cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Oki Sumiyanto
Contact Email
okisumiyanto@unkris.ac.id
Phone
+6281380287222
Journal Mail Official
jurnalhukumunkris@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Gedung F, Jl. Kampus Unkris, Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi, 17411
Location
Kota bekasi,
Jawa barat
INDONESIA
Binamulia Hukum
Published by Universitas Krisnadwipayana
ISSN : 14100088     EISSN : 2656856X     DOI : https://doi.org/10.37893/jbh
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Binamulia Hukum, merupakan jurnal peer-reviewed yang terbit dua kali dalam setahun (Juli dan Desember) diterbitkan cetak sejak tahun 2007 dan online pada tahun 2017 oleh Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana. Jurnal Binamulia Hukum memuat beberapa jenis penelitian dan ulasan disiplin ilmu yang dipilih dalam beberapa cabang ilmu hukum, antara lain Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Tata Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Kesehatan, Hukum Bisnis, Sosiologi Hukum, dan isu-isu kontemporer terkait lainnya dalam bidang hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 238 Documents
 19   20   21   22   23 
Pengangkatan Perangkat Desa yang Tidak Sah dan Implikasinya terhadap Keabsahan Hak Keuangan APBDes: Analisis Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana Saefullah, Saefullah
Binamulia Hukum Vol. 14 No. 2 (2025): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v14i2.1243

Abstract

Pengangkatan perangkat desa merupakan elemen krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berlandaskan asas legalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Meskipun telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, dalam praktik masih banyak ditemukan pengangkatan perangkat desa yang tidak memenuhi prosedur hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum pengangkatan perangkat desa yang tidak sah terhadap keabsahan penerimaan hak keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat timbul. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta didukung oleh kajian terhadap penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan perangkat desa yang cacat prosedur mengakibatkan Surat Keputusan pengangkatan menjadi tidak sah dan secara langsung menggugurkan dasar hukum pemberian gaji, tunjangan, dan fasilitas dari APBDes. Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan bahwa hak keuangan perangkat desa merupakan hak derivatif yang sepenuhnya bergantung pada keabsahan keputusan administrasi pengangkatannya. Selain berimplikasi administratif, pengangkatan ilegal juga berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila disertai penyalahgunaan wewenang, penggunaan dokumen palsu, atau menimbulkan kerugian keuangan desa. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum yang konsisten guna mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang berintegritas.
Optimalisasi Regulasi atas Anti-Kartel: Kesenjangan Regulasi Indonesia dengan Instrumen Hukum OECD No. 0452 Nisa Istiani; Ziffani Putri Pradiva; Gita Permata Maharani
Binamulia Hukum Vol. 14 No. 2 (2025): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v14i2.1290

Abstract

Kartel adalah kesepakatan atau kerja sama yang dilakukan oleh dua atau lebih pelaku usaha yang seharusnya bersaing, dengan tujuan untuk mengendalikan pasar demi keuntungan bersama. Di Indonesia, larangan dan sanksi terhadap kartel diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pada tingkat internasional, OECD melalui Instrumen Hukum Nomor 0452 tentang Recommendation of the Council Concerning Effective Action Against Hard Core Cartels memberikan referensi untuk optimalisasi penegakan hukum atas kartel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian regulasi Indonesia untuk menindak kartel dengan standar yang ditetapkan oleh OECD. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski ada larangan kartel dan mekanisme pemberian sanksi atas pelaku kartel, namun jika dibandingkan dengan yang direkomendasikan dalam Instrumen OECD No. 0452, masih terdapat kelemahan dalam regulasi Indonesia misalnya dalam hal terbatasnya mekanisme leniency, ketiadaan sanksi pidana dan mekanisme perdata yang efektif, kewenangan aparat penegak hukum, serta mekanisme ganti rugi bagi pihak yang merasa dirugikan oleh praktik kartel. Untuk itu, diperlukan perubahan regulasi agar penegakan hukum kartel di Indonesia dapat berjalan optimal dan juga sejalan dengan standar internasional OECD.
Menavigasi Labirin Digital: Evaluasi Efektivitas Kerangka Hukum dalam Memerangi Perjudian Online di Indonesia Indrawati Indrawati; Muhammad Saleh; Afriansyah Tanjung
Binamulia Hukum Vol. 15 No. 1 (2026): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v15i1.1242

