cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nurani Ajeng Tri Utami
Contact Email
jurnal.soedirmanlawreview@unsoed.ac.id
Phone
+62281-638339
Journal Mail Official
jurnal.soedirmanlawreview@unsoed.ac.id
Editorial Address
Gedung Yustisia IV , Law Journal Center Jalan Prof. H.R. Boenyamin No. 708 Purwokerto, Central Java, Indonesia, 53122
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Soedirman Law Review
Published by Universitas Jenderal Soedirman
ISSN : -     EISSN : 2716408X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Soedirman Law Review merupakan jurnal ilmiah yang fokus pada bidang Hukum. Jurnal ini terbit sebanyak 4 (empat) nomor dalam setahun. Soedirman Law Review menerima naskah karya tulis ilmiah di bidang Hukum berupa hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan di media lain.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 3, No 2 (2021)" : 15 Documents clear
PENGATURAN FUNGSI PERWAKILAN DIPLOMATIK DALAM MELINDUNGI WARGA NEGARA DI LUAR NEGERI MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (Kajian Tentang Penerapan Diplomasi Digital Dalam Pelayanan Kekonsuleran Oleh Perwakilan Diplomatik Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19) Anandita Tasya Ramadhanti
Soedirman Law Review Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.2.136

Abstract

Era globalisasi dan revolusi teknologi informasi memberikan pengaruh dalampraktik diplomasi, yaitu adanya peralihan dari diplomasi konvensional menjadidiplomasi digital. Adanya pandemi COVID-19 pada saat ini membuat WargaNegara Indonesia (WNI) di luar negeri yang bekerja, tinggal menetap, danbelajar mengalami kesulitan dalam menjalani aktivitasnya. Penelitian inibertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai fungsi perwakilandiplomatik dalam melindungi warga negara di luar negeri menurut KonvensiWina 1961 dan hukum internasional serta mengetahui pelaksanaan diplomasidigital Indonesia dalam pelayanan kekonsuleran yang dilakukan olehperwakilan diplomatik dalam upaya perlindungan WNI di luar negeri padamasa pandemi COVID-19. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatifyang menggunakan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakanadalah data primer dan sekunder. Data-data tersebut diperoleh, dianalisis,dan dijabarkan berdasarkan norma hukum yang berkaitan dengan objekpenelitian. Analisis penelitian dilakukan dengan metode normatif kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diketahui bahwa dasar hukumperlindungan warga negara yang dilakukan oleh perwakilan diplomatikmaupun perwakilan konsuler terdapat pada Pasal 3 Konvensi Wina 1961tentang Hubungan Diplomatik dan Pasal 5 Konvensi Wina 1963 tentangHubungan Konsuler. Pelaksanaan diplomasi digital Indonesia pada saatpandemi COVID-19 ini sudah berjalan cukup baik karena segala bentuk danmacam sarana yang dibuat baik oleh Kemenlu RI maupun perwakilandiplomatik itu sendiri sudah memberikan banyak kemudahan dalam upayaperlindungan bagi WNI di luar negeri.Kata Kunci: Diplomasi Digital, Perwakilan Diplomatik dan Konsuler,Perlindungan Warga Negara Indonesia, COVID-19
IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA SEBAGAI BENTUK ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi di Kepolisian Resor Banyumas dan Kantor Advokat Hak & Partners) Ardan Yuwafi; Antonius Sidik Maryono; Rani Hendriana
Soedirman Law Review Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.2.150

