cover
Contact Name
Riva’atul Adaniah Wahab
Contact Email
redaksi.bpostel@kominfo.go.id
Phone
+6285255022751
Journal Mail Official
redaksi.bpostel@kominfo.go.id
Editorial Address
Building B Floor IV, Medan Merdeka Barat Street No. 9, Jakarta Pusat - 10110 Phone. (021) 3483 3640 Fax. (021) 34833640
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Buletin Pos dan Telekomunikasi
ISSN : 16930991     EISSN : 24431524     DOI : https://doi.org/10.17933/bpostel
Scientific work/Manuscript that can be published in the Buletin Pos dan Telekomunikasi is in the form of academic papers, research reports, surveys, research briefings, and degree theses, analysis of secondary data, thoughts, theoretical/conceptual/methodological reviews in the field of: Post: including policy, technology and standardization of postal equipments and services. Telecommunications: including policy, standardization, market, resources, security, infrastructure and technology either wireless or wired telecommunications, both voice and data communications.
Articles 192 Documents
Analisis Unjuk Kerja Aplikasi VoIP Call Android di Jaringan MANET [Performance Analysis of VoIP Call Application Android in MANET (Mobile Ad Hoc Network)] Ryan Ari Setyawan
Buletin Pos dan Telekomunikasi Vol. 13 No. 1 (2015): June 2015
Publisher : Centre for Research and Development on Resources, Equipment, and Operations of Posts and I

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17933/bpostel.2015.130106

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja aplikasi  VoIP call android di jaringan MANET (mobile ad hoc network).  Hasil pengujian menunjukan bahwa aplikasi VoIP call android dapat digunakan di jaringan MANET. Delay yang dihasilkan paling besar di pengujian indoor dengan jarak 11-15 meter yakni sebesar 0,014624811 seconds. Packet loss yang dihasilkan pada range 1%-2% sedangkan standar packet loss yang ditetapkan oleh CISCO untuk layanan aplikasi VoIP adalah < 5%. Jitter yang dihasilkan yakni antara 0,01-0,06 seconds sedangkan standar yang ditetapkan oleh CISCO adalah ≤ 30 ms atau 0,03 seconds. Throughput yang dihasilkan pada proses pengujian yakni antar 161 kbps-481 kbps. *****This study aims to analyze the performance of VOIP call android application in the MANET (mobile ad hoc network). The results showed that VoIP applications could be implemented in MANET network. The highest  delay is produced in indoor testing  with distance of 11-15 meters,  which is equal to 0.014624811 seconds. Packet loss is generated in the range of 1% -2%, while packet loss standards set by Cisco for VoIP application services are <5%. The jitter is between 0.01 to 0.06 seconds, while the standard set by CISCO is ≤ 30 ms or 0.03 seconds. Throughput generated in the testing process is between 161 kbps-481 kbps.
Kajian implementasi radio siaran digital di Indonesia [Study of digital radio broadcasting implementation in Indonesia] Amry Daulat Gultom
Buletin Pos dan Telekomunikasi Vol. 13 No. 2 (2015): December 2015
Publisher : Centre for Research and Development on Resources, Equipment, and Operations of Posts and I

