Mimbar Administrasi
Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI, merupakan jurnal peer review yang di terbitkan oleh FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI diterbitkan dua kali dalam setahun. Jurnal ini memberikan akses terbuka langsung ke isinya dengan prinsip bahwa membuat penelitian tersedia secara bebas untuk publik mendukung pertukaran pengetahuan global yang lebih besar dalam lingkup bidang Admnistrasi Publik. Jurnal ini bertujuan untuk menyediakan tempat bagi akademisi, peneliti, dan praktisi untuk menerbitkan artikel penelitian asli atau artikel hasil pemikiran. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berkaitan dengan berbagai topik di bidang Administrasi, Sosial dan Politik.
Articles
188 Documents
<![CDATA[PEREMPUAN KEPALA KELUARGA MISKIN DAN OTORITAS PENGAMBILAN KEPUTUSAN MASA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Indra Kertati]]>
<![CDATA[ MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang Vol. 19 No. 1 (2022): April: Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56444/mia.v19i1.570
<![CDATA[Perempuan Kepala Keluarga Miskin jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan Laki-laki Kepala Keluarga Miskin. Jumlah yang kecil tidak menandakan persoalan yang dihadapi lebih sederhana. Perempuan kepala keluarga miskin menghadapi persoalan yang rumit terlebih pada masa pandemic covid-19. Kerebatasan Pendidikan, upah yang rendah serta kemampuan menyangga kehidupan ke;luarga dengan beban yang berat dan aksesibilitas yang terbatas, menjadikan mereka berada pada aras marginal. Tantangan yang dihadapi adalah melakukan lompatan ditengah keterbatasan yaitu menjaga agar tidak tertular covid-19 dan sekaligus menyeimbangkan kondisi rumah tangga yang dipimpinnya. Otoritas pengambilan keputusan yang memusat perempuan menjadikan mereka mampu meskipun harus berjuang tanpa batas. Kepala Keluarga menjadi pertaruhan untuk membuat mereka bertahan pada situasi pandemic. Perempuan yang memiliki identitas hukum berupa surat cerai masih mampu untuk mengakses bantuan, namun pada perempuan tanpa identitas hukum, akses tertutup dan harus berjuang sendiri. Temuan penelitian ini menunjukan otoritas pengambilan keputusan dalam rumah tangga mengahdapi pandemic covid-19 sebanyak 98 persen dimiliki sendiri dan 2 persen adalah dukungan anak-anak. Mereka yang berada pada sector informal mengalami kesulitan yang lebih besar dibandingkan yang menggeluti pertanian. Upah yang rendah, waktu yang panjang dan beban yang merat menjadi tantangan yang didapi sehari-hari. Peran pentaholik belum dapat dirasakan untuk meringakan beban mereka. Mereka menghadapi kesulitan dalam keterbatasan dan dalam ujian-ujian yang mempengaruhi pertahanan untuk keberlanjutan hidup.]]>
<![CDATA[Peran Perempuan dalam Implementasi Program Kampung KB ( Studi Kasus di Desa Bumiayu Kabupaten Kendal) ]]>
<![CDATA[Agus Bahrudin]]>;
<![CDATA[Wahyu Wirasati]]>
<![CDATA[ MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang Vol. 19 No. 1 (2022): April: Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56444/mia.v19i1.571
<![CDATA[Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, maka keterlibatan perempuan menjadi syarat mutlak . Peran perempuan dalam pembangunan telah diakomodir dalam berbagai peraturan berkaitan keterlibatannya yang sangat diperlukan bagi keberhasilan pembangunan diantaranya melalui program kampung KB. Peran perempuan dalam implementasi program Kampung KB di Desa Bumiayu dapat dilihat dari 4 aspek yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi . Peran perempuan dalam menyampaikan informasi dan menerapkan program kepada masyarakat dilakukan melalui sarana media sosial sebagai penyampaian informasi dimana setiap kegiatan yang dilakukan kelompok kerja Kampung KB disampaikan dalam bentuk foto ataupun video. Disamping itu juga memiliki SDM perempuan pelaksana handal yang terwadahi dalam kepengusan Pokja Kampung KB COE (Central Of Excellence) Bumi Sejahtera periode tahun 2021- 2025 dengan SK Nomor 411.3/23/2021. Disposisi dan struktur birokrasi diwujudkan berupa dukungan dan komitmen semua pihak dimana pelaksanakan tugas dilakukan sesuai dengan tupoksi dan pembidangan kegiatan yang dijalankan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada, Adapun faktor penghambat yang dihadapi perempuan dalam pelaksanaan program adalah sulitnya merubah paradigma masyarakat mengenai KB, anggapan banyak anak banyak rezeki, dan kurangnya pendanaan terhadap program KB Sedangkan faktor pendukung adalah kesadaran yang kuat dari masyarakat untuk lepas dari stigma kemiskinan]]>
