cover
Contact Name
lara indah yandri
Contact Email
laraindahyandri@gmail.com
Phone
+6285365659878
Journal Mail Official
jurnalsuarapolitik@gmail.com
Editorial Address
Jl. Pasir Kandang No. 4, Padang, Provinsi Sumatera Barat
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Jurnal Suara Politik
ISSN : -     EISSN : 30248566     DOI : https://doi.org/10.31869/jsp.v2i2.4921
Core Subject : Social,
Jurnal Suara Politik (JSP), merupakan media komunikasi dan informasi bagi pengembangan ilmu politik, baik politik lokal, nasional maupun internasional, khususnya mencakup berbagai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, kebijakan, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia. JSP diterbitkan untuk menjadi wahana pendorong perkembangan ilmu politik melalui dokumentasi hasil hasil penelitian serta kajian kritis terhadap berbagai konsep baru, fenomena, dan peristiwa dalam kehidupan politik. JSP secara berkala terbit dua kali setahun, yaitu pada bulan Juni dan Desember
Articles 45 Documents
KEKUATAN POLITIK LIMPAPEH RUMAH GADANG DALAM LEMAHNYA REGULASI TENTANG KUOTA KETERWAKILAN PEREMPUAN Akmal Arianto; Lara Indah Yandri; Eznova Yani
Jurnal Suara Politik Vol 1, No 1 (2022): Vol. 1 No. 1 Juni 2022
Publisher : FISIPOL UM Sumbar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/jsp.v1i1.3351

Abstract

Penelitian tentang lemahnya kebijakan kuota keterwakilan politik perempuan memang sudah banyak dibahas oleh banyak akademisi atau pemerhati politik. Namun studi tentang keterwakilan perempuan dengan melihat lokasi sosial dalam kultur tertentu belum pernah diteliti. Salah satunya adalah studi pemaknaan politik perempuan di Adat Minangkabau. Studi ini mencoba untuk mengeksplorasi alasan kaum perempuan untuk terjun dan terlibat dalam dunia politik ketika mereka hidup dan berada di tengah-tengah budaya matrilineal dan abstraknya kebijakan tentang kebijakan afirmatif action yang diatur di PKPU no 31 tahun 2018 tentang perubahan atas PKPU no 20 Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Penelitian ini menjelaskan data empiris yang ditemukan dilapangan sehingga mendapatkan gambaran mengenai fenomena politik hukum dalam kebijakan afirmative action yang diteliti dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (indepth interview). Temuan data dianalisis menggunakan Teori Feminisme Post Strukturalis dari Sandra Harding. Hasil studi menunjukkan bahwa ada 3 alasan pemaknaan politik bagi perempuan di Minangkabau dalam keikusertaannya dalam kontestasi perpolitikan di level daerah dan nasional. Pertama, bahwa para politisi perempuan memaknai politik sangat identik dengan kekuasaan, dimana sebagai seorang perempuan harus berani untuk meraih sebuah kekuasaan, karena kekuasaan ditangan perempuan itu justru lebih bagus dari pada kekuasaan ditangan laki-laki. Kedua, pemaknaan dan pemahaman mereka terhadap politik lebih besar dipengaruhi oleh pengalamannya dalam organisasi sosial/politik, profesi atau pengalaman kerja. Ketiga, adanya kontribusi budaya matrilineal bagi politisi perempuanya. Kata Kunci: Affirmative Action, Perempuan, Kontestasi.
ANALISIS EKONOMI POLITIK : STUDI KASUS PROYEK FOOD ESTATE MENUJU KETAHANAN PANGAN DI INDONESIA Hamdiah, Ariani Nur; Tjahjana, Maharani Citra; Aliansyah, Afrian Bekti
Jurnal Suara Politik Vol 2, No 2 (2023): Vol. 2 No. 2 Desember 2023
Publisher : FISIPOL UM Sumbar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/jsp.v2i2.4921

