Articles
140 Documents
<![CDATA[PERLINDUNGAN ITUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ]]>
<![CDATA[Fenty U. Puluhulawa]]>
<![CDATA[ JURNAL LEGALITAS Vol 2, No 1, 2009 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (8449.623 KB)
|
DOI: 10.33756/jelta.v2i01.629
<![CDATA[Ihe housed crirne is one of the action against the Act No 39 year 1999 of Human Right, Act No 23 year 2004 of obliteration of housihold crime. As well, this hosedhold crimeis one of the offense toward the Internotional convention of Elimination of All forms of Discrimination Agains Woman (CEDAW). The emerging of the regulation of crime toward womem based on the throught that citizens hold the right to obtain the savety feeling end free from all crime beased on our basic constitution and the Purcasila Based on thoose thought, househotd crime and discrimination toward woman has to be elimination. therefore, the victim of the household crime, which mostly woman, have to obtain protectionfrim the government ang the communigt. this is in order to make them ovolded from crime or crime threats, torture, and anyother action which disgracing the human pride. Substantialy, Indonesian has many low tools to regulate this problem. In fact, the implementation and aplication of thoose regulation are not as it is expected rherefore it dis belief from the society toward the low it self. there fore, socialization to all parts of the society needs to be done in order to minimazed the household crime action]]>
<![CDATA[EUTHANASIA DAN HAK ASASI MANUSIA ]]>
<![CDATA[Lisnawaty Badu]]>
<![CDATA[ JURNAL LEGALITAS VOL 05, NO 01, 2012 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (267.077 KB)
|
DOI: 10.33756/jelta.v5i01.877
<![CDATA[Euthanasia dalam prospektif HAM adalah pelanggaran karena hak untuk hidup pasien harus dilindungi. Dilihat dari segi perundang-undangan saat ini, tidak ada aturan yang lengkap baru tentang euthanasia. Eutanasia itu sendiri terjadi karena penderitaan tak tertahankan dialami oleh pasien karena penyakit yang dokter tidak mungkin sembuh. Pasien akan memohon ke dokter untuk mengakhiri hidupnya dengan eutanasia itu. Hak untuk menentukan nasib sendiri tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk euthanasia karena dalam hukum Taurat. 39/1999 (Tentang Hak Asasi Manusia) mengabaikan hak untuk mati. Relevansi etika medis dan hak asasi manusia yang dokter, sesuai dengan pengetahuan yang dia miliki, harus berusaha untuk melindungi dan mempertahankan hidup pasien. Prospek hukum hak asasi manusia untuk melindungi hak-hak pasien yang hidup dalam praktek euthanasia belum tepat diharapkan.]]>
<![CDATA[Pembangunan Hutan Kota Dan Ketersediaan Lahan ]]>
<![CDATA[Dikson Junus]]>
<![CDATA[ JURNAL LEGALITAS Vol 2, No 3, 2009 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (8064.542 KB)
|
DOI: 10.33756/jelta.v2i3.659
<![CDATA[Town forest in its growth, ahead have been converted to become the farm of agricalture and residence in line with resident growth, growth of centre of activities which is one with the residence have instituted to form an urban region. its his weak is society knowledge, governmental agency and also the straightening of existing law, and on the other hand quickly it him resident growth claim the availibility of farm for the settlement of and effort tending to to push the town growth to development of medium and infrastructure of eye physical, and tend to the green air-gop minimization or town forest as town lung. functioned to displaced more amount town farm become the commerce area, industrial area and settlement area and also prasarana walke and other Keyword: Townforest, open space green, area settlement]]>
<![CDATA[Analisis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Negara Hukum ]]>
<![CDATA[Nabih Amer]]>
<![CDATA[ Jurnal Legalitas Vol 13, No 01 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (450.524 KB)
|
DOI: 10.33756/jelta.v13i01.5417
