cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
lara indah yandri
Contact Email
laraindahyandri@gmail.com
Phone
+6285365659878
Journal Mail Official
jurnalsuarapolitik@gmail.com
Editorial Address
Jl. Pasir Kandang No. 4, Padang, Provinsi Sumatera Barat
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Jurnal Suara Politik
Published by Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
ISSN : -     EISSN : 30248566     DOI : https://doi.org/10.31869/jsp.v2i2.4921
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Suara Politik (JSP), merupakan media komunikasi dan informasi bagi pengembangan ilmu politik, baik politik lokal, nasional maupun internasional, khususnya mencakup berbagai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, kebijakan, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia. JSP diterbitkan untuk menjadi wahana pendorong perkembangan ilmu politik melalui dokumentasi hasil hasil penelitian serta kajian kritis terhadap berbagai konsep baru, fenomena, dan peristiwa dalam kehidupan politik. JSP secara berkala terbit dua kali setahun, yaitu pada bulan Juni dan Desember
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 45 Documents
 1   2   3   4   5 
POLITIK SUBALTERN: PERLAWANAN NELAYAN LONTAR TERHADAP AKTIVITAS PENAMBANGAN PASIR LAUT DI PERAIRAN UTARA KAB. SERANG Fazra, Rowietu; Nazara, Adis; Asiyi, Salma Rahadatul; Rahayu, Dini Purnama; Mahpudin, Mahpudin
Jurnal Suara Politik Vol 3, No 1 (2024): Vol. 3 No. 1 Juni 2024
Publisher : FISIPOL UM Sumbar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/jsp.v3i1.5002

Abstract

Gerakan perlawanan dari nelayan yang dinilai termasuk kedalam kelompok subaltern mengenai permasalahan dengan adanya kegiatan industri di wilayah pesisir, yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah sebuah gerakan perlawanan nelayan kepada perusahan penambang pasir laut dan pemerintah daerah yang nantinya akan berimbas kepada sebuah identitas, keadaan ekonomi, sampai kepada lingkungan. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menggali narasi dan pengalaman nelayan Lontar, serta menganalisis strategi perlawanan yang mereka tempuh. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan lebih lanjut tentang dinamika antara nelayan sebagai kelompok subaltern dan perubahan lingkungan di kawasan pesisir. Dengan menghadirkan perspektif ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan konseptual dan praktis bagi pemahaman tentang identitas kelompok nelayan sebagai kelompok subaltern untuk menjaga lingkungan mereka. Hasil penelitian yang kami simpulkan adalah pola komunikasi antara pemerintah, perusahaan, dan nelayan cenderung searah, kurang efektif, dan sering kali bersifat instruktif. Kurangnya keterlibatan dalam perencanaan, diskriminasi, dan kriminalisasi juga menjadi pendorong utama perlawanan kelompok nelayan demi memiliki suara dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan melawan dominasi pemerintah dan perusahaan tambang
PRINSIP PEMERINTAHAN DALAM ISLAM MENURUT MUHAMMAD ASAD Amir, Ahmad Nabil
Jurnal Suara Politik Vol 3, No 1 (2024): Vol. 3 No. 1 Juni 2024
Publisher : FISIPOL UM Sumbar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/jsp.v3i1.5205

