cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Septi Indrawati
Contact Email
eksaminasi@umpwr.ac.id
Phone
+6281225139727
Journal Mail Official
eksaminasi@umpwr.ac.id
Editorial Address
Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Purworejo Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 6 Purworejo
Location
Kab. purworejo,
Jawa tengah
INDONESIA
Eksaminasi: Jurnal Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Purworejo
ISSN : -     EISSN : 3021842X     DOI : https://doi.org/10.37729/eksaminasi
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Eksaminasi: Jurnal Hukum is a Journal of Legal Studies developed by the Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purworejo. This journal published Four times a year (March, June, September, and December). The scopes of Eksaminasi, but not limited to, are: Constitutional Law Criminal Law Civil Law Islamic Law Environmental Law Human Rights International Law Intellectual Property Law Law and society and also interconnection study with Legal Studies
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Kajian Yuridis terhadap Hak Atas Tanah Adat dalam Penyelesaian Sengketa Agraria Bibit Ayu Astriani; Indrawati, Septi
Eksaminasi: Jurnal Hukum Vol. 3 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam utama dan sangat berharga untuk menunjung kehidupan masyarakat, sehingga menjadi bagian penting dari pembangunan negara. Kedati, seiring dengan perkembangan pembangunan nasional, tanah adat sering menjadi sumber konflik. Tumpang tindih kepentingan antara masyarakat adat, pemerintah, dan sektor swasta kerap memicu permasalahan, baik dalam penguasaan maupun pengelolaan tanah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaiamana penyelesaian sengketa hak atas tanah adat di Indoensia, untuk mencapai tujuan tersebut penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis konseptual. Hasil penelitian menunjukann bahwa penyelesaian sengketa tanah adat dihadapkan pada kendala seperti tumpang tindih peraturan yang menciptakan ketidakpastian hukum, minimnya bukti formal yang melemahkan posisi masyarakat adat, penyerobotan tanah yang mengakibatkan konflik sosial, dan ketidakjelasan batas tanah yang memperumit pengakuan hak ulayat. Selain itu, keterbatasan akses masyarakat adat terhadap layanan pendaftaran tanah menambah tantangan dalam penyelesaian konflik. Penyelesaian sengketa tanah adat dapat dilakukan melalui jalur litigasi dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan dan jalur non-litigasi dilakukan melalui mediasi, arbitrase dan negosiasi.
Perlindungan Hukum Kreditur Ketika Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit (Studi Putusan Perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN.Pwr) Putri, Viona Erwiyanto; Indrawati, Septi; Alfian, Muh
Eksaminasi: Jurnal Hukum Vol. 3 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/eksaminasi.v3i4.5959

Abstract

Pemberian kredit adalah suatu fungsi dari bank. Saat ini, kredit banyak dibutuhkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pelaksanaan pemberian kredit harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, sebab kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko. Risiko tersebut antara lain tejadi karena krisis ekonomi, kepailitan, persaingan usaha yang menyebabkan tidak lancarnya kegiatan usaha debitur atau perbankan, atau kesengajaan dari pihak debitur yang melakukan penyimpangan dalam penggunaan kredit yang telah disalurkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2021/Pn Pwr tentang wanprestasi dan bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur ketika terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan agunan, untuk mencapai tujuan tersebut penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif yang menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam memberikan pertimbangan terdapat 2 (dua) aspek kategori yaitu yuridis dan non yuridis. Perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur ada 2 (dua) perlindungan hukum bagi kreditur atas sengketa yang terjadi, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.
Analisis Yuridis “Mens Rea” Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP Ningsih, Retno Hidayahtun; Sasmita, Ajeng Risnawati
Eksaminasi: Jurnal Hukum Vol. 3 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/eksaminasi.v3i4.5960

Abstract

Penelitian ini mengkaji interpretasi unsur niat (mens rea) dalam tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Masalah utama yang diangkat adalah bagaimana perbedaan interpretasi terhadap mens rea dapat mempengaruhi keputusan hakim dalam kasus pembunuhan berencana. Niat jahat menjadi elemen kunci yang membedakan pembunuhan berencana dari bentuk pembunuhan lainnya, dan pemahaman yang tepat mengenai niat sangat penting untuk penegakan hukum yang adil. Penelitian ini menggunakan metode studi normatif dengan menganalisis norma hukum, doktrin, dan yurisprudensi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat variasi dalam interpretasi mens rea di kalangan hakim, yang dapat berimplikasi pada beratnya hukuman yang dijatuhkan. Selain itu, tantangan dalam membuktikan niat di era digital menambah kompleksitas dalam proses peradilan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai pentingnya konsistensi dalam interpretasi mens rea untuk mencapai keadilan dalam sistem hukum pidana di Indonesia.
Optimalisasi Peraturan Daerah Sebagai Instrumen Pembangunan Berbasis Daerah di Kabupaten Purworejo Sofiatun, Sofiatun; Sapardiyono, Sapardiyono
Eksaminasi: Jurnal Hukum Vol. 3 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/eksaminasi.v3i4.5977