Abstract

Tersangka wajib dianggap tidak bersalah sampai dinyatakan kesalahannya dipengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh sebab itupenegak hukum harus tetap menghormati hak-hak tersangka khususnyatersangka tindak pidana narkotika. Tujuan penelitian ini untuk mengetahuiimplementasi hak-hak tersangka sebagai bentuk asas praduga tak bersalah padapenyidikan tindak pidana narkotika di Kepolisian Resor Banyumas. Penelitian inimenggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empirisdan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian dilakukan di KepolisianResos Banyumas dan Kantor Advokat Hak & Partners. Data yang digunakanmeliputi data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data melaluiwawancara dan studi pustaka. Data yang diperoleh diolah dengan reduksi data,display data, katagorisasi data. Penyajian data dalam bentuk uraian teks naratif,dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwaimplementasi hak-hak tersangka tindak pidana narkotika sebagai asas pradugatak bersalah pada penyidikan Kepolisain Resor Banyumas sebagian besar telahsesuai dengan peraturan. Adapun hak-hak yang memerlukan perhatian lebihlanjut yakni mengenai hak bebas menyampaikan keterangan tanpa adanyatekanan hak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma dan pasifnyaperan penasehat hukum pada tahap penyidikan. Adapun faktor-faktorpenghambat implementasi hak-hak tersangka sebagai asas praduga takbersalah pada tahap penyidikan antara lain dari substansi hukum yaitu sistemhukum yang masih bersifat Crime Control Model yang berimplikasi pada pasifnyaperan penasehat hukum pada penyidikan. Struktur hukum yaitu kurangnyaprofesionalitas Penyidik khususnya dalam mengontrol emosi dan tidak adanyalaboratorium forensik di wilayah Polresta Banyumas. Kultur hukum dalam hal inijustru menjadi faktor pendorong yakni kesadaran masyarakat untuk tidak mainhakim sendiri serta respon sosial terhadap tindakan Penyidik dapat mendorongPenyidik untuk bertindak sesuai dengan aturan hukum.Kata Kunci : Implementasi, asas praduga tak bersalah, tindak pidana narkotika.
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP ANGGOTA TNI DALAM PERSPEKTIF ASAS AQUSATOIR (Studi Di Denpom V/3 Malang) Dini Dwi Agustin; Hibnu Nugroho; Dessi Perdani Yuris Puspita Sari
Soedirman Law Review Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.2.141

Abstract

Penegak hukum untuk mengungkapkan tindak pidana pembunuhan terhadapanggota TNI dalam Perspektif asas aqusatoir ini adalah dengan cara upayapengumpulan barang bukti dan alat bukti yang merupakan sarana pembuktianini berperan dan berfungsi pada saat penyidikan mulai melakukan tindakanpenyidikan dalam asas aqusatoir. Pada penelitian ini dilakukan dengan tujuanuntuk mengetahui pelaksanaan tindak pidana pembunuhan terhdap anggotaTNI dalam perspektif asas aqusatoir, khusus nya yang terjadi di wilayahDenpom V/3 Malang. Selain itu di tunjukan juga untuk mengetahui yangmenjadi hambatan bagi penyidik tindak pidana pembunuhan terhadapanggota tni dalam perspektif asas aqusatoir. Guna mencapai tujuan tersebutmaka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan YuridisSosiologis, Data Primer dan Data Sekunder yang terkumpul kemudian dioleh,dianalisis, dan disajikan menjadi satu kesatuan yang utuh. Berdasarkan darihasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam pelaksanaan penyidikan tindakpidana pembunuhan terhadap anggota TNI dalam Perspektif asas aqusatoirdari pelaksanaan oleh Tempat Kejadian Perkara (TKP), dimulai dari adanyalaporan atau pengaduan dari seseorang yang mengetahuinya dalam bentuklisan ataupun dalam bentuk tertulis kepada polisi yang bertindak sebagaipenyidik dan diakhiri dengan penyerahan berita acara mengenai pelaksanaanpenyidikan dari pejabat penyidik yaitu Ankum kepada odituran dalam militer,serta pengembalian terhadap penyidik apabila ada kekurangan, persiapanpenanganan TKP, perjalanan menuju TKP, Tindakan Pertama di TempatKejadian Perkara (TPTKP), olah TKP yang terdiri dari pemotretan, pembuatsketsa, pengumpulan barang bukti penanganan korban, saksi, dan pelaku.Pengorganisasian olah TKP dan akhir penanganan TKP. Hambatan yangdihadapi penyidik yaitu polisi militer terbagi atas dua bagian yakni kendala dariluar penyidik berupa faktor penegak hukum, faktor waktu, faktor minimnya saran dan prasarana, dan kendala dari dalam penyidik yaitu faktor dari personil.Kata Kunci: Penyidikan, Asas Aqusatoir, dan Tindak Pidana Pembunuhan
KESADARAN HUKUM DOKTER TERHADAP KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN (Studi Di Rumah Sakit Hermina Purwokerto) Desna Dwi Wahyuwono; Saryono Hanadi; Nurani Ajeng Tri Utami
Soedirman Law Review Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.2.146