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17933/bpostel.2015.130203

Abstract

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI nomor 21 tahun 2009 tentang  Standar Penyiaran Digital Untuk Penyiaran Radio pada Pita VHF di Indonesia menyatakan bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan penggunaan frekuensi VHF Band II untuk penyiaran radio FM yang tidak sesuai dengan rencana induk, serta tidak terpenuhinya permohonan untuk penggunaan kanal frekuensi dari masyarakat, maka perlu dicarikan saluran siaran alternatif dengan menggunakan sistem penyiaran radio digital standard DAB Family. Hingga saat ini belum ada perkembangan berarti terkait implementasinya, sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui potensi radio siaran digital, kesiapan dari sisi pemerintah, operator, dan masyarakat, dan kendala yang dihadapi serta merumuskan strategi yang akan digunakan mengatasinya. Metode analisis yang digunakan adalah SWOT dan TOWS kualitatif dari data wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak stasiun radio sudah siap terhadap digitalisasi radio siaran, pihak pemerintah belum begitu siap karena belum adanya regulasi pendukung Permen Kominfo tentang standard radio digital, dan masyarakat juga belum siap karena kurangnya sosialisasi dan masih susah didapatkannya perangkat penerima siaran radio digital. Pengintegrasian penerima siaran radio digital pada kendaraan bermotor roda empat dan telepon genggam yang baru dapat meningkatkan keberadaan perangkat penerima siaran radio digital.*****The Minister of Communication and Information Regulation number 21 of 2009 on Digital Broadcasting Standards for VHF Band Radio Broadcasting in Indonesia stated that in order to overcome the problems of VHF Band II frequency utilization for FM radio broadcasting that is not in accordance with the master plan, as well as non-fulfillment of the request for frequency channels utilization of the society, neeed to find alternative broadcast channel by DAB Family digital radio broadcasting system. Until now there has no significant developments related to the implementation, so it is necessary to review potential of digital broadcast radio, the readiness of government, operator, public, and obstacles that faced and to formulate strategies to overcome them. Analytical method used are qualitative SWOT and TOWS from interviews and literature studies data. The results shows that radio station is ready for digitization of radio broadcasting, government has not been so ready because of the absence of digital radio standards supporting regulations, and the public is also not ready due to lack of socialization and digital radio broadcast receiver in market. The integration of digital radio receivers in automobiles and mobile phones can increase the existence of digital radio broadcast receiver devices.
Kajian Awal 5G Indonesia [5G Indonesia Early Preview] Awangga Febian Surya Admaja
Buletin Pos dan Telekomunikasi Vol. 13 No. 2 (2015): December 2015
Publisher : Centre for Research and Development on Resources, Equipment, and Operations of Posts and I

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17933/bpostel.2015.130201

Abstract

Indonesia saat ini tengah memasuki era teknologi 4G dimana secara global teknologi ini telah dikomersilkan sejak tahun 2009. Melihat pengalaman implementasi teknologi seluler dari 1G sampai dengan 4G di Indonesia yang selalu terlambat, maka kajian ini diharapkan dapat menjadi awal persiapan Indonesia dalam menghadapi teknologi 5G dengan mengidentifikasi teknologi seluler saat ini dengan gambaran umum industri telekomunikasi di Indonesia saat ini. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui FGD dan wawancara mendalam kepada regulator, operator, vendor, serta akademisi. Dalam kajian ini didapatkan bahwa Indonesia perlu memetakan key requirement 5G yang sesuai dengan kondisi di Indonesia sehingga dapat disusun roadmap 5G Indonesia.*****Indonesia is currently entering the 4G era even though 4G technology has been commercialized globally since 2009. Seeing the experience of late implementation of mobile technology from 1G to 4G in Indonesia, this study is expected to be the initial preparation of Indonesia in facing 5G technology era to identify cellular technology today with a general overview of the telecommunications industry in Indonesia. The study used a qualitative approach with data collection methods through focus group discussions and depth interviews with regulators, operators, vendors, and academics. It was found in this study that Indonesia needs to map out 5g key requirements in accordance with the conditions in Indonesia so it can be used to prepare Indonesia 5G roadmap.
Kajian hukum penerapan prinsip netral teknologi dalam pemanfaatan spectrum sharing [Study on implementation of neutral technology law on spectrum sharing] Mohan Rifqo Virhani
Buletin Pos dan Telekomunikasi Vol. 13 No. 2 (2015): December 2015
Publisher : Centre for Research and Development on Resources, Equipment, and Operations of Posts and I