Abstract

The paper discusses Muhammad Asad’s work on the principle of Islamic governance and its basic constitution and foundational structure. In this regards, he formulated the constitutional ideas of Islamic state whose constitution contains the provision of Islamic law that practiced and implement the norms stated in the Qur’an and hadith. This ideas was partly enshrined in the Pakistan constitutional law whose political establishment was formed in 1947. It essentially discussed Muhammad Asad’s political ideas and its underlying philosophy as espoused in his works, such as The principles of state and government in Islam, This law of ours and other essays, Islamic constitution making, journal Arafat, The message of the Qur’an, Sahih al-Bukhari the early years of Islam and,  etc. The study is based on qualitative methods in the form of library research. The data were analysed using descriptive, analytical and comparative methods. The finding shows that Muhammad Asad had formulated comprehensive theoretical framework of legal aspect of Islamic governance based on the fundamental principle and doctrine of the shariah, derived from the teaching of the Qur’an and the sunnah, while advocating democratic ideals and system based on conventional practice and requirement of modern context of nation state. 
PERAN BAKESBANGPOL DALAM PENGELOLAAN KONFLIK PENDIRIAN TEMPAT RUMAH IBADAH DIKABUPATEN MOJOKERTO SUDUT PANDANG FKUB (STUDI KASUS MAKAM DI KECAMATAN GEDEG) Putri, Ferlita Karunia
Jurnal Suara Politik Vol 3, No 2 (2024): Vol. 3 No. 2 Desember 2024
Publisher : FISIPOL UM Sumbar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/jsp.v3i2.5377

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Bakesbangpol dalam pengelolaan konflik terkait pendirian rumah ibadah di Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, dengan lembaga pada kasus pendirian Makam di Kecamatan Gedeg. Konflik ini melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda, sehingga memerlukan penanganan yang tepat dan bijaksana. Bakesbangpol, sebagai lembaga pemerintah yang bertugas menangani kerukunan antar umat beragama, suku, dan golongan, memiliki peran penting dalam mediasi dan penyelesaian konflik ini. Penelitiantermasuk lembaga dialog antar pihak yang bertikai, fasilitasi pertemuan, serta penerapan regulasi yang adil dan tidak memihak. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi perspektif FKUB terhadap penanganan konflik tersebut. FKUB, yang beranggotakan tokoh-tokoh agama di daerah, memiliki peran strategis dalam memberikan rekomendasi dan mediasi dalam konflik keagamaan. Analisis akan mencakup bagaimana FKUB berinteraksi dengan Bakesbangpol, pandangan FKUB mengenai efektivitas. lembaga-langkah yang telah diambil, serta saran-saran FKUB untuk memperbaiki proses penanganan konflik di masa depan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi peran masing-masing lembaga, tetapi juga memberikan gambaran komprehensif tentang sinergi dan tantangan yang dihadapi dalam menjaga kerukunan dan menyelesaikan konflik rumah ibadah di Kabupaten Gedeg.Kata kunci ; Rumah ibadah, Konflik, FKUB
DINAMIKA PEMILIHAN WALI NAGARI LANSEK KADOK BARAT KECAMATAN RAO SELATAN TAHUN 2022 Azzahra, Iike; Asrinaldi, Asrinaldi; Valentina, Tengku Rika
Jurnal Suara Politik Vol 3, No 2 (2024): Vol. 3 No. 2 Desember 2024
Publisher : FISIPOL UM Sumbar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/jsp.v3i2.5788

Abstract

Skrispsi ini membahas tentang Dinamika Pemilihan Wali Nagari Lansek Kadok Barat Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Pada Tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Dinamika Pemilihan Wali Nagari yang sampai saat ini belum juga dilantik. Pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini dikaji menggunakan konsep Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Pasal 6 Tentang Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap-tahap yaitu Persiapan, Pencalonan, Pemungutan Suara, dan Penetapan serta adanya hubungan Relasi Elit Kuasa Desa dalam Pemilihan Wali Nagari di Lansek Kadok Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum juga dilantiknya Wali Nagari terpilih di Nagari Lansek Kadok Barat terindikasi bahwa adanya sanggahan dari pihak yang kalah mengatakan bahwa calon Wali Nagari yang terpilih masih terdaftar di SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik). Akan tetapi Panitia pemilihan Wali Nagari mengatakan jika memang calon tersebut terdaftar di SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) dari awal dia tidak akan bisa mengikuti proses pencalonan Wali Nagari di Lansek Kadok Barat. Jadi bisa dilihat bahwa pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Lansek Kadok barat telah melalui tahapan-tahapan yang telah diatur oleh perundang-undangan namun terdapat permasalahan dalam proses penetapan Wali Nagari yang terpilih oleh pihak Kabupaten yang sampai saat ini belum bisa untuk menetapkan dan melantik Nagari Lansek Kadok Barat yang terpilih. Tidak hanya itu adanya relasi kuasa elit desa antara calon yang kalah dengan pihak Kabupaten membuat permasalahan ini tak kunjung selesai karena calon yang kalah ini merupakan seorang yang disegani di masyarakat atau datuk di Nagari Lansek Kadok Barat maka sampai sekarang permasalahan yang terjadi di Nagari Lansek Kadok Barat tak kunjung selesai.
IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DALAM UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN BERBASIS ONLINE DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN Wulandari, Alifa; Putera, Roni Ekha; Rusta, Andri
Jurnal Suara Politik Vol 3, No 1 (2024): Vol. 3 No. 1 Juni 2024
Publisher : FISIPOL UM Sumbar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/jsp.v3i1.5067

