cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Oki Sumiyanto
Contact Email
okisumiyanto@unkris.ac.id
Phone
+6281380287222
Journal Mail Official
jurnalhukumunkris@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Gedung F, Jl. Kampus Unkris, Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi, 17411
Location
Kota bekasi,
Jawa barat
INDONESIA
Binamulia Hukum
Published by Universitas Krisnadwipayana
ISSN : 14100088     EISSN : 2656856X     DOI : https://doi.org/10.37893/jbh
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Binamulia Hukum, merupakan jurnal peer-reviewed yang terbit dua kali dalam setahun (Juli dan Desember) diterbitkan cetak sejak tahun 2007 dan online pada tahun 2017 oleh Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana. Jurnal Binamulia Hukum memuat beberapa jenis penelitian dan ulasan disiplin ilmu yang dipilih dalam beberapa cabang ilmu hukum, antara lain Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Tata Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Kesehatan, Hukum Bisnis, Sosiologi Hukum, dan isu-isu kontemporer terkait lainnya dalam bidang hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 199 Documents
 16   17   18   19   20 
Upaya Hukum Pekerja Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Batas Waktu Gugatan Prasetianingsih, Yully; Wiryadi, Uyan; Setyowati, Retno Kus
Binamulia Hukum Vol. 14 No. 1 (2025): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v14i1.1016

Abstract

Penelitian ini membahas upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja yang tidak menerima PHK, yang dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu satu tahun sejak pemutusan hubungan kerja berdasarkan Pasal 171 UU Ketenagakerjaan juncto Pasal 82 UU PPHI. Pembatasan waktu tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum. Rumusan masalahnya adalah mengenai makna Pasal 82 UU PPHI tentang batas waktu pengajuan gugatan PHK dan kepastian hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94/PUU-XXI/2023. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 82 UU PPHI memberikan tenggang waktu satu tahun untuk pekerja yang mengalami PHK dengan alasan tertentu, namun pasca Putusan MK, ketentuan tersebut tidak memberikan kepastian hukum karena tergantung pada peraturan pelaksana. Selain itu, peraturan terkait alasan PHK, seperti PP No. 35 Tahun 2021, belum sepenuhnya jelas.
Kedudukan Visum et Repertum: Studi Kasus Beberapa Putusan Tindak Pidana Terhadap Hewan Aprilia, Debi; Rifai, Anis; Suartini, Suartini
Binamulia Hukum Vol. 14 No. 1 (2025): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v14i1.1028

Abstract

Kasus penganiayaan hewan di Indonesia menunjukkan tren yang meningkat dan sering diberitakan di berbagai media, baik cetak maupun sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketepatan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar dalam perkara Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN.Blt dan putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN.Lbo terkait penganiayaan terhadap hewan, dengan fokus pada penggunaan Visum et Repertum sebagai alat bukti dalam proses persidangan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis yuridis terhadap dokumen putusan serta bukti-bukti yang diajukan, termasuk hasil visum nekropsi oleh dokter hewan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan Visum et Repertum dalam tindak pidana kekerasan terhadap hewan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun dalam peraturan perundang-undangan maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak secara eksplisit menyebutkan penggunaan Visum et Repertum untuk hewan, praktik di pengadilan menunjukkan bahwa bukti ini digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam persidangan, dan menjadi salah satu pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara penganiayaan terhadap hewan.
Analisis Hukum Terhadap Eksekusi Dwangsom (Uang Paksa) dalam Perkara Perdata sebagai Tagihan Sederhana L. Tobing, AS Leonardus; Machmud, Aris; Fuad, Fokky
Binamulia Hukum Vol. 14 No. 1 (2025): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v14i1.1029

Abstract

Dwangsom (uang paksa) merupakan bentuk upaya paksa yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan eksekusi secara sukarela. Dalam konteks ini, putusan hakim dapat dijadikan dasar untuk tagihan sederhana dalam proses kepailitan, di mana hak eksekutorial tersebut didaftarkan sebagai bagian dari utang debitur yang tengah dalam status pailit. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan hukum perdata, khususnya mengenai pelaksanaan dwangsom. Analisis bahan hukum dilakukan melalui penalaran dan inventarisasi bahan hukum yang diperoleh melalui studi pustaka, yang kemudian dikonstruksikan secara deskriptif untuk menjawab rumusan masalah, serta preskriptif untuk mengembangkan ide dan konsep baru terkait eksekusi dwangsom. Hasil analisis bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan konklusif mengenai topik ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan eksekutorial dwangsom sebagai tagihan sederhana dalam perkara perdata dan penegakan hukumnya. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa, sebagai putusan yang inkracht, dwangsom dapat menjadi dasar penagihan terhadap debitur pailit, sehingga dapat mengganti kerugian pokok dan tambahan akibat kegagalan pelaksanaan eksekusi riil secara sukarela.
Pengawalan Kendaraan yang Tidak Sah di Indonesia: Tantangan Hukum, Implikasi Terhadap Keselamatan Publik, dan Kebutuhan Reformasi Regulasi Siregar, Yessyurun Oscar Janvaron
Binamulia Hukum Vol. 14 No. 2 (2025): Binamulia Hukum (article in press)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v14i2.1003

