cover
Contact Name
lara indah yandri
Contact Email
laraindahyandri@gmail.com
Phone
+6285365659878
Journal Mail Official
jurnalsuarapolitik@gmail.com
Editorial Address
Jl. Pasir Kandang No. 4, Padang, Provinsi Sumatera Barat
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Jurnal Suara Politik
ISSN : -     EISSN : 30248566     DOI : https://doi.org/10.31869/jsp.v2i2.4921
Core Subject : Social,
Jurnal Suara Politik (JSP), merupakan media komunikasi dan informasi bagi pengembangan ilmu politik, baik politik lokal, nasional maupun internasional, khususnya mencakup berbagai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, kebijakan, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia. JSP diterbitkan untuk menjadi wahana pendorong perkembangan ilmu politik melalui dokumentasi hasil hasil penelitian serta kajian kritis terhadap berbagai konsep baru, fenomena, dan peristiwa dalam kehidupan politik. JSP secara berkala terbit dua kali setahun, yaitu pada bulan Juni dan Desember
Articles 45 Documents
KEBIJAKAN EKONOMI-POLITIK DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI INDONESIA MELALUI PERSPEKTIF NEO-INSTITUSIONALISM Didi Rahmadi; Tesha Dwi Putri; Mima Sari
Jurnal Suara Politik Vol 1, No 1 (2022): Vol. 1 No. 1 Juni 2022
Publisher : FISIPOL UM Sumbar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/jsp.v1i1.3353

Abstract

Program Kebijakan Ekonomi-Politik dalam pengelolaan Dana desa merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat ke masing-masing desa guna menciptakan desa yang mandiri dan sejahtera.Selang lima tahun dalam penerapan Dana Desa, belum memperlihatkan hasil yang nyata baik dari segi pembangunan, terutama dalam pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini berpijak Undang-Undang yang mengatur mengenai desa, dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam konsideran UU tersebut mengamanatkan bahwa dalam pemerintah kabupaten dapat dibentuk desa yang termuat dalam Pasal 371 ayat (1), dimana Desa memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai desa.Banyaknya permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan Dana Desa di Indonesia seperti penjelasan di atas, memperlihatkan bagaimana Elit desa belum bisa memahami aturan-aturan dalam pengelolaan Dana desa tersebut. Hal ini memperlihatkan bagaimana pemerintah belum berhasil dalam mengatur regulasi Dana Desa agar mudah dipahami oleh elit desa. Kata kunci : Dana Desa, Perspektif Neo-Institusionalism,
PELEMBAGAAN PARTAI GERINDRA DALAM PILKADA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020 Sevindo, Debby Artha; Asrinaldi, Asrinaldi; Rusta, Andri
Jurnal Suara Politik Vol 2, No 2 (2023): Vol. 2 No. 2 Desember 2023
Publisher : FISIPOL UM Sumbar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/jsp.v2i2.4961

Abstract

 Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal. Pelembagaan menurut Vicky Randall dan Lars Svasand sebagai sebuah proses pemantapan partai politik dalam aspek struktural dan kultural. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan bagaimana pelembagaan Partai Gerindra dalam kesuksesan memenangkan Pilkada Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan studi kasus. Penelitian ini menggunakan teori pelembegaan menutur Vicky Randall dan Lars Svasand. Hasil penelitian ini adalah Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan telah melaksanakan semua fungsi dan kewajibannya sesuai dengan AD/ART, dalam hal pengambilan keputusan, gaya kepemimpinan, hubungan dengan pihak luar, serta cara partai menempatkan diri di tengah masyarakat, sehingga peneliti menyimpulkan bahwa kemenangan yang diraih oleh Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan pada saat Pilkada 2020 melalui pelembagaan partai politik yang baik. Terlepas dari keuntungan kompetitif dengan membawa nama Prabowo Subianto, Partai Gerindra berhasil hadir di tengah masyarakat sebagai partai yang mengedepankan dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat melalui kader-kader partai yang terpilih dan duduk di kursi pemerintahan. Kata kunci: Partai Politik; Partai Gerindra; Pelembagaan Partai Politik
SISI RELIGIUS BUDAYA DAN TRADISI TABUIK DI MINANGKABAU (KOTA PARIAMAN) Farid Prima Halim; Tamrin Kiram
Jurnal Suara Politik Vol 2, No 1 (2023): Vol. 2 No. 1 Juni 2023
Publisher : FISIPOL UM Sumbar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/jsp.v2i1.4268

