cover
Contact Name
Ludovikus Bomans Wadu
Contact Email
actualinsight21@gmail.com
Phone
+6281233597270
Journal Mail Official
jurnalnomos@gmail.com
Editorial Address
Jalan Abdurahman Saleeh Blok GJ2 Kedungkandang Kota Malang Jawa Timur, Malang, Provinsi Jawa Timur, 65148
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum
Published by Actual Insight
ISSN : 27767442     EISSN : 27750388     DOI : https://doi.org/10.56393/nomos.v1i1.56
Core Subject : Social,
Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum merupakan terbitan yang didedikasikan untuk memajukan Ilmu Hukum dengan fokus pada orisinalitas, kekhususan, dan kemutakhiran artikel-artikel yang diterbitkan. Jurnal ini bertujuan untuk mendukung perkembangan Ilmu Hukum dengan memberikan wadah bagi publikasi pemikiran hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Dengan melibatkan kontribusi dari mahasiswa dan dosen sebagai akademisi, Nomos berupaya menjadi sumber informasi yang berharga dan mendalam dalam ranah Ilmu Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol. 4 No. 4 (2024): Oktober" : 5 Documents clear
Pengaturan Reklamasi Tambang Batubara Dalam Menjaga Kualitas Lingkungan Hidup di Samarinda Maharani, Citra Ayu Deswina; Lidya, Mai; Suardianti, Ni Kadek Dwita; Faudzil, Muhammad Yasri; Ramadhan, Revan Rachmad
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 4 (2024): Oktober
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v4i4.2291

Abstract

Provinsi Kalimantan Timur, terutama Kota Samarinda adalah pusat kegiatan pertambangan batubara di Indonesia. Meskipun aktivitas ini memberikan dampak positif pada sosial dan ekonomi masyarakat, seperti meningkatnya pertumbuhan ekonomi secara bertahap, mengubah struktur perekonomian ke arah yang lebih baik serta memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan industri. Namun, dampak negatif terhadap lingkungan hidup juga signifikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal. Dampak negatif yang ditimbulkan dari aktivitas sektor pertambangan antara lain menurunkan produktivitas lahan, terjadinya erosi dan sedimentasi, terjadinya pergeseran tanah atau longsoran, terganggunya flora dan fauna, terganggunya kesehatan masyarakat, serta perubahan iklim mikro. Oleh karena itu, praktik reklamasi tambang menjadi sarana yang krusial untuk memitigasi dampak tersebut. Reklamasi pertambangan sendiri adalah kegiatan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya Dalam tulisan ini, penulis mempertanyakan bagaimana pengaturan reklamasi tambang batubara dalam menjaga lingkungan hidup dan ingin mengetahui apakah sudah terimplementasi pengaturan reklamasi tambang batubara tersebut di kota Samarinda.
Upaya Hukum Developer dalam Pemberian Somasi Kepada Konsumen Terkait Dengan Pembatalan Pemesanan Properti Siddhi, I Gusti Ngurah Bagus Prabhawa; Purwanto, I Wayan Novy
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 4 (2024): Oktober
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v4i4.2383

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami somasi dapat sebagai upaya hukum bagi developer dalam pembatalan pemesanan properti dan mengatahui serta memahami upaya hukum developer untuk meneyelesaikan pembatalan pemesanan properti di Kabupaten Badung. Adapun metode penelitian yang dipakai yaitu jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Sumber data primernya didapat dari hasil wawancara dengan responden dan informan, sedangkan sumber data sekunder menggunakan perundang-undangan literatur, jurnal dan internet. Teknik pengunmpulan data memakai studi dokumen dan pengolahan datanya dilakukan dengan deskriptif analisis. Hasil penelitiannya yakni somasi dapat dijadikan sebagai upaya hukum oleh developer kepada konsumen dalam pembatalannya memesan properti. Sedangkan Upaya hukum yang dapat di tempuh pihak developer atau penjual properti untuk menyelesaikan pembatalan pemesanan properti adalah dengan cara memberikan peringatan dalam bentuk somasi secara resmi dari perusahaan dan dalam memberikan somasi kedua tersebut dilakukan tindakan negosiasi antara developer dengan pemesan untuk mencegah terjadinya pembatalan perjanjian pemesanan. Selain itu, tindakan yang dilakukan oleh developer yaitu memberikan penawaran solusi yang terbaik untuk kepentingan developer dan kepentingan calon pembeli.
Upaya Hukum Trader Terhadap Sengketa dalam Transaksi Aset Digital Premana, I Nyoman Jati; Apryani, Ni Wayan Ella
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 4 (2024): Oktober
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v4i4.2384