<![CDATA[Pembubaran organisasi kemasyarakatan yang merupakan kewenangan mutlak Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 belum mencerminkan prinsip dasar dari sebuah negara hukum yang menghendaki adanya perlindungan hak asasi manusia dan pembagian kekuasaan. Semestinya pembubaran organisasi kemasyarakatan melibatkan pengadilan untuk mengadili berkaitan pelanggaran yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan yang tujuannya untuk menghindari adanya keputusan subjektif yang dilakukan oleh pemerintah. Artikel ini berjudul Analisis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Negara Hukum Kajian ini akan menjawab 2 (dua) pertanyaan sebagai rumusan masalah yaitu pertama, bagaimana pengaturan pembubaran organisasi kemasyarakatan di indonesia? dan Kedua, bagaimana mekanisme pembubaran organisasi kemasyarakatan yang ideal dalam perspektif negara hukum?. Kedua rumusan masalah akan dijawab secara metodeologis dengan menggunakan penelitian hukum normatif, karena penulis menggunakan penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) dikarenakan fokusnya adalah mengkaji studi literatur, peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan yang berhubungan dengan objek penelitian. Berdasarkan hasil kajian artikel ini menyimpulkan bahwa UUD NRI Tahun 1945 menekankan pentingnya sistem check and balances (pengawasan dan keseimbangan) yang mana perlu ada pembagian kekuasaan yang jelas antara fungsi eksekutif dan yudikatif. Artinya dalam permasalahan pembubaran organisasi kemasyarakatan sangat penting untuk melibatkan pengadilan untuk memutus vonis pembubaran organisasi kemasyarakatan di Indonesia dengan cara melakukan penataan penyelesaian sengketa di pengadilan dengan menggunakan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sehingga proses penyelesaian sengketa pembubaran organisasi kemasyarakatan bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien.]]>
<![CDATA[EKSAMINASI PUBLK SEBAGAI KONTROL DALAM PENEGAKAN HUKUM DI PTUN ]]>
<![CDATA[Bayu Lesmana Taruna]]>
<![CDATA[ JURNAL LEGALITAS VOL 05, NO 01, 2012 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (210.806 KB)
|
DOI: 10.33756/jelta.v5i01.872
<![CDATA[Eksaminasi terhadap putusan hakim di pengadilan tata usaha negara belum berjalan maksimal. Hal ini disebabkan belum adanya payung hukum yang jelas yang mengatur tentang eksaminasi putusan hakim di pengadilan tata usaha negara. Padahal eksaminasi putusan hakim di pengadilan tata usaha negara sangat diperlukan untuk tetap menjaga eksistensi dan obyektifitasnya pengadilan tata usaha negara dalam memberikan keadilan bagi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara/daerah.]]>
<![CDATA[ASPEK POLITIK HUKUM DARI UU NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGEOLAAN ]]>
<![CDATA[Nur Mohamad Kasim]]>
<![CDATA[ JURNAL LEGALITAS Vol 2, No 1, 2009 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (8270.826 KB)
|
DOI: 10.33756/jelta.v2i01.640
<![CDATA[Zaqat (Tithe) is one of the obligatory essential principles of every moeslim. It is giving to the person who is deserved for it becouse despite tithe is a potential donation (in particularly to decrease the poverty) also have a role in solving the citizens\' problem. Using number 38, 1999, zaqat\'s processing will be more organized, good administration, so it will be easy in monitoring and assuring the supplying of money which is fair and apportionment. So the legitimating will get the response and encouraging from moeslim.]]>
<![CDATA[Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online ]]>
<![CDATA[Rafni Suryaningsih Harun]]>;
<![CDATA[Weny Almoravid Dungga]]>;
<![CDATA[Abdul Hamid Tome]]>
<![CDATA[ Jurnal Legalitas Vol 12, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (751.611 KB)
|
DOI: 10.33756/jelta.v12i2.5796
<![CDATA[Permasalahan yang timbul dalam jual beli online ini mengenai asas itikad baik dalam transaksi jual beli online dan tanggung jawab penjual yang melakukan wanprestasi. Tujuan yang diambil oleh peneliti adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan asas itikad baik dalam perjanjian transaksi jual beli online di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan asas itikad baik ini dalam perjanjian transaksi jual beli online di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa; (1) penerapan asas itikad baik dalam transaksi jual beli online dari Tahun 2016 sampai 2018 terus meningkat, dimana Tahun 2016 terdapat 35 laporan, ditahun 2017 terdapat 45 laporan, dan terakhir pada Tahun 2018 terdapat 53 laporan yang disebabkan karena penerapan asas itikad baik dalam perjanjian jual beli online ini yang dilakukan