cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ramadhita
Contact Email
ramadhita@syariah.uin-malang.ac.id
Phone
+6285648708718
Journal Mail Official
jibl@uin-malang.ac.id
Editorial Address
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Jl, Gajayana 50 Kota Malang, 65144
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Journal of Islamic Business Law
Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
ISSN : -     EISSN : 25802658     DOI : https://doi.org/10.18860/jibl
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Journal of Islamic Business Law merupakan sarana komunikasi dan publikasi ilmiah hasil riset mahasiswa di bidang hukum bisnis atau ekonomi syariah dengan berbagai pendekatan meliputi bidang: Islamic Banking Law Islamic Finance Law Islamic Assurance Law Islamic and Halal Tourism Alternative Dispute Resolution
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 323 Documents
 13   14   15   16   17 
Tinjauan UUD 1945 dan Maqashid Syariah Terhadap Keterbukaan Akses Informasi Keuangan di Bidang Perpajakan Dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2017 Miftahur Rohman
Journal of Islamic Business Law Vol 2 No 4 (2018): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pembentukan Perppu Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan yang bertentangan dengan peraturan-pertaturan lain, diantaranya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, dan untuk mengkaji tinjauan maqashid syariah terhadap pembentukan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan penelitian yuridis-normatif, sifat penelitiannya adalah bersifat penelitian deskriptif, pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan Perundang-Undangan, dan bahan hukumnya berupa bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum primer berupa UUD 1945, Perppu No 1 Tahun 2017, dan UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan bahan hukum sekundernya adalah, buku-buku, dan kitab-kitab yang berkaitan dengan penelitian. Hasil Penelitiannya adalah tinjauan UUD 1945 terhadap terbitnya Perppu No 1 Tahun 2017 sudah sesuai dengan aturan di dalamnya. Sedangkan menurut maqashid syariah, terbitnya Perppu tersebut sudah sesuai dengan kemaslahatan.
Tinjauan Hukum Penjualan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitor Dalam Perjanjian Pembiayaan Nurul Mustaghfirin
Journal of Islamic Business Law Vol 2 No 4 (2018): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik serta tinjauan hukum penjualan objek jaminan fidusia oleh debitor dalam perjanjian pembiayaan di Koperasi BMT-Maslahah Cabang Wonorejo. Jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dengan menganalisis dan mengkaji berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta yang ada di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi dan dianalisis dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, praktik penjualan objek jaminan fidusia yang dilakukan secara langsung oleh debitor kepada pihak ketiga dalam perjanjian pembiayaan tanpa persetujuan tertulis dari Koperasi BMT-Maslahah Cabang Wonorejo, ini mengakibatkan pembiayaan macet. kedua, tinjauan hukum penjualan objek jaminan fidusia oleh debitor kepada pihak ketiga dapat dikategorikan sebagai wanprestasi karena debitor tidak melaksanakan apa yang sudah disepakati. Selain itu dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum karena debitor melakukan tindak pidana penggelapan atau tindak pidana mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan dari Koperasi BMT Maslahah Cabang Wonorejo sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUH Perdata dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Perlindungan Keselamatan Kerja Pada Pekerja Konstruksi Bangunan di PT. Bangun Kubah Sarana (Kajian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Maslahah Mursalah) Rifky Junizar
Journal of Islamic Business Law Vol 2 No 4 (2018): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek perlindungan keselamatan kerja pada pekerja konstruksi bangunan di PT. Bangun Kubah Sarana ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan maslahah mursalah. Jenis penelitian adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan statue approach dan conceptual approach. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa resiko kerja bagi pekerja di PT Bangun Kubah Sarana Sangat tinggi oleh karenanya perusahaan harus memberikan perlindungan keselamatan kerja kepada pekerja sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang K3, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang SMK3, antara lain menerapkan safety briefing, safety inducting, membuat standart operational procedure (SOP) keselamatan kerja, pengecekan alat safety, Sistem Manajemen Keselamatan Kerja (SMK3), BPJS Ketenagakerjaan. Dalam konsep maslahah mursalah perlindungan keselamatan kerja terkategori dalam jenis hifdzu nafs (menjaga jiwa).