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami upaya hukum yang dilakukan oleh trader apabila terjadi sengketa dalam transaksi aset digital dan juga bertujuan untuk memahami perlindungan hukum yang didapatkan oleh trader jika terjadi sengketa dalam investasi aset digital. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang menelaah aturan-aturan, norma, doktrin yang terkait dengan topik permasalahan. Hasil studi menunjukkan bahwa pemerintah telah memberikan upaya perlindungan hukum preventif, melalui Pengawas Berjangka Komoditi didasari oleh Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 86/Mpp/Kep/3/2001 Tentang Struktur Organisasi Departemen Perindustrian dan Perdagangan Pasal 1112, serta dalam upaya hukum secara represif yang dapat dilakukan oleh trader jika bermaksud untuk mendapatkan haknya kembali (ganti kerugian) dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) Pasal 1365 KUHPerdata serta dapat mengajukan gugatan wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata ke pengadilan negeri yang kedudukannya berada di daerah trader tinggal atau dengan penyelesaian non-litigasi sebagai alternatif yang bisa ditempuh oleh trader.
Tinjauan Hukum Syariah Terhadap Pelaksanaan Transaksi Pada Peternak Ayam Broiler Baskoro, Windu; Muhamad, Muhamad
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 4 (2024): Oktober
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v4i4.2401

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran transaksi kerjasama antara PT Trisula Bintang dengan peternak ayam broiler yang berada di Kapanewon Lendah Kulon Progo Yogyakarta. Kemudian peneliti juga meninjau dari segi pandangan hukum syariah suatu transaksi perjanjian tersebut.Penelitian ini merupakan penelitian kwalitatif dengan pendekatan studi kasus. Populasi penelitian ini sebanyak tiga peternak dari tujuh peternak di kapanewon Lendah yang bekerja sama dengan PT Trisula Bintang Utama. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan obsevasi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif , yaitu cara menyelesaikan masalah dengan melihat apakah persoalan itu benar atau tidak, diperbolehkan tidak berdasarkan hukum syariah.Transaksi pada peternak ayam broiler dengan PT Trisula Bintang Utama di Kapanewon Lendah yaitu pihak PT Trisula Bintang Utama memberikan berupa sarana produksi bibit, pakan, obat, kimia, dan pendampingan dalam budidaya kemudian peternak mitra membudidayakan ayam broiler sampai panen. Pandangan hukum syariah terhadap pelaksanaan transaksi antara peternak ayam broiler dengan PT Trisula Bintang Utama yaitu memenuhi empat rukun ijaroh sehingga transaksi tersebut sah.
Pengaturan Jumlah Minimal Modal Dasar Pada Pendirian Perseroan Terbatas Devi, I Gusti Agung Istri Anisya Nanda Tara; Priyanto, I Made Dedy
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 4 (2024): Oktober
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v4i4.2402

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum bagi diri pribadi maupun ke dalam kehidupan masyarakat melalui penelitian terhadap adanya konflik norma dalam pengaturan minimal modal dasar pada pendirian perseroan terbatas. Keberadaan PT di Indonesia memberikan peran yang penting terhadap perkembangan perekonomian bangsa Indonesia karena semakin banyaknya perusahaan-perusahaan yang didirikan memberikan peningkatan pendapatan negara dan juga dapat menjamin kesejahteraan rakyat di Indonesia. Dalam pembuatan perusahaan modal merupakan salah satu bagian paling terpenting yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan termasuk juga di dalam pembuatan suatu PT. Dengan modal, sebuah PT dapat melaksanakan aktivitas produksi dan aktivitas–aktivitas bisnis lainnya, serta usaha PT dapat ditingkatkan dan dikembangkan dengan penambahan jumlah modalnya. Hasil studi menunjukkan bahwa besaran modal dasar pendirian PT yang semula ditentukan pada Pasal 32 ayat (1) UUPT adalah paling sedikit Rp 50.000.000,00, menjadi diserahkan sepenuhnya kepada para pendiri PT dengan kesepakatan para pendiri PT. Akibat hukum PT yang memiliki besaran modal dasar kurang dari ketentuan dalam UUPT. PT tidak memiliki status badan hukum karena setelah akta pendirian atau Anggaran Dasar PT selesai dibuat maka untuk memperoleh status badan hukum haruslah mengajukan permohonan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh pengesahan. Penyusunan jurnal ini mempergunakan tipe penelitian hukum Normatif, jenis pendekatan masalah yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konsep Hukum (Conceptual Approach).

Page 1 of 1 | Total Record : 5