oleh para pihak dalam pemenuhan perjanjian jual beli online tidak mengedepankan asas itikad baik sehingga merugikan bagi para pihak dan (2) Faktor-faktor yang menjadi kendala penerapan asas itikad baik dalam perjanjian jual beli online yaitu; a) faktor yuridis yang meliputi; keabsahan perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, terdapat kelemahan dalam Pasal 19 Ayat (3) UUPK, kurang efektifnya Pasal 9 UU ITE, b) Faktor non yuridis meliputi; keamanan dalam bertransaksi, kebanyakan penyelesaian sengketa wanprestasi dalam jual beli online ini diselesaikan diluar pengadilan, keterbatasan informasi, kurangnya pemerdayaan pendidikan bagi konsumen, pemeritah kurang konsisten dalam mengatur transaksi jual beli online.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Sosial Penyelenggaraan pendidikan Yang bercirikan Keadilan Pada Masyarakat ]]>
<![CDATA[Farid Th. Musa]]>
<![CDATA[ JURNAL LEGALITAS Vol 2, No 3, 2009 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (9078.917 KB)
|
DOI: 10.33756/jelta.v2i3.670
<![CDATA[Reolity happened now shows condition of opportunity to obtain education, including obliged to learn that there are still blocked by compulsion to pay various payment. on the contrary, too much letting frie sweet promises to the management of educatian with a real guarantee bewitchs. But on the contrary the promise is very difficult to bi realized- Hence doesn\'t surprise everyrwhere many demands for government to hold responsible to the promise. social responsibility is striving to gite again to public what which have been ontaining. Thereby will be created a partnership which more wellbalanced and profits, because pubtic which has increasiagly smart with existence of education. Kata Kunci: Tanggung Jawab Sosial, pendidikan, Keadilan, Masyarakat]]>
<![CDATA[KINERJA PELAYANAN PADA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN GORONTALO ]]>
<![CDATA[Norma L.P. Wemben]]>
<![CDATA[ JURNAL LEGALITAS Vol 3, No 2, 2010 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (7299.037 KB)
|
DOI: 10.33756/jelta.v3i2.681
<![CDATA[one of the main factors in creating crean governance (crean government) and good governance (good governance) is to improve the peformance of government services. Principles such as productivity, customer satisfaction, responsiveness, responsibility, and occountability, are considered imporiant in the creation of bureaucratic climate that \'heolthy\'. in the context of public service,performonce improvement officers will determine the eficiency and quality of service to the community. The results showed that the performance aspect of the service of responsiveness, responsibility, productivity, and accountability and customer satisfaction in Gorontalo BPN office is good enough. as tha authors previously found that a good service peformance is influenced by a factor of one executive officer of service acivities, hich in this case the apparatus seen from the dimensions of commitment in providing service to the community. Recommendatians of this research is need for improvements in service quality from the office of BPN Gorontalo regency, this is based on increasing public awareness of the importance of having a certificate of ownership of land.Improving the quality of the service such as an increased commitment to appropriate authorities in completing the work at the appointed time. Keyword:Responsibilitas,produktifitas,Akuntabilitas, Custommer service.]]>
<![CDATA[PENERAPAN NILAI SOSIAL DALAM HUKUM PERTANAHAN ]]>
<![CDATA[Faried Th Musa]]>
<![CDATA[ JURNAL LEGALITAS Vol 2, No 1, 2009 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (4284.699 KB)
|
DOI: 10.33756/jelta.v2i01.635
<![CDATA[Globalization in the free market economic order must be faced by Indanesia in its efforts to develop law on the management of land law. Land law of old order emphasis is on the productivity, ascribed, and collective, while land law of the period of new order until now emphasizes moderm social values which is universalistic, performance-based, and individualistic. Social value is conceptions or patterned thinking built and believe to to become manual or director for position and behavior of member of public, including behavior of law former is not aside from forming of land law.]]>
