cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wagiman
Contact Email
wagiman@lartc.com
Phone
+6282296137090
Journal Mail Official
lalj@lartc.id
Editorial Address
Jl. Agung Tengah 15, Blok I 11 No. 16, Jakarta, 14350
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
Lex Aeterna Law Journal
Published by Lex Aeterna Research & Training Center
ISSN : 30475783     EISSN : 30475066     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
LALJ (Lex Aeterna Law Journal) diterbitkan oleh Lex Aeterna Research & Training Center (LARTC) secara berkala 4 bulanan. LALJ diterbitkan versi Online (ISSN Online 3047-5066) dan versi Cetak (ISSN Cetak 3047-5783) . LALJ diinisiasi sebagai jurnal untuk publikasi hasil-hasil penelitian hukum, baik kajian empiris maupun normatif, khususnya dalam isu-isu hukum dengan pendekatan multidisiplin terhadap kajian hukum Indonesia. Jangkauan pembacanya termasuk praktisi hukum, penelitia hukum, akademisi hukum, filsuf hukum, kriminolog, antropolog, sosiolog, sejarawan, ilmuwan politik, dan peminat/ perhati lainnya. Berbagai topik namun tidak terbatas pada, hukum pidana, hukum tata negara, hukum perdata, hukum ekonomi, hukum kekayaan intelektual, hukum dan teknologi, hukum penyelesaian sengketa, hukum hak asasi manusia, hukum internasional, hukum pajak, hukum Islam, hukum adat, hukum bisnis komersial, hukum lingkungan, pendidikan hukum, maritim hukum, hukum perdagangan, dalam kerangka kajian hukum Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 112 Documents
 7   8   9   10   11 
Pemahaman dan Penerapan Khiyar dalam Hukum Islam untuk Keadilan Transaksi Jual Beli Fakhriya Iliyyin; Rayi Nurazizah
Lex Aeterna Law Journal Vol 2 No 2 (2024): Lex Aeterna Law Journal
Publisher : Lex Aeterna Research & Training Center (LARTC)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69780/lexaeternalawjournal.v2i2.64

Abstract

Khiyar dalam Islam merupakan konsep penting yang berkaitan dengan hak pembeli dan penjual dalam transaksi jual beli. Secara etimologis, khiyar berarti memilih yang terbaik, dan dalam konteks syariah, ia memberi hak kepada pihak-pihak yang berakad untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi sebelum mereka berpisah. Dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Rasulullah SAW menegaskan bahwa kedua pihak memiliki hak khiyar selama mereka belum berpisah, yang menunjukkan pentingnya keadilan dan perlindungan bagi konsumen dalam transaksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai jenis khiyar, termasuk khiyar majlis, khiyar syarat, dan khiyar 'aib. Khiyar majlis adalah hak memilih yang dimiliki oleh penjual dan pembeli selama mereka berada di tempat akad
Analisis Hukum Terhadap Pernikahan Beda Agama: Studi Kasus Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Islam Klasik Reva Chintia Putri; Verdy Ardiana Ekodwiansyah
Lex Aeterna Law Journal Vol 2 No 2 (2024): Lex Aeterna Law Journal
Publisher : Lex Aeterna Research & Training Center (LARTC)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69780/lexaeternalawjournal.v2i2.65

Abstract

Artikel ini membahas tentang pernikahan antara dua orang yang menikah berbeda agama menurut pandangan hukum Islam. Khususnya membahas bagaimana Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman hukum Islam di Indonesia. Dengan membahas pernikahan beda agama, serta dibandingkan menurut pandangan para ulama klasik dalam hukum Islam terdahulu. Bahwa KHI ini secara tegas melarang pernikahan berbeda agama karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip- prinsip dalam ajaran Islam. Sementara itu, hukum Islam klasik memberikan penjelasan dalam menikah beda agama umumnya dilarang. Tetapi ada beberapa pendapat yang mengizinkan pernikahan antara orang Islam dan ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang posisi hukum Islam terhadap pernikahan beda agama ini, baik dari perspektif hukum Indonesia maupun warisan hukum Islam yang lebih luas.
Fiqh Muamalah dalam Islam Menuntun Kehidupan Adil dan Sejahtera Reva Chintia Putri; Lina Pusvisasari
Lex Aeterna Law Journal Vol 2 No 3 (2024): Lex Aeterna Law Journal
Publisher : Lex Aeterna Research & Training Center (LARTC)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69780/lexaeternalawjournal.v2i3.66

