Articles
140 Documents
<![CDATA[Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar ]]>
<![CDATA[Desiana Ahmad]]>;
<![CDATA[Mutia Cherawaty Thalib]]>
<![CDATA[ Jurnal Legalitas Vol 12, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (622.363 KB)
|
DOI: 10.33756/jelta.v12i2.5797
<![CDATA[Tujuan yang diambil oleh peneliti adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi kendala terkait pemenuhan tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar. Sifat penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan model yuridis sosiologis mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia di Gorontalo. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa; (1) tanggung jawab hukum pelaku usaha terkait peredaran kosmetik tanpa izin eder merupakan tanggung jawab pelaku usaha apabila produknya menimbulkan kerugian, meski pemenuhan tanggung jawab tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai tanggung jawab pelaku usaha, namun masih banyak pelaku usaha kosmetik tanpa izin yang melakukan perbuatan curang dalam memproduksi kosmetik tanpa izin dengan bahan kimia yang didapatkan dengan harga murah tanpa memikirkan dampaknya bagi konsumen yang menggunakan. (2) faktor yang menjadi kendala terkait pemenuhan tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar yaitu; a) kurangnya kesadaran dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap peredaran kosmetik tanpa izin, b) kepedulian dan kesadaran pelaku usaha terhadap keamanan masih rendah, c) pemerintah kurang konsisten dalam menerapkan ketentuan hukum yang mengatur mengenai produk kometik, d) penegakkan hukum masih lemah, dengan penegakkan hukum yang masih lemah membuat para pelaku usaha mengambil kesempatan untuk dapat menggunakan bahan berbahaya tersebut dan dicampurkan pada kosmetik yang akan digunakan oleh konsumen, e) kurang efektif pemberian ganti rugi kepada konsumen apabila dalam waktu 7(tujuh) hari setelah transaksi maka hari ke delapan maka konsumen tdak berhak meminta ganti rugi.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN PERIZINAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN PADA USAHA PERTAMBANGAN ]]>
<![CDATA[puluhulawa, Fenty U.]]>
<![CDATA[ Jurnal Legalitas Vol 3, No 2, 2010 ]]>
Publisher : <![CDATA[JURNAL LEGALITAS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (6186.48 KB)
|
DOI: 10.33756/jelta.v3i2.671
<![CDATA[this article describes issues related to licensing in the mining bussines today.in this article will describe the insitution on terms of licensing authority relating to the mining bussines. next will be described several weaknesses in the exiting lincesing system,this article is normative,that is expected weaknesses in the exiting licensing system.this article is normative, that is expected to provide solutions about the need for an integrated institusional system in the management of licensing by licensing an integrated institutional arrangement.with an integrated lincesing system is expected to facilitate the coordination,integration and implemtation oversight Keywords: Authority,Licensing,Environmental Managenrenf,Mining]]>
<![CDATA[KEMITRAAN PADA PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN ]]>
<![CDATA[Dikson junus]]>
<![CDATA[ JURNAL LEGALITAS Vol 3, No 2, 2010 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (9323.379 KB)
|
DOI: 10.33756/jelta.v3i2.682
<![CDATA[The development approach through the development actors\' initiative and support at lecal level has been a participative-based development model.The initiative and support are encouraged through the establishment of the partnership between people and development actor, including local government and it aims at developing an interaction process in the effort to create a joint movement in alleviating poverty. in the context of people empowerment partnership,those who establish the partnership do not make any differentiation in terms of magnitude or volume, status/legality, or their power. the partnership is linearly established, which means that there is not subordination among them. the study aims at investigating and describing the partnership among actors in the implementation of the P2KP program in Gorontalo city. it is of the kind of qualitave one with descriptive method the data is collected using intrview, obseiatio and secondary data use. The interview is conducted using interview guideline, informal discussion and standard open interview. the results of the study show: (1) the partnership among actors in the implementation of the P2KP program in Gorontalo city indicates the contribution of the actors\' role in alleviatig poverty and hence the involvement of them directly evidences that BMK,people, and other social groups are actually able to make a synergy with the government in the poverty alleviation and (2) the form of the partnership among the actors in the P2Kp program is put in the context of role playing in accordince wifh their respective authority and in the context of join movement. Key words:parnership, empowerment,role,interaction, sharing.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PEMANFAATAN DAN PENGAWASAN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM ]]>
