cover
Contact Name
Sandi Abriaman
Contact Email
admin@inkhas.ac.id
Phone
+6285624438224
Journal Mail Official
attatbiq@inkhas.ac.id
Editorial Address
Jl. Bhayangkara No. 33 Gunungpuyuh Kota Sukabumi
Location
Kota sukabumi,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsiyyah
ISSN : 26552612     EISSN : 27154858     DOI : -
Core Subject : Religion, Social,
At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsiyyah (JAS) is an informative media which aims to place publications and share information in the field of Islamic Family Law, Islam and gender discourse, and legal drafting of Islamic civil law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 35 Documents
Perubahan Sosial dan Reaktualisasi Hukum Waris Islam A. Komarudin Syaripin
Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsiyyah Vol 6 No 1 (2021): Kajian Hukum Islam, Dakwah dan al-Qur'an
Publisher : Program Studi Ahwal al-Syakhsiyyah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Syamsul 'Ulum Sukabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan paper ini merupakan satu kajian mengenai perubahan sosial sebagai bahan reaktualisasi hukum waris Islam. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perubahan sosial dalam hal ini pergeseran perpektif pemaknaan adil pada masyarakat sebagai bahan reaktualisasi hukum waris Islam. Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research). Data yang digunakan ada dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan analisis data yang digunakan yaitu metode deskriptif. Hasil kajian ini menegaskan bahwa perubahan sosial (perubahan perspektif adil) dimasyarakat, sulit ketika dijadikan bahan untuk reaktualisasi hukum waris dalam Islam. Hal ini karena ayat tentang waris masuk dalam kategori ayat Qathiyyud dalalah ayat yang pasti pelaksanaannya, ayat yang bersifat rinci (tafshili) dan jelas (sharih) tidak ada peluang untuk ijtihad. Oleh karena itu perlu adanya solusi yang ditawarkan, sekiranya konsep hilah menjadi solusi. Konsep hilah ini secara tekhnis dilakukan setelah ada poses pembagian secara faraidh terlebih dahulu, setelah adanya musyawarah. Hal ini menjadi jembatan antara pihak yang mempersoalkan pembagian waris 2:1 dengan menyamakan dan pihak yang tidak mempersoalkan pembagian waris 2:1. Penelitian ini juga memberi saran untuk pengkajian yang lebih luas mengenai keterkaitan perubahan sosial dengan perubahan hukum dalam waris Islam. Hal ini karena penulis menemukan beberapa kekurangan dalam pertimbangan hukum yang diambil dalam bidang qaidah dan ushul fiqh.
Khotmil Qur'an Online sebagai Alternatif Dakwah di Masa Physical Distancing Sumijati; Heni Gustini; Nase Saepudin; Encep Taufik Rahman
Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsiyyah Vol 6 No 1 (2021): Kajian Hukum Islam, Dakwah dan al-Qur'an
Publisher : Program Studi Ahwal al-Syakhsiyyah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Syamsul 'Ulum Sukabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Khotmil Qur’an yang dapat dijadikan alternatif dakwah di masa physical distancing. Penelitian ini menggggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan bersifat studi pustaka (library research). Sumber data terdiri dari dua macam yaitu sumber primer yang merupakan suatu referensi yang dijadikan sumber utama acuan penelitian dan sumber sekunder yang merupakan referensi-referensi pendukung dan pelengkap bagi sumber primer. Adapun teknik analisi data dalam penelitian ini berupa analisis isi (content analysis). Berdasarkan kajian bahwa pengaruh pandemi tidak hanya menyemarakkan pelaksaan Khatmil Qur’an tetapi juga mekanisme pelaksanaannya yang dilakukan melalui daring/online. Komunikasi daring yang sejatinya merupakan sebuah hasil dari cyberspace memiliki dampak negatif yaitu menghilangkan aktivitas physical dan dalam konteks itu tidak memberikan dampak batin yang signifikan dibanding dengan pertemuan secara fisik. Berdasar kaidah ushuliyyah, Khatmil Qur’an online masih tetap dilakukan pada kondisi darurat saja.
Paradigma al-Qur'an Menjawab Realitas Arab Jahiliyah Perspektif Ilmu Sosial Profetik Aramdhan Kodrat Permana
Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsiyyah Vol 6 No 1 (2021): Kajian Hukum Islam, Dakwah dan al-Qur'an
Publisher : Program Studi Ahwal al-Syakhsiyyah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Syamsul 'Ulum Sukabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Al-Qur’an diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab dalam kebudayaan, peradaban dan masyarakat Arab. Oleh sebab itu perlu melihat bagaimana realitas kearaban pra-Islam itu disampaikan oleh al-Qur’an dan bagaimana al-Qur’an merubahnya. Paper ini membahas hal tersebut dengan menggunakan perspektif Ilmu Sosial Profetik yang dirumuskan oleh Kuntowijoyo dengan memahami surah Ali Imran [3]: 110. Penelitian kualitatif yang berbasis kepustakaan ini menggunakan pendekatan sejarah dan tartib al-Nuzul yang datanya dipaparkan secara deskriptif-analitis. Alhasil, bahwa al-Qur’an memiliki nilai humanis dan pembebasan yang didasarkan pada nilai yang paling tinggi, transendental.
