cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Radja Erland Hamzah
Contact Email
radjaerland@dsn.moestopo.ac.id
Phone
+6282137118246
Journal Mail Official
publika@jrl.moestopo.ac.id
Editorial Address
Jl. Hang Lekir I/8 Jakarta Pusat, Indonesia 10270
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Publika : Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik
Published by Universitas Prof. Dr. Moestopo
ISSN : 20893701     EISSN : 27764087     DOI : https://doi.org/10.32509/jp.v10i1.4354
Core Subject : Education, Social,
Social Sciences Other
Publika: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik is a scientific publication of research results for the field of Administration and policy published by the Postgraduate Program of Prof. University. Dr. Moestopo (Beragama), twice a year June and December.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 10, No 1 (2024)" : 5 Documents clear
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-VOTING PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN SLEMAN Dian Fitri Nugrahayu; Budiharjo Budiharjo; T Herry Rachmatsyah
PUBLIKA: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 10, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/jp.v10i1.4355

Abstract

E-voting merupakan produk kebijakan publik sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Sleman untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Desa pada masa pandemi Covid-19 serta untuk meneguhkan Kabupaten Sleman sebagai Smart City atau Smart Regency.Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus yang dilaksanakan di Kalurahan Sariharjo dan Kalurahan Sardonoharjo dimana data diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi yang mendukung teori implementasi kebijakan menurut George Edward III dengan unit analisis komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.Hasil penelitian menggambarkan bahwa implementasi kebijakan sistem e-voting Pilkades serentak pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Sleman tahun 2021 belum berjalan dengan baik karena masih ada beberapa kendala diantaranya komunikasi yang kurang menyeluruh, pelayanan bagi warga yang tidak mampu datang ke TPS membutuhkan waktu yang cukup lama, serta adanya beberapa warga di lingkungan perumahan yang partisipasinya rendah dalam Pemilihan Kepala Desa. Namun secara umum penggunaan e-voting dianggap lebih efisien karena proses pemilihan dan penghitungan suara lebih cepat, hasil lebih akurat, menghemat biaya pencetakan dan pengiriman kertas suara, partisipasi meningkat, dan meminimalisir terjadinya kecurangan. Selain itu penggunaan e-voting pada Pemilihan Kepala Desa juga memberi manfaat dapat mencegah penyebaran Covid-19 karena prosesnya yang cepat sehingga menghindari kerumunan.
ANALISIS PENERAPAN KEBIJAKAN WORK FROM HOME DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI PADA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN DI SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI Dita Kurnia Utami Putri; T Herry Rachmatsyah; Harry Nenobais
PUBLIKA: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 10, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/jp.v10i1.4356

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan kebijakan, hambatan-hambatan dan upaya dalam mengefektifkan kebijakan work from home guna meningkatkan kinerja pegawai pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Adapun maksud dan tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan kebijakan work from home dalam meningkatkan kinerja pegawai pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri beserta hambatan dan solusi yang dilakukan guna mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan rancangan pendekatan postpositivisme, yaitu modifikasi dari pendekatan positivisme. Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang yang berasal dari Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan, yaitu: (1) Penerapan kebijakan work from home pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, sudah sesuai dengan surat tugas yang dibuat bagi setiap pegawai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Pelaksanaan work from home juga berjalan secara fleksibel disesuaikan dengan beban kerja masing-masing pegawai. (2) Hambatan yang ditemukan dalam penerapan kebijakan work from home pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, antara lain masih banyak pekerjaan yang secara administratif belum bisa dilaksanakan secara daring, koordinasi kerja antar unit menjadi terkendala, dan perbedaan suasana kerja antara bekerja di kantor dengan bekerja dari rumah. (3) Upaya yang dilakukan guna meningkatkan kinerja pegawai selama penerapan kebijakan work from home pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, antara lain dengan memperhatikan work-life balance pegawai, menghindari kontrol yang berlebihan terhadap kegiatan pegawai, adanya garansi akses terhadap perangkat teknologi, dan adanya evaluasi kinerja pegawai secara berkala.
KOMPETENSI PERANGKAT DESA DALAM PELAKSANAAN SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN KONAWE SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA (SISKEUDES) (Studi Kasus Desa Roda dan Desa Lamapu) Melsa Wilda Handayani; Himsar Silaban; T. Herry Rachmatsyah
PUBLIKA: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 10, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/jp.v10i1.4357

