Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Legalitas

JL
Website

Published by Universitas Negeri Gorontalo

ISSN : 19795955 EISSN : 27466094 DOI : 10.33756

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Legalitas adalah peer review journal yang dikhususkan untuk mempublikasikan hasil penelitian mahasiswa Fakultas Hukum baik penelitian mandiri maupun penelitian yang berkolaborasi dengan dosen, terbit setiap bulan April dan Oktober. Jurnal Legalitas menerima artikel dalam lingkup hukum, ilmu hukum dan kajian isu kebijakan lainnya yang berfokus pada pengembangan dan pembangunan Ilmu Hukum di Indonesia.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 140 Documents

4 5 6 7 8

Problematika Kewenangan Pejabat Pelaksana Tugas Bupati Dalam Memberhentikan Kepala Desa Ervin Munandar; Abdul Majid; Tunggul Anshari Setia Negara
Jurnal Legalitas Vol 12, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Antara kewajiban yang diberikan undang-undang tentang desa untuk memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa sesuai Pasal 115 dan batasan kewenangan dalam undang-undang tentang administrasi pemerintahan Pasal 14 ayat (7), bahwa seorang Pejabat Pelaksana Tugas tidak berwenang mengambil tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organiasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tindakan hukum Pejabat Pelaksana Tugas Bupati Kabupaten Buton Tengah yang telah memberhentikan kepala desa Tolandona Matanaeo berdasarkan SK Nomor 307 tertanggal 16 mei 2017. Penelitian ini yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan, perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemberhentian kepala desa tolandona matanaeo dapat dibenarkan, sebab tindakan hukum tersebut didasarkan pada fungsi dengan pemaknaan bahwa keadilan prosedural tidak mengabaikan keadilan substantif. Hal itu relevan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) undang-undang pembentukan kabupaten buton tengah, bahwa pengangkatannya karena memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan dalam bidang pemerintahan. Selain itu sanksi yang diberikan tidak cacat prosedur dalam undang-undang tentang desa.

Tanggung Jawab Hukum Dan Etika Kesehatan Juwita Suma
JURNAL LEGALITAS Vol 2, No 3, 2009
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Health is one of main yardstick of national development and prosperity a nation. Unhappily knowledge about health has not is national policy that have been involve public and decision maker. To realize degree of optimal health for every people, required low support for implementation of various activities in health area. Shortly to realize degree of optimal health for every people continually, required seriously attention for the implementation of national development which with vision of health. Basically health law convergent at rights to healthcare as social base rights. Relates to thing which has been explained before, protection of law to patient and also health officer shall be arranged in separate law. This special arrangement required for both of patient and health officer ones. Kata Kunci: Tanggungjawab, Hukum, Etika Profesi, Kesehatan.

Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penetapan Asal Usul Anak Pernikahan Sirih Untuk kepentingan Pemenuhan Hak Anak Vitra Fitria Makalawo Koniyo
Jurnal Legalitas Vol 13, No. 02 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penetapan asal usul anak tentang pemenuhan hak anak dari hasil pernikahan sirih yang ditetapkan melalui penetapan pengadilan agama dan untuk mengetahui dan mengenalisis faktor–faktor apa saja yang menghambat penetapan asal usul anak. Metode penelitian ini adalah Penelitian hukum empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis yang mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Adapun dalam pembahasan dan penelitian ini adalah analisis sosio yuridis terhadap penetapan asal usul anak tentang pemenuhan hak anak dari hasil pernikahan sirih ditinjau dari UU Perkawinan. Perkawinan dilakukan secara nikah sirih atau dibawah tangan, maka saat mengajukan pembuatan akta kelahiran anak justru akan ditolak oleh pihak pencatatan sipil dan diarahkan ke KUA dan Pengadilan Agama. Apabila ke Pengadilan Agama, maka jalan keluarnya adalah penetapan asal usul anak. Terkadang anak yang dilahirkan tidak mendapat pengakuan dari sisi hukum. Untuk itu perlu dilakukan adanya penetapan asal usul anak demi memenuhi hak serta kepentingan dari anak tersebut Sedangkan kendala–kendala yang menghambat penetapan asal usul anak yaitu kedua orang tua tersebut tidak mencatatkan pernikahannya karena tidak memiliki buku nikah Dan anak yang dilahirkan saat belum adanya akta cerai secara agama.

MEKANISME PENGANGKATAN ANAK MELALUI PENETAPAN PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA Dolot A. Bakung
JURNAL LEGALITAS Vol 3, No 2, 2010
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Children are a mandate of God that must be conlinuously maintained. whatever its status, the child\'s inherent dignity of self, and human rights that must be upheld. In practice many questioned the legal basis of making the deed of appointment of the child,Islamic law, adoption agencies do not know which entitles inherit. Even for areas that are still strong influence of Islamic luw also does not recognize adoption agencies. Since enacted, the act number 3 of 2006, Religious Court has been given the authority to request the appointment of handling cases of children based on Islamic law. This is a stabilization of sociological law which has been strengthened among the Indonesian Muslim community. In principle, stipulating the appointment of children through the courts is very different from the determination of the Religious Court primarily concerns the legal consequences arising. Example, in the case of inheriting, the status offoster parents, guardians and others. Keywords: removal of the child, Determination, Religious Courts, Civil court.