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dimensi ekonomi politik dalam konteks proyek Food Estate sebagai upaya menuju ketahanan pangan di Indonesia. Melalui studi kasus mendalam, penelitian ini mengeksplorasi interaksi antara aktor-aktor politik, kebijakan ekonomi, dan dampaknya terhadap sektor pertanian, dengan fokus pada proyek Food Estate yang menjadi salah satu inisiatif utama pemerintah. Metodologi penelitian melibatkan analisis kebijakan, wawancara dengan pemangku kepentingan, dan penelusuran literatur untuk memahami dinamika ekonomi politik di sekitar proyek Food Estate. Temuan penelitian ini mengungkap faktor-faktor ekonomi politik yang memengaruhi perencanaan, implementasi, dan hasil dari proyek tersebut. Hasil analisis menyoroti sejumlah isu, termasuk distribusi kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah, dampak terhadap masyarakat lokal, serta keterlibatan sektor swasta dalam proyek tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi efektivitas kebijakan ekonomi yang mendukung ketahanan pangan, termasuk insentif bagi para petani dan upaya peningkatan infrastruktur. Penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam mengenai kompleksitas hubungan antara ekonomi dan politik dalam konteks proyek Food Estate di Indonesia. Implikasi temuan ini dapat membantu pemerintah, praktisi, dan akademisi dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
STRATEGI TOKOH PEMEKARAN DAERAH PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2020 Agung Patria Ikhram; Syaiful Wahab; Tamrin Kiram
Jurnal Suara Politik Vol 2, No 1 (2023): Vol. 2 No. 1 Juni 2023
Publisher : FISIPOL UM Sumbar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/jsp.v2i1.4252

Abstract

Kelompok pemekaran menjadi kelompok kepentingan yang cukup kuat di Kabupaten Dharmasraya. keberadaan tokoh-tokoh dari kelompok pemekaran yang selalu mendapat tempat pada posisi pemerintahan terkhususnya jabatan bupati ataupun wakil bupati. Eksistensi, indikasi dukungan sesama kelompok pemekaran dan adanya jaringan hubungan antara kelompok pemekaran dan pemerintah daerah. Kelompok pemekaran akan mendapatkan kemudahan dengan adanya jabatan dari adanya tokoh pemerakan didalam pemerintahan. Majunya Dasril Panin sebagai calon yang ditunjuk untuk menjadi wakil bupati Kabupaten Dharmasraya mendapat dukungan dari Adi Gunawan yang juga bagian dari tokoh pemekaran, serta didasari oleh fakta bahwa keinginan dari kelompok pemekaran untuk menempatkan seorang tokohnya untuk menjadi calon bupati atau wakil bupati agar tujuan-tujuan kelompoknya dapat menjadi fokus utama dalam pemerintahan
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI LOKAL DI DESA SUMBERARUM BOJONEGORO Nuriyah, Nourmala Chandra; Lizar, Sofi Nuril; Fuad, Fuad
Jurnal Suara Politik Vol 2, No 2 (2023): Vol. 2 No. 2 Desember 2023
Publisher : FISIPOL UM Sumbar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/jsp.v2i2.4923

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara faktor ekonomi politik dengan upaya pemberdayaan masyarakat dan implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi lokal di Desa Sumberarum, Kabupaten Bojonegoro. Pemberdayaan masyarakat di desa tersebut dianggap sebagai suatu strategi untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi disparitas ekonomi. Metode penelitian ini melibatkan pengumpulan data primer dan sekunder, termasuk wawancara dengan pemangku kepentingan lokal, analisis kebijakan, dan survei di tingkat masyarakat. Analisis ekonomi politik digunakan untuk mengidentifikasi dinamika kekuasaan dan pengaruh politik yang memengaruhi implementasi program pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor ekonomi politik, seperti kebijakan publik, distribusi sumber daya, dan interaksi antara aktor-aktor politik lokal, memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas pemberdayaan masyarakat. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat dan kualitas kepemimpinan lokal juga memainkan peran penting dalam membentuk kondisi pemberdayaan yang berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat di Desa Sumberarum memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, terutama melalui peningkatan akses penduduk desa terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan dan praktisi pembangunan desa dalam merancang strategi pemberdayaan yang lebih efektif, dengan mempertimbangkan konteks ekonomi politik lokal. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut mengenai hubungan dinamis antara ekonomi politik, pemberdayaan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.
PERMASALAHAN PELEMBAGAAN POLITIK PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P) DI PROVINSI SUMATERA BARAT PERIODE 2019-2022 PROBLEMS OF POLITICAL INSTITUTION INDONESIAN DEMOCRACY PARTY OF THE STRUGGLE (PDI-P) IN WEST SUMATRA PROVINCE 2019-2022 PERIOD Lailatul Khadri; Andri Rusta; Tengku Rika Valentina
Jurnal Suara Politik Vol 1, No 2 (2022): Vol. 1 No. 2 Desember 2022
Publisher : FISIPOL UM Sumbar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/jsp.v1i2.3868