Perspektif Masyarakat terhadap Perkawinan tidak Sekufu dalam Profesi Dadang Jaya
Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsiyyah Vol 6 No 1 (2021): Kajian Hukum Islam, Dakwah dan al-Qur'an
Publisher : Program Studi Ahwal al-Syakhsiyyah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Syamsul 'Ulum Sukabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan yang diidamkan oleh setiap pasangan suami istri adalah perkawinan yang harmonis. Faktanya di masyarakat perkawinan suami istri yang tidak sekufu dalam profesi menjadi alasan penyebab ketidak harmonisan yang berujung pada perceraian. Relasi suami istri yang beda profesi inilah yang kemudian dianalisis, dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui perspektif masyarakat terhadap perkawinan tidak sekufu dalam profesi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau field research dengan menggunakan pendekatan destriptif kualitatif melalui proses wawancara mendalam (indepth interview). Berdasarkan analisis diperoleh hasil penelitian bahwa dari 8 informan yang diteliti terdapat hubungan yang tidak harmonis sehingga terjadi perceraian sebanyak 6 pasangan dan 2 pasangan lain harmonis, sehingga tidak sampai mengarah kepada perceraian. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaaan perspektif masyarakat Kota Sukabumi terhadap perkawinan tidak sekufu dalam profesi.
Ijtihad Hakim terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Abdul Kodir Alhamdani
Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsiyyah Vol 6 No 1 (2021): Kajian Hukum Islam, Dakwah dan al-Qur'an
Publisher : Program Studi Ahwal al-Syakhsiyyah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Syamsul 'Ulum Sukabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sengketa harta bersama terlahir dari putusnya suatu ikatan perkawinan, yang disebabkan oleh perceraian atau meninggal dunia. Pengadilan berperan penting dalam penyelesaian perkara tersebut dengan penuh kesetaraan dan keadilan dalam putusannya. Problem akademik yang melatarbelakangi penelitian ini adalah bagaimana metode penetapan hukum hakim dalam penyelesaian perkara sengketa harta bersama, ketika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam belum sepenuhnya mampu mengakomodir permasalahan yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metodologi penetapan hukum dan paradigma putusan hakim dalam penyelesaian sengketa harta bersama. Jenis penelitian ini adalah penelitian analisis-deskriptif dan bentuk kajian pustaka. Data penelitian bersumber dari peraturan perundang-undangan, kompilasi hukum Islam, dengan menggunakan pendekatan konsep keadilan dan kemanfaatan. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam penyelesaian sengketa harta bersama, hakim harus terus berupaya melakukan terobosan dalam menyelesaikan sengketa harta bersama ketika undang-undang tidak dapat diterapkan dalam kasus-kasus yang konkret di masyarakat. Ijtihad hakim menjadi barometer penetapan hukum hakim dalam memutus perkara yang sesuai dengan fakta hukum yang ada, agar terciptanya kemaslahatan dan keadilan hukum dalam putusannya.
Transformasi Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional Ahmad Suganda; Hamdan Firmansyah
Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsiyyah Vol 7 No 1 (2022): Masalah Sosial dalam Tinjauan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Ahwal al-Syakhsiyyah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Syamsul 'Ulum Sukabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh suatu pemikiran bahwa negara dalam perkembangan peradaban manusia erat hubungannya dengan agama. Hubungan keduanya mengalami pasang surut seiring dengan perkembangan pemikiran manusia tentang fungsi negara dalam kehidupan pribadinya dan sekaligus dalam hubungan agama dan negara yang dianutnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan transformasi hukum islam ke dalam hukum nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan (library research), hal tersebut dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukan bahwa era reformasi menggariskan konfigurasi sistem politik hukum yang berbasis demokrasi. Sistem tersebut menandaskan perlunya menata hukum yang populis dan responsif, tidak represif dan otoriter. Kebijakan-kebijakan regulasi hukum harus mencerminkan aspirasi warga masyarakat/ negara. Produk hukum yang dicapai harus menjadi kiblat dalam menyelesaikan permasalahan hukum dan mencapai tujuan hidup berbangsa dan bernegara. Substansi hukum dibangun bukan untuk melayani kepentingan elit penguasa, tetapi harus menjadi instrumen dan pedoman dalam menata pembangunan hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin. Euforia politik pasca reformasi menjadikan iklim yang menimbulkan spirit mentransformasikan hukum Islam ke dalam hukum nasional.