Abstract

Minangkabau merupakan salah satu suku besar yang terdapat di Provinsi Sumatra Barat. Secara umum, perkataan Minangkabau mempunyai dua pengertian, pertama Minangkabau sebagai tempat berdirinya kerajaan Pagaruyung. Kedua, Minangkabau sebagai salah satu kelompok etnis yang mendiami daerah tersebut. Pada saat sekarang ini masyarakat Minangkabau mayoritas menganut agama islam dan telah mengakar melalui sejarah masuknya agama tersebut. Kebudayaan Minangkabau berarti dapat dikatakan sebagai kebudayaan yang dimiliki masyarakat Minangkabau tersebut. perbedaan antara satu sub budaya dengan sub budaya lainnya pada daerah lain adalah pada sisi penghayatan setiap unsur budaya tersebut. Salah satu kebudayaan di Minangkabau tersebut ialah adanya tradisi Tabuik di Kota Pariaman yang memiliki unsur keagamaan dengan diliat dari tujuan upacara atau tradisi tersebut.
TATA KELOLA PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS BANK SAMPAH DI KOTA PADANG Dhandy Handana; Dewi Anggraini; Didi Rahmadi
Jurnal Suara Politik Vol 1, No 2 (2022): Vol. 1 No. 2 Desember 2022
Publisher : FISIPOL UM Sumbar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/jsp.v1i2.3911

Abstract

Bank sampah adalah salah satu wadah yang dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang masyarakat alami. Bank sampah adalah salah satu strategi penerapan 3R (Reuse, Reduce, Recycle) dalam pengelolaan sampah pada sumbernya di tingkat masyarakat dengan pola insentif ekonomi. .Di Kota Padang Bank Sampah juga telah merubah pandangan masyarakat terhadap sampah. sampah yang awalnya dianggap hanya sebagai benda yang tidak berguna kini malah dikumpulkan oleh masyrakat untuk kemudian disetorkan kepada Bank Sampah yang berada dekat rumah mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tata kelola pengelolaan sampah berbasis Bank Sampah dan peran 3 aktor tata kelola dalam pengelolaan Bank Sampah di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Dalam menentukan informan penelitian, dengan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukan kearah yang positif, karena upaya- upaya yang dilakukan oleh pengelola Bank Sampah telah mampu merubah perilaku peduli lingkungan masyarakat dan juga 3 aktor tata kelola juga memberikan kontribusi dalam keberlangsungan program Bank Sampah di Kota Padang. Kata kunci: Bank Sampah, Tata Kelola
IMPLEMENTASI FUNGSI LEGISLASI DPRD (STUDI KASUS: PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH INISIATIF TENTANG PENANGGULANGAN PROSITUSI DI KABUPATEN LAMONGAN) Aisha, Megafitria Farida
Jurnal Suara Politik Vol 3, No 2 (2024): Vol. 3 No. 2 Desember 2024
Publisher : FISIPOL UM Sumbar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/jsp.v3i2.5383

Abstract

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan instansi yang memiliki peranan penting dalam menjembatani antara pemerintah daerah dan rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi utama, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Berinteraksi langsung dengan masyarakat melalui fungsi legislasi, dengan menampung setiap aspirasi berupa usulan. Penelitian ini membahas tentang bagaimana anggota dewan melaksanakan fungsi legislasi yang dimiliki. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penelitian deskriptif studi kasus. Tahapannya, masyarakat menyampaikan aspirasi ke anggota Dewan yang kemudian akan dikaji menjadi peraturan daerah. Peraturan daerah yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa Perda Inisiatif. Anggota Dewan dalam lingkupnya memiliki Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah) sebagai badan khusus pembentukan Peraturan Daerah tersebut. Bapemperda beserta Kepala Daerah / Bupati kemudian bersama-sama menyusun dan mengesahkan rancangan-rancangan peraturan daerah. Setiap proses penyusunan harus memperhatikan tahapan-tahapan secara rinci dan urut dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Hasil dari Raperda akan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah yang sifatnya mengutamakan masyarakat dan tidak merugikan mereka.
UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN PEDESAAN MELALUI PENGUATAN EKONOMI KREATIF WISATA GOSARI GRESIK Mahmuda, Muhammad Juli; Masrurotin, Dwi Suci; Fahreza, Irgi Yudha Ahmad
Jurnal Suara Politik Vol 3, No 1 (2024): Vol. 3 No. 1 Juni 2024
Publisher : FISIPOL UM Sumbar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/jsp.v3i1.4931

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki upaya Pemerintah Desa Gosari dalam mengembangkan kawasan perdesaan melalui penguatan ekonomi kreatif di sektor pariwisata. Desa Gosari, berlokasi di Gresik, Jawa Timur, telah menjadi destinasi wisata dengan potensi alam dan budaya yang menarik. Dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan, penanganan pengangguran, dan pelestarian alam dan budaya, pemerintah desa menerapkan berbagai strategi, termasuk perencanaan strategis, pembentukan kelembagaan pariwisata, peningkatan kapasitas masyarakat, dan pengembangan produk pariwisata. Melalui dukungan penuh dari pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait, Desa Gosari memiliki potensi untuk menjadi contoh sukses dalam pengembangan desa wisata di Indonesia.
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN E-BUDDY DALAM SURAT – MENYURAT SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SIDOARJO Dzulfa, Muhammad Faradian
Jurnal Suara Politik Vol 3, No 2 (2024): Vol. 3 No. 2 Desember 2024
Publisher : FISIPOL UM Sumbar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/jsp.v3i2.5404

