cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ramadhita
Contact Email
ramadhita@syariah.uin-malang.ac.id
Phone
+6285648708718
Journal Mail Official
jibl@uin-malang.ac.id
Editorial Address
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Jl, Gajayana 50 Kota Malang, 65144
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Journal of Islamic Business Law
Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
ISSN : -     EISSN : 25802658     DOI : https://doi.org/10.18860/jibl
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Journal of Islamic Business Law merupakan sarana komunikasi dan publikasi ilmiah hasil riset mahasiswa di bidang hukum bisnis atau ekonomi syariah dengan berbagai pendekatan meliputi bidang: Islamic Banking Law Islamic Finance Law Islamic Assurance Law Islamic and Halal Tourism Alternative Dispute Resolution
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 323 Documents
 10   11   12   13   14 
Pembebanan Biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tinjauan Peraturan Bupati Banyuwangi dan Mashlahah Mursalah Astarina Ayu Primastya
Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 2 (2020): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Untuk mewujudkan kepastian hukum mengenai kepemilikan tanah maka diadakan pendaftaran tanah dengan biaya yang terjangkau. Namun, program tersebut tak lepas dari dampak negatif dan tangan kotor dari oknum. Penelitian ini memfokuskan pada dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana praktik pembebanan biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ditinjau dari Peraturan Bupati Banyuwangi No. 11 Tahun 2018, dan yang kedua berdasarkan Mashlahah Mursalah. Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian empiris dengan pendekatan yuridis-soiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, pengamatan, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembebanan biaya PTSL di Dusun Kedungrejo tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Biaya yang sebenarnya harus dibayarkan untuk kegiatan PTSL adalah Rp 150.000,00, tetapi di Dusun Kedungrejo dibebankan biaya lebih dari itu. Selain itu, pembebanan biaya dilaksanakan dalam dua periode. Periode pertama sebesar Rp750.000,00 sedangkan untuk periode kedua sebesar Rp 450.000,00. Pada konsep mashlahah mursalah segala sesuatu harus didasarkan Maslahah-nya. Pembebanan biaya guna melindungi harta warga ialah salah satu tujuan syara’.
Implementasi Akad Wakalah bil Ujrah Dana Investasi PT. Asuransi Takaful Keluarga Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 52/2006 di Kota Malang Elya Nur Maulana; Burhanuddin Susamto
Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 2 (2020): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Akad Wakalah Bil Ujrah untuk asuransi adalah salah satu bentuk akad di mana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi dalam pengelolaan dana mereka dengan pemberian ujrah (fee). Prinsip yang dianut dalam asuransi syariah adalah prinsip Risk Sharing. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui a) Bagaimanakah Implementasi Akad Wakalah bil Ujrah Dana Investasi Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga. b) Apakah pengelolaan Dana Investasi di PT. Asuransi Takaful Keluarga Kota Malang sudah sesuai dengan Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Adapun sumber diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa Penerapan akad wakalah bil ujrah pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kota Malang ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan juga sudah sesuai dengan syarat dan rukun akad wakalah bil ujrah. Mulai dari al-aqidain, mahallul-aqd, dan sighat al-aqd seluruhnya sudah sesuai. Perusahaan asuransi berposisi sebagai wakil, peserta asuransi sebagai muwakkil, dan objek dari akad mereka adalah dana premi yang dikelola oleh pihak asuransi. Prinsip-prinsip yang diterapkan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga mulai dari prinsip tauhid, keadilan, tolong menolong, amanah, kerjasama, menghindari gharar, saling ridha, menghindari maysir dan menghindari riba.
The Legal Aspects of Importing Rice to Food Sovereignty in Indonesia Nurul Nadia
Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 4 (2020): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The rice import policy that issued by the minister of trade with the consideration of the lack of rice supply became polemic because the policy was issued just before the harvest season arrived. This caused turmoil for the farmers who were disadvantaged by the rice import policy. This study aims to determine how rice imports should be carried out based on Law Number 18 of 2012 concerning Food and maslahah mursalah to the implementation of food sovereignty in Indonesia.This research was conducted using normative research methods using normative case studies in the form of legal behavior products. The study was conducted using a conceptual approach and the regulatory approach. The rice import policy that carried out by the government is deemed incompatible with the ideals of food sovereignty and the concept of maslahah mursalah. This happened because the policy makers do not look at the sustainability of farmers’ business and ignore their welfare. Rice imports cause losses for farmers and society in general. In addition, rice imports also have a negative impact on the country's economy.
