cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ramadhita
Contact Email
ramadhita@syariah.uin-malang.ac.id
Phone
+6285648708718
Journal Mail Official
jibl@uin-malang.ac.id
Editorial Address
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Jl, Gajayana 50 Kota Malang, 65144
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Journal of Islamic Business Law
Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
ISSN : -     EISSN : 25802658     DOI : https://doi.org/10.18860/jibl
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Journal of Islamic Business Law merupakan sarana komunikasi dan publikasi ilmiah hasil riset mahasiswa di bidang hukum bisnis atau ekonomi syariah dengan berbagai pendekatan meliputi bidang: Islamic Banking Law Islamic Finance Law Islamic Assurance Law Islamic and Halal Tourism Alternative Dispute Resolution
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 323 Documents
 9   10   11   12   13 
Contract On Online Lend ing Transaction Based On The Rules Of Lending Services Using Information Technology And Maslahah Mursalah Ihda Nailul ‘Izzati Rohmah
Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 4 (2020): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Online loan transactions are borrow money borrowed transactions through an application and can be accessed by anyone and anywhere by utilizing information technology that is done online. However, online lending transactions cause various problems in their use. This is due to the unexplained agreement that the owner of the application inflict losses on the customer. The research was made aimed at knowing the mechanism of Agreement on online loan transactions when viewed from the Rules of Lending Services Using Information Technology and Maslahah Mursalah perspective. This research uses normative research methods with statue approach and conceptual approach. Analyze data by describing the data by word form and used to interpret and interpret the research result data. Based on Financial Services Authority regulations, the contracts contained in the online loans have largely fulfilled the rules listed in chapter IV of article 18 to 20 POJK number 77/POJK. 01/2016. However, the application owner does not explain the sanctions that will be given if the customer violates the agreement. Whereas based on Maslahah Mursalah, Must meet the 5 elements maqashid and do not violate the element. Other than that the parties shall be equally willing to meet the elements of An-Taradin or Rida.
Implementasi Ketentuan Kewajiban Sertifikasi Halal Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Pelaku Usaha Kosmetik Di Kabupaten Gresik Ahla Nurus Shoba
Journal of Islamic Business Law Vol 2 No 2 (2018): Journal of Islamic Bussiness Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi peraturan ketentuan kewajiban sertifikasi halal terhadap pelaku usaha kosmetik di Kabupaten Gresik pada Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sebab dalam Kewajiban sertifikasi halal dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menjelaskan bahwasannya produk yang beredar dan diperdagangkan wajib bersertifikat halal. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (conceptual approach) dan juga pendekatan perundang-undangan (statue approach). Berdasarkan hasil penelitian, bahwa dikemukakan bahwa implementasi peraturan ketentuan kewajiban sertifikasi halal dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada pelaku usaha kosmetik di Kabupaten Gresik 60% belum mendapatkan sertifikasi halal dan 40% telah bersertifikat halal. Adapun persoalan tersebut terjadi karena kurangnya sosialisasi terkait dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dengan adanya penelitian ini diharapkan pemerintah lebih maksimal dalam melaksanakan sosialisasi terkait dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
Tinjauan Hukum Islam dan KUH Perdata Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Dengan Sistem Pancingan Berkelompok (Studi di Kolam Pemancingan PM Desa Mangkubumi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis) Fikri Abdul Aziz
Journal of Islamic Business Law Vol 2 No 2 (2018): Journal of Islamic Bussiness Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli ikan dengan sistem pancingan berkelompok di Kolam Pemancingan PM Desa Mangkubumi Kec. Sadananya Kab. Ciamis ditinjau dari segi hukum Islam dan KUH Perdata. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Sedangkan dalam memperoleh data penulis menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertama, pemancing membeli ikan dari pengelola dengan harga dan jumlah yang sama untuk setiap individu pemancing. Ikan yang sudah di beli dimasukan ke dalam kolam pemancingan. Ikan yang sudah berada di kolam pemancingan menjadi milik kelompok pemancing. Jumlah kemilikan individu menjadi tidak tentu karena bergantung pada jumlah perolehan individu pemancing. Kedua, praktik jual beli ikan dengan sistem pancingan berkelompok di kolam Pemancingan PM telah memenuhi syarat dan rukun jual beli sesuai dengan konsep akad dalam hukum Islam yang terdiri dari akid (orang yang melakukan akad), ma’qud alaihi (barang yang diakadkan) dan shighat, yang terdiri atas ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan). Selain itu jual beli ikan dengan sistem pancingan berkelompok telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata.
