cover
Contact Name
Sawaluddin Siregar
Contact Email
itiqadiahjurnal@gmail.com
Phone
+6281374638063
Journal Mail Official
itiqadiahjurnal@gmail.com
Editorial Address
Kelurahan Pasar Pargarutan, Lingkungan II Sosopan Pargarutan, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan
Location
Kab. tapanuli selatan,
Sumatera utara
INDONESIA
I’tiqadiah: Jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu Kesyariahan
ISSN : 30628016     EISSN : 30630371     DOI : -
I’tiqadiah: Jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu Kesyariahan, P-ISSN: 3062-8016; E-ISSN: 3063-0371 diterbitkan oleh Yayasan Baitul Hikmah al-Zain Tapanuli Selatan. I’tiqadiah bertujuan untuk menjadi platform peer-review dan sumber informasi resmi mengenai studi hukum dan ilmu-ilmu Kesyariahan. Ruang lingkup I’tiqadiah adalah literatur analitis, obyektif, empiris, dan kontributif terhadap dinamika dan perkembangan ilmu hukum dan ilmu Kesyariahan khususnya di Indonesia. I’tiqadiah merupakan media yang diperuntukkan bagi para insan peneliti, akademisi, praktisi, dan ahli hukum dan hukum islam dalam mewujudkan gagasan penelitian, pengembangan, dan analisis hukum dan Kesyariahan. I’tiqadiah terbit dua kali setahun pada bulan April dan Oktober. Artikel akan direview melalui proses double blind. Bahasa naskah adalah Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. I’tiqadiah menyambut baik makalah ilmiah dengan berbagai topik mulai dari kajian penelitian, keputusan pengadilan, kajian teoritis, tinjauan literatur, konsultasi filosofis dan kritis yang bersifat analitis, obyektif, dan sistematis, sosiologi hukum, hukum yang hidup, filsafat hukum, sejarah hukum nasional, hukum adat, hukum Islam, hukum internasional, interdisipliner, dan studi empiris
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 61 Documents
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA: ANALISIS FILOSOFIS ATAS KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM Hendra Gunawan; Widiana Sari Kumala; Mayang Syam Laica; Marzuki Mukhlis Mallarangeng
I’tiqadiah: Jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu Kesyariahan Vol. 3 No. 2 (2026)
Publisher : Yayasan Baitul Hikmah al-Zain

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63424/itiqadiah.v3i2.666

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis tindak pidana pencucian uang dalam perspektif hukum pidana Indonesia dengan penekanan pada aspek filosofis keadilan dan kepastian hukum. Pencucian uang merupakan kejahatan ekonomi modern yang kompleks, berdampak luas pada stabilitas sistem keuangan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap hukum. Dalam kerangka normatif, pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, implementasi undang-undang tersebut masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari kesulitan pembuktian, perbedaan tafsir aparat penegak hukum, hingga lemahnya koordinasi antar lembaga. Dari sudut pandang filosofis, permasalahan ini menyentuh tiga pilar utama hukum: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Penegakan hukum pencucian uang sering kali belum seimbang antara kepastian prosedural dan keadilan substantif, terutama terkait perlindungan hak tersangka sekaligus kebutuhan menjaga kepentingan publik. Penelitian ini menegaskan perlunya reformulasi pendekatan hukum pidana dengan memperkuat asas legalitas, memperjelas norma pembuktian, serta mengintegrasikan aspek moralitas dan keadilan sosial. Dengan demikian, upaya pemberantasan pencucian uang dapat lebih efektif, adil, dan konsisten dalam kerangka hukum pidana Indonesia.  
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP CYBERCRIME DI INDONESIA SUATU TINJAUAN YURIDIS DAN IMPLIKASI Habibah Zulaiha; Tengku Suhardi Rahman; Ernilawati Sri Suryani; Salmaini Rokimah
I’tiqadiah: Jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu Kesyariahan Vol. 3 No. 2 (2026)
Publisher : Yayasan Baitul Hikmah al-Zain

