cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
lara indah yandri
Contact Email
laraindahyandri@gmail.com
Phone
+6285365659878
Journal Mail Official
jurnalsuarapolitik@gmail.com
Editorial Address
Jl. Pasir Kandang No. 4, Padang, Provinsi Sumatera Barat
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Jurnal Suara Politik
Published by Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
ISSN : -     EISSN : 30248566     DOI : https://doi.org/10.31869/jsp.v2i2.4921
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Suara Politik (JSP), merupakan media komunikasi dan informasi bagi pengembangan ilmu politik, baik politik lokal, nasional maupun internasional, khususnya mencakup berbagai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, kebijakan, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia. JSP diterbitkan untuk menjadi wahana pendorong perkembangan ilmu politik melalui dokumentasi hasil hasil penelitian serta kajian kritis terhadap berbagai konsep baru, fenomena, dan peristiwa dalam kehidupan politik. JSP secara berkala terbit dua kali setahun, yaitu pada bulan Juni dan Desember
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 59 Documents
 2   3   4   5   6 
ALGORITMA MEDIA SOSIAL DAN POLARISASI POLITIK DALAM DEMOKRASI DIGITAL DI INDONESIA Amri, Yassirli; Indah Yandri, Lara
Jurnal Suara Politik Vol 4, No 2 (2025): Vol. 4 No. 2 Desember 2025
Publisher : FISIPOL UM Sumbar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/jsp.v4i2.7608

Abstract

Perkembangan media sosial telah mengubah lanskap komunikasi politik di Indonesia, terutama melalui penggunaan algoritma yang mengatur distribusi informasi kepada pengguna. Algoritma media sosial dirancang untuk meningkatkan keterlibatan pengguna, namun dalam praktiknya justru berpotensi memperkuat polarisasi politik melalui mekanisme filter bubble dan echo chamber. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran algoritma media sosial dalam membentuk polarisasi politik serta dampaknya terhadap kualitas demokrasi digital di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis melalui studi literatur dan analisis kebijakan. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, laporan lembaga, serta regulasi terkait teknologi informasi dan demokrasi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma media sosial berkontribusi signifikan dalam memperkuat segmentasi politik masyarakat, mempersempit ruang dialog publik, serta meningkatkan penyebaran disinformasi politik. Kondisi ini berdampak pada menurunnya kualitas deliberasi publik dan mengancam prinsip demokrasi inklusif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tantangan demokrasi digital di Indonesia tidak hanya bersifat teknologis, tetapi juga politis dan regulatif. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan publik yang adaptif, transparansi algoritma, serta peningkatan literasi digital masyarakat untuk menjaga kualitas demokrasi di era digital.Kata Kunci: demokrasi digital, polarisasi politik, algoritma informasi, kebijakan teknologi, literasi digital
DINAMIKA REKAPITULASI SUARA PEMILU DPRD JAWA TIMUR 2024 DI KECAMATAN CANDI DAN PORONG Tjahjana, Maharani Citra
Jurnal Suara Politik Vol 4, No 2 (2025): Vol. 4 No. 2 Desember 2025
Publisher : FISIPOL UM Sumbar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/jsp.v4i2.7082

Abstract

Pemilu DPRD Jawa Timur 2024 diwarnai oleh sejumlah permasalahan, salah satunya pada tahap rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika rekapitulasi suara di Kecamatan Candi dan Porong, dengan fokus pada proses terjadinya perubahan data, implikasi terhadap hasil pemilu, serta langkah-langkah penyelesaiannya. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini berlandaskan pada teori electoral integrity oleh Pippa Norris sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan data rekapitulasi suara oleh oknum PPK Candi dan Porong. Perubahan dilakukan dengan cara mengakses aplikasi Sirekap di luar jadwal resmi untuk merubah perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat di seluruh TPS/Desa. Akibatnya, PAN kehilangan satu kursi legislatif, sementara Partai Demokrat mendapatkan satu kursi. Peristiwa ini mencoreng kredibilitas dan integritas PPK di mata publik, terutama PAN. Tindak lanjut dari Bawaslu menghasilkan sanksi etik terhadap enam anggota PPK yang terbukti melanggar. Sebagai bentuk penyelesaian, KPU memulihkan sebagian suara yang dirubah dan melarang para pelaku untuk kembali menjadi penyelenggara pemilu/pilkada di masa mendatang.
PERAN BAKESBANGPOL DALAM MEMONITORING PROGRAM FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) DI KABUPATEN MOJOKERTO Nadia Aulia Putri Syntia
Jurnal Suara Politik Vol 5, No 1 (2026): Vol. 5 No. 1 Juni 2026
Publisher : FISIPOL UM Sumbar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/.v5i1.5350

