LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum is an open access and peer-reviewed journal that aims to offer an international academic platform for cross-border legal research in goverment regulation, particularly in developing and emerging countries. These may include but are not limited to various fields such as: the practice of international law, human rights law, civil law, criminal law, constitutional and administrative law, legal pluralism governance, and another section related to contemporary issues in legal scholarship. The journal sets up specific topic to be covered in each issue which can be analyzed from many perspective of laws as mentioned. However, in each issue we also accommodate latest issue of legal development in general
Articles
9 Documents
Search results for
, issue
"Vol 9, No 1 (2024)"
:
9 Documents
clear
<![CDATA[AKIBAT HUKUM HIBAH TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA ]]>
<![CDATA[Syukri, Wildan]]>
<![CDATA[ LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31293/lg.v9i1.8018
<![CDATA[Pemberian hibah kepada orang lain maupun badan hukum dilakukan saat pemilik harta benda masih hidup. Salah satu bentuk pemberian harta yaitu dari ibu bapak kepada anak-anaknya. Pemberian hibah juga bisa diberikan kepada siapa saja sesuai keinginan pemberi hibah baik perorangan, badan hukum maupun korporat. Dalam pemberian hibah sendiri diatur maksimal jumlah yang diberikan dan tidak melebihi legitimasi portie karena hal ini terkait juga dengan harta warisan. Dalam pelaksanaan hibah ini juga dapat menimbulkan permasalahan di dalam keluarga yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Tentunya ini terkait dengan pemberian hibah yang sesuai dengan ketentuan ataupun berbeda dari ketentuan pemberian hibah yang menimbulkan akibat hukum dari harta warisan. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui lebih mendalam perbuatan hukum oleh manusia dan badan hukum sebagai pendukung hak mengenai Hibah baik tindakan yang sesuai dengan aturan hukum maupun yang melanggar aturan hukum berdasarkan sebab adanya pemberian Hibah yang memberikan VOLUME 9 No. 1 JUNI 2024 ISSN CETAK 2597-968X ISSN ONLINE 2548-8244 120 sebagian harta kepada individu perorangan maupun badan hukum/korporat terkait keharmonisan dalam keluarga. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif berdasarkan pendekatan yang mengandalkan pada data sekunder dari studi kepustakaan (library research). Dari penelitian ini menunjukkan masih terdapatnya dampak dari pemberian hibah yaitu berupa tuntutan ahli waris terhadap jumlah harta yang diberikan dan ada juga ahli waris yang menyetujui pemberian hibah baik kepada keluarga inti dan pihak lain baik perorangan individu maupun badan hukum/korporat.]]>
<![CDATA[PERAN MEDIASI MELALUI LEMBAGA PERBANKAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT PERBANKAN: A LITERATUR REVIEW ]]>
<![CDATA[Muh. Reza Zulfikar, M. Ibnu Sumarna, Taufiq Amini, dan]]>
<![CDATA[ LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31293/lg.v9i1.7994
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan melakukan kajian secara literatur mengenai peran mediasi melalui lembaga perbankan dalam penyelesaian sengketa kredit perbankan. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu literatur review dengan mengadopsi lima tahapan utama. Tahapan tersebut yaitu penentuan topik, pencarian database artikel, seleksi database artikel, analisis dan sintesis, serta penyiapan draf artikel. Database artikel yang dikaji bersumber dari google scholar, scopus, dan website lainnya sebanyak 35 database yang terdiri atas 31 artikel dan 4 buku yang relevan dengan fokus kajian. Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa peran mediasi melalui lembaga pebankan dalam penyelesaian sengketa, yaitu secara praktis berperan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa. Peran mediasi melalui lembaga perbankan lainnya yaitu memberikan edukasi kepada pihak-pihak yang bersengketa tentang hak dan kewajibannya. Selain itu, mediasi memlalui lembaga perbankan juga berperan dalam manajemen resiko berkelanjutan. Mediasi melalui lembaga perbankan memiliki beberapa keuntungan, yaitu efektivitas biaya dan waktu, kerahasiaan proses dan pihak yang bersengketa, serta solusi yang berisfat menguntungkan kedua belah pihak. Lebih lanjut, mediasi juga dapat memberikan kepastian hasil dan mengurangi beban pengadilan.]]>