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63424/itiqadiah.v3i2.667

Abstract

Cybercrime merupakan bentuk kejahatan modern yang berkembang seiring kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Artikel ini bertujuan menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana siber di Indonesia dengan menitikberatkan pada aspek yuridis dan implikasi penegakan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah studi normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah memberikan dasar hukum untuk menjerat pelaku cybercrime, namun implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, kesenjangan regulasi dengan modus kejahatan baru, serta problem koordinasi lintas lembaga. Temuan ini menegaskan pentingnya pembaruan regulasi, peningkatan literasi digital, serta penguatan kapasitas kelembagaan agar penerapan hukum pidana dapat berjalan efektif dan memberikan kepastian hukum.
PERDEBATAN ULAMA TENTANG KEMURTADAN; ANALISIS PERSPEKTIF FIKIH DAN IMPLIKASI SOSIAL HUKUM DI INDONESIA Nia Maulina; Billy Mandenas; Syamsul Arbentoni
I’tiqadiah: Jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu Kesyariahan Vol. 3 No. 2 (2026)
Publisher : Yayasan Baitul Hikmah al-Zain

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63424/itiqadiah.v3i2.668

Abstract

The scholarly debate on apostasy constitutes an important issue in Islamic legal studies, as it relates to the relationship between belief, religious freedom, legal authority, and social order. This article aims to analyze the views of Muslim jurists on apostasy from the perspective of fiqh and to examine its socio-legal implications in the Indonesian context. This study employs a normative juridical method with conceptual and historical approaches, through an examination of classical fiqh literature, contemporary Muslim legal thought, and relevant principles of Islamic law. The findings indicate that the debate on apostasy is not limited to the legal status of apostates, but also includes evidentiary requirements, intentionality, the public dimension of the act, and its relationship to threats against social order. Some classical jurists regarded apostasy as a serious violation with specific legal consequences, whereas a number of contemporary scholars emphasize the need to interpret this issue within the framework of maqāṣid al-sharī‘ah, the protection of human dignity, and the realities of the modern rule-of-law state. In Indonesia, apostasy is not regulated as a distinct criminal offense; however, it has social, administrative, and religious implications. This article affirms the importance of a proportional, contextual, and public-interest-oriented fiqh approach so that debates on apostasy do not generate social conflict, discrimination, or violations of justice in a plural society.
EFEKTIVITAS MEDIASI TEKNIK CAUCUS MEDIATOR NON HAKIM PERKARA PERCERAIAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN Ratih Ponimah Harahap; Ahmatnijar; Nurhotia Harahap
I’tiqadiah: Jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu Kesyariahan Vol. 3 No. 3 (2026)
Publisher : Yayasan Baitul Hikmah al-Zain

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63424/itiqadiah.v3i3.744

Abstract

The study was motivated by the increasing number of diforce cases and the importance of mediation as a peaceful dispute resolution mechanism.One of the techniques applied in mediation is the caucus technique, which involves separate meetigs between the mediator and each disputing party to explore information, interests, and issues that cannot be openly expressed during joint sessions. This study aims to examine the implemention of the caucus theory in divorce mediation cases technique in divorce mediation cases and to analyze the effectiveness of the caucus technique in helping disputing parties reach a peaceful settelement through mediation conducted by non-judge mediators in padang sidimpuan city.This research employed a qualitative methot with an empirical approach.Data were collected through interviws, observations, and documentation involving non-judge mediators and parties who had participated in mediation. Te data were analyzed through data reduction, data presentation,and conclusion drawing.The findings indicate that the caucus technique is implemented tharough separate meetings between the mediator and each party to identify the rootcauses of disputes, reduce emotional tensional ,and establish more effective communication .The use of the caucus technique is considered sufficientiy effective in helving mediators understand the interests of the parties and increasing the possibility of achieving a peaceful agreement. Its effrctiveness is influenced by the mediator’s competence,the parties’ openness,and the level of conflict during the mediation the mediation process. Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka perceraian dan pentingnya mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang mengedepankan perdamaian.Salah satu teknik yang digunakan dalam proses mediasi adalah teknik caucus, yaitu pertemuan terpisah antara mediator dengan masing masing pihak yang bersengketa untuk menggali informasi, kepentingan, dan permasalahan, yang tidak dapat disampaikan secara terbuka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan teori caucus dalamproses mediasi perkara perceraian serta efektivitas penggunaan teknik caucus dalam membantu tercapainya kesepakatan damai para pihak pada proses mediasi yang dilakukan oleh mediator non hakim di Kota Padangsidimpuan.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan mediator non-hakim serta para pihak yang pernah mengikuti proses mediasi. Data di analisis melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Hsil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknik caucus dilakukan melalui pertemuan terpisah antara mediator dan masing masing pihak untuk menggali akar masalah, mengurangi ketegangan emosional, serta membagun komunikasi yang lebih efektif dalam membantu mediator memahami kepentingan para pihak dan meningkatkan peluang tercapainya kesepakatan damai. Efektivitas tersebut dipengaruhi oleh kemampuan mediator, keterbukaan para pihak,dan tingkat konflik yang terjadi selama proses mediasi
ADVOKAT SEBAGAI ARSITEK PENYELESAIAN SENGKETA FIDUSIA SYARIAH Muslim A Gani; Muhammad Dayyan; Zulkarnaini
I’tiqadiah: Jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu Kesyariahan Vol. 3 No. 3 (2026)
Publisher : Yayasan Baitul Hikmah al-Zain