Abstract

Pembahasan mengenai konsep dasar muamalah dalam Islam mencakup pemahaman tentang peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain mengenai hak, kewajiban, dan harta benda. Prinsip muamalah ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari konsep dasar fiqh muamalah dalam Islam yang berfungsi sebagai pedoman untuk aktivitas ekonomi dan sosial. Diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya mempelajari konsep dasar fiqh muamalah serta memberikan kontribusi untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.
Prinsip Hukum Islam dalam Pengelolaan Harta untuk Keadilan Sosial dan Etika Kayla Nurul Azkiyya; Siti Nuralika Khilwani
Lex Aeterna Law Journal Vol 2 No 3 (2024): Lex Aeterna Law Journal
Publisher : Lex Aeterna Research & Training Center (LARTC)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69780/lexaeternalawjournal.v2i3.67

Abstract

Harta memiliki kedudukan yang penting dalam Islam karena berkaitan langsung dengan kehidupan manusia serta tanggung jawab spiritualnya. Islam memandang harta sebagai amanah dari Allah yang harus dikelola secara etis sesuai syariat dan dengan rasa tanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk menggali konsep harta dalam Islam serta kedudukannya dalam kehidupan sehari-hari, dengan fokus pada keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi. Dalam Islam, harta bukan hanya dilihat sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keberkahan dan mendekatkan diri kepada Allah. Pengelolaan harta yang bijaksana menuntut umat Islam untuk menjaga prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kepedulian sosial. Dengan menggunakan pendekatan studi literatur terhadap Al-Qur’an, Hadis, serta literatur Islam lainnya, penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan harta dalam Islam harus memperhatikan aspek sosial dan spiritual. Salah satunya adalah kewajiban membayar zakat sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Penelitian ini juga menyoroti perlunya pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengelolaan harta agar umat Islam dapat menjalankan kehidupan yang adil dan sejahtera sesuai dengan nilai-nilai Islam.
Peran Hukum Islam dalam Menanggulangi Praktek Riba dalam Masyarakat Muhammad Abdurachman
Lex Aeterna Law Journal Vol 2 No 3 (2024): Lex Aeterna Law Journal
Publisher : Lex Aeterna Research & Training Center (LARTC)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69780/lexaeternalawjournal.v2i3.68

Abstract

Praktek riba dalam masyarakat masih menjadi permasalahan yang signifikan, meskipun telah banyak upaya untuk mengedukasi tentang hukumnya dalam Islam. Riba, yang diartikan sebagai penambahan yang tidak sah dalam transaksi, diharamkan oleh agama Islam karena dapat merugikan pihak yang lemah. Islam menawarkan berbagai solusi untuk menghindari riba, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjaman. Dalam konteks hukum Islam, riba terdiri dari beberapa jenis, seperti riba fadhl, riba yad, riba annasa', dan riba qordh, yang masing-masing memiliki dampak negatif yang berbeda. Riba tidak hanya berimplikasi pada aspek ekonomi, tetapi juga mempengaruhi kehidupan sosial dan agama seseorang. Pemahaman tentang hukum riba dan alternatif transaksi tanpa riba menjadi penting untuk menghindari terjerumus dalam praktik yang dilarang. Beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk menggantikan transaksi riba antara lain transaksi tunai, mudhorobah, sewa menyewa, dan pinjaman tanpa bunga. Selain itu, peran lembaga keuangan syariah juga semakin berkembang untuk menyediakan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam hal ini, perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai bunga bank menunjukkan kompleksitas dalam penerapan hukum riba, meskipun mayoritas ulama sepakat bahwa bunga bank hukumnya haram. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memahami dan mempraktikkan hukum Islam terkait riba dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.
Pelaksanaan Perikatan dan Perjanjian: Kajian Hukum Perdata dan Hukum Islam Terhadap Pemutusan Sepihak Muhammad Ridwan Ismail
Lex Aeterna Law Journal Vol 2 No 3 (2024): Lex Aeterna Law Journal
Publisher : Lex Aeterna Research & Training Center (LARTC)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69780/lexaeternalawjournal.v2i3.69