<![CDATA[PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP SELEBGRAM YANG MEMPROMOSIKAN SITUS JUDI ONLINE ]]>
<![CDATA[Imron, Indra Kurniawan, Farahwati, dan]]>
<![CDATA[ LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31293/lg.v9i1.7990
<![CDATA[Perkembangan teknologi di era globalisasi sekarang ini pemanfaatan internet semakin maju seiring dengan perputaran waktu dan perkembangan kehidupan masyarakat. Namun seiring dengan laju pertumbuhan internet menjadi sebuah celah yang sangat terbuka dan efektif untuk mempromosikan situs judi online ditambah dengan hadirnya media sosial seperti aplikasi Instagram. Penelitian ini membahas permasalahan mengenai penerapan sanksi pidana terhadap selebgram yang mempromosikan situs judi online dan upaya pencegahan terhadap selebgram yang menerima tawaran promosi judi online. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-Undangan dan menggunakan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier berupa buku-buku hukum dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan tindakan pendistribusian konten bermuatan perjudian secara online. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pelaku selebgram yang mempromosikan situs judi online dapat dikenakan sanksi pidana apabila perbuatan pelaku memenuhi unsur berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun bentuk upaya pencegahan terhadap selebgram yang menerima tawaran promosi judi online dilakukan dengan upaya preventif berupa edukasi kepada para selebgram tentang risiko dan dampak negatif dari promosi situs judi online yang dilakukan pihak pemerintah, dan upaya represif berupa penerapan sanksi pidana bagi pelaku selebgram yang mempromosikan situs judi online. Dengan melihat kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa oknum selebgram yang mempromosikan situs judi online secara umum dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan segala upaya pencegahan terhadap selebgram yang menerima tawaran promosi judi online harus dilaksanakan oleh pemerintah dengan didukung oleh masyarakat agar upaya yang dilakukan dapat berjalan dengan maksimal.]]>
<![CDATA[PENTINGNYA KESADARAN HUKUM DALAM DINAMIKA SOSIAL DI MASYARAKAT ]]>
<![CDATA[Arya Salman Aziz, Surya Wira Yudhayana, dan]]>
<![CDATA[ LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31293/lg.v9i1.7885
<![CDATA[Compliance with legal consciousness in society is an integral aspect of legal culture, reflecting in daily actions aligned with applicable regulations for legal entities. This compliance is evident through adherence to rules in daily life and group contexts, as well as the emergence of legal awareness due to fear of legal consequences. It reflects respect for the rules and legal norms governing social interactions. The importance of compliance with legal consciousness in society signifies recognition of the need for order and justice in social relations. When individuals and social groups obey the law, it creates a more stable and secure environment for all members. Moreover, compliance with the law also provides a strong foundation for sustainable social development by creating conditions conducive to harmonious and inclusive progress. Therefore, fostering legal consciousness should be a primary focus of governments and relevant institutions through education, fair law enforcement, and easy access to the justice system. Thus, legal consciousness can become a cornerstone in building a society based on the values of justice, peace, and sustainable progress.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM PIHAK YANG BERITIKAD BURUK DALAM PELAKSANAAN PEMBELIAN SPAREPART ALAT BERAT SECARA INVOICE ]]>
<![CDATA[Dina Paramitha Hefni Putri, Nadia Dewi Komala Sari, Irman Syariar, dan]]>
<![CDATA[ LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31293/lg.v9i1.7991