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63424/itiqadiah.v3i3.754

Abstract

Fiduciary security is widely used to secure financing while allowing the debtor to retain possession of the collateral, but disputes arise when default, unauthorized transfer of collateral, contested enforcement, and coercive collection overlap with Islamic-finance obligations. This study examines the causes of fiduciary disputes, available settlement pathways, and the role of advocates in disputes involving Islamic financial institutions in Langsa, Indonesia. It uses a qualitative socio-legal design derived from field research conducted in 2024, combining observation, in-depth interviews with ten purposively selected informants, document review, and source-technique-time triangulation. The findings show that disputes are rarely caused by default alone; they are produced by interacting contractual, procedural, informational, and enforcement failures. Advocates are most effective when engaged before enforcement, not merely after litigation begins. The article proposes a five-stage advocacy model: legal and sharia audit, negotiated restructuring, formal cure notice, mediation or other appropriate ADR, and lawful execution or litigation as a last resort. The model reframes advocates as dispute-process architects who integrate fiduciary law, sharia compliance, proportional creditor protection, debtor rights, and procedural fairness. Abstrak. Jaminan fidusia banyak digunakan untuk mengamankan pembiayaan dengan tetap membiarkan objek jaminan berada dalam penguasaan debitur. Sengketa muncul ketika wanprestasi, pengalihan objek tanpa izin, perbedaan mengenai cidera janji, serta tindakan penagihan dan eksekusi bertemu dengan kewajiban kepatuhan syariah. Penelitian ini menganalisis faktor penyebab sengketa fidusia, jalur penyelesaiannya, dan peran advokat dalam sengketa yang melibatkan lembaga keuangan syariah di Langsa. Penelitian menggunakan desain kualitatif sosio-legal yang dikembangkan dari penelitian lapangan tahun 2024 melalui observasi, wawancara mendalam terhadap sepuluh informan yang dipilih secara purposif, telaah dokumen, serta triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Temuan menunjukkan bahwa sengketa bukan semata-mata akibat gagal bayar, tetapi lahir dari interaksi masalah kontraktual, prosedural, informasi, dan eksekusi. Advokat paling efektif ketika dilibatkan sebelum konflik mencapai tahap eksekusi. Artikel ini menawarkan model advokasi lima tahap: audit hukum dan syariah, restrukturisasi berbasis negosiasi, somasi korektif, mediasi atau ADR yang sesuai, serta eksekusi atau litigasi yang sah sebagai upaya terakhir. Model ini menempatkan advokat sebagai arsitek proses sengketa yang menyelaraskan kepastian hukum, keadilan kontraktual, dan prinsip syariah.  
ASET KRIPTO SEBAGAI OBJEK WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA Irwan; Sawaluddin Siregar; Misbah Mardia; Arif Fikri
I’tiqadiah: Jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu Kesyariahan Vol. 3 No. 3 (2026)
Publisher : Yayasan Baitul Hikmah al-Zain