Abstract

Abstrak: Perubahan sistem pemerintaan di Indonesia pasca reformasi, membuat negara ini menjadi negara multipartai. Munculnya berbagai partai politik ini tentunya mengharuskan Indonesia lebih memperhatikan pelembagaan politik pada setiap partai politik yang ada, karena pelembagaan politik partai akan berpengaruh pada bagaimana pengelolaan terhadap internal maupun eksternal partai, sehingga hal ini juga akan berpengaruh padakeberlangsungan demokrasi negara di Indonesia. PDI Perjuangan merupakan salah satu partai politik yang diresmikan pada tahun 1998, ini bukan waktu yang sebentar untuk partai ini dapat melembagakan dirinya dengan baik. Akan tetapi, 24 tahun berjalan, PDI Perjuangan di Sumatera Barat memiliki masalah yang sama dari tahun ke tahun, yaitu perolehan suara yang rendah. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh pelembagaan politik yang belum berjalan secara maksimal dalam organisasi partai. oleh karena itu, yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana permasalahan pada pelembagaan politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Sumatera Barat periode 2019-2022. Penelitian ini menggunaka pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus, serta teknik pengumpulan data berupa data sekunder, wawancara dan dokumentasi. Untuk menganalisi datayang diperoleh, peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Vicky Randal dan Lars Svasand yang melihat dari empat dimensi. Hasil dari penelitian ini, mendeskripsikan bahwa pelembagaan politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan belum berjalan dengan baik di Sumatera Barat, karena masih terdapat masalah mengenai pendanaan, otoritas pemimpin, dan citra publik yang buruk. Kata kunci: Pelembagaan politik, PDI Perjuangan, perolehan suara Abstract: Changes in the government system in Indonesia after the reformation have made this country a multi-party country. The emergence of these various political parties certainly requires Indonesia to pay more attention to the institutionalization of politics in each existing political party, because the institutionalization of party politics will affect how internal and external parties are managed, so this will also affect the sustainability of state democracy in Indonesia. PDI Perjuangan is one of the political parties that was inaugurated in 1998, this is not a short time for this party to institutionalize itself properly. However, 24 years running, PDI Perjuangan in West Sumatra has had the same problem from year to year, namely low vote acquisition. This is of course influenced by political institutionalization which has not run optimally in party organizations. therefore, the aim of this research is to analyze and describe how the problems in political institutionalization of the Indonesian Democratic Party of Struggle in West Sumatra for the 2019-2022 period. This study uses a qualitative research approach with the case study method, as well as data collection techniques in the form of secondary data, interviews and documentation. To analyze the data obtained, the researcher uses the theory put forward by Vicky Randal and Lars Svasand which looks at it from four dimensions. The results of this study describe that the political institutionalization of the Indonesian Democratic Party of Struggle has not gone well in West Sumatra, because there are still problems regarding funding, leadership authority, and bad public image. Keywords: Political institutionalization, PDI Perjuangan, vote acquisition
FENOMENA PENGEMIS ANAK DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEBIJAKAN EKONOMI POLITIK Dewi Dahlan
Jurnal Suara Politik Vol 1, No 1 (2022): Vol. 1 No. 1 Juni 2022
Publisher : FISIPOL UM Sumbar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/jsp.v1i1.3352

Abstract

Abstrak :Bekerja merupakan salah satu upaya bagi seseorang dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari, baik untuk memenuhi kebutuhan pribadi, maupun keluarganya. Banyaknya ditemukan fenomena sebagian masyarakat yang dalam memenuhi kebutuhannya dilakukan dengan cara mengemis atau meminta-minta, bahkan dalam aksinya tersebut dia mengikutsertakan anak-anak di bawah umur, apakah anak tersebut adalah anaknya sendiri atau anak orang lain. Menyikapi hal ini, penulis ingin membahas tentang bagaimana pandangan politik dalam menyikapi mengemis ini, dan bagaimana pengaruhnya terhadap perekonomian dan politik global. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kajian pustaka, kemudian dibahas dari sudut pandang politik dan ekonomi. Kata kunci :Mengemis, Politik, Ekonomi
PELAKSANAAN FUNGSI KOMUNIKASI POLITIK, FUNGSI ARTIKULASI DAN AGREGASI KEPENTINGAN PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA SUMATERA BARAT TAHUN 2019-2022 Azura, Danisa Luthfi; Putri, Indah Adi; Rusta, Andri
Jurnal Suara Politik Vol 2, No 2 (2023): Vol. 2 No. 2 Desember 2023
Publisher : FISIPOL UM Sumbar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/jsp.v2i2.4473