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17933/bpostel.2015.130206

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap suatu objek penelitian yang didukung oleh data primer dan data sekunder mengenai berbagai permasalahan. Penelitian ini menunjukkan bahwa efisiensi dan efektfitas pemanfaatan spektrum frekuensi radio perlu diterapkan prinsip netral teknologi di seluruh band frekuensi khususnya band frekuensi seluller penyelenggara telekomunikasi. Penerapan prinsip netral teknologi terbukti dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan spektrum frekuensi radio, selain itu efektifitas dan efisiensi spektrum frekuensi radio dapat ditempuh melalui penerapan spectrum sharing antar penyelenggara telekomunikasi.*****This study is a normative legal research using descriptive analytical research, which aims to describe or provide an object of research which supported by primary data and secondary data on various issues. This research shown that the effectiveness and efficiency of the radio frequency spectrum need to apply of neutral technology principle for all band frequency especially selluler frequency band of telecommunication operators. Applied of neutral technology will encourage effectiveness and efficiency of the radio frequency spectrum. Furthermore, effectiveness and efficiency of the radio frequency spectrum can be reached through spectrum sharing applied among telecommunication operators.
Estimasi kebutuhan spektrum untuk memenuhi target rencana pita lebar Indonesia di wilayah perkotaan [The estimation of spectrum requirements to meet the target of Indonesia broadband plan in urban area] Kasmad Ariansyah
Buletin Pos dan Telekomunikasi Vol. 13 No. 2 (2015): December 2015
Publisher : Centre for Research and Development on Resources, Equipment, and Operations of Posts and I

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17933/bpostel.2015.130202

Abstract

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Rencana Pita Lebar Indonesia menjelang akhir tahun 2014. Dokumen tersebut berisi panduan dan arah pembangunan pita lebar nasional dan berisi berisi target-target pencapaian berkelanjutan antara tahun 2014-2019. Terkait target capaian pita lebar nirkabel, ketersediaan dan kecukupan spektrum frekuensi merupakan salah satu hal yang sangat penting.  Studi ini dilakukan untuk mengestimasi kebutuhan spektrum frekuensi dalam rangka memenuhi target capaian Rencana Pita Lebar Indonesia khususnya layanan pita lebar nirkabel di wilayah perkotaan. DKI Jakarta dipilih sebagai sampel wilayah perkotaan. Analisis dilakukan dengan menghitung luas cakupan BTS, mengestimasi jumlah potensi pengguna, mengestimasi kebutuhan spektrum dan membandingkannya dengan spektrum yang sudah dialokasikan untuk mendapatkan jumlah kekurangan spektrum. 3G dan 4G diasumsikan sebagai teknologi yang digunakan untuk memenuhi sasaran pita lebar bergerak. Hasil analisis menunjukkan pada rentang tahun 2016-2019 akan terjadi kekurangan spektrum di wilayah perkotaan sebesar 2x234,5 MHz sampai dengan 2x240,5MHz (untuk mode FDD) atau sebesar 313 MHz sampai dengan 321 MHz (untuk mode TDD). Spektrum frekuensi merupakan sumber daya yang reusable, dengan mengasumsikan kebutuhan spektrum di perdesaan lebih rendah dibanding kebutuhan di perkotaan, maka estimasi ini dapat pula digunakan untuk menggambarkan kebutuhan spektrum di Indonesia secara keseluruhan.*****Indonesian government has issued Indonesia Broadband Plan (IBP) at the end of 2014. IBP provides guidance and direction for the development of national broadband and contains targets in the period of 2014 to 2019. Relating to wireless broadband target, the availability and the adequacy of spectrum is very important. This study was conducted to estimate the spectrum requirements to meet the Indonesia broadband plan target especially the target of mobile broadband in urban area. DKI Jakarta was taken as sample of urban area. Analysis was done by calculating the coverage of BTSs, estimating  the number of potential users, estimating the required spectrum and comparing it with the allocated spectrum to obtain the number of spectrum shortage. 3G and 4G were assumed as technologies used to meet mobile broadband target. The result showed that there will be a shortage of spectrum in the period of 2016 to 2019 approximately 2x234.5 to 2x240.5MHz(for FDD mode) or  313 MHz to 321 MHz (for TDD mode). Spectrum is reusable resource and by assuming that spectrum requirements in rural area is lower than that in urban, this estimastion can also be used to portray spectrum requirements in Indonesia as a whole.
Strategi pencapaian pelanggan pitalebar bergerak di daerah perdesaan tahun 2019 [The strategy of mobile broadband subscriber achievement in rural areas in 2019] Sri Wahyuningsih; Diah Kusumawati
Buletin Pos dan Telekomunikasi Vol. 13 No. 2 (2015): December 2015
Publisher : Centre for Research and Development on Resources, Equipment, and Operations of Posts and I