BENTUK-BENTUK KEKERASAN YANG DIALAMI PEREMPUAN Umin Kango
JURNAL LEGALITAS Vol 2, No 1, 2009
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

This article aim to know and comprehends form of hardness to woman who often happened. There is four form of hardness to a real woman signifikan vhich often happened in everyday life. Firstly, form of hardness in family. Second, form of hardness in engage/in sexual play. Third, form of hardness in space public. Fourth, form of hardness done by state.

PENGARUH INTERNET DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI Roy Marten Moonti
JURNAL LEGALITAS VOL 05, NO 01, 2012
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (bordeless) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat sampai menjangkau sampai kepelosok sekalipun.Pengaruh internet sangat dapat dirasakan oleh dunia usaha, dalam dunia usaha seiring dengan makin banyaknya perkembangan elaktronik sangat membatu dalam melaksanakan suatu perjanjian katakanlah perjanjian jual beli.Dalam perjanjian jual beli tidak terlepas dari syarat sahnya suatu perjanjian, selain itu masalah perjanjian melalaui internet lebih jelas lagi diatur dengan undang-undang No. 11 tahun 2008.Konsekuwensi hukum dari perjanjian melalui internet sangat dirasakan oleh para pihak jikalau salah satu pihak melakukan wanprestasi.Sehingganya dalam transaksi jual beli dibutuhkan ketelitian para pihak terutama menyangkut bukti transaksi. Dengan bukti transaksi tersebut pertanggung jawaban hokum dapat terwujud.

Perkembangan Hukum pidana Islam Di Era Reformasi Menuju Univikasi Hukum Indonesia Munkizul Umam Kau
JURNAL LEGALITAS Vol 2, No 3, 2009
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Basically, even constitutionally Islam is not legal as state religion, but in reality, Indonesia state has many adopting Islam principles in our life, nation and societal. Thereby it\'s fair if islam criminal law that written in tadition of Islam and has been applied at Islam state in world, applied also in Indonesia. Applying of Islam crime law utterly, as wanted by Islam thinkers, likely difficult to be done in Indonesia, and if happened only miracle which can answer it. However contribution of Islam criminal law in positive law image cannot be overrulerd off hand.many things which only be recognized in islam crime law then strats recognized in our positive law. Kata Kunci: Perkembangan, hukum, pidana, Islam, Univikasi.

Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pegawai Negeri Sipil Dilihat Dari Perspektif Kajian Kriminologi Yayuk Rizki Hulukati; Dian Ekawaty Ismail; Novendri Nggilu
Jurnal Legalitas Vol 13, No 01 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menjadi penyebab penyalahgunaan narkotika oleh pegawai negeri sipil dikota gorontalo serta upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika oleh pegawai negeri sipil di kota gorontalo. Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun Penelitian ini adalah jenis Penelitian normatif-empiris, Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah, antara lain: Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach); Pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor-faktor terjadinya penyalahgunaan narkotika yang melibatkan pegawai Negeri Sipil di Kota Gorontalo di akibatkan oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal, faktor internal yaitu dengan mencoba-coba untuk menyalahgunakan narkotika, dan faktor eksternal yaitu dengan faktor lingkungan tempat tinggal dan lingkungan pergaulan. Dan upaya-upaya dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh Pegawai Negeri Sipil dilakukan mulai dari upaya preventif yang dilakukan dengan cara penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya narkoba, upaya Represif yang bersifat tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Gorontalo Kota dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo, dan melakukan upaya Rehabilitasi secara sosial dan secara fisik, selain itu melakukan tes urine secara berkala disetiap instansi, harus adanya sosialisasi secara rutin dan penindakan hukum secara tegas bagi PNS yang melakukan penyalahgunaan Narkotika. Kata kunci: Kriminologi; Pegawai Negeri Sipil; Narkotika ABSTRACT The purpose of this study was to determine and analyze the factors that cause narcotics abuse by civil servants in the city of Gorontalo and efforts to combat drug abuse by civil servants in the city of Gorontalo. The type of research used by researchers in compiling this research is a type of normative-empirical research. The approaches used by researchers in compiling this research are, among others: the statutory approach (Statue Approach); The case approach (case approach). The results of this study indicate that the factors in the occurrence of narcotics abuse involving civil servants in Gorontalo City are caused by several factors, both internal and external factors, internal factors, namely trying to abuse narcotics, and external factors, namely environmental factors. place of residence and social environment. And efforts in overcoming narcotics abuse by civil servants are carried out starting from preventive efforts carried out by means of counseling and socialization about the dangers of drugs, repressive efforts that are law enforcement actions carried out by the Gorontalo City Police and the National Narcotics Agency of Gorontalo Province, and carrying out Rehabilitation efforts socially and physically, apart from conducting regular urine tests in every agency, there must be routine outreach and firm legal action for civil servants who commit narcotics abuse.