<![CDATA[Permasalahan yang terjadi dalam hal pembelian Sparepart Alat Berat, sering sekali dijumpai dan terdapat pihak dalam pelaksanaan pembelian dalam hal ini menggunakan invoicesebagai bentuk perjanjian jual beli dengan unsur itikad tidak baik, sebagai contoh pihak pembeli tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai dengankesepakatan diawal pembelian dengan alat bukti berupa invoice sebagai bukti perjanjian pembelian Sparepart Alat Berat. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut, Bagaimana Akibat Hukum pihak yang Beritikad Buruk dalam pelaksanaan pembelian Sparepart Alat Berat secara Invoice? dan Bagaimana Upaya Hukum bagi para pihak yang dirugikan akibat pembelian Sparepart Alat Berat dengan menggunakan Invoice?Penelitian ini menggunakn penelitian yuridis normatif, penelitian kepustakaan dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pendekatan Perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk Wanprestasi sebagaimana diterangkan Pasal 1238 KUHPerdata adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau jika dalam penelitian ini yaitu invoice, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Akibat atau sanksi wanprestasi ini dimuat dalam Pasal 1239 KUHPerdata yang menerangkan bahwa tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha adalah dengan cara melakukan somasi sebagai bentuk teguran agar penyelesaian tidak dilakukan melalui jalur pengadilan, dan apabila tidak ada penyelesaiannya maka dapat dilanjutkan gugatan ke pengadilan, tetapi mengingat bahwasannya penyelesaian pada jalur litigasi memerlukan waktu yang lama dan biaya yang banyak, maka para pihak yang dirugikan menempuh jalur kekeluargaan atau mediasi.]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM ISLAM DALAM PRAKTIK JUAL BELI MOBIL DENGAN MENGGUNAKN MAKELAR ]]>
<![CDATA[Gusti Heliana Safitri, Dicky Pratama Putra, Abdul Rokhim, dan]]>
<![CDATA[ LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31293/lg.v9i1.7995
<![CDATA[Islam mensyari‟atkan jual-beli dengan wakil karena manusia membutuhkannya. Tidak semua manusia berkemampuan untuk menekuni segala urusannya secara pribadi. ia membutuhkan kepada pendelegasian mandat orang lain untuk melakukannya sebagai wakil darinya. Dalam menjalankan usaha atau bisnis sebagai perantara, yakni perantara antara penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi jual-beli. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut, Bagimana Analisis Hukum Islam Dalam Praktek Jual Beli Mobil Dengan Menggunakan Makelar? danBagaimana Praktik Jual Beli Mobil dengan Menggunakan Makelar?Penelitian ini menggunakn penelitian yuridis normatif, penelitian kepustakaan dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pendekatan Perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa Akad yang terbentuk pada praktik jual beli mobil bekas dengan menggunakan makelar adalah akad Wakalah yang sah di antaranya terdapat Muwakil (orang yang mewakilkan), Wakil (yang mewakili) dan Muwakkil fih (Sesuatu yang diwakilkan). Dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad (perjanjian) yang sah dan mengikat haruslah terpenuhi rukun akad dan syarat akad. Pekerjaan makelar menurut pandangan Islam adalah termasuk akad ijārah, yaitu menyewa tenaga makelar dan pada praktik jual beli mobil bekas dengan menggunakan makelar, dalam praktiknya transparansi seorang makelar kepada pihak konsumen itu perlu dipertanyakan, karena kerap kali makelar dalam praktiknya tidak hanya bekerja sendiri melainkan melibatkan makelar lain yang tidak diketahui baik oleh pihak konsumen.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK-HAK PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA PT CITRA ALAM SENTOSA MANDIRI DI KM 19 DESA BATUAH ]]>
<![CDATA[Khairunnisah, Marliana Vicy Tumanggor, Fatimah Asyari, dan]]>
<![CDATA[ LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31293/lg.v9i1.7992
<![CDATA[Tidak terpenuhinya hak-hak pekerja pada perjanjian kerja waktu tertentu pada PT Citra Alam Sentosa Mandiri, maka dalam hal ini diperlukannya suatu penyelesaian permasalahan yang terjadi. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimana aturan hukum mengenai hak-hak pekerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu dan apakah perjanjian kerja waktu tertentu pada PT Citra Alam Sentosa Mandiri sesuai dengan ketentuan yangberlaku. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang.Hasil penelitian mengenai hak-hak pekerja yaitu upah lembur pada Karyawan yang tidak terpenuhi di PT Citra Alam Sentosa Mandiri, maka dari itu menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diatur secara jelas, maka dari itu Perusahaan wajib untuk membayarkan upah lembur pada karyawan di Perusahaan tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja, hubungan kerja, dan waktu pemutusan hubungan kerja. Dalam hal ini para pekerja/buruh telah diberikan legalitas untuk melakukan Upaya hukum agar dapat memperjuangkan hak-hak pada karyawan di Perusahaan tersebut.Untuk menciptakan keadaaan yang demikian Perusahaan dalam hal ini haruslah betul-betul memperhatikan kesejahteraan karyawan dan memenuhi hak-hak karyawannya. Karena Perusahaan juga bertanggung jawab atas perlindungan pekerja, upah, kesejahteraan, syarat kerja dan perselisihan yang timbul. Pihak Perusahaan juga perlu mengadakan sosialisasi mengenai perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan Undang-Undang Ketenagakerjaan agar karyawan tidak menjadi pasif Ketika hak-haknya tidak terpenuhi.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM PELAKU PENYEROBOTAN TANAH DALAM ASPEK HUKUM PIDANA INDONESIA ]]>
<![CDATA[Kusnianto, Hendrik]]>
<![CDATA[ LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31293/lg.v9i1.8015
<![CDATA[Konflik pertanahan yang terjadi di Indonesia yaitu penyerobotan tanah. Penyerobotan tanah terdiri dari dua kata yaitu penyerobotan dan tanah. Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) kata penyerobotan berasal dari kata dasar serobot yang artinya sebuah tindakan mengambil hak dengan tidak mengindahkan hukum atau aturan. Penyerobotan tanah adalah praktik menggunakan harta benda atau hak orang lain tanpa persetujuan orang tersebut atau melanggar hukum, seperti ketika seseorang menempati harta milik orang lain tanpa izin. Perampasan tanah merupakan perilaku ilegal yang termasuk dalam kategori kejahatan. Menurut pengertian di atas, penyerobotan tanah adalah perampasan hak orang lain secara tidak sah. Hal ini dapat mencakup perambahan terhadap properti, memasang pagar, mengusir pemilik tanah yang sah, dan taktik lainnya. Perampasan tanah akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, sehingga pelanggar dapat diadili. jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dikarenakan yang berupa data sekunder seperti Perundang- VOLUME 9 No. 1 JUNI 2024 ISSN CETAK 2597-968X ISSN ONLINE 2548-8244 114 Undangan dan buku-buku literatur. Dalam hukum pidana positif, penyerobotan tanah merupakan tindakan stellionaat atau kejahatan yang berkaitan dengan penggelapan harta tidak bergerak milik orang lain seperti tanah, sawah, rumah, dan sebagainya. Sementara penyerobotan tanah bisa didefinisikan sebagai perbuatan merebut atau menguasai tanah milik orang lain. Sanksi mengenai tindak pidana penyerobotan tanah dalam hukum pidana positif diatur dalam pasal 385 KUHP dimana diancam dengan pidana penjara maksimal 4 tahun.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN NASABAH DARI KLAUSUL TIDAK ADIL DALAM PERJANJIAN KREDIT BAKU: A NARRATIVE LITERATUR REVIEW ]]>
<![CDATA[M. Ibnu Sumarna, Taufiq Amini, Muh. Reza Zulfikar, dan]]>
<![CDATA[ LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31293/lg.v9i1.7993
<![CDATA[Perjanjian kredit baku sering mengandung klausul yang secara tidak adil memberikan keuntungan lebih kepada lembaga keuangan sementara memposisikan nasabah dalam situasi rentan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji literatur mengenai jenis klausul tidak adil dalam perjanjian kredit tidak baku dan strategi yang dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan nasabah dari klausul tidak adil dalam perjanjian kredit. Penelitian ini menggunakan pendekatan narrative literatur review (NLR) dengan menitik beatkan kajian pada berbagai sumber, seperti artikel dari berbagai jurnal yang telah diterbitkan dan berbagai sumber lain yang relevan dengan topik kajian. Hasil NLR menunjukkan bahwa terdapat beberapa jenis klausul tidak adil dalam perjanjian kredit baku, yaitu klausul pembatalan sepihak, klausul suku bunga yang tidak transparan, dan klausul perubahan ketentuan tanpa pemberitahuan. Untuk menghadapi klausul- klausul tidak adil tersebut, maka diperlukan berbagai strategi perlindungan nasabah, yaitu antara lain regulasi yang ketat, pendidikan dan kesadaran nasabah, serta melembagakan standar etika.]]>