<![CDATA[Abubakar Sidik Katili]]>
<![CDATA[ JURNAL LEGALITAS Vol 2, No 1, 2009 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (7354.237 KB)
|
DOI: 10.33756/jelta.v2i01.636
<![CDATA[Environmental quality is resultant from various conditions which caused by event of in natures and also cause of activie of human. One of a real problems related to condition and environmental quality is management of natural resources. In management of natural resources, balance between exploitings and continuity is important prerequisite. Existence of exploiting of natural resources and environment having the character of eksploitatif will affect to environmental quality. Management of natural resources required some policies, two among others is exploiting policy and observation policy. In this article explained about the policies. Conclusion from this article; exploiting of natural resources and environment having the character of eksploitatif, causes the balance and continuity annoyed; required various strategic steps and. action according to development of natural resources and environmental; observation policy of natural resources is interpreted as straightening of law in environmental management and natural resources; coordination effort between between institute which related in exploiting of natural resources is required.]]>
<![CDATA[Reformulasi Penetapan Sanksi Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika ]]>
<![CDATA[Muhammad Fajrul Falah]]>
<![CDATA[ Jurnal Legalitas Vol 12, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (871.557 KB)
|
DOI: 10.33756/jelta.v12i1.5380
<![CDATA[Salah satu bentuk kejahatan yang saat ini mengancam kehidupan bermasyarakat adalah tindak pidana narkotika. Bentuk-bentuk tindak pidana narkotika sendiri telah diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dalam peraturan tersebut menerapkan 2 jenis sanksi yaitu sanksi tindakan dan sanksi pidana. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terdapat aturan yang menjelaskan tentang kedudukan antara sanksi tindakan dan sanksi pidana. Mengingat kompleksitas serta efek negatifnya, maka tindak pidana narkotika dikategorikan sebagai kejahatan luarbiasa dan memerlukan upaya pemberantasan dengan metode atau klasifikasi yang luar biasa. Penelitian hukum ini mengkaji tentang rasio legis diterapkannya jenis sanksi terhadap peyalahguna narkotika bagi diri sendiri dan pecandu narkotika dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penelitian hukum ini juga mengkaji perumusan kembali aturan tentang penjatuhan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Penelitian hukum ini menghasilkan kesimpulan bahwa dalam penyusunan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dikaji secara komprehensif landasan diterapkannya double track system sehingga perlu dirumuskan kembali landasan di terapkannya sanksi pidana dan sanksi tindakan.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Dan Etika profesi Dokter Dalam Bidang Hukum ]]>
<![CDATA[Mas'ud Idris]]>
<![CDATA[ JURNAL LEGALITAS Vol 2, No 3, 2009 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (9802.738 KB)
|
DOI: 10.33756/jelta.v2i3.666
<![CDATA[The increasing of public knowledge about raw and height of rights and obligations awarnes every cityzen makes health personel must take care when doing health service to public.health personel must take care applied,that later doesn\'t get demand from patient in the event of undesirable situation. medical conceived of a profession taht is a activity that gives service and containing two element namely:firstly,applies a knowledge set that sistematically structured to certain problems.second,problems has big relevance in the relationship with public fundamental values. kaa kunci:tanggung jawab,etika,profesi,dokter,hukum]]>
<![CDATA[Legal Application of the Right to Data Portability In Peer To Peer Lending in Indonesia ]]>
<![CDATA[Setianto, Ori]]>;
<![CDATA[Agusta, Hendrawan]]>;
<![CDATA[Nadya, Annisa Putri]]>;
<![CDATA[Siahaan, Rudy]]>;
<![CDATA[Firanda, Gika Asdina]]>
<![CDATA[ JURNAL LEGALITAS Vol 13, No. 02 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (592.076 KB)
|
DOI: 10.33756/jelta.v13i2.8476
