan penegasan yang lebih terorganisir terhadap petugas parkir di kota Malang.]]>
<![CDATA[Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tanah Karo Terhadap Transaksi Penitipan Padi ]]>
<![CDATA[A. Muhajir]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 2 No 3 (2018): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek transaksi penitipan padi di UD.Mbuah Page Kota Kaban Jahe ditinjau dari teori wadia’ah dan untuk mendeskripsikan pandangan MUI Kabupaten Tanah Karo terhadap transaksi penitipan padi di UD.Mbuah Page Kota Kaban Jahe.Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dan menggunakan pendekatan sosiologis yuridisdan conseptual approach. Sumber data primer yaitu interview kepada petani, pekerja kilang dan MUI.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktek penitipan padi di kilang padi UD. Mbuah Page Kota Kaban Jahe terdapat unsurgharar, disebabkan berbedanya kualitas padi yang dititipkan dengan yang diambil oleh petani dan itu merugikan pihak petani.Berdasarkan praktek tersebut di UD. Mbuah PageMUI berpendapat bahwaunsure riba dan bertentangan dengan teori wadiah,yang mana dalam teori tersebut dijelaskan bahwa dalam pengembalian barang titipan harus sama ukurannya dan juga kualitasnya.]]>
<![CDATA[Kemitraan antara Pabrik Gula Jatiroto dan Petani Tebu di Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang Tinjauan Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Achmad Ryan Cholid]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 2 No 3 (2018): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik kemitraan antara pabrik gula Jatiroto Kabupaten Lumajang dengan petani tebu ditinjau menurut kajian hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan konseptual. Sumber data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara langsung dengan beberapa narasumber pihak pabrik tebu maupun petani tebu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemitraan antara pabrik gula Jatiroto dengan petani tebu sangat erat hubungannya antara keduanya, karena kedua saling membutuhkan dan pabrik gula memberikan pelayanan optimal kepada para petani tebu dengan memberikan informasi pinjaman dana di perbankan, jika di tinjau dari hukum Islam kemitraan tersebut tidak sah karena bertentangan dengan salah satu syarat dari syirkah yaitu mengenai pembagian keuntungan, dimana bagi hasil antara pabrik gula dan petani tebu tidak menciptakan unsur keadilan, ini disebabkan karena tidak ada transparansi hasil keuntungan dari pabrik gula kepada petani]]>
<![CDATA[Perjanjian Hutang Piutang dengan Multiakad Antara Petani Tebu Dengan Pabrik Gula Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Pabrik Gula Krebet Baru Malang) ]]>
<![CDATA[Nurul Hamidah]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 2 No 3 (2018): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui multi akad yang digunakan dalam perjanjian hutang piutang di Pabrik Gula Krebet Baru Malang di tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta pendapat ulama dan hukum Islam. Jenis penelitiannya yaitu yuridis empiris dengan pendekatan fenomenologi. Sumber data yang di gunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen.Hasil dari penelitian ini adalah akad dalam perjanjian hutang piutang di pabrik gula Krebet merupakan kumpulan dari beberapa akad yaitu akad syirkah, akad qardh, akad kafalah, dan akad wakalah bil ujrah. Beberapa akad tersebut telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Multiakad yang di gunakan tergolong ke dalam akad bergantung (uqud al-mutaqabilah) yang dibuktikan dengan keterkaitan akad-akad yang satu dengan yang lainnya untuk mewujudkan kelancaran produksi gula. Hukum multiakad pada transaksi perjanjian hutang piutang pada pabrik gula diperbolehkan karena praktek yang terjadi di lapangan akadnya berdiri sendiri antara akad tabaru dan akad muawadah serta rukun dan syarat telah terpenuhi sesuai Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah]]>
<![CDATA[Tinjauan Hukum Perjanjian Syariah Terhadap Jual Beli Account Instagram ]]>
<![CDATA[Anifayaqun Nisa Shahab]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 2 No 3 (2018): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses jual beli account instagram di tinjau dari hukum perjanjian syariah terhadap jual beli account instagram tersebut. Jenis penelitian ini termasuk penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, prosedur transaksi jual beli account melalui instagram dilakukan dengan cara mempromosikan account melalui sosial media berupa instagram, kemudian menunggu respon dari konsumen untuk membeli account tersebut. Transaksi yang dilakukan ada 2 metode yaitu secara langsung, yaitu bertemunya pembeli dan penjual dan secara tidak langsung, yaitu melalui online dimana transaksi dilakukan secara online, namun cara kedua ini rentan terhadap penipuan. Kedua objek jual beli account ini juga memiliki kecacatan yang tidak diketahui oleh pembeli dimana terjadi percampuran followers aktif dengan followers pasif terhadap objek jual beli account instagram. Didalam hukum perjanjian syariah jual beli ini dinamakan tadlis karena salah satu pihak tidak mengetahui adanya percampuran tersebut.]]>