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63424/itiqadiah.v3i3.761

Abstract

Perkembangan teknologi finansial dan meningkatnya kepemilikan aset kripto di Indonesia telah melahirkan persoalan hukum baru mengenai kedudukan aset digital sebagai objek pewarisan. Karakteristik aset kripto yang bersifat virtual, terdesentralisasi, dan bergantung pada akses digital menimbulkan tantangan dalam proses identifikasi, penilaian, serta pembagian harta warisan menurut hukum positif dan hukum waris Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan aset kripto sebagai objek waris dalam perspektif hukum waris Islam di Indonesia serta mengkaji implikasi yuridisnya terhadap sistem kewarisan nasional. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Analisis dilakukan terhadap Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dan Otoritas Jasa Keuangan mengenai aset kripto, yang dipadukan dengan kajian fikih muamalah dan hukum waris Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset kripto dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari harta peninggalan (tirkah) sepanjang memiliki nilai ekonomi, berada dalam penguasaan pewaris secara sah, dapat dibuktikan kepemilikannya, dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun demikian, belum adanya pengaturan khusus mengenai pewarisan aset digital menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses inventarisasi, pengalihan hak, dan pembagian kepada ahli waris. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi nasional dengan prinsip hukum waris Islam melalui pengaturan khusus mengenai aset digital sebagai objek waris guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para ahli waris di era ekonomi digital.
SHARENTING DAN HAK PRIVASI ANAK; REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA Arif Fikri; Tikol Naposo Napitupulu; Ricky Omar Hamdun; Rosyida Nurul Anwar
I’tiqadiah: Jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu Kesyariahan Vol. 3 No. 3 (2026)
Publisher : Yayasan Baitul Hikmah al-Zain

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63424/itiqadiah.v3i3.762

Abstract

Praktik sharenting, yaitu aktivitas orang tua membagikan foto, video, maupun informasi pribadi anak melalui media sosial, berkembang pesat seiring meningkatnya penggunaan platform digital di Indonesia. Meskipun bertujuan mendokumentasikan tumbuh kembang anak atau membangun interaksi sosial, praktik ini berpotensi melanggar hak privasi anak, meningkatkan risiko penyalahgunaan data pribadi, eksploitasi digital, cyberbullying, hingga kejahatan siber. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban sharenting oleh orang tua dalam perspektif hukum keluarga Islam di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan maqāṣid al-syarī‘ah. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kompilasi Hukum Islam, serta berbagai publikasi ilmiah mengenai sharenting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sharenting di Indonesia masih berlangsung tanpa pedoman hukum yang secara khusus mengatur batas kewenangan orang tua dalam mempublikasikan identitas digital anak, sehingga menimbulkan kekosongan norma perlindungan terhadap hak privasi anak. Temuan empiris dari penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital dan persepsi risiko orang tua menjadi faktor utama meningkatnya praktik sharenting, sementara perlindungan privasi anak dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat pemahaman digital orang tua. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip ḥifẓ al-nasl (perlindungan keturunan), ḥifẓ al-'irḍ (perlindungan kehormatan), serta asas maṣlaḥah yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas. Penelitian ini menawarkan rekonstruksi perlindungan hukum melalui penguatan regulasi sharenting, peningkatan literasi digital keluarga, serta integrasi prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dalam kebijakan perlindungan anak di era digital.
PEMBATASAN MEDIA SOSIAL BAGI ANAK DI BAWAH 16 TAHUN: ANTARA PERLINDUNGAN HUKUM DAN REALITAS SOSIAL KELUARGA DIGITAL Syeh Sarip Hadaiyatullah; Mayang Bulan; Dayang Kumang; Anang Pratama
I’tiqadiah: Jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu Kesyariahan Vol. 3 No. 3 (2026)
Publisher : Yayasan Baitul Hikmah al-Zain