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dalam memonitoring program Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kabupaten Mojokerto. FKUB merupakan wadah penting bagi komunitas agama dalam memperkuat kerukunan umat beragama. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap staf bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama dan organisasi masyarakat Bakesbangpol Kabupaten Mojokerto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bakesbangpol memiliki peran penting dalam memfasilitasi, memonitoring dan mengevaluasi kegiatan FKUB. Bakesbangpol bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan berbagai pihak terkait, memastikan representasi yang seimbang dari berbagai agama serta menangani potensi konflik antar umat beragama. Kendati demikian, tentang seperti minimnya sumber daya dan partisipasi masyarakat masih menjadi hambatan dalam menjalankan peran tersebut. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih tentang peran Bakesbangpol dalam memajukan kerukunan antar umat beragama melalui FKUB serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitasnya FKUB di kabupaten Mojokerto.
KEBIJAKAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN SEBGAI PONDASI PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS Melya Nur 'Aeni; Salamatul Afiyah
Jurnal Suara Politik Vol 5, No 1 (2026): Vol. 5 No. 1 Juni 2026
Publisher : FISIPOL UM Sumbar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/.v5i1.7956

Abstract

Kebijakan kesehatan dan keselamatan merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan. Kebijakan ini berperan penting dalam menjamin hak masyarakat atas layanan kesehatan yang bermutu, nondiskriminatif, serta melindungi pasien dan tenaga kesehatan melalui standar keselamatan dan sistem manajemen K3. Namun, masih terdapat kesenjangan antara perumusan kebijakan dan implementasinya di lapangan akibat keterbatasan sumber daya, infrastruktur, serta tantangan dinamika seperti pandemi dan digitalisasi.Implementasi kebijakan dilakukan melalui penerapan standar operasional prosedur, sistem keselamatan pasien, serta pengawasan dan evaluasi berkelanjutan. Keberhasilan kebijakan juga sangat dipengaruhi oleh kolaborasi multi-sektor, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga lembaga pengawas seperti Kementerian Kesehatan dan BPOM. Upaya peningkatan kebijakan dilakukan melalui pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan sistem manajemen pelayanan.Secara keseluruhan, integrasi antara kebijakan kesehatan dan keselamatan dengan prinsip good governance menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini tidak hanya meningkatkan mutu layanan, tetapi juga memperkuat kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah.
UPAYA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA SURABAYA DALAM MENGELOLA DATA PEMILIH UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIVITAS KINERJA PEMILU SERENTAK 2024 Syahrul Naufaldy
Jurnal Suara Politik Vol 5, No 1 (2026): Vol. 5 No. 1 Juni 2026
Publisher : FISIPOL UM Sumbar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/.v5i1.5493

Abstract

KPU, EFEKTIVITAS
RELASI ADAT DAN POLITIK DALAM BUDAYA POLITIK MINANGKABAU Restri Ridha Illahi Ahmad; Tamrin Kiram
Jurnal Suara Politik Vol 5, No 1 (2026): Vol. 5 No. 1 Juni 2026
Publisher : FISIPOL UM Sumbar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/.v5i1.4256