Transaksi Franchisor dan Franchisee dalam Usaha Tokkebi Malang Perspektif Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Muhammad Syahril Maulidi
Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 4 (2020): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek transaksi Franchisor terhadap Franchise dalam usaha Tokkebi Snack’s Malang perspektif Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, sebagian besar hasil dari data primer diperoleh dari observasi lapangan dan melalui wawancara dengan subyek penelitian (responden) terkait degan bidang kajian secara langsung. Hasil penilitan menunjukan bahwa pertama, Pengaturan Bisnis Waralaba di Indonesia mengacu pada KUH Perdata dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba, adapun konstruksi perjanjian waralaba dalam usaha Tokkebi Snack’s Malang diantaranya memuat judul perjanjian, hari, tanggal, bulan dan tahun dibuatnya perjanjian, tempat dibuatnya perjanjian, identitas para pihak dan kewenangan dalam membuat perjanjian, dalam hal ini perjanjian sebagai legal standing. Kedua, Perjanjian/transaksi franchisor dengan franchisee dalam usaha Tokkebi Snakc’s Malang dapat dikemukakan bahwa perjanjian itu merupakan pengembangan dari bentuk kerjasama (syirkah) tidak bertentangan dengan syariat Islam.
Analisis Yuridis Perlindungan Terhadap Data Pribadi Debitur Dalam Layanan Teknologi Finansial Muhammad Ishaq
Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 4 (2020): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dalam pembocoran data pribadi layanan pinjaman online (Fintech). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini, yakni: pembocoran dan penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi pinjaman online yang menyalahi peraturan dalam POJK No.77/POJK.01/2016, POJKNo.13/POJK.02/2018, POJK No.1/POJK.07/2013, Peraturan Menkominfo No.20 Tahun 2016, Dan Undang-Undang No.19 Tahun 2016. Dan penyelesaian sengketa bisa melalui perdata seperti dalam ketentuan POJK dan Kominfo atau pidana dalam pasal 45 Undang-Undang No.19 Tahun 2016. Dalam kacamata hukum Islam termasuk konteks jarimah atau hukumannya sebagai ta’zir dan diyat sesuai ketentuan yang berlaku serta membayar ganti rugi. Upaya yang dilakukan debitur yakni pelaporan kepada OJK, Menkominfo, Kepolisian, Lembaga Bantuan Hukum, dan penilaian terhadap rating aplikasi yang bersangkutan. Pengaduan menggunakan layanan online yang disebut ODR (Online Dispute Resolution) atau penyelesaian sengketa melalui media elektronik, dan juga sesuai ketentuan yang berlaku
Peran Pemerintah Dalam Perlindungan Hukum Pra Penempatan Pekerja Migran Indonesia Intan Lailatul Mahmudah
Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 4 (2020): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus pengaduan Pekerja Migran Indonesia (PMI) khususnya di Kabupaten Tulungagung ketika bekerja di luar negeri. Dengan banyaknya kasus tersebut, menjadi tugas BP2MI Tulungagung sebagai lembaga pemerintah dalam memberikan perlindungan pra penempatan yang menegaskan terhadap kesiapan PMI dalam bekerja. Tidak akan ada kasus serupa apabila PMI memahami hak dan kewajibannya serta mengikuti kegiatan selama pra penempatan. Sebagaiman telah hadir UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI Tulungagung masih memiliki kendala dalam pengimplementasiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan pra penempatan merupakan upaya preventif dalam mencegah meningkatnya kasus PMI di luar negeri. Ditinjau dari UU No. 18 Tahun 2017 khususnya pada Pasal 8-20, implementasi perlindungan pra penempatan yang dilakukan BP2MI Tulungagung sudah sesuai mulai dari proses pendaftaran hingga orientasi pra pemberangkatan PMI, namun masih ada kendala eksternal yang dirasakan oleh BP2MI Tulungagung. Meskipun demikian, perlindungan pra penempatan memunculkan banyak pengaruh positif salah satunya adalah menurunnya angka kekerasan PMI. Perlindungan pra penempatan yang dilakukan juga telah memenuhi tujuan syariat yaitu memperoleh kemashlahatan berupa Mas{lah}ah Dharu>riyyat, Mas{lah}ah ‘Amma>h, Mas{lah}ah Mutaghayyirah, dan Mas{lah}ah Mursalah yang memberikan kemanfaatan berupa keamanan, keselamatan dan kesejahteraan bekerja.