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63424/itiqadiah.v3i3.769

Abstract

Digital transformation has made social media an integral part of children's daily lives while simultaneously increasing their exposure to cyberbullying, harmful content, exploitation, privacy violations, and digital addiction. This study examines restrictions on social media access for children under the age of 16 as a legal protection mechanism and explores their relevance to the social realities of digital families in Indonesia. Employing a normative juridical research method, the study adopts statutory, conceptual, and socio-legal approaches through a comprehensive literature review. The analysis focuses on Government Regulation No. 17 of 2025 concerning the Governance of Electronic System Providers in Child Protection, Regulation of the Minister of Communication and Digital Affairs No. 9 of 2026, the Child Protection Law, the Personal Data Protection Law, and the Electronic Information and Transactions Law. The policy has been implemented gradually since March 28, 2026, targeting high-risk digital platforms. Its urgency is underscored by the approximately 70 million Indonesian children under the age of 16 and the deactivation of approximately 780,000 TikTok accounts belonging to users in this age group as of April 10, 2026. The findings indicate that risk-based restrictions strengthen platform accountability, age verification mechanisms, and children's personal data protection. However, their effectiveness depends on digital literacy, parental supervision, platform compliance, and families' capacity to manage technology in a consistent, transparent, accountable, equitable, and sustainable manner. Abstrak. Transformasi digital telah menempatkan media sosial sebagai bagian penting kehidupan anak, tetapi sekaligus meningkatkan risiko perundungan siber, paparan konten berbahaya, eksploitasi, pelanggaran privasi, dan adiksi digital. Penelitian ini menganalisis pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun sebagai instrumen perlindungan hukum serta relevansinya dengan realitas sosial keluarga digital di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan socio-legal berbasis studi kepustakaan. Analisis berfokus pada PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026, UU Perlindungan Anak, UU Pelindungan Data Pribadi, dan UU ITE. Kebijakan tersebut mulai diterapkan bertahap sejak 28 Maret 2026 pada platform berisiko tinggi. Urgensinya diperkuat oleh sekitar 70 juta anak Indonesia berusia di bawah 16 tahun dan penonaktifan sekitar 780 ribu akun TikTok pengguna di bawah 16 tahun hingga 10 April 2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan berbasis risiko memperkuat tanggung jawab platform, verifikasi usia, dan perlindungan data anak, tetapi efektivitasnya bergantung pada literasi digital, pengawasan orang tua, kepatuhan platform, serta kemampuan keluarga mengelola teknologi secara konsisten, transparan, akuntabel, adil, dan berkelanjutan.
KEABSAHAN BUKTI DIGITAL DALAM SENGKETA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM PEMBUKTIAN Syeh Sarip Hadaiyatullah; Parningotan Hamdan Dongoran; Syahidah Zainab Rambe
I’tiqadiah: Jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu Kesyariahan Vol. 3 No. 3 (2026)
Publisher : Yayasan Baitul Hikmah al-Zain

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63424/itiqadiah.v3i3.770

Abstract

The advancement of information technology has transformed the evidentiary framework in divorce disputes before Religious Courts. Digital evidence, including WhatsApp conversations, electronic mail, audio recordings, videos, social media screenshots, and other electronic documents, is increasingly submitted as legal evidence to prove marital disputes, infidelity, domestic violence, neglect, and violations of spousal obligations. However, the acceptance and evaluation of such evidence continue to face challenges concerning authenticity, integrity, and evidentiary value within the procedural law framework of Religious Courts. This study aims to analyze the legal validity of digital evidence in divorce disputes before Religious Courts and examine the development of evidentiary law in Indonesia. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials are analyzed through an examination of Law Number 1 of 1974 on Marriage, as amended by Law Number 16 of 2019, Law Number 7 of 1989 on Religious Courts and its amendments, Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions as amended by Law Number 1 of 2024, the Indonesian Civil Code, HIR/RBg procedural provisions, and relevant Religious Court decisions. The findings indicate that digital evidence possesses valid legal standing as long as it fulfills the requirements of authenticity, relevance, legality, and electronic system integrity. Nevertheless, the absence of uniform digital evidence standards within Religious Courts may lead to differences in judicial assessment among judges. This study proposes strengthening digital evidence guidelines through the harmonization of civil procedural law, electronic transaction regulations, and judicial practices to achieve legal certainty, justice, and effective resolution of divorce disputes in the digital era. Abstrak. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola pembuktian dalam sengketa perceraian di Pengadilan Agama. Bukti digital, seperti percakapan WhatsApp, surat elektronik, rekaman audio, video, tangkapan layar media sosial, dan dokumen elektronik lainnya, semakin sering diajukan sebagai alat bukti untuk membuktikan perselisihan, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran, maupun pelanggaran kewajiban suami istri. Namun, penerimaan dan penilaiannya masih menghadapi persoalan terkait keaslian, integritas, dan kekuatan pembuktian dalam hukum acara peradilan agama. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan bukti digital dalam sengketa perceraian di Pengadilan Agama serta mengkaji perkembangan hukum pembuktian di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis melalui studi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR/RBg, serta putusan-putusan Pengadilan Agama yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bukti digital memiliki kedudukan hukum yang sah sepanjang memenuhi persyaratan autentisitas, relevansi, legalitas, dan integritas sistem elektronik. Meskipun demikian, belum adanya standar pembuktian digital yang seragam di lingkungan Peradilan Agama berpotensi menimbulkan perbedaan penilaian antarhakim. Penelitian ini menawarkan penguatan pedoman pembuktian digital melalui harmonisasi hukum acara perdata, regulasi ITE, dan praktik peradilan guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas penyelesaian sengketa perceraian di era digital.  
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN DEEPFAKE ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PERSPEKTIF KUHP NASIONAL DAN UU ITE Ahmad Burhanuddin; Karimuddin Hasibuan; Chairil Setiadi; Faldo Aldiano
I’tiqadiah: Jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu Kesyariahan Vol. 3 No. 3 (2026)
Publisher : Yayasan Baitul Hikmah al-Zain

