cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wagiman
Contact Email
wagiman@lartc.com
Phone
+6282296137090
Journal Mail Official
lalj@lartc.id
Editorial Address
Jl. Agung Tengah 15, Blok I 11 No. 16, Jakarta, 14350
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
Lex Aeterna Law Journal
Published by Lex Aeterna Research & Training Center
ISSN : 30475783     EISSN : 30475066     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
LALJ (Lex Aeterna Law Journal) diterbitkan oleh Lex Aeterna Research & Training Center (LARTC) secara berkala 4 bulanan. LALJ diterbitkan versi Online (ISSN Online 3047-5066) dan versi Cetak (ISSN Cetak 3047-5783) . LALJ diinisiasi sebagai jurnal untuk publikasi hasil-hasil penelitian hukum, baik kajian empiris maupun normatif, khususnya dalam isu-isu hukum dengan pendekatan multidisiplin terhadap kajian hukum Indonesia. Jangkauan pembacanya termasuk praktisi hukum, penelitia hukum, akademisi hukum, filsuf hukum, kriminolog, antropolog, sosiolog, sejarawan, ilmuwan politik, dan peminat/ perhati lainnya. Berbagai topik namun tidak terbatas pada, hukum pidana, hukum tata negara, hukum perdata, hukum ekonomi, hukum kekayaan intelektual, hukum dan teknologi, hukum penyelesaian sengketa, hukum hak asasi manusia, hukum internasional, hukum pajak, hukum Islam, hukum adat, hukum bisnis komersial, hukum lingkungan, pendidikan hukum, maritim hukum, hukum perdagangan, dalam kerangka kajian hukum Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 112 Documents
 6   7   8   9   10 
Memaknai Terminologi Lex Aeterna Wagiman Wagiman
Lex Aeterna Law Journal Vol 4 No 2 (2026)
Publisher : Lex Aeterna Research & Training Center (LARTC)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69780/lexaeternalawjournal.v4i2.38

Abstract

Resensi Rubrik: Kajian Artikel Pemikir Hukum Klasik Karya & Judul: B.P. Vermeulen & G.A. van Der Wal Grotius, “Aquinas and Hobbes Grotian Natural Law between Lex Aeterna and Natural Rights”, Jurnal Grotiana, Vol. 16, No. 1, 1995, hlm. 55-83.
Paradigma Keadilan Dan Hukum : Sebuah Telaah Nilai Keadilan Berdasarkan Perspektif Filsafat Hukum Dadang Apriyanto
Lex Aeterna Law Journal Vol 1 No 1 (2023): Lex Aeterna Law Journal
Publisher : Lex Aeterna Research & Training Center (LARTC)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69780/lexaeternalawjournal.v1i1.39

Abstract

Hingga saat ini, keadilan belum menemukan definisi dan tolak ukur yang seragam. Dalam tataran praktek, keadilan menjadi suatu konsep yang terus dipertanyakan, seperti contohnya dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh seorang lansia karena kelaparan, dalam hal ini tidak ditemukan jawaban apakah adil ialah menjatuhkan sanksi sesuai aturan atau membebaskan dengan alasan kemanusiaan. Atas dasar tersebut kemudian timbul pertanyaan bagaimana keadilan tersebut dapat dilihat sebagai wujud nyata dari implikasi keberlakuan hukum? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan basis teoritik doctrinal research dan pendekatan konseptual, untuk dapat menjawab pertanyaan “Apakah hukum selalu adil?” Penelitian ini mengulas terkait keadilan dalam berbagai aliran filsafat hukum, keadilan berdasarkan Pancasila, serta penerapan hukum dan keadilan di Indonesia. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa nilai keadilan dapat dikatakan terpenuhi bergantung pada aliran filsafat hukum yang dianut. Di Indonesia filsafat hukum dalam konteks keadilan dapat dilihat melalui keadilan sosial dalam Pancasila yang merupakan tampilan lain dari keadilan yang mengharuskan agar setiap orang tanpa terkecuali memiliki akses untuk mencapai haknya dalam satu kesatuan sosial. Namun pada faktanya, keadilan di Indonesia masih terciderai dalam berbagai bidang kekuasaan baik eksekutif, legislatif, dan yudisiil. Sehingga hukum pada hakikatnya dibuat untuk mewujudkan keadilan, namun pada faktanya hukum tidak selalu adil.
Etika dan Hukum: Analisis Filosofis tentang Hubungan antara Hukum dan Moral Onytra Nirwana Prihatin
Lex Aeterna Law Journal Vol 1 No 2 (2023): Lex Aeterna Law Journal
Publisher : Lex Aeterna Research & Training Center (LARTC)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69780/lexaeternalawjournal.v1i2.41