Metode Istinbath Imam Syafi’i dan Imam Hanafi Dalam Penetapan Hukum Tentang Bai’ Al-Mu’athoh Marwa Atina BAsyiroh
Journal of Islamic Business Law Vol 2 No 2 (2018): Journal of Islamic Bussiness Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode istinbath Imam Syafi’i dan Imam Hanafi dalam penetapan hukum tentang bai’ al-mu’athoh. Penelitian ini tergolong penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan komparatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang merujuk kepada konsep Imam Syafi’i dan Imam Hanafi tentang bai’ al-mu’athoh dan bahan hukum sekunder yakni data yang bersumber dari karya yang ditulis oleh para tokoh yang mempunyai kaitan dengan tema. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa bai’ al-mu‘athoh menurit Imam Syafi’i hukumnya tidak sah, karena jual beli harus dilakukan melalui ijab qabul dengan kalimat yang jelas atau sindiran. Beliau berpendapat bahwa ijab qabul harus diucapakan secara verbal mengingat suka sama suka bersifat abstrak. Akan tetapi menurut Imam Hanafi menjelaskan bahwa bai’ al- mu’athoh atau jual beli tanpa lafadz ijab qabul adalah sah. Menurutnya jual beli itu sah bila terjadi dengan kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak.
تطبيق بيوع الثروة الزراعية المؤجلة في منظور الفقه الشافعي (دراسة الحالة في قرية أوجونج تيران سومطرة الشمالية( Asminta Sari
Journal of Islamic Business Law Vol 2 No 2 (2018): Journal of Islamic Bussiness Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek jual beli hasil pertanian non tunai yang sesuai dengan fiqih Syafi’i. Di desa Ujung Teran terdapat jual beli hasil pertanian non tunai, dimana pembayarannya ditangguhkan hingga keesokan hari setelah hasil pertanian itu terjual kembali. Karena ketidakstabilan harga setiap harinya, harga sering berubah dari harga yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian Empiris dengan Pendekatan Konseptual yaitu mengkaji dan meneliti praktek jual beli hasil pertanian non tunai berdasarkan fiqih Syafi’i. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktek jual beli hasil pertanian non tunai yang terjadi di desa Ujung Teran jika ditinjau dari segi rukun dan syaratnya menurut fiqih Syafi'i semuanya sudah terpenuhi. Tetapi, pengurangan harga yang dilakukan oleh sebagian pembeli secara sepihak merugikan petani sebagai penjual. Pengurangan harga yang dilakukan oleh sebagian pembeli merugikan pihak lain, Sehingga dalam praktek ini terdapat unsure kecurangan (gharar) dan ini tidak diperbolehkan.
Kajian Konsep Al-Inah: Analisis Klausula Repurchase Agreemant Dalam Jual Beli Penerbitan Surat Berharga Syari’ah Muhammad Sakirin
Journal of Islamic Business Law Vol 2 No 2 (2018): Journal of Islamic Bussiness Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum transaksi repurchase agreemant antara penjual efek syari’ah dengan pembeli dalam Hukum Islam. Jenis penelitian ini menggunakan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer diperoleh melalui studi pustaka, dan dokumentasi terkait klausula repurchase agreemant dalam jual beli penerbitan surat berharga syari’ah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, kosep repurchase agreemant dilakukan oleh Negara dengan cara menjual kembali surat berharga syariah kepada instansikeuangan, dimana sewaktu Negara membutuhkan maka surat berharga akan diambil kembali. Kedua, Hukum Islam melarang praktek repurchase agreement (Repo) dalam jual beli surat berharga syariah, ini berdasarkan konsep al-inah dalam hadist Abu Dawud dan Ibnu Majah yang meng-qiyas-kan dengan riba. Penulis mengecualikan bahwa transaksi repo oleh pemerintah boleh karena pada prinsipnya, sisi kemaslahatan transaksi repo sangat diutamakan, sehingga transaksi repurchase agreemant (Repo) yang dilakukan oleh negara adalah demi menjamin kepentingan umum dan kesejahteraan rakyat serta menghindari likuiditas yang ada pada sistem keuangan negara.