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17933/bpostel.2015.130205

Abstract

Pemerintah Indonesia memiliki target untuk memberikan akses internet kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk di daerah perdesaan. Daerah perdesaan bagi penyelenggara telekomunikasi kurang memberikan keuntungan karena jumlah pelanggan tidak sebanding dengan biaya investasi yang dikeluarkan. Survei dalam penelitian ini dilakukan di empat desa yaitu Cangkringan, Hambalang, Purwosari dan Kondasatu untuk mengetahui hubungan kondisi masyarakat dengan internet. Hasil survei menunjukkan penggunaan handphone adalah 18,14% untuk telepon, 16,88% untuk SMS dan hanya 3,80% untuk internet. Analisis deskriptif dari data tersebut adalah masyarakat di desa masih belum menggunakan layanan internet secara optimal. Alasannya adalah keterbatasan infrastruktur dan belum ada kesadaran masyarakat. Sudut pandang operator telekomunikasi, mastel Indonesia dan BRTI diperoleh melalui Focus Group Discussion (FGD). Triangulasi data survei dan hasil FGD menghasilkan strategi yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta melalui pengembangan ekosistem untuk masyarakat perdesaan. Selain itu, pemerintah dapat memberikan intervensi melalui optimasi penggunaan Biaya Hak Penggunaan Frekuensi untuk pengembangan mobile broadband dan melalui skema dana Universal Service Obligation (USO).*****Indonesian government has a target to provide internet access to all Indonesian people, including in rural areas. For telecommunication provider, rural areas is less profitable because of the number of customers are not comparable with the investment cost incurred. This study was conducted by doing survey in four villages namely Cangkringan, Hambalang, Purwasari, and Kondasatu to determine the condition of the people associated with the development of the internet. The results of the survey showed that 18.14% people use the mobile phone for voice communication, 16.88% for SMS, and only 3.80% for using internet. Villagers have not used the internet service optimally yet. The reason is lack of infrastructure and public awareness relating to the usefulness of the internet. Viewpoints from telco operators, Mastel Indonesia and BRTI were obtained through Focus Group Discussion (FGD). Triangulation between survey data and FGD provide strategy that should be carried out by the government and private sector through the development of ecosystem to rural communities. In addition, the government can do intervention through the optimization of the use of spectrum frequencies fees and the Universal Service Obligation (USO) funding schemes to develop mobile broadband infrastructure.   
Analisis kebijakan standardisasi keamanan perangkat telekomunikasi untuk menunjang kebijakan pertahanan dan keamanan nasional [Policy analysis on telecommunication devices security standardization to support national security and defence policy] Wirianto Pradono; Yourdan Yourdan
Buletin Pos dan Telekomunikasi Vol. 13 No. 2 (2015): December 2015
Publisher : Centre for Research and Development on Resources, Equipment, and Operations of Posts and I

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17933/bpostel.2015.130204

Abstract

Beberapa tahun terakhir, kejadian yang terkait dengan pembobolan informasi meningkat dengan signifikan dan menyebabkan kerugian yang tidak sedikit baik bagi pemerintah, industri maupun perorangan. Oleh karenanya diperlukan jaminan terhadap keamanan informasi terutama yang menyangkut informasi yang sensitif dan rahasia. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan kebijakan di bidang standarisasi keamanan perangkat telekomunikasi untuk menjamin validitas dan kerahasiaan informasi yang dilewatkan melalui perangkat tersebut. Pendekatan kualitatif maupun kuantitatif digunakan dalam studi ini untuk memperoleh gambaran tentang kondisi penerapan standar keamanan perangkat baik oleh pemerintah maupun industri telekomunikasi serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam menjamin keamanan perangkat telekomunikasi baik untuk kebutuhan umum maupun kebutuhan khusus baik dari aspek teknologi, kelembagaan, maupun regulasi. Hasil penelitian menunjukkan belum ada regulasi yang mengatur standarisasi keamanan perangkat telekomunikasi untuk kebutuhan khusus. Selain itu belum ada penetapan secara eksplisit tentang lembaga yang berwenang dalam pengujian dan sertifikasi keamanan perangkat telekomunikasi terutama untuk kebutuhan khusus. Sejumlah regulasi yang mengatur secara spesifik bidang standarisasi keamanan perangkat telekomunikasi saat ini masih dalam proses penyusunan oleh instansi-instansi terkait.*****In the past years, incidents involving information security breach increase significantly and cause huge damage to industry, government or individual. Due to that, information security needs to be well guaranteed especially when it comes to sensitive and confidential information. One has to be done to cope with that is the availibility of policy on telecommunication devices security standardization to assure validity and confidentiality of all information going through the devices. Both qualitative and quantitative method used in this study to describe implementation of telecommnunication devices security that has been done by both government and ICT industry and also to identify obstacles in implementation of telecommunication device security assurance for both public and special purposes, from technology, institutional, and regulation aspects. This study showed that any regulation related with telecommunication device security standardization for special purposes has not been provided yet. Besides, authorized institution to examine and certify telecommunication devices security especially for specific purposes has not been assigned yet.     
Variable step closed-loop power control with space diversity for low elevation angle High Altitude Platforms communication channel [Langkah variabel kontrol daya tertutup dengan keragaman ruang untuk sudut elevasi rendah pada kanal komunikasi HAPs] Iskandar Iskandar; Adit Kurniawan; Mohamad Erick Ernawan
Buletin Pos dan Telekomunikasi Vol. 14 No. 1 (2016): June 2016
Publisher : Centre for Research and Development on Resources, Equipment, and Operations of Posts and I