Abstract

E-government merupakan salah satu mekanisme yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat dalam menjalankan pemerintahan secara lebih efektif dan efesien, ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang menjadi acuan setiap daerah dalam proses penerapan e-governemnt. Termasuk Kabupaten Padang Pariaman yang juga turut menerapkan SPBE demi terciptanya pelayanan yang lebih akuntabel, transparan, efektif dan efesien yang mana ini sesuai dengan visinya yaitu “Padang Pariaman Berjaya”. Salah satu fenomena menarik ialah dimana Dinas Kominfo yang bekerjasama dengan BKPSDM Kabupaten Padang Pariaman meluncurkan suatu inovasi berupa absensi online yang mengalami kendala dikalangan ASN dan non-ASN dalam pemggunaanya, inovasi ini dinami dengan Aplikasi SIKAP. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi e-government dalam upaya peningkatan pelayanan berbasis online di Kabupaten Padang Pariaman.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori elemen sukses pengembangan e-government oleh Harvard JFK School of Management yaitu dengan melihat tiga elemen (support, capacity dan value). Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam elemen support yaitu pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman sudah memuat unsur political will dalam penerapan e-government, kesepakatan bersama sudah terjalin dengan masyarakat, swasta, dan OPD. Serta sumber daya, infrastruktur dan suprastruktur sudah terpenuhi oleh pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Elemen selanjutnya yaitu capacity yang memuat tiga hal didalamnya berupa; ketersedian sumber daya finansial yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif e-government, ketersedian infrastruktur teknologi yang memadai, dan ketersedian sumber daya manusia yang kompetisi dan keahlian yang dibutuhkan. Dan terakhir elemen value yang mana pemerintah benar-benar teliti dalam mengartikan apa yang dibutuhkan masyarakat.
ANALISIS KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2019-2024 Ramadhani, Rahma
Jurnal Suara Politik Vol 3, No 2 (2024): Vol. 3 No. 2 Desember 2024
Publisher : FISIPOL UM Sumbar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/jsp.v3i2.5363