Abstract

Perikatan dan perjanjian merupakan aspek penting dalam kehidupan sehari-hari, di mana setiap individu atau entitas dapat terlibat dalam berbagai jenis perikatan, seperti kontrak kerja, jual beli, atau sewa menyewa. Perikatan ini memberikan kebebasan berkontrak, namun harus memenuhi syarat legal yang berlaku agar sah menurut hukum. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah pemutusan perikatan sepihak, yang dapat merugikan pihak lain dan melanggar hukum. Penelitian ini mengangkat kasus pemutusan perikatan sepihak antara PT Chuhatsu Indonesia dan PT Tenang Jaya Sejahtera yang terjadi pada tahun 2012. PT Tenang Jaya Sejahtera mengalami kerugian akibat pemutusan kontrak yang dilakukan oleh PT Chuhatsu Indonesia tanpa persetujuan bersama, yang berdampak pada kerugian finansial yang besar. Berdasarkan hukum perdata dan hukum Islam, pemutusan kontrak sepihak dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum yang harus diberi sanksi. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa perjanjian yang sah harus memenuhi syarat-syarat tertentu dan dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam Islam, perikatan juga diatur untuk memastikan keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya pemenuhan hak dan kewajiban dalam perjanjian sesuai dengan hukum negara maupun agama.
Perlindungan Hukum bagi Penjual dalam Jual Beli Online Pre-Order menurut Perspektif Hukum Islam Nita Suryani
Lex Aeterna Law Journal Vol 2 No 3 (2024): Lex Aeterna Law Journal
Publisher : Lex Aeterna Research & Training Center (LARTC)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69780/lexaeternalawjournal.v2i3.70

Abstract

Perdagangan online telah berkembang pesat, termasuk dalam sistem pre-order, yang memungkinkan pembeli memesan barang sebelum tersedia. Namun, praktik ini juga menghadirkan risiko bagi penjual, terutama terkait dengan pembatalan sepihak oleh konsumen. Dalam perspektif hukum Islam, transaksi jual beli, termasuk pre-order, harus mematuhi prinsip-prinsip keadilan dan saling ridha. Konsep khiyar, atau hak memilih dalam transaksi, menjadi penting dalam konteks ini, di mana baik pembeli maupun penjual memiliki hak untuk membatalkan atau melanjutkan perjanjian berdasarkan kondisi tertentu. Pembatalan sepihak, atau yang dikenal dengan iqalah, adalah salah satu metode yang diatur dalam Islam untuk menjaga keadilan dalam transaksi. Jual beli online, termasuk pre-order, melibatkan risiko ketidakjelasan produk, yang dapat menyebabkan ketidakpuasan bagi konsumen. Oleh karena itu, penjual harus menyediakan informasi yang jelas mengenai produk, dan pembeli berhak untuk memilih apakah akan melanjutkan transaksi atau tidak. Video unboxing dan konsep misteri box juga mempengaruhi keputusan pembelian, di mana pembeli dapat melihat kondisi barang sebelum menerima, yang dapat memperkuat mekanisme khiyar dalam transaksi. Meskipun demikian, penting untuk menjaga kejujuran dan transparansi dalam bisnis online agar tidak terjadi penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak.
Relevansi Hukum Musaqah Terhadap Praktik Maro Petani Kopi Gunung Sari Muhammad Ridwan
Lex Aeterna Law Journal Vol 2 No 4 (2024): Lex Aeterna Law Journal
Publisher : Lex Aeterna Research & Training Center (LARTC)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69780/lexaeternalawjournal.v2i4.72

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji relevansi antara konsep hukum musaqah dalam Fikih Islam dengan praktik kerjasama 'maro' antarpetani kopi di Desa Gunung Sari, Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Dalam praktik ini, petani pemilik kebun kopi dan petani penggarap sepakat untuk membagi hasil panen secara adil (50%:50%) setelah melalui serangkaian tanggung jawab yang dibagi antara kedua pihak. Praktik ini dianalisis dengan menggunakan perspektif hukum Islam, khususnya konsep musaqah, yang mengatur pembagian hasil pertanian melalui kerjasama pemeliharaan tanaman dengan imbalan bagi hasil. Berdasarkan temuan lapangan, kerjasama 'maro' memiliki kesamaan prinsip dengan musaqah, yaitu adanya pembagian hasil yang adil dan saling menguntungkan. Namun, meskipun kedua konsep ini memiliki kesamaan dalam tujuan sosial dan ekonomi, terdapat perbedaan dalam perlindungan hukum yang diberikan oleh sistem hukum positif Indonesia. Praktik musaqah tidak diatur secara eksplisit dalam hukum positif, meskipun prinsipnya dapat diintegrasikan dalam kerangka hukum agraria Indonesia, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman terhadap kedua sistem hukum untuk mendukung praktik pertanian yang berkelanjutan dan adil, serta memberikan dasar bagi pengembangan kebijakan pertanian yang lebih inklusif di Indonesia.
Penerapan Hukum Islam pada Praktik Gadai (Rahn) Sebagai Jaminan Utang Nia Sobandi; Lina Pusvisasari
Lex Aeterna Law Journal Vol 2 No 4 (2024): Lex Aeterna Law Journal
Publisher : Lex Aeterna Research & Training Center (LARTC)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69780/lexaeternalawjournal.v2i4.73