Perlindungan Hukum Atas Data Nasabah Pengguna Layanan Financial Technology Khusnul Abidatul Adawiyah
Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 4 (2020): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum atas ketidakamanan data nasabah financial technology khususnya pada sektor peer to peer lending dengan menggunakan hukum konvensional. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang akan memperoleh data dari perundang-undangan dan beberapa teori, kemudian dianalisis dengan menggunakan uraian yang logis dan sistematis. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan semua bahan hukum primer dan sekunder. Pengaturan layanan Financial Technology dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yakni Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia yang sama-sama mengatur mengenai layanan Financial Technology. Sedangkan pengaturan hukum atas data nasabah financial technology diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 20 tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen.
Akad Sewa Menyewa Akun Grab Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Lailatun Nikmah
Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 3 (2020): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sewa menyewa akun Grab ini bisa dilakukan secara online dan langsung. Objek yang sewakan bukanlah barang yang nyata yang bisa diraba karena objeknya ada di dunia maya, hal ini yang akan dikaji peneliti, bahwa objek di dalam praktik Sewa menyewa ini sudah memenuhi syarat-syarat objek dalam Islam atau belum, kemudian penentuan harganya sudah adil atau belum. Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian hukum empiris. Penelitian ini disebut penelitian lapangan atau field research. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan purposive sampling sebagai metode pengambilan sampel. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sewa Menyewa Akun Grab di Facebook Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Grup Facebook Grab Driver Malang Raya) sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah karena telah memenuhi rukun dan syarat adapun akadnya sudah memenuhi syarat yang ada. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian sewa menyewa akun grab sudah sesuai dengan syarat sah perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Implementasi Pemberian Hak Jaminan Sosial Bagi Pekerja Rumahan Kota Malang Lukmanul Hakim
Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 3 (2020): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini membahas tentang penerapan jaminan sosial bagi pekerja rumahan yang berada di Kota Malang. Mengingat bahwa hak jaminan sosial adalah hak segala bangsa seperti yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28 H yang menekankan bahwa setiap pekerja berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan untuk perkembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja rumahan Kota Malang yang ditinjau dari segi Permen No: 24/MEN/VI/2006 dan Maslahah Mursalah. Karena kita tahu bahwa kecelakaan kerja bisa terjadi kapan saja dan jaminan sosial adalah bentuk perlindungan yang harus mereka dapatkan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian hak jaminan sosial kepada para pekerja rumahan Kota Malang belum terlaksana. Karena Dinas Ketenagakerjaan beralasan bahwa belum mempunyai data valid tentang jumlah real pekerja rumahan kota malang, serta perusahaan atau pemberi kerja tidak melapor menggunakan jasa pekerja rumahan dikarenakan untuk menekan biaya produksi.
Tingkat Kesadaran Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Terkait Penggunaan Label Halal Dalam Pembelian Makanan Ringan Mochammad Celvin Laroibafih
Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 3 (2020): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dengan banyaknya peminat produk makanan ringan terkadang masyarakat muslim tidak memperhatikan tentang kewajiban harus mengkonsumsi produk yang berlabel halal, terutama pada mahasiswa yang selalu mengkonsumsi makanan ringan. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan tingkat kesadaran para mahasiswa khususnya program studi Hukum Ekonomi Syariah terkait penggunaan label halal ketika melakukan pembelian makanan ringan (snack). Jenis penelitian ini menggunakan yudiris empiris dengan pendekatan kualitatif serta pengumpulan datanya menggunakan hasil wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini menyatakan bahwa tingkat kesadaran mahasiswa dalam melakukan pembelian dan mengkonsumsi produk makanan ringan dengan memperhatikan label halal masih minim. Sebab kebanyakan mahasiswa ketika membeli makanan ringan yang diperhatikan hanya dari segi harga yang murah, enak dan kemasannya yang menarik. Jarang sekali melihat komposisi dan bahan yang yang terkandung dalam makanan ringan tersebut. Sehingga masih banyak mahasiswa yang menyepelekan aturan aturan yang sudah dibuat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), khususnya pada mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah.

Page 15 of 33 | Total Record : 323

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 4 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 3 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 2 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 1 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 4 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 3 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 2 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 1 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 4 (2021): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 5 No 3 (2021): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 5 No 2 (2021): Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 1 (2021): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 4 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 3 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 2 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 1 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 4 (2019): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 3 No 3 (2019): Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 2 (2019): Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 1 (2019): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 2 No 4 (2018): Journal of Islamic Business Law Vol 2 No 3 (2018): Journal of Islamic Business Law Vol 2 No 2 (2018): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 2 No 1 (2018): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 1 No 3 (2017): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 1 No 2 (2017): Journal of Islamic Bussiness Law More Issue