Abstract

Berbicara mengenai hak dan kepentingan perempuan perlu dilakukan karena hal ini penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih setara, adil, dan berkelanjutan. Masalah yang peneliti temukan ialah DPRD Padang Pariaman periode sekarang tidak memiliki anggota legislatif perempuan, sehingga peraturan daerah mengenai kepentingan perempuan juga tidak disuarakan. Skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana keterwakilan terhadap perempuan dalam DPRD Padang Pariaman disuarakan tanpa adanya profil perempuan di lembaga legislatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Dalam penelitian ini teori yang digunakan yakni teori Representasi Perempuan dari Judith Squires dengan melihat tiga elemen (microcosm, symbolic dan principal agent). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada elemen microcosm, peneliti menyimpulkan bahwa kepentingan perempuan disuarakan oleh DPRD dalam produk Kabupaten Layak Anak dimana produk hukum ini masih dirapatkan dalam Propemperda. Di elemen symbolic, laki-laki di DPRD Padang Pariaman masih bisa dikatakan menjadi profil dalam mengatasi persoalan perempuan. Hal ini terbukti dengan adanya program-program Dinas Sosial yang didanai oleh DPRD yang tertuang dalam Perda Nomor 4 Tahun 2022. Pada elemen principal agent atau perwakilan dijelaskan bahwa DPRD mendukung dan mensupport kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh perempuan Padang Pariaman salah satunya KPPI yang dibentuk oleh Dinas Sosial Kabupaten Padang Pariaman.Kata Kunci: Keterwakilan, DPRD, Kepentingan Perempuan
PERAN BAKESBANGPOL DALAM PENANGANAN KONFLIK ANTAR PERGURUAN SILAT DI KABUPATEN MOJOKERTO (Studi Kasus Perguruan Silat IKSPI dan PSHT) Magfiroh, Irfatul
Jurnal Suara Politik Vol 3, No 2 (2024): Vol. 3 No. 2 Desember 2024
Publisher : FISIPOL UM Sumbar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/jsp.v3i2.5371

Abstract

Pencak silat adalah sebuah kesenian tradisional yang masih dijalankan di kabupaten mojokerto. Pencak silat adalah sebuah wadah bagi penerus bangsa untuk melanjutkan kelestarian budaya. Pencak silat juga sebagai wadah untuk membentuk karakter generasi muda, pembentukan karakter ini juga harus di bekali dan diawasi oleh pihak-pihak yang berwenang agar tidak disalah gunakan oleh mereka. Sejalan dengan iman dan ketaqwaan kita kepada Tuhan agar pencak silat bisa membentuk sebuah moral membedakan kesalahan dan kebenaran. Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukannya sebuah pembinaan dan silaturahmi antar perguruan silat dan lebih dikhususkan kepada anggota-anggota yang baru menginjak dunia persilatan. Pencak silat adalah sebuah warisan budaya yang harus dijaga, akan tetapi ada juga yang memanfaatkan ajang tersebut untuk menantang perguruan silat satu dengan lainnya. Sehingga hal ini bisa menimbulkan sebuah kesenjangan sosial maupun konflik sosial. Maka dari itu pemerintah kabupaten mojokerto tidak jarang mengadakan silaturrahmi antar perguruan silat untuk menghindari sebuah konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Bakesbanpol kabupaten mojokerto sering sekali menyelesaikan konflik antar perguruan silat. Konflik pencak di kabupaten mojokerto sering terjadi pada perguruan silat IKSPI dan PSHT dimana hal ini dipicu berbagai macam masalah yang terjadi.
ANALISIS TATA KELOLA PEMERINTAHAN NAGARI BERPRESTASI DI NAGARI KINALI KECAMATAN KINALI KABUPATEN PASAMAN BARAT Dino, Muhammad; Hendrik, Doni
Jurnal Suara Politik Vol 3, No 1 (2024): Vol. 3 No. 1 Juni 2024
Publisher : FISIPOL UM Sumbar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/jsp.v3i1.5307

Abstract

Penyelenggaraan pemerintahan nagari  seperti sebuah kerangka yang tidak dapat berjalan tanpa kesatuan unsur di dalamnya. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang memberikan kesejahteraan bagi warga masyarakatnya. untuk mencapai hal itu perlu pelaksanaan pemerintahan Nagari yang baik dan sesuai dengan regulasi yang ada. good governance (Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi) dapat menjadi acuan guna mewujudkan tujuan dalam penyelenggaran tujuan nagari tersebut
MODAL DAN PELANGGENGAN KEKUASAAN ARLINDA DI DARUBIAH, BULUKUMBA Akbar, Fadlan; Bakar, Abu; Tajuddin, Muhammad Saleh
Jurnal Suara Politik Vol 4, No 1 (2025): Vol. 4 No. 1 Juni 2025
Publisher : FISIPOL UM Sumbar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/jsp.v4i1.6437