Abstract

Perjudian online di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital dan internet, sehingga menimbulkan tantangan serius bagi efektivitas penegakan hukum pidana. Meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), kajian hukum yang berkembang masih didominasi oleh pendekatan normatif-doktrinal dan belum secara komprehensif mengkaji keterbatasan struktural penegakan hukum serta dimensi transnasional perjudian online. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara kritis efektivitas kerangka hukum nasional dalam menanggulangi tindak pidana perjudian online dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, prinsip hukum, dan praktik penegakan hukum. Argumen utama penelitian ini menegaskan bahwa lemahnya penegakan hukum terhadap perjudian online tidak semata-mata disebabkan oleh kekosongan norma hukum, melainkan oleh ketidaksesuaian antara karakter hukum pidana nasional yang bersifat teritorial dan karakter perjudian online yang lintas batas, anonim, serta berbasis teknologi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anonimitas platform digital, keberadaan server di yurisdiksi asing, penggunaan teknologi enkripsi, dan sistem pembayaran digital secara signifikan membatasi daya jangkau serta daya paksa hukum nasional. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum melalui analisis normatif-kritis yang memosisikan perjudian online sebagai kejahatan siber transnasional, dengan kebaruan pada pendekatan hukum integratif yang menekankan perlunya reformasi regulasi, penguatan kapasitas penegakan hukum, dan kerja sama internasional yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.
Kajian Hukum terhadap Surat Keputusan Bupati Serang Nomor 189/HUK/SK/1975 dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Imam Rozikin; Radian Syam; Jamiatur Robekha; Muhammad Gufron Rum
Binamulia Hukum Vol. 15 No. 1 (2026): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v15i1.1279

Abstract

Artikel ini menganalisis keberlakuan hukum serta mekanisme pembatalan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor 189/Huk/SK/1975 yang melarang pendirian gereja dan pelaksanaan ibadah umat Kristen di luar Kota Serang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara keberlanjutan praktik administratif di tingkat lokal dengan prinsip supremasi konstitusi dan perlindungan kebebasan beragama dalam sistem hukum Indonesia. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji doktrin hukum administrasi negara, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan untuk menilai keabsahan keputusan administratif tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SK Tahun 1975 mengandung cacat kewenangan, prosedur, dan substansi karena melampaui atribusi kepala daerah, diterbitkan tanpa mekanisme partisipatif yang memadai, serta bertentangan dengan jaminan kebebasan beragama sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan instrumen hak asasi manusia internasional. Meskipun secara teoritis keputusan tersebut dapat digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), hambatan limitasi waktu menyebabkan mekanisme tersebut tidak efektif untuk menguji keputusan yang telah berlaku selama puluhan tahun. Oleh karena itu, pembatalan administratif berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 merupakan jalur yang lebih rasional dan sejalan dengan prinsip good governance. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan mekanisme constitutional filtering serta koreksi internal birokrasi sebagai upaya menjembatani kesenjangan antara praktik administratif lokal dan prinsip konstitusional dalam menjamin supremasi konstitusi serta perlindungan kebebasan beragama.
Kecukupan Undang-Undang Pasar Modal dalam Menjamin Pertanggungjawaban Konsultan Hukum pada Initial Public Offering Nashwa Fadila Dewi; Dewi Mayaningsih; Dian Rachmat Gumelar
Binamulia Hukum Vol. 15 No. 1 (2026): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v15i1.1325

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagai dasar penentuan standar pertanggungjawaban Konsultan Hukum Pasar Modal dalam hal terjadinya kerugian investor yang disebabkan oleh informasi yang menyesatkan atau tidak akurat dalam prospektus pada proses penawaran umum perdana (Initial Public Offering/IPO). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Teknik analisis yang digunakan meliputi interpretasi sistematis dan sinkronisasi horizontal norma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar pertanggungjawaban Konsultan Hukum Pasar Modal di Indonesia berdasarkan Pasal 80 Undang-Undang Pasar Modal bersifat fault-based liability, yang bergantung pada pengungkapan fakta material dalam prospektus serta mengandung prinsip tanggung jawab renteng. Selain itu, rezim ini masih menempatkan beban pembuktian yang lebih berat pada investor dibandingkan dengan mekanisme pembalikan beban pembuktian ganda (double reversal burden of proof) di Belanda maupun kewajiban asuransi tanggung jawab profesional di Singapura. Oleh karena itu, Indonesia dapat mempertimbangkan penerapan prinsip strict liability, khususnya pada tahap awal pemeriksaan perkara. Pendekatan ini berpotensi memperkuat akses terhadap keadilan serta meningkatkan efektivitas perlindungan investor dalam sengketa pasar modal. Namun demikian, implementasinya harus didukung oleh pengaturan yang tegas dalam peraturan perundang-undangan guna menjamin kepastian hukum dan menyediakan landasan normatif yang jelas.
Perbandingan Penegakan Hukum Hak Cipta di Indonesia, Amerika Serikat, Perancis, China dan Nigeria Nauefal Ardiansyah; Fokky Fuad
Binamulia Hukum Vol. 15 No. 1 (2026): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v15i1.1281