<![CDATA[PENGARUH KONFLIK PERAN GANDA (WORK FAMILY CONFLICT) TERHADAP STRES KERJA : Studi Kasus Pada Karyawan Wanita PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Area Yogyakarta ]]>
<![CDATA[Nadia Dwi Irmadiani]]>
<![CDATA[ MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang Vol. 19 No. 1 (2022): April: Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56444/mia.v19i1.573
<![CDATA[Salah satu yang memiliki peran ganda di dalam studi kasus penelitian ini adalah karyawan wanita yang berkarir di dunia perbankan. Konflik peran ganda terjadi ketika salah satu dari peran yang dijalani menuntut waktu, tenaga dan perhatian lebih sehingga peran lain menjadi terganggu. Konflik peran ganda merupakan salah satu stressor kerja bagi seorang wanita yang bekerja. Seseorang yang mengemban dua peran, rawan mengalami stres kerja karena intensitas peran ganda yang tinggi dari seorang wanita yang bekerja dapat menyebabkan penurunan terhadap kinerjanya karena wanita yang bekerja akan lebih cenderung mengalami depresi, peningkatan keluhan fisik, tingkat energi yang rendah sehingga menyebabkan peningkatan stres. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara konflik peran ganda terhadap stres kerja karyawan wanita PT Bank Mandiri (Persero)Tbk Area Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitaif non eksperimental dengan deskripsi korelasi. Pengambilan sampel menggunakan teknik propotional random sampling sebanyak 149 sampel. Kuesioner yang digunakan yaitu kuesioner stress kerja dari American Institute of Stress. Korelasi kedua variabel diuji menggunakan uji Spearman Rank. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden mengalami tingkat konflik peran ganda rendah yaitu sebanyak 119 responden (79,9%). Sebagian besar responden mengalami stres kerja rendah yaitu sebanyak 135 responden (90,6%). Hasil uji statistic dengan menggunakan Spearman Rank didapatkan nilai p value 0,000 (p<0,05) dengan nilai koefisien korelasi yaitu (+) 0,615. Nilai ini menunjukkan terdapat hubungan yang positif antara konflik peran ganda terhadap stress kerja karyawan wanita PT Bank Mandiri (Persero)Tbk Area Yogyakarta dengan p value 0,000 (p<0,05).]]>
<![CDATA[PENGHAPUSAN DISKRIMINASI TERHADAP TENAGA KERJA PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF GENDER ]]>
<![CDATA[Karningsih Karningsih]]>
<![CDATA[ MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang Vol. 19 No. 1 (2022): April: Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56444/mia.v19i1.574
<![CDATA[Gender saat ini menjadi isu lintas bidang yang diintegrasikan dalam semua aspek .pembangunan. Gender merupakan konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan, yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat, implementasi kebijakan pemerintah yang responsif gender, selalu memperhatikan perbedaan kebutuhan, pengalaman serta aspirasi laki-laki dan perempuan, disamping itu juga kesamaan kondisi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya, sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan dan menikmati hasil pembangunan. Salah satu kebijakan yang responsif gender adalah Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang disingkat UUK 13, dan peraturan pelaksananya, di dalamnya mengatur hak-hak/perlindungan kepada tenaga kerja, didalamnya juga diatur hak-hak dari tenaga kerja perempuan dan diskriminasi terhadap tenaga kerja perempuan .]]>
<![CDATA[DEREGULASI DAN DEBIROKRATISASI DALAM PENGEMBANGAN UMKM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Indra Kertati]]>
<![CDATA[ MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang Vol. 18 No. 2 (2021): Oktober: Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56444/mia.v18i2.575
<![CDATA[Pandemi covid-19 yang berlangsung sejak awal 2020, telah berdampak pada Kesehatan, social dan ekonomi masyarakat. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang biasanya menjadi roda kehidupan keonomi masyarakat tidak mampu bertahan. Berbagai kebijakan yang diuluncurkan pemerintah suka tidak suka harus diterima demi Kesehatan sekaligus uasaha yang tidak berhenti. Deregulasi dan debirokratisasi menjadi tempat untuk menguatkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana deregulasi dan debirokratisasi mampu memberikan peluang bagi UMKM untuk tumbuh dan berkembang. Fokus penelitian ini meliputi respon kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan masalah UMKM, dan kemampuan UMKM dalam meningkatkan kemampuan bertahan menghadapai pandemic covid-19. Lokus penelitian di Kota Surakarta. Hasil penelitian menunjukan deregulasi dan debirokratisasi mampu untuk mendorong usaha mikro kecil dan menengah menghadapi pandemic covid-19. Meskipun poeningkatannya masih cenderung melambat namun berbagai upaya telah membantu bangkit dan bekerja.]]>