Efisiensi Usaha Sebagai Alasan Pemutusan Hubungan Kerja Perspektif Hukum Islam Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 69 k/PDT.SUS-PHI/2017 Abi Pasha Nugraha
Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 4 (2020): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkara Nomor 69 K/Pdt.Sus-PHI/2017 adalah perkara mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi usaha antara PT Indo Baja Dayatama dengan kesembilan karyawannya. Efisiensi usaha sendiri secara yuridis konstitusional memang dibenarkan sebagaimana pasal 164 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun, hal ini masih menimbulkan polemik dalam praktek ketenagakerjaan. Karena, adanya penafsiran yang berbeda antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi mengenai hal ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi usaha dan mengetahui dampak bagi pekerja setelah hasil akhir dari putusan hakim tersebut dikeluarkan. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kasus. Pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara inventarisasi yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: yang pertama, bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dalam putusan ini adalah tidak hanya melihat dari aturan hukum yang berlaku saja. Mereka melihat berdasarkan fakta hukum yang ada di lapangan. Mereka melihat dari segi asas keadilan dan kemanfaatannya. Yang kedua, dampak hukum dari putusan ini bagi pekerja adalah mereka tidak lagi memiliki mata pencaharian dan juga tidak lagi mendapatkan fasilitas dari perusahaan seperti jaminan kesehatan bagi diri sendiri ataupun keluarganya.
Perlindungan Hukum Bagi Petani Desa Kramat Kabupaten Bangkalan Madura Berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Dan Hukum Islam Ach. Huriyanto; Fakhruddin Fakhruddin
Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 4 (2020): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum yang diberikan pemerintah bagi para petani di Desa Kramat Kabupaten Bangkalan, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 dan hukum islam. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 menjelaskan tentang perlindungan dan pemberdayaan para petani yang merupakan bentuk perlindungan dari pemerintah untuk melindungi kepentingan para petani seperti penyediaan sarana produksi, perubahan iklim, pendidikan dan penyuluhan pertanian serta dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen. Berdasarkan hal tersebut artikel ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi petani desa Kramat kabupaten Bangkalan Madura berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan juga hukum islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah tidak memberikan perlindungan secara maksimal kepada para petani desa Kramat sesuai dengan peraturan Undang-Undang No 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dan juga tidak menggunakan prinsip keadilan dalam islam dan konsep mashlahah.
فوائد البنوك عند إدارة الفتوى مجلس العلماء الإندونيسي ودار الإفتاء المصرية Muhammad Faizurrahman
Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 4 (2020): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

أصدر الفوى إدارة الفتوى مجلس العلماء الإندونسي عن الفوائد البنوك وأعلن حرام, وأصدرت دار الإفتاء المصرية عنها وأعلن حلال تأخذ إضافية. هذا البحث الحكم المعياري نهج بالمفاهيمي و بالمقارني باستخدام منهج البحث الوصفية النوعية الذي يأخذه من مصادر الأساسية و مصادر الثنوية. ولهذا البحث مسائل قانونية متضاربة. أنتج هذا البحث: أولاً، متساويان باللغة إضافة، ومختلفان في إصطلاحا، يقول إدارة الفتوى مجلس العلماء الإندونيسي أنها فائدة أو إضافة من عقد القرض، فإن دار الإفتاء المصرية تقول أنها من عقد الاستثمار. ثانياً، مختلف كلاهما في طريقة الإستنبط الحكم، إستخدام إدارة الفتوى مجلس العلماء الإندونيسي الاجتهاد جامعي، من خلال الطريقة بيانية، وتعليلي (قياسي، و إستحساني، و الحقي)، و إستصلاحي، وسد الذرائع، وقول العلماء الشافعية أكثر، وتقريرها بالذكر إلى: القرآن الكريم والأحاديث والقواعد الأصولية وآراء علماء الفقه. وأن أخرى لديها في أربع خطوات: التصوير، والتكييف، وبيان الحكم، ومرحلة التنزيل وإصدار الفتوى. ثالثاً، الإدارة الفتوى مجلس العلماء إندونيسي باستخدام قواعد الأصولية الضرورة، ودار الإفتاء المصرية تستخدم قواعد الأصولية الحاجات
Mandatory Pre Merger Notification System Sebagai Peraturan Notifikasi Merger Badan Usaha Di Indonesia Suatu Tinjauan Teori Maslahah Isna Nur Fitriyah
Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 4 (2020): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perubahan sistem notifikasi merger sedang dibahas oleh DPR dan Presiden. Perubahan tersebut tertuang pada Rancangan perubahan Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sistem post merger notification yang dianut oleh Indonesia memiliki berbagai kelamahan, sehingga perlu dirubah menjadi pre merger notification. Berdasarkan hal tersebut, dalam artikel ini dibahas mengenai (1) kelemahan dari sistem mandatory post merger notification system (2) tinjauan teori Maslahah Mengenai Mandatory Pre Merger Notification sistem sebagai upaya perubahan sistem notifikasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang. Data yang digunakkan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa post merger notification system bukanlah sistem yang tepat untuk mencegah tindak monopoli akibat dari merger, sedangkan pre merger notification merupakan sistem yang dirasa tepat untuk mencegah tindak monopoli, dikarenakan notifikasi yang dilakukan sebelum merger berlangsung.
Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Tabungan Perspektif Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Devi Putri Lestari
Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 4 (2020): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hadiah adalah pemberian yang sifatnya tidak mengikat, sehingga hadiah akan diberikan secara sukarela tanpa meminta imbalan. Namun pada perkembangan zaman saat ini, hadiah tidak lagi merupakan pemberian yang sukarela akan tetapi hadiah dijadikan sebagai strategi promosi untuk menarik perhatian masyarakat dengan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik program pemberian hadiah dalam penghimpunan dana tabungan SIMASTER di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik program pemberian hadiah dalam penghimpunan dana tabungan SIMASTER di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji ada yang diberikan secara langsung dan undian. Apabila ditinjau dengan Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 sudah banyak yang diimplementasikan dalam penerapannya. Akan tetapi juga ada beberapa hal yang belum diimplementasikan bahwa hadiah dalam simpanan yang menggunakan akad Wadi ̅’ah seharusnya diberikan sebelum terjadinya akad, tidak boleh diperjanjikan diawal, dan tidak boleh menjadi suatu kebiasaan/’urf. Meskipun demikian, hal tersebut bukanlah suatu hal yang dilarang karena hal tersebut tidak merugikan nasabah dan dana simpanan nasabah juga tidak berkurang sedikitpun
Peran Baznas Kabupaten Bondowoso Dalam Meminimalisir Kemiskinan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dia Lizza Elina
Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 4 (2020): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Zakat merupakan salah satu instrumen dalam islam yang saat ini tengah dikembangkan guna meminimalisir kemiskinan. Zakat sebagai suatu lembaga, benar-benar lekat dengan kebijakan keuangan, bahkan zakat dirasa mendapat peran lebih penting dan krusial jika dibandingkan dengan lembaga lainnya, seperti yayasan dan panti asuhan dalam hal menghapus kesenjangan sosial. Sehingga perlu peran optimal dari BAZNAS selaku lembaga pengelolaan zakat, salah satunya yaitu BAZNAS Kabupaten Bondowoso, BAZNAS Kabupaten Bondowoso menjadi salah satu instansi yang diharapkan dapat membawa perubahan untuk Kabupaten Bondowoso dalam hal mengembangkan ekonomi umat di Kabupaten Bondowoso. Penelitian ini tergolong dalam penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan melakukan berbagai metode perolehan data seperti wawancara dan dokumentasi dan mengolahnya dengan metode analisis deskriptif kualitatif (content analysis) Dalam penelitian ini, dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bondowoso melau 3 cara yaitu langsung, media dan UPZ dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi, UPZ (Unit Pengumpulan Zakat). Untuk Pendistribusian dana zakat, BAZNAS Kabupaten Bondowoso mewujudkannya dengan menyusun beberapa program Bondowoso Cerdas, Bondowoso Peduli, Bondowoso Makmur, Bondowoso Taqwa dan Bondowoso Sehat
Keabsahan Hukum Anak Dalam Perjanjian Jual Beli Online Prespektif KUH Perdata Dan Fikih Muamalah Eka Fifty Anugrah
Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 4 (2020): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masyarakat yang melek dengan dunia internet pada dewasa ini beragam usia. Di kalangan remaja, mereka tidak asing lagi dengan istilah-istilah jual beli online. Banyak pengelola situs yang mengincar remaja usia 15 sampai 20 tahun sebagai pangsa pasar utama internetnya dengan menyajikan informasi terpadu mengenai jual beli online. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana keabsahan anak yang melakukan perjanjian jual beli online dengan ditinjau KUH Perdata serta Fikih Muamalah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif , bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, hokum di identifikasikan sebagai perundang-undangan, serta klasifikasi bahan hukum. Didalam penelitian ini ditemukan bahwa keabsahan anak yang melakukan perjanjian jual beli online jika dilihat dari Pasal 1320 KUH Perdata tidak terpenuhinya kecakapan bertindak maka dapat berakibat perjanjian dapat dibatalkan atau tidak sah. Jika dilihat dari Fikih Muamalah transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak yang sudah tamyiz dan dengan izin orang tuanya, hukumnya sah.

Page 12 of 33 | Total Record : 323

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 4 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 3 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 2 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 1 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 4 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 3 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 2 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 1 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 4 (2021): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 5 No 3 (2021): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 5 No 2 (2021): Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 1 (2021): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 4 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 3 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 2 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 1 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 4 (2019): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 3 No 3 (2019): Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 2 (2019): Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 1 (2019): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 2 No 4 (2018): Journal of Islamic Business Law Vol 2 No 3 (2018): Journal of Islamic Business Law Vol 2 No 2 (2018): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 2 No 1 (2018): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 1 No 3 (2017): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 1 No 2 (2017): Journal of Islamic Bussiness Law More Issue