Peran Penyuluh Agama dalam Membentuk Keluarga Harmonis Asep Indra
Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsiyyah Vol 7 No 1 (2022): Masalah Sosial dalam Tinjauan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Ahwal al-Syakhsiyyah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Syamsul 'Ulum Sukabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyuluh Agama adalah Pegawai Negeri Sipil di bawah naungan Departemen Agama yang bertugas, bertanggung jawab dan memiliki wewenang secara penuh untuk melakukan kegiatan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama. Dengan kata lain, penyuluh Agama menjadi salah satu unsur dalam pelaksanaan pembentukan keluarga harmoni berdasarkan tugas dan wawenangnya. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menemukan faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan tersebut. Penelitian dilaksanakan di Desa Cibodas Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tiga teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi, observasi dan wawancara mendalam. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisa dengan menggambarkan data dalam bentuk kalimat yang sederhana dan mudah dipahami. Hasil penelitian menunjukan bahwa pentingnya peranan penyuluh dalam membentuk keluarga harmoni dalam rangka menekan angka perceraian. Namun hal utama yang menghambat adalah kurangnya perhatian, wawasan dan pengetahuan masyarakat yang kurang mendukung, serta minimnya tenaga penyuluhan di bidang keluarga sakinah. Tapi dengan dukungan dan kordinasi antar tokoh masyarakat dan pihak terkait, maka program ini bisa berjalan dengan baik.
Kepatuhan Hukum tentang Izin Poligami Implikasinya terhadap Kehidupan Berumah Tangga Hilyas Hibatullah Abdul Kudus
Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsiyyah Vol 7 No 1 (2022): Masalah Sosial dalam Tinjauan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Ahwal al-Syakhsiyyah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Syamsul 'Ulum Sukabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan poligami diharapkan dapat menciptakan keharmonisan, kenyamanan dan ketentraman sesuai dengan aturan agama dan perundang-undangan. Faktanya di masyarakat perkawinan poligami yang tidak memiliki kepatuhan hukum tentang izin dari istri pertama justru menjadi penyebab ketidak harmonisan yang berujung pada perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kepatuhan hukum tentang izin poligami dan implikasinya terhadap kehidupan berumah tangga. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode deskriptif analitis dan pendekatan yuridis normatif serta pendekatan psikologi. Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah wilayah Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) dan analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna secara naratif. Penelitian menunjukan hasil bahwa (1) Praktik poligami tidak dilakukan secara terbuka dikarenakan pihak istri pertamanya tidak ada yang setuju untuk memberikan izin kepada suaminya menikah lagi meskipun mampu baik dari sisi finansial maupun kemampuan lainnya; (2) Kepatuhan hukum tentang izin dalam praktik poligami dari 3 orang suami yang melakukan praktik poligami tersebut lebih memilih untuk melakukan perkawinan secara sirri karena tidak adanya izin dari istri pertama; (3) Implikasi terhadap kehidupan berumah tangganya rentan sekali terjadinya konflik keluarga manakala perkawinan poligaminya itu diketahui oleh pihak istri pertama.
Tinjauan Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam terhadap Hak Waris Anak dalam Kandungan Rinrin Warisni Pribadi
Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsiyyah Vol 7 No 1 (2022): Masalah Sosial dalam Tinjauan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Ahwal al-Syakhsiyyah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Syamsul 'Ulum Sukabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak waris anak dalam kandungan secara hukum diatur di dalam perundang-undangan. Namun dengan adanya pluralisme hukum di Indonesia, peneliti akan membandingakan bagaimana hukum perdata dan hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam menjamin hak waris anak dalam kandungan sebagai upaya perlindungan terhadap ahli waris tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau hukum perdata dan kompilasi hukum islam terhadap hak waris anak dalam kandungan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode induktif dan deduktif yang digunakan bergantian sesuai kebutuhan dengan menggali dari sumber berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan kajian didapatkan hasil bahwa hak waris anak dalam kandungan, di dalam hukum perdata diatur secara jelas, berbeda dengan hak waris di dalam KHI yang tidak diatur secara eksplisit.
Maqashid Syari’ah Mengenai Kekerasan Seksual terhadap Istri dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Sayidah Khoirunnisa; Ruslandi
Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsiyyah Vol 7 No 1 (2022): Masalah Sosial dalam Tinjauan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Ahwal al-Syakhsiyyah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Syamsul 'Ulum Sukabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan membentuk satu keluarga menuju Sakinah, mawaddah, warahmah. Setelah akad nikah terdapat hak dan kewajiban, termasuk hak dan kewajiban dalam memenuhi kebutuhan seksual antara suami dan istri. Norman agama menjadi salah satu dasar apabila ada pemaksaan dari salah satu pihak yang melakukan pemaksaan seksual seorang suami terhadap istri. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Maqashid Syar’iah dari tindakan kekerasan seksual terhadap istri dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menjelaskan bahwa untuk mencapai dan memelihara 5 (lima) prinsip utama dalam Islam yaitu memelihara Agama (hifdz al-din), jiwa (hifdz al-nafs), akal (hifdz al-‘qal), keturunan (hifdz al-Nasl), dan Harta (hifdz al-mal wa al-‘irdh) maka korban harus terlindungi dan diberikan keadilan, sehingga tidak terjadi kembali kekerasan seksual pada seorang istri.

Page 2 of 4 | Total Record : 35