<![CDATA[ELECTRONIC-VOTING (E-VOTING) DAN PEMILIHAN UMUM ]]>
<![CDATA[Karmanis Karmanis]]>
<![CDATA[ MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang Vol. 18 No. 2 (2021): Oktober: Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56444/mia.v18i2.576
<![CDATA[Indonesia sebagai negara demokrasi sudah menggunakan metode E-Voting sebagai sarana demokrasi, walaupun baru diterapkan di tingkat pemilihan kepala dusun dan kepala desa. Sistem pemungutan suara elektronik (e-voting) harus diseriusi dan menjamin transparansi, kepastian, keamanan akuntabilitas, dan akurasi. Selain kesiapan teknologi, tentunya harus didukung dengan kesiapan masyarakat dalam melaksanakan sistem e-voting ini ke depannya. Ketidaksiapan dan kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap e-voting juga dapat menjadi faktor pemicu kegagalan dalam penerapan sistem ini. Sejak pandemi Covid-19 yang menyebar diseluruh dunia, melumpuhkan kegiatan manusia khusus di Indonesia. Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia yang diselenggarakan pada 9 Desember 2020 mengalami polemik physical distancing ditengah pandemi Covid-19. Penerapan sistem E-Voting telah dilakukan oleh beberapa negara misalkan di Brajil, India, Swiss dan Australia mendapatkan respon positif dalam masyarakat, namun juga terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian diskriptif kwalitatif dengan pendekatan perbandingan data sekunder. Hasil penelitian ini, sistem E-Voting dalam Pemilihan Umum dapat meningkatkan nilai demokrasi khusus peningkatan partisipasi masyarakat dan memberikan keefektivan serta keefesienan dalam proses pemilihan berlangsung. Namun, penerapan sistem E-Voting masih terkendala dengan adanya hacker yang bisa membobol sistem serta kesiapan pemerintah dalam penggunaan E-Voting.]]>
<![CDATA[UPAYA PERCEPATAN PERTUMBUHAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Bambang Agus Windusancono]]>
<![CDATA[ MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang Vol. 18 No. 2 (2021): Oktober: Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56444/mia.v18i2.577
<![CDATA[Dalam Upaya peningkatan stabilitas ekonomi masyarakat, peran UMKM sangat penting untuk menopang kehidupan bermasyarakat prioritas pada industri kecil atau home industri. Khususnya pada kondisi pandemi covid -19 yang belum berakhir. Untuk mempertahankan pertumbuhan dan perkembangan usaha kecil (UMKM) adalah dengan membuat strategi baru tentang pemasaran dan penjualan baik secara online dam offline di era new normal. Dampak globalisasi menyebabkan persaingan ketat dalam import ekspor barang dan jasa, sehingga pertumbuhan perekonomian dan kemakmuran rakyat tercapai secara merata. Isue yang berkembang adalah upaya meningkatkan kemandirian UMKM masa yang akan datang, perlu strategi baru dalam membangun hubungan antara UMKM dengan Bank. Agar tujuan pemerataan ekonomi terlaksana perlu kebijakan pemerintah dalam mengatur regulasi pertumbuhan usaha UMKM dan percepatan perwujudan kemandirian usaha masyarakat, peran serta pemerintah dalam mendukung pertumbuhan UMKM modern perlu dituangkan dalam peraturan yang baru agar pemerataan ekonomi segera terwujud.]]>
<![CDATA[STRATEGI PENGUATAN KAPASITAS BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH PASCA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Nursalim Nursalim]]>
<![CDATA[ MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang Vol. 18 No. 2 (2021): Oktober: Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56444/mia.v18i2.578