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum dokterdan kontribusi tingkat kesadaran terhadap Kode Etik Kedokteran Indonesiadalam upaya peningkatan kesehatan dan upaya kesehatan di Rumah SakitHermina Purwokerto Penelitian ini menggunakan metode pendekatanpenelitian kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan analisis yuridissosiologis dan spesifikasi penelitian deskriptif. Penelitian ini mengambil lokasidi RSU Hermina Purwokerto. Data dikumpulkan dengan metode angket,kepustakaan dan dokumenter, kemudian data diolah dengan coding, editing,dan tabulasi. Data disajikan dalam bentuk tabel dan teks naratif kemudiandianalisis dengan metode statistik sederhana, content analysis dancomparative analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukumdokter terhadap Kode Etik Kedokteran Indonesia Dalam Upaya PeningkatanKesehatan di Rumah Sakit Hermina Purwokerto adalah tinggi. Hal ini dapatdibuktikan dengan indikator – indikator seperti tingginya tingkat pengetahuanhukum dokter terhadap kode etik kedokteran Indonesia; tingginya tingkatpemahaman hukum dokter terhadap isi kode etik kedokteran Indonesia;banyaknya sikap hukum dokter yang setuju dengan kode etik kedokteranIndonesia; dan banyaknya perilaku hukum dokter yang sesuai dengan kodeetik kedokteran Indonesia di Rumah Sakit Hermina Purwokerto.KesadaranHukum Dokter terhadap Kode Etik Kedokteran Indonesia cenderungmemberikan kontribusi secara positif terhadap upaya peningkatan kesehatan.Artinya semakin tinggi tingkat kesadaran hukum dokter terhadap kode etikkedokteran Indonesia, maka akan semakin meningkat pula upayapeningkatan kesehatan di Rumah Sakit Hermina Purwokerto.Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Kode Etik Kedokteran, PelayananKesehatan
UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN MATA AIR DI KABUPATEN BANYUMAS Windy Amalia Nabila Putri; Kartono Kartono; Abdul Aziz Nasihuddin
Soedirman Law Review Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.2.137

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya sumber mata air yang matididaerah Kabupaten Banyumas. Tujuan utama dari penelitian ini untukmengetahui peranan apa saja yang sudah dilakukan dan faktor-faktor apasaja yang menghambat peran dari Pemerintah Daerah dalam menanggulangibencana alam di Kabupaten Banyumas khususnya dalam perlindungan mataair. Penelitian yang dilakukan ini termasuk kedalam penelitian normatif.Pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan melakukanpengambilan data berdasarkan hasil penelitian dari Badan PenanggulanganBencana Daerah (BPBD). Penelitian ini dilaksanakan di kantor BadanPenanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banyumas.Meningkatnya potensi sumber mata air di Kabupaten Banyumas menjadisalah satu penyebab permasalahan yang sering dialami karena menimbulkandampak terhadap masyarakat luas. Air yang merupakan sumber kehidupanmanusia sangatlah berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup manusiadalam kegiatan sehari-hari. Dalam penanganannya, Pemerintah Daerah disiniseperti BPBD Banyumas, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas danDinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas telah melakukan berbagaiupaya untuk menjaga keberlangsungan sumber mata air.Kata Kunci: Mata Air, Upaya Pemerintah Daerah

Page 2 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 3 (2025) Vol 7, No 2 (2025) Vol 7, No 1 (2025) Vol 6, No 4 (2024) Vol 6, No 3 (2024) Vol 6, No 2 (2024) Vol 6, No 1 (2024) Vol 5, No 4 (2023) Vol 5, No 3 (2023) Vol 5, No 2 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 4 (2022) Vol 4, No 2 (2022) Vol 3, No 4 (2021) Vol 3, No 3 (2021) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol 2, No 4 (2020) Vol 2, No 3 (2020) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 1 (2019) More Issue