Abstract

Penelitian ini mengkaji fenomena pelanggaran hak cipta dan tanggung jawab hukum terhadap suatu karya cipta dengan fokus pada analisis perbandingan regulasi hak cipta di Indonesia dengan beberapa negara lain, yaitu Amerika Serikat, Perancis, China, dan Nigeria. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, serta analisis praktik penegakan hukum dalam berbagai kasus pelanggaran hak cipta dengan menggunakan Teori Efektivitas Hukum dari Lawrence M. Friedman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara maju cenderung memiliki sistem penegakan hukum hak cipta yang lebih efektif dibandingkan negara berkembang karena terdapat keseimbangan antara substansi hukum, struktur penegakan hukum, dan kultur hukum masyarakat. Amerika Serikat dan Perancis menempatkan hak cipta sebagai instrumen utama dalam mendukung pembangunan ekonomi kreatif. Sementara itu, China mengalami kemajuan signifikan melalui reformasi hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan hak cipta. Sebaliknya, Indonesia dan Nigeria masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya penegakan hukum serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hak cipta. Penelitian ini menemukan bahwa upaya menurunkan tingkat pelanggaran hak cipta memerlukan tiga elemen utama, yaitu penguatan substansi hukum, struktur penegakan hukum, dan kultur hukum masyarakat guna meningkatkan efektivitas perlindungan hak cipta di negara berkembang. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan reformasi kebijakan yang mendorong sinergi antara pemerintah, pelaku industri kreatif, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem hukum yang mampu mendukung pembangunan ekonomi kreatif secara berkelanjutan.
Reformasi Hukum Penyimpanan Protokol Notaris Digital Guna Mewujudkan Kepastian dan Kemanfaatan Hukum Muhammad Roykhan Rashif Aulia; Riski Tiara Tasya; Ananda Milda Aulia
Binamulia Hukum Vol. 14 No. 2 (2025): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v14i2.1386

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negara melalui keberadaan alat bukti tertulis yang bersifat autentik, salah satunya yang dibuat oleh notaris. Salah satu kewajiban utama notaris adalah menyimpan minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris yang berkedudukan sebagai arsip negara. Namun demikian, kerangka regulasi dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN-P) belum mengatur secara khusus dan komprehensif mengenai pengelolaan protokol notaris dalam format digital, sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang mendasar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan pengaturan penyimpanan protokol notaris yang berlaku, mengidentifikasi permasalahan struktural dalam praktik penyimpanan konvensional, serta merumuskan model reformasi hukum yang komprehensif menuju digitalisasi protokol notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif kualitatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyimpanan protokol notaris secara konvensional menghadapi berbagai risiko struktural yang serius, meliputi kerentanan fisik dokumen, ancaman bencana alam sebagaimana tercermin dalam peristiwa tsunami Aceh tahun 2004, kesulitan dalam proses alih protokol, serta keterbatasan aksesibilitas. Studi komparatif terhadap Jepang, Korea Selatan, dan Jerman menunjukkan bahwa digitalisasi protokol notaris merupakan langkah yang layak dan memberikan berbagai manfaat. Model reformasi hukum yang diusulkan mencakup revisi UUJN-P, harmonisasi normatif dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Kearsipan, pembangunan infrastruktur penyimpanan digital terpusat, penerapan tanda tangan elektronik tersertifikasi, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia notaris.
Konsekuensi Hukum Atas Pemalsuan Dokumen Dalam Rangka Memperoleh Jabatan Publik Muslim Muslim; Akhmad Safik
Binamulia Hukum Vol. 15 No. 1 (2026): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v15i1.1276