Perlindungan Hukum Akibat Penipuan: Studi Kasus Regulasi tentang Transaksi Online Fajriatul Izmi
Journal of Islamic Business Law Vol 2 No 2 (2018): Journal of Islamic Bussiness Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaturan transaksi online dengan perlindungan hukum di Indonesia dan bentuk sanksi hukum terhadap para penjual tiket online. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif atau pustaka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan library research (studi kepustakaan) dan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini (1) Regulasi transaksi online di Indonesia diatur dalam Pasal 1 ayat 2 dan ayat 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 8 ayat (1) huruf d, e, f dan Pasal 16 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 49 ayat 1, 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE). (2) Sanksi hukum bagi pelaku penipuan transaksi online antara lain, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 5, Pasal 28 ayat 1, Pasal 35, Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 4, Pasal 7, Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun demikian, pengaturan terhadap penipuan dengan menggunakan media transaksi online belum diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Organik Yang Tidak Bersersertifikat (Studi di Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang) Imam Adi Sanjaya
Journal of Islamic Business Law Vol 2 No 2 (2018): Journal of Islamic Bussiness Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum oleh Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terhadap konsumen produk organik tidak bersertifikat dan ditinjau dari maqashid syariah. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh dari metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terhadap konsumen terbagi 2 tahap yaitu pra kejadian yaitu tindakan perlindungan hukum dengan melakukan sosialisasi atau memberikan informasi informasi kepada konsumen tentang produk organik pangan yang bersertifikat dan aman; pasca kejadian, melakukan pendampingan ketika terjadi pelanggaran dan diserahkan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) guna memberikan kepastian hukum atas perkara. Dalam tinjauan maqashid syariah, sertifikasi produk organik memiliki peranan yang penting bagi perlindungan konsumen sebagaimana bentuk perlindungan jiwa (hifdz nafs) dan perlindungan harta (hifdz mal).
Penyelesaian Kasus Implementasi Fasilitasi Repatriasi Pekerja Migran Indonesia Titin Pawitri
Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 4 (2020): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini fokus pada kebijakan fasilitasi repatriasi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang dalam implementasinya banyak mengalami hambatan sehingga artikel ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis hambatan yang dihadapi P4TKI Malang beserta upayanya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan-persoalan yang dihadapi oleh P4TKI Malang diklasifikasikan menjadi dua bentuk, pertama, persoalan internal yang berasal dari P4TKI Malang yaitu kurangnya fasilitas repatrisi yang memadai dan wilayah kerja yang terlalu luas. Kedua, persoalan eksternal berasal dari pekerja migran itu sendiri yaitu tingkat pendidikan yang rendah, kebutuhan yang mendesak,dan faktor majikan. Kemudian upaya yang bisa dilakukan oleh P4TKI Malang yaitu upaya represif diantaranya adalah melakukan koordinasi dengan UPT lainnya, melakukan mediasi pekerja migran dengan PJTKI, mencegah praktek percaloan, dan upaya preventif dengan cara sosialisasi. Upaya yang dilaukan oleh P4TKI Malang sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia begitupun ketika ditinjau dari hukum Islam bahwa fasilitasi repatriasi sudah sesuai dengan prinsip ta’awun atau tolong-menolong.
Analisa Teknikal Dalam Jual Beli Saham Menurut Hukum Islam Kefi Miftachul Ulum
Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 4 (2020): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transaksi jual beli saham rawan akan terjadinya transaksi yang mengandung unsur maisir, gharar, dharar dan menimbulkan mafsadat. Resiko ini dilakukan oleh pelaku pasar saham yang mencari keuntungan lewat capital gain tanpa menggunakan instrumen analisa teknikal yang berfungsi membantu dalam membaca potensi arah pergerakan harga suatu saham. Sehingga yang terjadi adalah tindakan spekulasi atau menebak-nebak dan transaksi yang mengandung maisir dan gharar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan konsep dan cara kerja dari pada analisa teknikal dalam menganalisa pergerakan harga suatu saham mampu mencegah adanya tindakan spekulasi atau mengandung maisir, gharar, dharar dan mafsadat atau resiko yang jauh lebih besar yang mana hal ini jelas-jelas melanggar prinsip syariah dalam jual beli sehingga analisa teknikal ini sangat penting dilakukan pelaku pasar saham sebelum melakukan transaksi jual beli saham. Serta dengan menggunakan analisa teknikal dapat mengatur resiko yang akan ditimbulkan.

Page 11 of 33 | Total Record : 323

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 4 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 3 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 2 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 1 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 4 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 3 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 2 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 1 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 4 (2021): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 5 No 3 (2021): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 5 No 2 (2021): Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 1 (2021): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 4 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 3 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 2 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 1 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 4 (2019): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 3 No 3 (2019): Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 2 (2019): Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 1 (2019): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 2 No 4 (2018): Journal of Islamic Business Law Vol 2 No 3 (2018): Journal of Islamic Business Law Vol 2 No 2 (2018): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 2 No 1 (2018): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 1 No 3 (2017): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 1 No 2 (2017): Journal of Islamic Bussiness Law More Issue