Abstract

Saat ini pelaksanaan fungsi komunikasi politik partai belum berjalan dengan baik di Indonesia dan harus adanya penyelenggaraan fungsi komunikasi politik, fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan akan mencapai partai politik yang terintegrasi, transparan, dan modern melalui penerapan unsur komunikasi politik, artikulasi dan agregasi kepentingan. Metode penelitian yang digunakan dalam  penelitian ini adalah pendekatan kualitatif tipe studi kasus didukung dengan penyebaran kuisioner. Teori yang digunakan untuk membahas penelitian ini adalah teori fungsi partai oleh Gabriel Almond. Dari hasil penelitian ini bahwa komunikasi yang terbentuk di DPD Partai Gerindra Sumatera Barat memiliki ciri khas tersendiri yaitu pelaksanaan fungsi komunikasi politik DPD Partai Gerindra memiliki keunikan karena masyarakat Sumatera Barat yang sangat mengidolakan sosok Prabowo Subianto sehingga pesan yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Gerindra akan langsung dilaksanakan tanpa melalui mekanisme rapat dan mekanisme keputusan ketua DPD Partai Gerindra. Sedangkan fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan yang terbentuk adalah masyarakat Sumatera Barat sangat menjunjung tinggi nilai kekerabatan yang dapat dilihat dalam kegiatan yang dimanfaatkan oleh DPD Partai Gerindra di ruang publik melalui acara adat yang diselenggarakan dalam rangka penguatan keberlangsungan komunikasi politik maupun dalam kegiatan ini mereka menyisipkan berita politik guna penampungan aspirasi masyarakat agar diterukan ke pembuatan kebijakan, sehingga dapat tercipta keberlangsungan politik yang terlaksana dengan baik dan menciptakan keselarasan hidup antar masyarakat Sumatera Barat. Berdasarkan data yang telah peneliti peroleh, tujuan penelitian yang ingin dicapai sudah terjawab yaitu pelaksanaan fungsi partai oleh DPD Partai Gerindra Sumatera Barat terkait fungsi komunikasi politik, fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan sudah sesuai dengan Teori Fungsi Partai Gabriel Almond pasca Pemilihan Umum tahun 2019-2022 dengan proses perbaikan yang terus dilaksanakan.
PENGARUH KAUM ADAT DALAM PROBEMATIKA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL PADANG PEKANBARU Dwi Dhafa Maulana
Jurnal Suara Politik Vol 2, No 1 (2023): Vol. 2 No. 1 Juni 2023
Publisher : FISIPOL UM Sumbar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/jsp.v2i1.3950

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa masyarakat adat atau ninik mamak merupakan kekuatan politik dalam permasalahan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi literatur. yang timbul karena adanya kendala terkait pembayaran ganti rugi atas tanah yang terkena proses pembebasan tanah untuk pembangunan Jalan Tol, hal ini terjadi karena tanah yang akan digunakan untuk lelang adalah tanah ulayat, dan pemberian ganti rugi juga merupakan salah satu faktor-faktor penyebab perselisihan dalam masyarakat adat mengenai bagaimana pembagiannya terhadap suku-suku tersebut yang pada akhirnya berujung pada penolakan pembebasan lahan Jalan Tol Padang – Pekanbaru yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang merupakan kebijakan Pemerintah. Kata kunci: Masyarakat Adat, Ninik Mamak, Kekuatan Politik
KEKUASAAN PADA EKONOMI POLITIK: IMPLEMENTASI LAYANAN PEMBIAYAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI Setiawan, Andika Pratama; Putri, Alifia Paramitha; Rahmat, Moh. Fadillah Nur
Jurnal Suara Politik Vol 2, No 1 (2023): Vol. 2 No. 1 Juni 2023
Publisher : FISIPOL UM Sumbar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/jsp.v2i1.4927