Abstract

Pemalsuan dokumen dalam proses seleksi jabatan publik merupakan pelanggaran hukum yang merusak integritas birokrasi, menimbulkan kerugian negara, dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Penelitian ini menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn yang menyatakan Margaretha Octavia Gultom terbukti melakukan tindak pidana korupsi melalui penggunaan ijazah dan transkrip nilai palsu dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018. Penelitian bertujuan mengkaji penerapan hukum oleh majelis hakim, khususnya penggunaan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibandingkan dengan ketentuan pemalsuan dokumen dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta menilai pemenuhan unsur tindak pidana dan kelemahan putusan berdasarkan teori hukum pidana dan prinsip proporsionalitas. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus melalui analisis putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dokumen palsu untuk memperoleh jabatan publik dapat dikenai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan KUHP mengenai pemalsuan dokumen. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem verifikasi dokumen dan peningkatan sinergi antarlembaga guna mencegah terulangnya pelanggaran serupa.
Efisiensi dan Keadilan dalam Penyelenggaraan Program Pensiun PPMP dan PPIP Studi Kasus di PT. Hutama Karya (Persero) Dini Hardianti; Aris Machmud; Yusup Hidayat
Binamulia Hukum Vol. 15 No. 1 (2026): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v15i1.1283

Abstract

Dua jenis program pensiun yang diakui dalam sistem hukum Indonesia adalah PPMP (manfaat pasti) dan PPIP (iuran pasti), dimana karakteristik dari PPMP adalah menjamin manfaat berdasarkan rumus aktuaria, sementara PPIP bergantung pada fluktuasi hasil investasi. Secara normatif kedua skema ini sah di bawah UU No. 4 Tahun 2023 dan POJK No. 27 Tahun 2023. Perbedaan skema ini memunculkan isu mengenai efisiensi bagi perusahaan dan keadilan distributif diantara pekerja. Penelitian ini bertujuan menganalisis aspek efisiensi dan keadilan dalam dualisme PPMP-PPIP serta menilai kepatuhan regulasi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan socio legal, didukung oleh studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian mengonfirmasi kepatuhan implementasi terhadap regulasi yang berlaku. Namun, secara substantif, ditemukan adanya regulatory gap karena tidak ada standar hukum yang mengatur kesetaraan manfaat antar skema dalam satu perusahaan. Ketidakadaan standar ini mengakibatkan ketimpangan distribusi manfaat, di mana PPMP lebih menguntungkan bagi generasi pekerja tertentu dibandingkan PPIP. Dengan merujuk pada prinsip keadilan John Rawls dan Aristoteles, penelitian ini menegaskan untuk menjamin keseimbangan antara keberlanjutan finansial dan prinsip keadilan.
Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Promosi Judi Online Naufal Fadhil Muhammad; Fokky Fuad; Siti Farhani
Binamulia Hukum Vol. 15 No. 1 (2026): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v15i1.1297

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pergeseran praktik perjudian dari bentuk konvensional ke ranah digital yang dikenal sebagai judi online. Promosi melalui media sosial menjadi sarana utama penyebaran aktivitas tersebut. Keterlibatan selebgram, afiliator, dan pemilik akun digital dalam mempromosikan judi online menjadikan aktivitas tersebut tidak hanya sebagai bagian dari kegiatan ekonomi digital, tetapi juga sebagai mata rantai tindak pidana perjudian yang berdampak terhadap ketertiban sosial, kondisi ekonomi, dan moral masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku promosi judi online berdasarkan Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui analisis terhadap Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr, Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Pyh, Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2020/PN Bgl, dan Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2022/PN Pbr. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berfungsi sebagai lex specialis dalam penegakan hukum terhadap pelaku promosi judi online. Meskipun demikian, efektivitas penerapan sanksi pidana masih menghadapi berbagai kendala, terutama rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Page 21 of 24 | Total Record : 238

 19   20   21   22   23 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 1 (2026): Binamulia Hukum Vol. 14 No. 2 (2025): Binamulia Hukum Vol. 14 No. 1 (2025): Binamulia Hukum Vol. 13 No. 2 (2024): Binamulia Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Binamulia Hukum Vol. 11 No. 2 (2022): Binamulia Hukum Vol. 11 No. 1 (2022): Binamulia Hukum Vol. 10 No. 2 (2021): Binamulia Hukum Vol. 10 No. 1 (2021): Binamulia Hukum Vol. 9 No. 2 (2020): Binamulia Hukum Vol. 9 No. 1 (2020): Binamulia Hukum Vol. 8 No. 2 (2019): Binamulia Hukum Vol. 8 No. 1 (2019): Binamulia Hukum Vol. 7 No. 2 (2018): Binamulia Hukum Vol. 7 No. 1 (2018): Binamulia Hukum Vol. 6 No. 2 (2017): Binamulia Hukum More Issue