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63424/itiqadiah.v3i3.771

Abstract

The advancement of Artificial Intelligence (AI) has given rise to deepfake technology capable of manipulating faces, voices, and videos with such realism that they are difficult to distinguish from authentic content. In Indonesia, the misuse of deepfakes has garnered increasing attention following various viral incidents involving the manipulation of public figures' videos, fraud utilizing voice cloning, the dissemination of non-consensual pornography, and the spread of disinformation via digital media—all of which have caused both material and non-material harm. This phenomenon raises questions regarding the adequacy of existing criminal law provisions to prosecute perpetrators and provide legal protection for victims. This study aims to analyze the forms of criminal liability associated with deepfake misuse from the perspectives of the National Criminal Code and the Electronic Information and Transactions (ITE) Law, as well as their relationship with other supporting regulations. The research employs a normative-juridical method utilizing statutory, conceptual, and case-study approaches focused on viral deepfake incidents in Indonesia. Primary, secondary, and tertiary legal materials were analyzed qualitatively through systematic and comparative interpretation techniques. The findings indicate that deepfake misuse potentially satisfies the elements of various criminal offenses—such as the unlawful dissemination of electronic information, fraud, defamation, extortion, and violations of privacy rights—yet existing regulations remain fragmented and do not explicitly address the specific characteristics of AI-based crimes. Consequently, there is a need for adaptive criminal law reform, the harmonization of digital regulations, and the strengthening of electronic evidentiary mechanisms to ensure legal certainty, victim protection, and effective law enforcement against deepfake-related crimes in Indonesia.   Abstrak. Perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah melahirkan teknologi deepfake yang mampu memanipulasi wajah, suara, dan video secara sangat realistis sehingga sulit dibedakan dari konten autentik. Di Indonesia, penyalahgunaan deepfake semakin mendapat perhatian setelah muncul berbagai kasus viral berupa manipulasi video tokoh publik, penipuan menggunakan tiruan suara, penyebaran konten pornografi non-konsensual, serta disinformasi melalui media digital yang menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil. Fenomena tersebut memunculkan persoalan mengenai kecukupan pengaturan hukum pidana dalam menjerat pelaku dan memberikan perlindungan hukum kepada korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan deepfake dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta keterkaitannya dengan regulasi pendukung lainnya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus terhadap beberapa fenomena deepfake yang viral di Indonesia. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif melalui teknik interpretasi sistematis dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan deepfake berpotensi memenuhi unsur berbagai tindak pidana, seperti penyebaran informasi elektronik yang melawan hukum, penipuan, pencemaran nama baik, pemerasan, serta pelanggaran terhadap hak privasi, namun pengaturan yang ada masih bersifat tersebar dan belum secara eksplisit mengakomodasi karakteristik kejahatan berbasis AI. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan kebijakan hukum pidana yang adaptif, harmonisasi regulasi digital, serta penguatan mekanisme pembuktian elektronik untuk mewujudkan kepastian hukum, perlindungan korban, dan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan deepfake di Indonesia.