Abstract

Pelanggengan kekuasaan di Indonesia adalah fenomena yang jamak. Studi tentang pelanggengan banyak memberikan kesimpulan bahwa keluarga memiliki andil yang dominan. Studi ini sedikit berbeda, bahwa keluarga punya pengaruh adalah keniscayaan, namun modal dari fugur politik juga menjadi factor lain yang menentukan. Artikel ini kami uraikan secara kualitatif deskriptif dengan meminjam teori habitus, modal dan ranah sebagai alat analisis. Kami menemukan bahwa modal simbolik yang dimiliki oleh Arlinda atas pengaruh orang tuanya telah berkembang jauh menjadi modal sosial. Arlinda memiliki modal sosial yang merupakan hasil akumulasi dari modal simbolik yang ia miliki sehingga mampu melanggengkan kekuasaannya di Darubiah. Kepemimpinan Arlinda membuat nalar politik masyarakat Darubiah dalam hal kepemimpinan cenderung untuk mengesampingkan masalah gender. Kepemimpinan Arlinda ditambah pengaruh historis dimana masyarakat Darubiah yang dimekarkan dari Desa Bira juga pernah dipimpin oleh perempuan dan juga bagian dadri dinasti politik di desa tersebut di masa lalu.
PENYEBAB DAN IMPLIKASI PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 DI KABUPATEN TRENGGALEK Dwiastuti, Maudina
Jurnal Suara Politik Vol 4, No 1 (2025): Vol. 4 No. 1 Juni 2025
Publisher : FISIPOL UM Sumbar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/jsp.v4i1.6626

Abstract

Pemungutan Suara Ulang (PSU) kembali terjadi pada Pemilu Serentak 2024 di Kabupaten Trenggalek. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab PSU serta implikasinya terhadap berbagai pihak/stakeholder. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dan data diperoleh melalui wawancara, observasi non-partisipan, dan dokumentasi, serta di analisis melalui reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diuji melalui triangulasi dan penelitian ini menggunakan Teori Electoral Integrity dari Pippa Norris serta PKPU Nomor 25 Tahun 2023. Temuan menunjukkan bahwa PSU di tiga TPS disebabkan murni kesalahan dari petugas KPPS yang salah menerapkan aturan atau prosedur khususnya kondisi dalam menangani Pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK). Pada TPS 6 Desa Sukosari, Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang seharusnya memperoleh 5 jenis surat suara oleh KPPS hanya diberi 4 jenis suarat suara tanpa surat suara DPRD Kabupaten Trenggalek, TPS 12 Kelurahan Kelutan, Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang seharusnya memperoleh 5 surat suara oleh KPPS hanya diberi 2 jenis surat suara yakni surat suara Presiden dan Wakil Presiden serta DPD RI, dan TPS 17 Kelurahan Sumbergedong, PSU terjadi karena 4 (empat) pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk dalam DPT maupun DPTb untuk menggunakan hak pilih. Namun, Petugas KPPS memasukkan keempat orang tersebut kedalam DPK dan memberikan masing masing 1 (satu) surat suara yaitu surat suara Presiden dan Wakil Presiden. Implikasi PSU terhadap berbagai pihak/stakeholder mencakup meningkatnya beban kerja penyelenggara, terganggunya aktivitas masyarakat, serta penurunan kepercayaan terhadap profesionalitas penyelenggara pemilu.

Page 4 of 5 | Total Record : 45

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 1 (2025): Vol. 4 No. 1 Juni 2025 Vol 3, No 2 (2024): Vol. 3 No. 2 Desember 2024 Vol 3, No 1 (2024): Vol. 3 No. 1 Juni 2024 Vol 2, No 2 (2023): Vol. 2 No. 2 Desember 2023 Vol 2, No 1 (2023): Vol. 2 No. 1 Juni 2023 Vol 1, No 2 (2022): Vol. 1 No. 2 Desember 2022 Vol 1, No 1 (2022): Vol. 1 No. 1 Juni 2022