Abstract

Minangkabau merupakan suku besar yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Disamping itu, Minangkabau juga memiliki adat-istiadat, agama, budaya serta bahasa khas. Selain itu, Minangkabau juga salah satu daerah yang memiliki keistimewaan. Sebab, suku tersebut memiliki paham Matrilinial yang mana secara aturan persukuan berdasarkan garis keturunan Ibu. Di dalam adat Minangkabau terdapat dua suku besar yaitu Suku Bodi Chaniago dan Suku Piliang. Kepemimpinan di Minangkabau yang kekuasaan dipegang oleh dua pemangku adat, yaitu berasal dari Suku Budi Chaniago bernama: Datuak Perpatiah Nan Sabatang dan Suku Piliang dipimpin oleh Datuak Katumangguangan.Gagasan kekuasaan di Minangkabau tidak dapat lepas dari sejarah kehadiran kerajaan Pagaruyung yang pernah eksis pada pertengahan abad ke-14 Masehi. Keberadaan kerajaan ini dapat memberikan suatu fakta tentang lahir dan berkembangnya gagasan tentang kekuasaan, yang integral dalam tatanan sosial dan politik di Alam Minangkabau melalui kekuatan penguasa. Kekuasaan yang dijalankan oleh kerajaan dilakukan secara damai melalui pembagian kekuasaan (power sharing) dengan penguasa-penguasa lokal yang berada dalam lingkup kesatuan masyarakat hukum adat yang disebut nagari.Dalam praktik dewasa ini, kekuasaan yang bersumber dari sistem kerajaan Pagaruyung tidak signifikan muncul dalam perilaku politik masyarakat secara umum. Kekuasaan yang banyak bersumber dari hukum Islam dan aturan adat sebagai identitas kebudayaan Minangkabau lebih banyak tergambar dalam kompleksitas budaya Minangkabau. Secara umum system politik Minangkabau diperkuat oleh tiga unsur (triumvirat) yang disebut tigo tungku sajarangan. Tiga unsur ini terdiri dari kaum adat yang diwakili oleh beberapa orang penghulu dari suku yang ada dalam system adat Minangkabau, kaum ulama yang diwakili oleh orang-orang yang menguasai ilmu agama islam dan yang terakhir kaum cerdik pandai yang diwakili oleh orang-orang yang dianggap memiliki pengetahuan yang luas. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana hubungan antara adat dan politik dalam budaya  politik di Minangkabau.
INTEGRITAS DALAM BAYANG POLARISASI TERHADAP KEAMANAN DEMOKRASI MELALUI PEMILU JUJUR DAN ADIL Moch. Gufron Fajar Rezki; Rahayu Sri Utami
Jurnal Suara Politik Vol 5, No 1 (2026): Vol. 5 No. 1 Juni 2026
Publisher : FISIPOL UM Sumbar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/.v5i1.7814

Abstract

Penelitian ini mengkaji hubungan antara ketidakadilan pemilu, polarisasi politik, dan keamanan demokrasi dalam konteks dinamika politik lokal di Indonesia yang masih diwarnai oleh praktik politik dinasti dan loyalitas pribadi. Integritas pemilu menjadi faktor krusial dalam menjaga stabilitas demokrasi, terutama ketika polarisasi sosial-politik semakin menguat dan mempengaruhi rasionalitas pemilih. Dalam situasi tersebut, pemilu tidak lagi dipahami sekadar sebagai mekanisme memilih pemimpin, melainkan sebagai instrumen legitimasi yang menentukan kepercayaan publik terhadap sistem politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis melalui wawancara, studi literatur, dan analisis dokumen untuk menjelaskan bagaimana integritas penyelenggara pemilu berperan mengurangi potensi konflik, mengurangi penyebaran disinformasi, serta memperkuat kohesi sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integritas penyelenggara pemilu memiliki dampak langsung terhadap persepsi publik, legitimasi pemerintahan, serta ketahanan demokrasi. Penyelenggara yang profesional, transparan, dan bebas intervensi mampu membatasi dampak negatif polarisasi, mencegah konflik horizontal, dan mengurangi ruang bagi praktik manipulatif seperti politik uang dan mobilisasi birokrasi. Sebaliknya, ketika integritas ini melemah, demokrasi menjadi rentan terhadap delegitimasi, ketidakstabilan politik, dan meningkatnya ketegangan sosial. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa penerapan prinsip pemilu yang jujur dan adil merupakan prasyarat utama bagi demokrasi yang sehat, sekaligus mekanisme korektif terhadap distorsi politik yang ditimbulkan oleh polarisasi dan dinasti politik. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dan masyarakat sipil dalam merancang strategi penguatan demokrasi yang lebih substantif dan berkelanjutan.
ANTARA IDENTITAS KULTURAL DAN PLURALITAS WILAYAH: MENIMBANG NASIB MENTAWAI DALAM WACANA KEISTIMEWAAN MINANGKABAU Frans Tory Damara Pradipta
Jurnal Suara Politik Vol 5, No 1 (2026): Vol. 5 No. 1 Juni 2026
Publisher : FISIPOL UM Sumbar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/.v5i1.7776