Abstract

Penelitian ini berangkat dari analisis penelusuran akan eksistensi moral dalam menentukan validitas suatu hukum. Kemudian dalam keterkaitan antara keduanya, penulis berusaha menganalisis nilai moral secara lebih luas dan khusus yakni dalam bidang profesi hukum yang kemudian dikenal dengan etika. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan basis teoritik doctrinal research dan pendekatan konseptual, untuk dapat menjawab pertanyaan “Apakah hukum dapat berdiri terpisah dari moral?” Penelitian ini menghasilkan konklusi bahwa hukum dan moral tidak dapat dipisahkan antara satu dan yang lain. Ketika pemisahan tersebut terjadi, maka hukum akan sukar mencapai tujuan hukum itu sendiri. Dalam bidang hukum, moral tidak hanya hanya tertuang dalam tataran substantif produk hukum saja, tetapi juga harus melekat pada pemegang profesi hukum. Etika hukum atau tanggung jawab profesional, memainkan peran penting dalam memastikan bahwa perilaku pemegang profesi hukum memenuhi persyaratan sebagai orang yang layak dan patut dan melindungi masyarakat. Dengan demikian terdapat implikasi konkret anatar moral, hukum, dan etika profesi hukum.
Revolusi Digital: Pengaruh Teknologi terhadap Perubahan dalam Hukum Widodo
Lex Aeterna Law Journal Vol 1 No 2 (2023): Lex Aeterna Law Journal
Publisher : Lex Aeterna Research & Training Center (LARTC)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69780/lexaeternalawjournal.v1i2.42

Abstract

Penelitian ini berangkat dari kesadaran perkembangan teknologi dan revolusi digital di masa kini. Perkembangan teknologi tersebut jelas kemudian berimplikasi pada perubahan tatanan hukum yang ada. Atas dasar tersebut penulis hendak meninjau perubahan hukum seperti apa yang terjadi di Indonesia dan apakah perubahan tersebut telah cukup mengakomodir kebutuhan hukum yang ada. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan basis teoritik doctrinal research dan pendekatan konseptual, untuk dapat menjawab pertanyaan “Bagaimana perkembangan teknologi mempengaruhi hukum di Indonesia?” Penelitian ini menghasilkan konklusi bahwa di Indonesia sudah mengalami banyak penyesuaian tataran normatif akibat revolusi digital yang terjadi. Hal ini dapat dilihat melalui eksistensi UU ITE maupaun UU PDP. Namun sayangnya aturan tersebut belum mengakomodir sepenuhnya peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian data pribadi akibat revolusi digital, seperti dalam hal penyalahgunaan data pribadi oleh AI. Atas dasar tersebut penulis berupaya menghadirkan solusi dengan mengadospi praktik yang sudah tertuang dalam AI and Data Act Kanada. Adopsi tersebut yakni dengan menciptakan peraturan hukum yang relevan terkait tindakan penyalahgunaan data pribadi oleh produk revolusi digital, salah satunya yaitu produk AI.
Ketegangan Hukum Konflik Antara Hukum Nasional dan Hukum Internasional Abdul Rahman
Lex Aeterna Law Journal Vol 1 No 3 (2023): Lex Aeterna Law Journal
Publisher : Lex Aeterna Research & Training Center (LARTC)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69780/lexaeternalawjournal.v1i3.43