PERAN PEMDA DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN MANUSIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KETAHANAN WILAYAH (Studi di Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo) Lukum, Roni
Jurnal Legalitas VOL 05, NO 01, 2012
Publisher : JURNAL LEGALITAS

His research was conducted with the aim of: (1). How public opinion on the role of local governments in implementing human development programs in the area Bone Bolango. (2). How does the human development implications of regional recilience in the region Bolango Bone regency. The method used in this study is a joint survey with the analysis of qualitative and quantitative. This research was conducted in the Bone Bolango. Respondents in this study carried out by taking aim sampling (purposive sampling). Number of respondents 61 people, spread in all districts. The results showed that (1). The size of the Regional IPM Bone Bolango health life expectancy in the year 2007 the score was 67.60 years beyond the Gorontalo provincial standards only 65.90 years, education literacy rate has increased by a score of 97.10 exceed the standards only 95.70 Gorontalo province, per capita expenditure of Bone Bolango are in third place position with numbers reaching 609.31 per capita expenditure has not exceeded the standard Gorontalo province USD 615.94 (2). Public opinion about the role of local governments in implementing human development programs obtained very satisfactory results as much as 90.48%, and the assessment is very weak only 9:52%. (3). The results of the application Human Development Program (IPM) has a positive impact on the economy, politics and ideology, social, cultural and security in the region of Defense Bone Bolango, this is shown by the stability condition that until now was a good or conducive.

KEBIJAKAN KEBIJAKAN DALAM ORGANISASI BIROKRASI MODERN Biga, Mahyudin
Jurnal Legalitas Vol 2, No 1, 2009
Publisher : JURNAL LEGALITAS

The Policy is core decisions or action choices that is directly arranges management and distribution of natural resources, financial and man for the benefit of public, namely publics, resident, public or citizen. Policy is result from existence of synergy, compromise or even competition between various ideas, theory, ideology and importances representing political system a state. Because every policy made by government sealalu is concerning public importance, hence the policy called as public policy In the eyes of ideal of bureaucracy undertakes connects importance of state and public with one commitment of service that is increasing from time to time. Thereby a bureaucrat must enjoy the work without making it burden that is impressing weighs, when having to serves public with various the requirement. Bureaucracy is government infrastructure that is widely has duty and the role of as public service. the Duty and role sticks in each bureaucrat, either civil and also military receiving salary from government Hence, aparatur bureaucracy must reflect importances of public to be adopted and orthogonal transformation as position choice in executing the duty and role

Page 6 of 14 | Total Record : 140

4 5 6 7 8

Filter by Year

2009 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 18, No 2 (2025) Vol 18, No 1 (2025) Vol 17, No 2 (2024) Vol 17, No 1 (2024) Vol 16, No 2 (2023) Vol 16, No 1 (2023) Vol 15, No 2 (2022) Vol 15, No 1 (2022) Vol 14, No 01 (2021) Vol. 14, No. 2 (2021) Vol 13, No. 02 (2020) Vol 13, No 01 (2020) Vol 12, No 2 (2019) Vol 12, No 1 (2019) VOL 05, NO 01, 2012 Vol 3, No 2, 2010 Vol 2, No 3, 2009 Vol 2, No 1, 2009 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Jufryanto Puluhulawa

Contact Email
jufryantopuluhulawa@ung.ac.id

Phone
+6281343878760

Journal Mail Official
jurnallegalitas@ung.ac.id

Editorial Address
Law Science Department, Faculty of Law Universitas Negeri Gorontalo Jend. Sudirman street No. 6 Gorontalo City 96128, Gorontalo, Indonesia

Location
Kota gorontalo,

Gorontalo

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Jufryanto Puluhulawa

Contact Email jufryantopuluhulawa@ung.ac.id

Phone +6281343878760

Journal Mail Official jurnallegalitas@ung.ac.id

Editorial Address Law Science Department, Faculty of Law Universitas Negeri Gorontalo Jend. Sudirman street No. 6 Gorontalo City 96128, Gorontalo, Indonesia

Location Kota gorontalo, Gorontalo INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Jufryanto Puluhulawa

Contact Email
jufryantopuluhulawa@ung.ac.id

Phone
+6281343878760

Journal Mail Official
jurnallegalitas@ung.ac.id

Editorial Address
Law Science Department, Faculty of Law Universitas Negeri Gorontalo Jend. Sudirman street No. 6 Gorontalo City 96128, Gorontalo, Indonesia

Location
Kota gorontalo,

Gorontalo

INDONESIA