<![CDATA[Once Personal Data entered into an Electronic System has become Electronic Information in digital form. It can be seen using parameters that the Personal Data is no longer in atom base format but has changed to byte base format. Electronic Information in IT Law approach can be transmitted between Electronic Systems in a possible connection. Data Portability arise, one of which is to allow Data Subject as the Application User to transmit his Personal Data from one Electronic System to another for his own benefit, with the consent and or request of the Data Subject. The development of Data Portability is influenced by the European Union through the General Data Protection Regulation (GDPR), where this is one of the factors that must be considered along with the development of Data is The New Oil phenomenon. P2P Lending business model as a part of Financial Technology (Fintech) in the registration process for Lending accounts is also related to Data Portability. This journal discusses on how the application of The Right to Data Portability in P2P Lending in Indonesia.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP HAK HIDUP ANAK DALAM KANDUNGAN DI LUAR PERKAWINAN YANG SAH ]]>
<![CDATA[Lusiana Tijow]]>
<![CDATA[ JURNAL LEGALITAS Vol 3, No 2, 2010 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (8232.141 KB)
|
DOI: 10.33756/jelta.v3i2.677
<![CDATA[human rights is the most essential rights inherent in the human person at birth. son of the conceptual contect is the son of man human that sould be protected.conceptually this appreas problematic,because in theory all along,that the exiting child in the womb in the mother has the right to birth,while in fact many actions caried out abortions.in the criminal law any dilyberate abortion fetus(abortion)is prohibited because it contains the same meaning with murder. legal rules contained in the instruments of human rights,emhasized that the legal status of children who are stillin the womb,wheter inside or uar marriage,they both have an equal right to life ,liberty and safety as an individual. built relationships outside of mariage is not legally recognized in state practice and in paticular the lives of indegenous peopels in indonesia,the implication of causing his mother\'s tedency to end a child\'s life since she was in the womb.thought every child is entitled to can life,grow end developed in accordance with the dignity of humanity and get protection from violence and discrimation.goverment should look as other chilidren without discrimination keywords:protection, Chilidren, Life Rightds, in the womb, Legitimate outside marriage]]>
<![CDATA[PERLAWANAN KAUM BURUH PEREMPUAN ]]>
<![CDATA[Radia Hafid]]>
<![CDATA[ JURNAL LEGALITAS Vol 2, No 1, 2009 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (7600.207 KB)
|
DOI: 10.33756/jelta.v2i01.631
<![CDATA[Opportunity to work overseas is considered as one of alterntives in solving employment problems in Indonesia. On the other hand, the opportunity is often viewed as a lucrative business. Formal sector women workers are a real representation of the women phenomena, which are used us references in discussion women\'s autonomy problems and decision making. they are also a real manifestatioan of women\'s hidden and public resistance against pressures on them. This writing is based on the results of a number of researches on women\'s real experiences and involvement in micro-scale decision making and on the factors that influence their struggle. Both act no 13 on the year of 2003 have already regulated the protection of female. Act no 13 on the year 2003 emphasizes sanction if there is infrigements.]]>
<![CDATA[KAJIAN HUKUM PIDANA MILITER INDONESIA TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI ]]>
<![CDATA[Robi Amu]]>
<![CDATA[ JURNAL LEGALITAS VOL 05, NO 01, 2012 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (187.608 KB)
|
DOI: 10.33756/jelta.v5i01.879
<![CDATA[Desersi adalah tidak beradanya seorang militer tanpa izin atasannya langsung, pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh dinas, dengan lari dari kesatuan dan meninggalkan dinas kemiliteran, atau keluar dengan cara pergi, melarikan diri tanpa ijin. Hukum pidada militer merupakan kumpulan peraturan tindak pidana yang berisi perintah dan larangan untuk menegakan ketertiban hukum dan apabila perintah dan larangan itu tidak ditaati maka diancam dengan hukuman pidana.Tindak pidana militer adalah tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukumnya yaitu militer. Dalam hukum pidana militer mengenal dua bentuk tindak pidana yaitu tindak pidana militer murni (zuiver militaire delict) dan Tindak pidana militer campuran (germengde militaire delict). Tindak pidana desersi merupakan suatu tindak pidana yang secara khusus dilakukan oleh seorang militer karena bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan undang-undang khususnya hukum pidana militer]]>