<![CDATA[Penggunaan Jaminan Satu Aset Dalam Tiga Produk Pembiayaan (Studi di Baitul Mal wat Tamwil Maslahah Cabang Pembantu Karangketug Pasuruan) ]]>
<![CDATA[Alif Nur Lailiyah]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 2 No 3 (2018): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum jaminan terhadap penggunaan jaminan satu aset dalam jaminan tiga pembiayaan dan tinjauan KHES. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan penelitian sosiologis dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian disimpulkan bahwa: 1) Ditinjau dari Pasal 1 angka 2 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, benda yang dijaminkan harusnya berada pada debitur, namun debitur bukan pemilik langsung dari benda yang dijaminkan. Hal ini mengakibatkan, jaminan tidak bisa digunakan sebagaimana fungsi dan kegunaanya saat terjadi wanprestasi. Karena benda berada pada penguasaan orang lain. Menurut pihak BMT, saat perjanjian jaminan tidak ditentukan secara tegas, sehingga jaminan termasuk pembiayaan non prosedur. 2) Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah paktik yang terjadi tidak sesuai dengan konsep rahn (gadai) yaitu tidak adanya penguasaan barang dari debitur kepada pihak BMT sebagai jaminan. Pasal 375 menjelaskan sempurna jika marhun telah diterima oleh murtahin (penerima gadai). Sedangkan dalam praktiknya tidak adanya jaminan yang diserahkan saat pembiayaan maupun saat terjadinya perjanjian.]]>
<![CDATA[KAJIAN UANG ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN FIKIH SYAFI’IYAH (Studi pada Aplikasi OVO) ]]>
<![CDATA[Amir Faqih]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 2 No 3 (2018): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis uang elektronik pada aplikasi OVO khususnya pada pengguna klasifikasi OVO Club perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Fikih Syafi’iyah. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer diambil melalui wawancara dan dokumentasi dan data sekunder berupa Undang-undang dan buku yang berhubungan dengan perlindungan konsumen dan fikih Syafi’iyah. Hasil yang didapatkan menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 bahwa pelaku usaha belum memenuhi kewajibannya secara utuh dalam memberikan informasi dan melayanani konsumen serta beritikad baik terhadap produk barang dan/atau jasa yang dimiliki. Menurut pandangan ulama Syafi’iyah bahwa akad pada transaksi dengan pengguna klasifikasi OVO Club haruslah akad wadi’ah, namun akad wadi’ah pada pengguna OVO Club tidak sah dikarenakan pengguna tidak bisa mengambil kembali uang atau saldo pada aplikasi yang pada dasarnya adalah hak pengguna.]]>
<![CDATA[Kepatuhan Selebgram dalam Membayar Pajak Penghasilan (PPh 21) ]]>
<![CDATA[Nur Intan Septiani]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 2 No 3 (2018): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan selebgram dalam membayar pajak penghasilan, penyebab yang mempengaruhi dan pandangan Islam tentang pemungutan pajak penghasilan terhadap selebgram. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan Pendekatan Perundang-Undangan (statue approach). Hasil yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini yaitu dalam hal praktik pembayaran pajak penghasilan menurut Islam, pemungutan pajak penghasilan diperbolehkan karena telah memenuhi syarat-syarat diperbolehkannya pemungutan pajak tersebut. Selanjutnya, tingkat kepatuhan selebgram terhadap pembayaran pajak penghasilan PPh 21 dapat dikatakan belum sesuai dengan ketentuan yang sudah tercantum pada pasal 21 UU No. 36 tahun 2008. Sekitar 80% dari narasumber tidak melakukan pembayaran pajak penghasilan karena beberapa faktor, diantaranya yaitu ketidakpahaman selebgram bahwa mereka merupakan subjek pajak penghasilan dan kurangnya sosialisasi mengenai pajak penghasilan.]]>
<![CDATA[PRAKTIK TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA JASA CAR WASH TERHADAP BARANG MILIK KONSUMEN DITiNJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM (STUDI DI CAR WASH MALANG) ]]>
<![CDATA[Muhammad Khoirul Umam]]>;
<![CDATA[Khoirul Hidayah]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 2 No 3 (2018): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik tanggung jawab pemilik car wash terhadap barang milik konsumen di car wash Malang, mengetahui tinjauan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 perlindungan konsumen terhadap barang milik konsumen di car wash malang, mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tanggung jawab pemilik car wash terhadap barang milik konsumen di car wash malang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris yang disebut juga dengan penelitian field research. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologis dengan metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik tanggung jawab terhadap barang milik konsumen di car wash malang sudah cukup memberikan solusi pada setiap kejadian kehilangan dan kurang bersihnya pencucian kendaraan yang ada, berdasarkan tinjauan Undang–undang perlindungan konsumen sangat melindungi para konsumen, dan berdasarkan tinjauan hukum islam memberikan banyak perlindungan konsumen sehingga pemilik atau karyawan car wash berhati–hati dalam melakukan pencucian agar tidak ada problem.]]>