Abstract

Pada penelitian ini memuat kajian mengenai wujud kekuasaan pada aktivitas perekonomian terutama dalam mengimplementasikan layanan pembiayaan bersama berbasis teknologi informasi. Hingga kini sebuah teknologi secara terus-menerus selalu berkembang. Segala kegiatan pada kehidupannya tiap insan selalu ditunjang oleh peran pokok dari internet maupun teknologi digital guna memberikan kemudahan ketika melangsungkan pekerjaannya, menaikkan produktivitas dalam bekerja, mewujudkan relasi pada ranah perekonomian dan politik berbasis digital. Satu di antara realitas dari berkembanganya perekonomian digital masa modern pada Republik Indonesia yakni munculnya berbagai starup seperti halnya pasar Fintech (financial tekhcnology). Pemahaman Fintech bisa dibilang sebagai sebuah teknologi yang dijadikan sebagai penghubung di antara sektor finansial atau jasa keuangan dengan masyarakat. Dalam segala wujud aktivitas pembiayaan bersama berbasis tekologi informasi melalui Fintech selalu diawasai oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki kewenangan dalam hal pengawasan, penyidikan, serta pengaturan mengenai aktivitas tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah supaya mengetahui pemahaman sekaligus perkembangan dari layanan pembiayaan bersama melalui teknologi informasi serta tahu akan relasi kuasa saat mengelola layanan pembiayaan bersama. Metode yang dipakai dalam melangsungkan kegiatan penelitian ini ialah studi pustaka dengan melakukan pengambilan data sekunder yaitu mengumpulkan berbagai bacaan seperti jurnal-jurnal, pemberitaan di banyak media, hasil penelitian, maupun buku yang erat kaitannya dengan relasi kuasa pada layanan pembiayaan bersama. Temuan yang didapatkan pada penelitian ini ialah layanan pembiayaan bersama mengalami perkembangan secara terus-menerus lantaran diperlukan oleh para masyarakat untuk mencairkan dana secara cepat serta adanya suatu kekuasaaan perekonomian politik di antara peran OJK dan pasar Fintech dalam menjalin kerja sama ketika diberlangsungkannya pembiayaan bersama berbasis teknologi informasi.
ALASAN DAN DINAMIKA ISTRI TINGGAL DI RUMAH SUAMI DALAM MASYARAKAT MINANGKABAU (STUDI KASUS NAGARI PADANG GANTIANG KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT) Gines Noviani; Tesha Dwi Putri; khairiyah khairiyah
Jurnal Suara Politik Vol 1, No 2 (2022): Vol. 1 No. 2 Desember 2022
Publisher : FISIPOL UM Sumbar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/jsp.v1i2.3915

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh suatu kebiasaan yang telah terjadi dalam Adat Minangkabau yaitu keluarga yang telah menikah tinggal di rumah istrinya bukan di rumah suami, tapi sekarang ada beberapa orang yang tinggal di rumah suaminya. Tujuan penelitan ini adalah 1) Mendeskripsikan alasan dan dinamika istri tinggal di rumah suami dalam masyarakat Minangkabau. 2) Mendeskripsikan konsekuensi sosiologis terhadap peran dan interaksi istri tinggal di rumah suami dalam adat Minangkabau. Untuk memahami permasalahan ini, peneliti menggunakan teori strukturasi yang dikemukakan oleh Anthony Giddens. Penelitian ini menggunakan metode hermeneutika ganda dengan tipe deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi terlibat dan wawancara mendalam. Pemilihan informan adalah dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan istri tinggal di rumah suami dalam masyarakat Minangkabau ada empat macam yaitu merawat mertua, pekerjaan, rumah kosong dan ekonomi keluarga istri yang tidak memadai. Sedangkan tujuan yang kedua tentang konsekuensi sosiologis terhadap peran dan interaksi istri tinggal di rumah suami dalam adat Minangkabau ada dua macam yaitu menggap istri seperti anak kandung dalam keluraga dan terjadinya konflik antara istri dengan keluarga suami. Merujuk pada pendapat Giddens bahwa terdapatnya interaksi dualitas antara pelaku dan struktur. Informan Pelaku dalam penelitian ini adalah istri yang tinggal di rumah suami, sedangkan informan pengamat “datuak” Nagari Padang Gantiang, bundo kanduang dan masyarakat sekitar. Sedangkan struktur ada sebagai mengekang (constraining) dan memberdayakan (enabling). Berdasarkan fenomena peneliti angkat ini terjadi ada beberapa kasus di Nagari Padang Gantiang tidak merubah adat yang lain walaupun keluarga tinggal di rumah suami. Kata Kunci: Dinamika, rumah suami, tradisi/adat.