<![CDATA[Pandemi Covid-19 menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, akibat pengaruh globalisasi yang didukung oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Mengglobalnya Covid-19 telah membawa dampak pada kehidupan masyarakat, dunia usaha swasta, dan pemerintahan. Dampak pandemi Covid-19, khususnya bagi Birokrasi Pemda berupa munculnya permasalahan adanya kelemahan pada aspek kelembagaan dan perilaku aparatur birokrasi. Namun di samping itu juga terdapat tantangan dan peluang yang dapat dimanfaatkan dengan baik dalam pembuatan kebijakan untuk mengatasi masalah yang muncul pasca pandemi. Dalam konteks tersebut, penanganan pandemi akan dapat diatasi dengan baik jika didukung oleh adanya good governance dan bikrokasi digital. Pendekatan reformasi kelembagaan dan perilaku birokrasi Pemda akan menjadi baik. Pendekatan reformasi kelembagaan Pemda baik perbaikan bentuk dan misi organisasi, regulasi (kebijakan), prosedur, metode, maupun mekanisme kerja pelayanan publik akan menjadikan birokrasi Pemda mampu menjalankan tugasnya dengan baik dalam mengatasi pandemi. Adapun reformasi melalui perbaikan perilaku aparatur birokrasi (ASN) baik melalui pendidikan dan latihan, kebijakan renumerasi, pengembangan karier ataupun lainnya akan menjadikan birokrasi Pemda dapat menyelenggarakan pelayanan publik pasca pandemic Covid-19 dengan baik.]]>
<![CDATA[Gambaran Pengetahuan, Sikap dan Motivasi Donor Darah Sukarela Mengenai Donor Darah ]]>
<![CDATA[Sylvia Jene P.L.S]]>
<![CDATA[ MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang Vol. 18 No. 2 (2021): Oktober: Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56444/mia.v18i2.579
<![CDATA[Upaya memenuhi ketersediaan darah untuk kebutuhan pelayanan kesehatan selama ini telah dilakukan oleh Palang Merah Indonesia melalui Unit Transfusi Darah yang tersebar di seluruh Indonesia. Humas UDD PMI Cabang Kota Semarang telah menggunakan strategi kampanye untuk mengajak masyarakat menjadi pendonor darah sukarela sehingga diharapkan dapat menambah pengetahuan, sikap dan memberikan motivasi sehingga lebih banyak lagi masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam menyumbangkan darahnya. Penelitian ini menggunakan jenis survei analitik. Populasi penelitian ini adalah seluruh pendonor darah sukarela di UDD PMI Kota Semarang. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling sebanyak 70 pendonor. Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat pengetahuan donor darah sukarela di UDD PMI Kota Semarang cukup baik yaitu 48,0%.Sebagian besar pendonor memiliki sikap yang cukup baik terhadap donor darah yaitu 35,0%.Tingkat motivasi pendonor terhadap donor darah cukup baik yaitu 33,0%. Pendonor darah sukarela di UDD PMI Kota Semarang memiliki tingkat pengetahuan, sikap, dan motivasi yang cukup baik mengenai donor darah.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GO DIGITAL DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG ]]>
<![CDATA[Safira Fildza]]>;
<![CDATA[Munawar Noor]]>
<![CDATA[ MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang Vol. 19 No. 2 (2022): Oktober: Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56444/mia.v19i2.580
<![CDATA[Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis implementasi kebijakan go digital dalam pelayanan administrasi kependudukan di Dispendukcapil Kota Semarang dan faktor pendorong serta kendala-kendalanya. Penelitian ini menunggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan penelitian ini terdiri dari Kepala Bidang Administrasi Kependudukan, petugas loket pelayanan dan pemohon layanan administrasi kependudukan di Dispendukcapil Kota Semarang. Analisis data secara deskriptif kualitatif mulai dari reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) implementasi kebijakan go digital dalam pelayanan administrasi kependudukan di Dispendukcapil Kota Semarang didukung adanya komunikasi yang baik, sumberdaya, adanya diposisi dan struktur birokrasi. (2) Faktor pendorong meliputi adanya kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan; adanya perencanaan program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan Sistem Administrasi Kependudukan; adanya koordinasi yang baik dengan organisasi perangkat daerah melalui Perjanjian Kerjasama. Faktor kendala yaitu belum optimalnya pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan; belum optimalnya pengelolaan SIAK, capaian kepemilikan dokumen belum sesuai target; kurangnya keterpaduan, sinkronisasi data kependudukan antar instansi; dan belum adanya Peraturan Walikota sebagai pedoman pelaksanaan teknis implementasi kebijakan go digital. Selain itu, kendala dari masyarakat yaitu kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk penggunaan teknologi dalam layanan administrasi kependudukan, dan kendala trouble jaringan.]]>
