Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)
DALREV : Datuk Sulaiman Law Review is a double-blind peer-reviewed journal published by the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, IAIN Palopo, Indonesia. The journal publishes research, conceptual, and book reviews of Constitutional Law.
Articles
80 Documents
TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN MILITER
Laman, Ilham;
Agustan, Agustan;
Mustarin, Basyirah
Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev) Vol 3 No 2 (2022): Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) IAIN Palopo
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24256/dalrev.v3i2.2958
Penelitian ini membahas tentang tindak pidana militer terhadap tindak pidana korupsi dilingkungan militer. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum serta cara penanganan tindak pidana korupsi yang terjadi dilingkungan militer. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang sandingkan dengan pendekatan yuridis empiris dengan metode penelitian deskriptif analitis. Adapun teknik pengumpulan data dengan mencari keterkaitan antara obyek permasalahan dengan peraturan perundang-undangan dengan cara mengali informasi dari beberapa literatur seperti: buku, karya tulis para ahli, hasil karya yang bersifat ilmiah dan hasil penelitian, ensiklopedia, kamus, surat kabar, koran,hasil seminar dan internet. Hasil penelitian ini menunjukkan kebijakan hukum pidana mengenai korupsi yang ada dalam kalangan militer, yang dikaitkan dengan aturan hukum yang berlaku bagi masyarakat umum yakni peraturan perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, dan undang-undang nomor 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindakan korupsi, penjatuhan hukuman yang terdeteksi tindakan korupsi dilingkungan militer tidak bisa dilakukan disebabkan beberapa faktor diantaranya faktor substansi, faktor struktur, kultur dan hukum di lingkungan kemiliteran. Cara yang dapat dilakukan dalam penegakan hukum pada oknum militer terkait tindak pidana korupsi yakni berkoordinasi antara institusi yang terkait dengan  aparat penegak tindak pidana penyalagunaan anggaran atau  korupsi.
ANALISIS KEBERHASILAN PEMBANGUNAN MANUSIA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH
Sugirman, Andi;
Satriadi, Satriadi;
Harianto, Dadang
Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev) Vol 3 No 2 (2022): Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) IAIN Palopo
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24256/dalrev.v3i2.2989
This study discusses the Analysis of the Success of Human Development Based on the Regional Regulation of Bone Regency Number 11 of 2016 concerning Gender Mainstreaming in Regional Development. The main problem is how to analyze the success of gender-oriented human development based on Gender Mainstreaming (PUG) and how the Human Development Index (IPM) in Bone Regency is in regional development. What is the role of the implementation of PUG institutions in Bone Regency in resolving each gender gap? This study employs normative-empirical research methods, with qualitative research methods described descriptively and employing conceptual approaches, law, sociology of law, and comparative and legal psychology to examine legal aspects in social interactions within government and community, and serves as a support to identify and clarify the findings of non-legal materials for the purposes of research or legal writing.The results of the study show that the existence of a regional regulation that regulates PUG in regional development has proven to be able to solve gender problems and gaps, as seen from the increase in the percentage of the Gender Development Index (IPG) and the Gender Empowerment Index (IDG), It is also able to contribute to the HDI growth rate in Bone Regency, although it has not been able to shift Bone Regency's HDI ranking from 23rd out of 24 Regencies in South Sulawesi, with PUG implementation starting from every Regency, subdistrict, and village. Keywords: Awareness Gender , Development Region, Human Development
DISTRIBUSI PENERIMA BANTUAN IURAN BAGI MASYARAKAT FAKIR MISKIN DAN KURANG MAMPU DI KELURAHAN PADANG MAS KABUPATEN TANAH KARO SUMATERA UTARA (TINJAUAN SIYASAH SYAR’IYAH)
Fatimah, Fatimah;
Kurniawan, Mhd Fazar
Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev) Vol 3 No 2 (2022): Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) IAIN Palopo
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24256/dalrev.v3i2.3026
This study aims to analyze the distribution of the Social Security Administering Body for Contribution Assistance (BPJS PBI) programs for the poor and underprivileged in the Padang Mas sub-district, Tanah Karo Regency, North Sumatra, which has been on target or not and to review the position of the BPJS PBI’s program in the Siyasah Syar’iyah review. This study uses empirical legal research methods by analyzing the problems that have been formulated and the combination of primary, secondary and tertiary sources of library materials with primary data obtained in the field. The results of this study explain that the distribution of the BPJS PBI’s program in Padang Mas Village, Tanah Karo Regency is carried out well even though there are shortcomings such as errors in collecting BPJS PBI membership data which resulted in the distribution being considered less targeted. The implementation of this program must be supported by several factors, such as: good communication, active community participation and equitable tracking of information so that the distribution of aid is more targeted. As for the BPJS PBI’s program, when viewed from the Siyasah Syar’iyah aspect, it turns out to be in accordance with the objectives of Siyasah Maliyah and Siyasah Duturiyah, namely both for the benefit of the people for the welfare of the citizens' lives for the better.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN IBU RUMAH TANGGA DI KECAMATAN WAJO KOTA MAKASSAR