Abstract

Dilema hukum muncul ketika hukum domestik suatu negara bertentangan dengan hukum internasional dalam konteks globalisasi dan hubungan internasional yang kompleks. Dilema ini menciptakan masalah rumit sehubungan dengan melanggar hukum, membuat kebijakan, dan melindungi hak asasi manusia. Konflik dan kesalah pahaman sering diakibatkan oleh kurangnya kepatuhan antara norma-norma hukum nasional dan internasional. Dalam hal suatu negara mematuhi hukum internasional, ini mungkin bertentangan dengan negara yang ada Dalam proses penyelesaian sengketa ini, beberapa negara mungkin merasa perlu untuk menyesuaikan hukum nasional mereka dengan standar internasional. Tetapi proses ini tidak selalu berjalan lancar dan dapat mengakibatkan perkembangan resistensi di tingkat domestik. Sebaliknya, upaya untuk memodifikasi hukum nasional dapat mengurangi ketidakpatuhan terhadap norma-norma internasional, dengan potensi konsekuensi diplomatik dan hukum internasional. Mengingat kebingungan hukum ini, penting untuk menyelidiki kekakuan yang efektif.
Mengurai Isu-Isu Privasi: Peran Hukum Dalam Melindungi Data dan Identitas Pribadi Ricky -
Lex Aeterna Law Journal Vol 2 No 1 (2024): Lex Aeterna Law Journal
Publisher : Lex Aeterna Research & Training Center (LARTC)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69780/lexaeternalawjournal.v2i1.47

Abstract

Setiap orang harus memiliki data pribadi. Data pribadi merupakan sesuatu yang penting dan melekat pada setiap orang. Data pribadi merupakan sesuatu yang bersifat sensitif. Data pribadi adalah sesuatu yang harus dilindungi karna sejatinya merupakan hak privasi setiap orang. Hak privasi merupakan sebuah hak konstitusional pada warga negara yang sudah diatur dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak konstitusional merupakan kewajiban dari suatu negara terhadap warga negaranya. Tujuan dan fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hakekat dari perlindungan hukum tentang data pribadi seseorang sebagai hak privasi dan bentuk sebuah perlindungan hukum data pribadi sebagai hak privasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan conseptual approach. Hasil dari penelitian ini adalah bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi sebagai privasi di Indonesia saat ini dngan menerapkan beberapa pasal yang tersirat mengatur mengenai data pribadi. Indonesia belum mempunyai peraturan perundang – undangan yang menjadi sebuah dasar hukum perlindungan terhadap data pribadi seseorang. Maka dari itu, dalam perlindungan hukum data pribadi, Indonesia mengalami kekosongan norma sehingga tidak dapat secara kurang maksimal melindungi data pribadi warga negara. Peneliti berpendapat bahwa agar dibentuk sebuah lembaga tersendiri yang dapat menangani secara khusus dan manjadi masukan dalam RUU Perlindungan data pribadi dan perlu di perbaharui lagi untuk RUU Perlindungan Data Pribadi.
Hakim, Kewenangan, Dan Keadilan: Perspektif Filsafat Hukum Dalam Pengambilan Keputusan Hakim Yanto Jaya
Lex Aeterna Law Journal Vol 2 No 1 (2024): Lex Aeterna Law Journal
Publisher : Lex Aeterna Research & Training Center (LARTC)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69780/lexaeternalawjournal.v2i1.48

Abstract

Penelitian ini berangkat dari kesalahan berpikir bahwa hakim dilekati wewenang untuk menerapkan hukum secara presisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun dalam konseptual filsafat hukum, hakim tidak seharusnya hanya sekedar menjadi corong undang-undang. Namun ketika terdapat atauran yang tidak jelas dan berpotensi menciderai nilai keadilan dalam masyarakat maka sudah seyogianya hakim menggali nilai keadilan dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan basis teoritik doctrinal research dan pendekatan konseptual, untuk dapat menjawab pertanyaan “Bagaimana hukum memberi kewenangan pada kekuasaan negara, khususnya kekuasaan kehakiman?” Pertama, penelitian ini mengulas terkait wewenang kekuasaan kehakiman di Indonesia. Hal tersebut dilakukan dengan menganalisis konseptual kekuasaan dan wewenang, serta kerangka normatif wewenang hakim dan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Pada bagian selanjutnya penulis meninjau nilai moralitas dan keadilan kekuasaan kehakiman dalam perspektif filsafat. Dengan menghasilkan jawaban bahwa sebuah hukum dan putusan tanpa moralitas tidak akan mampu merfleksikan nilai keadilan.
Analisis Penerapan Larangan Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Kontemporer Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Dan Hukum Islam Di Indonesia Ahmad Radi Alamsyah; Fasya Muhammad Atqiya
Lex Aeterna Law Journal Vol 2 No 2 (2024): Lex Aeterna Law Journal
Publisher : Lex Aeterna Research & Training Center (LARTC)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69780/lexaeternalawjournal.v2i2.61