Abstract

Globalisasi teknologi informasi telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan dengan peranannya dalam penciptaan, penyimpanan, transmisi, dan distribusi informasi. Penggunaan perangkat elektronik seperti komputer, televisi, dan telepon genggam meningkatkan kebutuhan akan teknologi informasi. Pemerintahan adalah salah satu bidang yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 mengenai E-Government menjadi landasan untuk memperkenalkan teknologi informasi dalam pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Inpres ini menekankan pentingnya kesepahaman, sinkronisasi, dan integrasi langkah di antara instansi pemerintah dalam penerapan kebijakan dan strategi e-Government secara nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena melibatkan isu-isu yang berkaitan dengan manusia dan bergantung pada observasi. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk menjelaskan peristiwa, aktivitas sosial, sikap, persepsi, keyakinan, dan pemikiran individu serta kelompok. Data primer diambil langsung dari pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo melalui pertanyaan tertulis, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur terdahulu. Subyek penelitian adalah pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan pencatatan data. Analisis data mengikuti model Miles Huberman, dengan kegiatan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diperoleh melalui catatan lapangan yang mencatat pengamatan, peristiwa, dan pembicaraan selama penelitian.
PERANAN NEGARA DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT: STUDI KASUS IMPLEMENTASI PROGRAM PASAR MURAH DI JAWA TIMUR Indriani, Novita Dwi; Rahmawati, Tiara Nur’aini; Huda, Ahmad Mudrikul
Jurnal Suara Politik Vol 3, No 1 (2024): Vol. 3 No. 1 Juni 2024
Publisher : FISIPOL UM Sumbar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/jsp.v3i1.4929

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki peranan krusial negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui studi kasus implementasi program bantuan pasar murah di Jawa Timur. Dengan fokus pada peran negara sebagai penyedia layanan sosial, penelitian ini menganalisis bagaimana program bantuan pasar murah dapat menjadi instrumen efektif untuk mengurangi disparitas ekonomi dan meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi implementasi program ini dan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan. Penelitian ini membahas kebijakan publik yang mendasari program tersebut, melibatkan pemetaan dampak positif dan negatifnya terhadap ekonomi rumah tangga. Analisis juga mencakup tingkat partisipasi masyarakat dalam program, mengukur efektivitas distribusi bantuan, serta evaluasi terhadap keberlanjutan dan adaptabilitas program dalam menghadapi dinamika ekonomi dan sosial. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pandangan mendalam terkait peranan negara dalam merancang dan melaksanakan kebijakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui program bantuan pasar murah. Implikasi temuan ini dapat memberikan kontribusi berharga terhadap perumusan kebijakan lebih lanjut dan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan di Jawa Timur.
IMPLIKASI AKTIVITAS PENGEBORAN MINYAK DAN GAS DALAM KAJIAN EKONOMI POLITIK IMPLICATIONS OF OIL AND GAS DRILLING ACTIVITIES IN POLITICAL ECONOMIC STUDY Sefina, Agnina Delia; Noverianti, Ufriza Maghbullah; Mumtaza, Yasmin Indi
Jurnal Suara Politik Vol 3, No 1 (2024): Vol. 3 No. 1 Juni 2024
Publisher : FISIPOL UM Sumbar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/jsp.v3i1.4933

Abstract

Indonesia, Government, Economics, Natural Resources
KAPABILITAS PEMERINTAH KOTA PADANG DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI PANTAI PADANG TAHUN 2022 Alfihad, Muhammad Yafid; Zetra, Aidinil; Hendrik, Doni
Jurnal Suara Politik Vol 3, No 2 (2024): Vol. 3 No. 2 Desember 2024
Publisher : FISIPOL UM Sumbar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/jsp.v3i2.5322

Abstract

Tumpukan sampah di Pantai Padang muncul karena arus dua sungai besar yang membawa sampah, terutama setelah hujan lebat. Meskipun Pemerintah Kota Padang telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah untuk mengatasi permasalahan, namun  pelaksanaannya masih belum efektif, dan sampah masih ditemukan di pinggir sungai. Ditemukannya sampah di sungai mengindikasikan kurangnya kapabilitas Pemerintah Kota Padang dalam mengelola sampah di Kawasan Pantai Padang. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan serta menganalisis kapabilitas Pemerintah Kota Padang dalam pengelolaan sampah di Pantai Padang. Landasan teori penelitian mengadopsi konsep Kapabilitas Pemerintah menurut Bevaola Kusumasari yang melibatkan enam variabel, yaitu kelembagaan, sumber daya manusia, keuangan, implementasi kebijakan, teknis, dan kepemimpinan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapabilitas Pemerintah Kota Padang dalam mengelola sampah di Kawasan Pantai Padang masih belum memadai. Kurangnya jumlah pegawai harian lepas, lemahnya penegakan hukum, anggaran pengelolaan sampah masih belum mencukupi, tidak adanya unit khusus untuk penanganan sampah di badan air, dalam mengangkut sampah masih menggunakan tenaga manual, serta tidak konsisten berjalannya program dalam mengatasi permasalahan sampah tersebut menjadi faktor utama penyebab lemahnya kapabilitas Pemerintah Kota Padang dalam pengelolaan sampah di Pantai Padang tersebut.