Sjahruddin, Amran;
Nurmiati, Nurmiati;
Irwanda, Irwanda
Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev) Vol 3 No 2 (2022): Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) IAIN Palopo
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24256/dalrev.v3i2.3032
Tindak Pidana Penipuan berkaitan erat dengan berbagai aspek, khusunya pada aspek ekonomi. Salah satu penyebab maraknya tindak pidana yang terjadi karena kebutuhan ekonomi yang harus terpenuhi secara mendesak, sedangkan lapangan pekerjaan yang tersedia tidak dapat menampung semua masyarakat untuk bekerja dan memperoleh penghasilan yang tetap. Tindak Pidana Penipuan merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang dengan memakai nama palsu, tipu muslihat, merangkai kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya secara melawan hukum dan dapat dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.     Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan Ibu Rumah Tangga di Kecamatan Wajo Kota Makassar adalah:  Dari 10 orang responden, terdapat 4 orang yang mengatakan bahwa faktor ekonomi menjadi faktor teratas penyebab terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga di Kecamatan Wajo yaitu sebesar 40%. Dari 10 orang responden, terdapat 2 orang yang mengatakan bahwa faktor lingkungan menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga di Kecamatan Wajo yaitu sebesar 20%.
AMBIVALENSI DEMOKRASI DI INDONESIA TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT (ANALISIS PASAL 28 UUD 1945
Nur, Muhammad Tahmid;
Herianto, Herman
Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev) Vol 3 No 2 (2022): Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) IAIN Palopo
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24256/dalrev.v3i2.3033
:Â Â Democracy is a form of government system that has the nature of freedom of every citizen to maintain, regulate and protect from coercion of the body entrusted to govern. The problems in this thesis are (1) How is the ambivalence of democracy in Indonesia towards freedom of expression? (2) How is Article 28 of the 1945 Constitution applied to the ambivalence of democracy in Indonesia? This type of research is literature research using references from books on democracy, Islamic views on the ambivalence of democracy and the 1945 Constitution which discusses the implementation of democracy in Indonesia. The data collection technique used is to collect historical data on democracy in Indonesia from books that discuss the implementation of democracy by using hiztoris theory analysis up to the present time. The results of the research are that the application of Pancasila democracy is a bridge for the community to be able to convey what is a complaint in social life, as regulated in Article 28 of the 1945 Constitution is that everyone has the right to freedom of association, assembly, and expression of opinion as referred to in one form of the implementation of human rights in the 1945 Constitution. The implementation of democracy should be more aware of the government in the country so that democratic ambivalence can be prevented and become an important role for the running of democracy, the existence of democracy is a bridge for conveying people's aspirations as freedom of opinion and legal protection influential in the Indonesian constitutional structure and its role is very important in advancing the Indonesian nation. Â Â Â
TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP REKRUTMEN PERANGKAT DESA
Bahar, Fikman Amir;
Taufik, Muhammad
Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev) Vol 4 No 1 (2023): Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) IAIN Palopo
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24256/dalrev.v2i1.3070
Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam merekrut Perangkat desa belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa, yang mana didalam aturan tersebut Kepala Desa membentuk tim guna untuk menyeleksi perangkat desa. Setelah pembentukan tim tahap selanjutnya Kepala Desa melakukan proses penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat desa melalui tim yang sudah dibentuk, akan tetapi beberapa tahap tersebut tidak direalisasikan dengan baik. Seperti halnya proses penjaringan dan penyaringan yang hanya dilakukan bapak Kepala Desa saja dan tidak melibatkan masyrakat ataupun lembaga yang ada di Desa. Sedangkan dilihat dari perspektif fiqh siyasah atau ketatanegaraan islam, Perangkat desa atau pembantu tugas Kepala Desa, jadi dalam Islam sering disebut dengan istilah Wazir atau pembantu kepala Negara Adapun mekanisme pengangkatan ataupun pemilihan pemimpin menurut Islam yaitu dengan metode pemilihan oleh team formatur atau dewan musyawarah, metode ini adalah merupakan salah satu cara dalam memilih ataupun mengangkat pemimpin. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah metode yurids empiris, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Kemudian data tersebut dapat digunakan sebagai bahan analisis berdasarkan hukum positif dan berdasarkan fiqh siyasah
TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA BASSIANG TIMUR KABUPATEN LUWU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Sabaruddin, Sabaruddin;
Ardila, Ardila
Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev) Vol 4 No 1 (2023): Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) IAIN Palopo
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24256/dalrev.v4i1.3709
Artikel ini membahas tentang Transparansi pengelolaan dana Desa di Desa Bassiang Timur Kabupaten Luwu dalam perspektif hukum Islam, Penelitian bertujuan guna mengetahui, transparansi dana Desa di Desa Bassiang Timur, mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap transparansi Dana Desa Bassiang Timur Kabupaten Luwu.Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian field research dengan pendekatan emperis. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik ini merupakan teknik untuk mendapatkan data-data dilapangan berdasarkan sumber-sumber yang diteliti.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi merupakan suatu hal yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi, dana Desa harus dikelola berdasarkan prinsip transparansi. Dan didalam pengelolaan dana Desa di Desa Bassiang Timur yakni sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melibatkan masyarakat mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertangunggjawaban dan juga berdasarkan indikator transparansi menunjukkan bahwa adanya ketersediaan aksebilitas dokumen serta adanya kelengkapan, kejelasan dan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi dibeberapa titik dan dapat disimpulkan Desa Bassiang Timur sudah menerapkan prinsip transparansi dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam perspektif Hukum Islam terhadap transparansi Dana Desa di Desa Bassiang Timur Kecamatan Ponrang Selatan berjalan sesuai dengan Hukum Islam dikarekana Kepala Desa Bassiang Timur mengikuti konsep transparansi yang telah direlasasikan oleh Nabi Muhammad SAW diantaranya Siddiq dibuktikan oleh adanya papan informasi, Amanah yang dibuktikan oleh adanya surat pertanggungjawaban, fathona ialah pemimpin yang cerdas dan Tabligh yaitu orang komunikatif.
TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN POLISI PAMONG PRAJA PADA MASA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
Muhajir, Muhajir;
Hamiyuddin, Hamiyuddin
Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev) Vol 4 No 1 (2023): Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) IAIN Palopo
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24256/dalrev.v4i1.3719
This study is entitled a review of fiqh siyasah on the role of civil service police during the time of imposing restrictions on community activities (studies on the civil service police unit of Palu City). The problems are 1). What is the review of fiqh siyasa on the role of civil service police during the time when restrictions on community activities were imposed in the city of Palu? 2). What obstacles arise in carrying out the duties and roles of the Civil Service Police during the implementation of restrictions on community activities in the city of Palu? And aims to: 1). To understand the fiqh siyasa review of the role of the civil service police during the time when restrictions on community activities were imposed in the city of Palu. 2). To understand the obstacles that arise in executing tasks and the role of civil service police when implementing restrictions on community activities in Palu. This study uses an interdisciplinary approach to examine a topic/issue, where communication, collaboration, and integration occur, starting from definitions, objectives, processes, and data collection to analysis and conclusions. The subjects in this study consisted of secretaries and heads of public protection. Meanwhile, the object of this study is a fiqh siyasah review of the role of civil service police during the time when restrictions on community activities were imposed. A review of siyasa fiqh on the role of the Polisi pamong Praja during the time when restrictions on community activities were imposed in the city of Palu is in accordance with the principles of siyasa fiqh. The efforts of thePolisi Pamong Praja helped raise awareness and provide understanding to the public so that the city of Palu is free from Covid-19.The conclusion from the results of the study is that cooperation between authorities such as Polisi Pamong Praja, TNI, Polri, transportation service and the community can help the city of Palu be free from the spike in the increase in exposure to Covid-19 when restrictions on community activities were imposed. Suggestions from this study are that the municipal police unit in Palu City needs to improve its human resources so that it can maximize the tasks carried out during the implementation of restrictions on community activities and take a closer approach to the people of Palu City so that they prioritize discipline and comply with health protocols to achieve this. Palu city that is healthy and free of covid-19.