Abstract

Konsep gharar dalam fiqih muamalah merujuk pada ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam objek atau syarat transaksi yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Larangan terhadap gharar bertujuan untuk menjaga keadilan dan mencegah eksploitasi dalam aktivitas ekonomi. Dalam konteks modern, praktik gharar dapat ditemukan dalam berbagai bentuk transaksi, seperti jual beli daring, sistem mystery box, dan kontrak derivatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan larangan gharar dalam transaksi kontemporer serta relevansinya dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif dan studi pustaka, ditemukan bahwa meskipun teknologi memudahkan transaksi, namun juga meningkatkan potensi gharar jika tidak diatur dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam dan regulasi yang komprehensif untuk memastikan transaksi ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip syariah.
Konsep Hukum Ijarah dalam Muamalah Islam: Analisis Terhadap Prinsip, Rukun, dan Aplikasinya Ai Anisa; Orina Pujastuti
Lex Aeterna Law Journal Vol 2 No 2 (2024): Lex Aeterna Law Journal
Publisher : Lex Aeterna Research & Training Center (LARTC)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69780/lexaeternalawjournal.v2i2.62

Abstract

Akad ijarah merupakan salah satu bentuk muamalah yang penting dalam kehidupan bermasyarakat, yang mengatur tentang pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa pembayaran sewa atau upah. Kajian mendalam terhadap prinsip-prinsip dan rukun ijarah, termasuk kejelasan objek, manfaat, dan harga sewa, menjadi krusial untuk memastikan keabsahan dan keadilan dalam transaksi. Selain itu, pemahaman terhadap berbagai jenis ijarah, seperti ijarah atas manfaat barang (sewa rumah, kendaraan, dll.) dan ijarah atas pekerjaan (upah tenaga kerja), serta perbedaan mendasar antara keduanya, memberikan landasan yang kokoh dalam praktik ekonomi syariah. Artikel ini bertujuan untuk mengupas tuntas konsep ijarah, mulai dari definisi, dasar hukum dalam Al-Qur'an dan Sunnah, rukun dan syarat sah, hingga implikasi dan aplikasinya dalam konteks ekonomi modern, termasuk tantangan dan peluangnya. Dengan memahami esensi ijarah secara komprehensif, diharapkan dapat tercipta transaksi yang transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip- prinsip syariah.
Hukum Akad dalam Islam: Perspektif Perikatan dan Perjanjian dalam Muamalah Allaila Zentsa Yusrina; Latifatul Zahra
Lex Aeterna Law Journal Vol 2 No 2 (2024): Lex Aeterna Law Journal
Publisher : Lex Aeterna Research & Training Center (LARTC)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69780/lexaeternalawjournal.v2i2.63

Abstract

Perikatan dan perjanjian dalam Islam merupakan konsep fundamental dalam hukum muamalah yang berlandaskan pada prinsip keadilan, kejujuran, dan kepercayaan. Dalam perspektif syariah, perikatan merujuk pada hubungan hukum yang mengikat antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban tertentu. Sementara itu, perjanjian (akad) adalah bentuk kesepakatan antara pihak-pihak tersebut yang harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Islam mengatur berbagai jenis akad, baik yang bersifat mengikat (lazim) maupun tidak mengikat (ghair lazim), dengan tujuan memastikan bahwa setiap transaksi atau kesepakatan dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan dan menghindari unsur gharar (ketidakjelasan), riba (bunga), dan maysir (perjudian). Dalam sistem hukum Islam, akad dianggap sah apabila memenuhi unsur utama seperti ijab (penawaran), qabul (penerimaan), pihak yang berakad (aqidan), objek akad (ma'qud ‘alaih), serta tujuan yang sesuai dengan syariah.

Page 8 of 12 | Total Record : 112

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2026) Vol 3 No 4 (2025): Lex Aeterna Law Journal Vol 3 No 3 (2025): Lex Aeterna Law Journal Vol 3 No 2 (2025): Lex Aeterna Law Journal Vol 3 No 1 (2025): Lex Aeterna Law Journal Vol 2 No 4 (2024): Lex Aeterna Law Journal Vol 2 No 3 (2024): Lex Aeterna Law Journal Vol 2 No 2 (2024): Lex Aeterna Law Journal Vol 2 No 1 (2024): Lex Aeterna Law Journal Vol 1 No 3 (2023): Lex Aeterna Law Journal Vol 1 No 2 (2023): Lex Aeterna Law Journal Vol 1 No 1 (2023): Lex Aeterna Law Journal More Issue