Abstract

Perancangan Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu instrumen penting dalam mendorong pembangunan yang berbasis pada kebutuhan lokal. Dalam otonomi daerah, keberadaan Perda menjadi sangat krusial karena dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat serta menjawab tantangan pembangunan yang beragam di setiap wilayah. Penelitian ini berfokus pada bagaimana peraturan daerah dapat berfungsi sebagai instrumen yang mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah, untuk mencapai tujuan tersebut penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perancangan Peraturan Daerah yang efektif memerlukan penerapan asas-asas hukum yang kuat, integrasi kearifan lokal, dan sinergi dari berbagai lapisan masyarakat. Kendala utama yang dihadapi dalam penyusunan Perda meliputi kurangnya kapasitas teknis sumber daya manusia, minimnya data yang memadai untuk pengambilan keputusan, serta pengaruh kepentingan politik yang sering kali menghambat proses legislasi.
Efisiensi Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Merek Indrawati, Septi; Santoso, Agus Budi; Sasmita, Ajeng Risnawati
Eksaminasi: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sengketa merek menjadi isu penting seiring meningkatnya nilai ekonomi dan peran merek sebagai elemen gaya hidup serta identitas bisnis. Litigasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa seringkali menghadapi kendala berupa proses yang lama, biaya tinggi, dan potensi kerusakan hubungan bisnis. Alternatif seperti arbitrase menawarkan Solusi yang lebih efisien, rahasia, dan fleksibel, dengan memungkinkan pihak-pihak memilih arbiter yang ahli di bidang kekayaan intelektual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan arbitrase dalam sengketa merek dan mengidntifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya, untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini dilakukan menggunkan metode penelitian hukum yuridis normative melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembahasan penelitian ini mencakup efisiensi penyelesaian sengketa merek menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan kendala-kendala yang dihadapi para pihak saat memilih arbitrase sebagai penyelesaian sengketa merek.
Implikasi Atas kepemilikan Tanah Letter C Dalam Sengketa Agraria Wardani, Kharisma Setya; Indrawati, Septi
Eksaminasi: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepemilikan tanah di Indonesia Sering kali melibatkan berbagai dokumen, salah satunya adalah Letter C. Letter C adalah dokumen yang menunjukkan kepemilikan tanah secara tradisional, namun tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat, meskipun Letter C digunakan sebagai alat bukti dari kepemilikan tanah, keabsahannya dalam konteks hukum agraria masih sering dipertanyakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi dari kepemilikan Letter C dalam sengketa agraria, proses proses konversi ke Sertifikat Hak Milik (SHM), serta tantangan dan solusi yang dihadapi dalam proses pendaftaran tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang – undangan, peraturan Menteri, dan analisis dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Letter C memiliki fungsi historis sebagai bukti kepemilikan, namun setelah berlakunya Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peratiuran Pemerintah No. 24 Tahun 1997, Sertifikat tanah menjadi satu – satunya alat bukti yang diakui secara hukum. Hal ini menciptakan kesengajaan antara msyarakat yang masih mengandalkan Letter C dan sistem hukum yang berlaku. Penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai masalah, seperti ketidakjelasan batas tanah dan potensi sengketa yang muncul akibat ketidakcocokan informasi dalam Letter C. Dengan demikian, penting untuk melakukan sosialisasi kepada Masyarakat mengenai pentingnya mengkonversi tanah Letter C menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) dalam sistem pertanahan yang benar agar hak atas tanah dapat terlindungi. Pihak kementrian ATR/BPN juga memunculkan aplikasi “Sentuh Tanahku” untuk mempermudah dan melindungi sertifikat dari bahaya yang mungkin timbul.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2025) Vol. 4 No. 1 (2025) Vol. 3 No. 4 (2024)