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17933/bpostel.2016.140101

Abstract

This paper proposes variable step closed loop power control algorithm combined with space diversity to improve the performance of High Altitude Platforms (HAPs) communication at low elevation angle using Code Division Multiple Access (CDMA). In this contribution, we first develop HAPs channel model which is derived from experimental measurement. From our experiment, we found HAPs channel characteristic can be modeled as a Ricean distribution because the presence of line of sight path. Different elevation angle resulting different K factor value.  This value is then used in Signal to Interference Ratio (SIR) based closed loop power control evaluation. The variable step algorithm is simulated under various elevation angles with different speed of mobile user. The performance is presented in terms of user elevation angle, user speed, step size and space diversity order. We found that the performance of variable step closed-loop power control less effective at low elevation angle. However our simulation shows that space diversity is able to improve the performance of closed loop power control for HAPs channel at low elevation angle.*****Kajian ini mengusulkan suatu algoritma kontrol daya langkah variabel loop tertutup dikombinasikan dengan keragaman ruang untuk meningkatkan kinerja komunikasi High Altitude Platforms(HAPs) pada sudut elevasi rendah menggunakan Code Division Multiple Access (CDMA). Kami berkontribusi untuk mengembangkan model kanal HAPs yang berasal dari pengukuran eksperimental sebelumnya. Dari percobaan tersebut, kami menemukan karakteristik kanal HAPs yang dapat dimodelkan sebagai distribusi Ricean karena kehadiran jalur tanpa penghalang. Eksperimen menunjukkan bahwa perbedaan sudut elevasi menghasilkan perbedaan nilai factor K. Nilai ini kemudian digunakan dalam Signal to Interference Ratio (SIR) berbasiskan evaluasi kontrol daya loop tertutup. Algoritma langkah variabel disimulasikan dibawah sudut elevasi yang berbeda dengan kecepatan yang berbeda dari pengguna vobile. Kinerja tersebut disajikan dalam hal sudut elevasi pengguna, kecepatan pengguna, ukuran langkah dan ketertiban ruang keanekaragaman. Kami menemukan bahwa kinerja langkah variabel kontrol daya loop tertutup kurang efektif pada sudut elevasi rendah. Namun simulasi kami menunjukkan bahwa ruang keragaman mampu meningkatkan kinerja kontrol daya loop tertutup untuk kanal HAPs di sudut elevasi rendah.  
Beban biaya telekomunikasi yang dikeluarkan masyarakat pengaruh dari adopsi teknologi [Telecommunication costs incurred expenses society effect of technology adoption] Sri Ariyanti
Buletin Pos dan Telekomunikasi Vol. 14 No. 1 (2016): June 2016
Publisher : Centre for Research and Development on Resources, Equipment, and Operations of Posts and I