Abstract

Dalam hukum Islam, gadai, juga dikenal sebagai rahman, digunakan sebagai jaminan atas utang piutang. Dalam praktik, rahn digunakan untuk memberikan kepastian pelunasan utang melalui penahanan barang berharga oleh pihak pemberi pinjaman (murtahin). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki konsep rahn dari sudut pandang hukum Islam, yang mencakup rukun, syarat, dan ketentuan syariah yang mengatur hubungan ini. Studi pustaka, juga dikenal sebagai studi pustaka, dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, selama dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syariah, seperti tidak mengandung unsur riba, gharar, atau ketidakadilan, rahn dapat dianggap sebagai instrumen keuangan yang sah dalam Islam. Selain itu, sistem pembiayaan mikro syariah menguntungkan bagi orang-orang yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan resmi. Selain itu, sistem pembiayaan mikro syariah menguntungkan bagi orang-orang yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan resmi.
Studi Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Tanah dengan Pembayaran Hasil Panen dalam Perjanjian Nita Suryani
Lex Aeterna Law Journal Vol 2 No 4 (2024): Lex Aeterna Law Journal
Publisher : Lex Aeterna Research & Training Center (LARTC)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69780/lexaeternalawjournal.v2i4.74

Abstract

Penelitian ini membahas tentang hukum Islam terkait dengan praktik sewa-menyewa tanah dengan sistem pembayaran hasil panen. Sewa-menyewa tanah dalam hukum Islam termasuk dalam kategori akad ijarah, yang memungkinkan pemilik tanah untuk menyewakan tanahnya dengan imbalan berupa manfaat dari hasil pertanian atau komoditas lainnya. Dalam sistem pembayaran hasil panen, pihak penyewa menyerahkan sebagian dari hasil panen yang diperoleh kepada pemilik tanah sebagai bentuk pembayaran sewa, yang biasanya dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan antara kedua belah pihak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa tanah yang menggunakan pembayaran hasil panen dalam perspektif hukum Islam, serta untuk mengetahui dampak hukum terhadap kedua belah pihak, terutama dalam hal kejelasan perjanjian dan pembagian hasil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, dengan mengkaji berbagai literatur, buku, jurnal, serta pendapat para ulama tentang hukum sewa-menyewa tanah dan akad ijarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sewa tanah dengan pembayaran hasil panen dapat dibenarkan dalam hukum Islam selama terdapat kesepakatan yang jelas mengenai jenis tanaman, jangka waktu sewa, serta pembagian hasil yang adil antara pemilik tanah dan penyewa. Namun, masalah sering muncul ketika tidak ada kejelasan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, atau ketika terjadi bencana alam yang mempengaruhi hasil panen. Dalam hal ini, hukum Islam mengatur bahwa kedua belah pihak harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan, dan perjanjian harus dipenuhi dengan dasar saling percaya. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa perjanjian sewa-menyewa tanah dengan pembayaran hasil panen memiliki dasar hukum yang kuat dalam Islam, namun perlu perhatian lebih terhadap kejelasan dan keadilan dalam praktiknya untuk menghindari perselisihan.

Page 9 of 12 | Total Record : 112

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2026) Vol 3 No 4 (2025): Lex Aeterna Law Journal Vol 3 No 3 (2025): Lex Aeterna Law Journal Vol 3 No 2 (2025): Lex Aeterna Law Journal Vol 3 No 1 (2025): Lex Aeterna Law Journal Vol 2 No 4 (2024): Lex Aeterna Law Journal Vol 2 No 3 (2024): Lex Aeterna Law Journal Vol 2 No 2 (2024): Lex Aeterna Law Journal Vol 2 No 1 (2024): Lex Aeterna Law Journal Vol 1 No 3 (2023): Lex Aeterna Law Journal Vol 1 No 2 (2023): Lex Aeterna Law Journal Vol 1 No 1 (2023): Lex Aeterna Law Journal More Issue