TEORI LIMIT MUHAMMAD SYAHRUR DALAM PENERAPAN HUKUMAN POTONG TANGAN UNTUK PENCURI DI INDONESIA
Sindi Fernanda putri, Sindi Fernanda
Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev) Vol 4 No 2 (2023): Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) IAIN Palopo
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24256/dalrev.v4i2.3264
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep teori limit menurut metodologimuhammad Syahrur (selanjutnya disebut: Syahrur). Hasil penelitian menyatakan bahwa metodologi hukum Islam yang digunakan Syahrur adalah berbeda dengan ulama konvensional lainnya. Dia adalah sosok teknik dan miliknya juga memiliki minat yang sangat mendalam pada mata pelajaran Islam. Dia menggunakan pendekatan linguistik, berdasarkan ini dia memberikan interpretasi yang berbeda dari istilah-istilah penting dalam Al-Qur'anyang membawanya untuk merumuskan teori limitnya. Kerangka teori ini mengandung dua karakter utama Islam (bentuk tetap (Istiqamah) dan bentuknya yang fleksibel (hanifiyyah), hal itu membuat kelangsungan hidup Islam, sehingga memungkinkan terciptanya danperkembangan dialektika sistem hukum Islam secara terus menerus Fleksibilitas dalam limit theory mengacu pada arti ‚batas atau larangan Tuhan yang tidak boleh dilanggar, terkandung dalam dinamika‛. Sebagai tambahan, Shahrur juga menggunakan pendekatan saintifik. Oleh karena itu sangat wajar bahwa Fisika teoretis, Matematika, dan Filsafat terpengaruh dalam pemahamannya hukum Islam.
ANALISIS HUKUM PEMENUHAN HAK SIPIL PENGHAYAT KEPERCAYAAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016
Karmila, Mila;
Fahri, Marjana
Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev) Vol 4 No 1 (2023): Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) IAIN Palopo
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24256/dalrev.v4i1.4314
Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang yudicial review Undang-Undang Administrasi Kependudukan, para penganut aliran kepercayaan telah dibolehkan untuk mencantumkan keyakinannya pada kolom agama di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP elektronik). Penelitian ini bermula dari diskriminasi yang dirasakan penghayat kepercayaan sehingga sulit dalam menunjukkan eksistensinya. Pasca dikeluarkannya Putusan MK yang merupakan titik balik presensi para penghayat kepercayaan, kini pemeluk agama dan penganut kepercayaan dianggap setara, dengan catatan Penghayat Kepercayaan tetap harus dibedakan secara hak bernegara dan administratif. Meski telah dilegalkan secara administratif oleh Negara melalui peraturan perundang-undang, namun masih saja terdapat pembeda dalam pemenuhan hak sipil bagi kaum minoritas ini karena dianggap rentan terhadap stigma negatif masyarakat. Melalui penelitian pustaka (Library Research) penulis hendak menganalisa bagaimana bentuk pemenuhan hak sipil penghayat kerpercayaan pasca Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 serta meninjau perbeedaan perlakuan yang dirasakan penghayat kepercayaan setelah dan sebelum dikeluarkannya putusan ini.