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17933/bpostel.2016.140104

Abstract

Salah satu Rencana Pita Lebar Indonesia tahun 2014 – 2019 yaitu dapat memberikan akses bergerak  di wilayah pedesaan  menjangkau 52% pupulasi dengan data rate mencapai 1 Mbps.  Agar layanan pita lebar dapat terjangkau oleh masyarakat luas, maka harga layanan pita lebar ditargetkan paling tinggi sebesar 5% dari rata-rata pendapatan bulanan pada akhir tahun 2019.  Rencana pita lebar dengan target minimal data rate tersebut tidak akan tercapai tanpa adanya perubahan teknologi.  Teknologi yang mendukung terpenuhinya data rate tersebut antara lain teknologi 3.5G dan 4G LTE.  Dalam rangka upgrade teknologi, perlu adanya biaya yang cukup besar yang dikeluarkan oleh operator.  Biaya tersebut sangat mempengaruhi besar biaya yang akan dibebankan kepada pelanggan.  Oleh karena itu dalam penelitian ini mengkaji seberapa besar biaya yang ditanggung pelanggan seluler setelah adanya teknologi baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah biaya yang dibebankan kepada masyarakat sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Rencana Pita Lebar Indonesia. Teknik peneltiian ini menggunakan pendekatan data kuantitatif yang dianalisis dengan ekonometrika.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan data penegeluarna telekomunikasi rumah tangga maupun data ARPU, biaya yang dibebankan kepada pelanggan sudah memenuhih persyaratan yang telah ditetapaka oleh rencana pita lebar Indonesia yaitu kurang dari 5%. *****One of the Indonesia Broadband Plan in 2014 – 2019 is that it can be provided mobile data reaching 52% rural areas with data rate up to 1 Mbps. In order to be affordable, so that maximum price is 5% of the average monthly income at the end of 2019.  That data rate cannot be achieved without upgrading the technology. The technology of 3.5G and 4G are among others technology that can support high data rate.  In order to upgrade technology, it needs a considerable cost from mobile operators, while it can influence the cost that will be charged to the customer. Therefore, this paper studied how much the cost for data users after adopt new technology. This study aimed to know whether social cost is appropriate to Indonesia Broadband Plan. This research used a quantitative approach with econometrics analysis. The result showed that based on data of Household Expenditure with Budget for Telecommunications and ARPU, the cost charged to the customer has been complied with Indonesia Broadband Plan is less than 5 %.
Kajian teknologi High Altitude Platform (HAP) [Study of High Altitude Platform (HAP) technology] Amry Daulat Gultom; Diah Yuniarti
Buletin Pos dan Telekomunikasi Vol. 14 No. 1 (2016): June 2016
Publisher : Centre for Research and Development on Resources, Equipment, and Operations of Posts and I

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17933/bpostel.2016.140102

Abstract

High Altitude Platform (HAP) merupakan solusi alternatif untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur terestrial maupun satelit. HAP merupakan pesawat ataupun balon udara yang ditempatkan pada ketinggian 20-50 km di atas permukaan bumi. Kelebihan yang utama dari HAP adalah kemudahan dalam penempatan, fleksibilitas, biaya operasionalnya rendah, delay  propagasi rendah, sudut elevasi lebar, cakupan yang luas. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui potensi HAP untuk komunikasi pita lebar dan perkembangannya di Indonesia. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan mengolah data literatur yang didapat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat potensi teknologi HAP untuk komunikasi pita lebar dengan lebar pita 2x300 MHz di band 27,9-28,2 GHz dan 31-31,3 GHz. Namun, belum ada peraturan yang mengatur alokasi frekuensi untuk HAP secara khusus di Indonesia.*****High Altitude Platform (HAP) has been developed as an alternative solution in order to overcome limitation of terrestrial and satellite communication system. HAP is an aircraft or balloon situated on 20-50 km above the earth. Main advantages of HAP are flexibility in deployment, low propagation delay, wide elevation angle and broad coverage. The research is conducted to gather HAP potential for broadband communication and its development in Indonesia. Analysis is conducted by descriptive analysis from literature study gather. The research result shows that in Indonesia, there is potential of HAP technology for broadband communication with 2x300 MHz bandwidth within 27,9-28,2 GHz and 31-31,3 GHz. Yet, there are no specific regulations managing frequency allocation for HAP in Indonesia.

Page 11 of 20 | Total Record : 192