Abstract

The discourse on establishing a Special Region of Minangkabau has resurfaced in the regional political dynamics of West Sumatra. The proposal is grounded in historical and cultural legitimacy, particularly the continuity of the nagari system and Minangkabau customary institutions, which are considered distinctive within Indonesia’s framework of asymmetric decentralization. However, the administrative territory of West Sumatra also encompasses the Mentawai Islands, whose ethnic background, historical trajectory, and social structure differ fundamentally from Minangkabau traditions. This article examines the political and administrative implications of the special status discourse for the position of Mentawai within the region’s identity configuration. Employing a qualitative approach through literature review and discourse analysis of regulations, academic works, and media reports, the study draws on the concepts of asymmetric decentralization and identity politics in regional governance. The findings indicate that the construction of special status largely relies on the assumption of Minangkabau cultural dominance, while Mentawai tends to be positioned peripherally in the discourse. This imbalance raises critical questions concerning representation, recognition, and the limits of identity-based legitimacy within a plural administrative territory. The article argues that any design of special status that fails to explicitly acknowledge internal plurality risks reproducing homogenization in a heterogeneous regional space. 
SOVEREIGNTY AT STAKE: BALANCE-OF-THREAT AND THE INSTITUTIONAL DESIGN OF THE MALACCA STRAITS PATROL, 2004–2025 Ilham Dary Athallah; Hayara Khairia; Tsabita Husna; Nadine Rizqi Auliya; Mochammad Sirojuddin Afandy
Jurnal Suara Politik Vol 5, No 1 (2026): Vol. 5 No. 1 Juni 2026
Publisher : FISIPOL UM Sumbar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/.v5i1.7894

Abstract

This article analyzes the establishment and sustained operation of the Malacca Straits Patrol (MSP) through a structural realist framework, drawing on balance-of-threat theory and defensive realism. The central question asks why the littoral states of the Malacca Strait established and maintained sovereignty-constrained military cooperation against piracy, and what causal mechanisms explain both the form and the limits of that cooperation. Employing within-case process tracing and structured content analysis of official documents, incident databases, and diplomatic records across three threat-level phases (2004–2025), the study traces a causal mechanism from dual threat escalation piracy surpassing economic tolerance thresholds and extra-regional intervention signals generating sovereignty anxiety through balance- of-threat alignment to sovereignty-constrained cooperative security. The findings demonstrate that the MSP’s institutional architecture is not a design failure but a theoretically predicted outcome: states cooperated at precisely the institutional depth that captured security benefits without incurring sovereignty costs. The study contributes a formally specified realist explanation for a case dominated by liberal and descriptive accounts, extends balance-of-threat theory from inter-state military alliances to cooperative responses against non-traditional security threats, and identifiesquot;sovereignty-constrained cooperationquot; as a theoretically predictable institutional modality under defensive realism.

Page 6 of 6 | Total Record : 59

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 1 (2026): Vol. 5 No. 1 Juni 2026 Vol 4, No 2 (2025): Vol. 4 No. 2 Desember 2025 Vol 4, No 1 (2025): Vol. 4 No. 1 Juni 2025 Vol 3, No 2 (2024): Vol. 3 No. 2 Desember 2024 Vol 3, No 1 (2024): Vol. 3 No. 1 Juni 2024 Vol 2, No 2 (2023): Vol. 2 No. 2 Desember 2023 Vol 2, No 1 (2023): Vol. 2 No. 1 Juni 2023 Vol 1, No 2 (2022): Vol. 1 No. 2 Desember 2022 Vol 1, No 1 (2022): Vol. 1 No. 1 Juni 2022