Abstract

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan Pembangunan. Salah satunya adalah pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu diperlukannya aparatur pemerintahan desa yang kompeten. Untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian di Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara pada Desa Roda dan Desa Lamapu Kecamatan Kolono. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kompetensi yang dimiliki oleh perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi (Sistem Keuangan Desa). Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dianalisa untuk direduksi, disaji, dan memperoleh kesimpulan hasil penelitian. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kompetensi Perangkat Desa dalam pelaksanaan Sistem Keuangan Desa dilihat dari indikator motif, ciri diri, konsep diri sudah menunjukkan hal yang positif, sedangkan indikator pengetahuan dan keterampilan masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, baik pemerintah kabupaten maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Konawe Selatan terus melakukan upaya-upaya untuk peningkatan kompetensi perangkat desa. 
IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU PRAKERJA DALAM PENANGGULANGAN DAMPAK COVID-19 DI SEKTOR KETENAGAKERJAAN Andik Kuswanto; Paiman Raharjo; Roy Tumpal Pakpahan
PUBLIKA: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 10, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/jp.v10i1.4358

Abstract

Krisis ekonomi yang dipicu oleh pandemi COVID-19 memengaruhi situasi ketenagakerjaan di Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Indonesia meluncurkan Program Kartu Prakerja sebagai kebijakan yang berfungsi ganda yaitu kebijakan untuk pengembangan kompetensi kerja dan kebijakan jaminan pengaman sosial ditengah Pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) menganalisis implementasi kebijakan Program Kartu Prakerja dalam upaya penanggulangan dampak Pandemi Covid-19 di sektor Ketenagakerjaan; (2) menganalisis manfaat bagi masyarakat sebagai penerima manfaat Program Kartu Prakerja; dan (3) Untuk menganalisis Faktor-faktor apa yang menjadi pendorong dan penghambat dalam implementasi kebijakan Program Kartu Prakerja dalam upaya penanggulangan dampak Pandemi Covid-19 di sektor Ketenagakerjaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Implementasi kebijakan Program Kartu Prakerja dalam upaya penanggulangan dampak Pandemi Covid-19 di sektor Ketenagakerjaan sudah berjalan dengan sangat baik namun masih perlu dilakukan sosialisasi di tingkat kabupaten yang masih kurang sebaran penerimanya. Manfaat yang didapatkan oleh penerima Program Kartu Prakerja di 5 (lima) Provinsi selain menjaga daya beli di tengah Pandemi Covid 19, Program Kartu Prakerja dapat membantu meningkatkan kompetensi, produktivitas, daya saing kerja serta Mengembangkan kewirausahaan. Faktor penghambat Program Kartu Prakerja diantaranya (1) Akses digital dan iterasi tekhnologi (2) jenis pelatihan, (3) materi pelatihan, (4) sebaran penerima antara urban dan rural, dan (5) penyerapan tenaga kerja bagi alumni Program Kartu Prakerja.
PENERBITAN PERIZINAN DALAM MASA PANDEMI COVID19 (Studi Kasus di UP PMPTSP Kecamatan Jagakarsa Kota Adm. Jakarta Selatan) Ari Triyono; Triyuni Soemartono; Ferid Nugroho
PUBLIKA: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 10, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/jp.v10i1.4354

Abstract

Kajian ini bertujuan mengetahui Implementasi kebijakan relaksasi penerbitan perizinan sehubungan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membangkitkan usaha mikro kecil yang terpuruk akibat Pandemi Covid19. Subyek penelitian adalah UP PMPTSP Kecamatan Jagakarsa dalam proses penerbitan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), dengan informan adalah petugas UP PMPTSP Kecamatan Jagakarsa dan UP PMPTSP Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Jagakarsa sejumlah 10 orang dipilih secara purposive. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan panduan wawancara yang diharapkan dapat melengkapi data yang dibutuhkan untuk menguji implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan relaksasi penerbitan perizinan pada masa covid-19 belum optimal karena belum memenuhi semua dimensi yang disyaratkan oleh George Edward III, yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Dalam pelaksanaanya juga terdapat beberapa hambatan terutama terkait situasi pandemi Covid-19.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 1 (2025) Vol 10, No 2 (2024) Vol 10, No 1 (2024) Vol 9, No 2 (2023) Vol 9, No 1 (2023) Vol 8, No 2 (2022) Vol 8, No 1 (2022) Vol 7, No 1 (2021)