Abstract

Penelitian ini mengkaji masalah hukum dan praktis terkait dengan pengawalan kendaraan yang tidak sah oleh Dinas Perhubungan (Dishub) di Indonesia, khususnya terkait dengan ketentuan dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, UULLAJ). Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menilai legalitas praktik tersebut serta implikasinya terhadap ketertiban lalu lintas, keselamatan, dan kepercayaan publik. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif, dengan menganalisis teks hukum yang relevan, studi kasus, dan literatur perbandingan dari negara lain. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa keterlibatan Dishub dalam pengawalan kendaraan, khususnya untuk kendaraan non-prioritas, melanggar UULLAJ yang secara tegas memberikan kewenangan tersebut hanya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Pengawalan yang tidak sah ini mengganggu arus lalu lintas, meningkatkan risiko kecelakaan, dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Penelitian ini menyoroti perlunya regulasi yang lebih jelas, mekanisme penegakan hukum yang lebih baik, dan peningkatan pelatihan bagi personel yang terlibat dalam pengelolaan lalu lintas. Analisis perbandingan dengan negara-negara yang memiliki pendekatan yang lebih terstruktur, seperti Jerman dan Amerika Serikat, menekankan pentingnya protokol yang lebih jelas dan pengawasan yang lebih baik. Sebagai kesimpulan, penelitian ini mendorong reformasi regulasi untuk memastikan bahwa pengawalan kendaraan dikendalikan dengan ketat, dengan penegakan hukum yang lebih baik dan akuntabilitas yang lebih tinggi. Penelitian ini memberikan kontribusi pada diskursus mengenai administrasi publik dan penegakan hukum, menawarkan wawasan untuk perbaikan kebijakan dan mengusulkan area penelitian lebih lanjut mengenai keterlibatan publik dan transparansi dalam penegakan hukum lalu lintas.
Peralihan Hak Cipta pada Karya Adaptasi Audiovisual dan Implikasinya Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Alzagladi, Sarah; Alzagladi, Hasan; Rufaidah, Rufaidah
Binamulia Hukum Vol. 14 No. 2 (2025): Binamulia Hukum (article in press)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v14i2.1151

Abstract

Dengan pesatnya perkembangan teknologi, imajinasi di balik karya audiovisual kini berkembang luas di media sosial. Selain itu, sejumlah besar karya audiovisual saat ini sedang diadaptasi menjadi film. Penelitian ini berfokus pada kemampuan penulis untuk mengalihkan hak kepemilikan atas karya audiovisual yang dilindungi hak cipta. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tidak memberikan perlindungan yang jelas bagi pencipta dalam konteks kreasi, mengingat ketidakjelasan rumusan norma terkait hak cipta, meskipun banyak karya kreatif telah diproduksi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi terkini. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis pengalihan hak cipta dalam karya kreatif, termasuk dalam adaptasi audiovisual, serta perlindungan hukum terhadap karya kreatif turunan berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014. Penelitian ini mengkaji pengalihan hak cipta, baik hak moral maupun ekonomi, sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 28 Tahun 2014, dengan tujuan untuk mencegah pelanggaran hak cipta dalam karya adaptasi audiovisual. Berdasarkan analisis terhadap hukum positif yang ada dan penelitian terkait hak cipta, penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Untuk menghindari pelanggaran hak ekonomi dalam adaptasi suatu karya, izin dari pencipta atau pemegang hak cipta harus diperoleh terlebih dahulu, dan pengalihan hak tersebut dilakukan melalui penjualan atau pemberian lisensi. Dengan demikian, karya tersebut akan terlindungi secara hukum.
Risiko Hukum Pemberian Ganti Kerugian pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Wilayah Sempadan: Pendekatan Yuridis bagi Aparat Pelaksana Wahyuni, Wahyuni; Sadino, Sadino; Shebubakar, Arina Novizas
Binamulia Hukum Vol. 14 No. 2 (2025): Binamulia Hukum (article in press)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v14i2.1222

Abstract

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah di wilayah sempadan sungai dalam konteks pengadaan tanah untuk kepentingan umum, di mana beberapa aparat pelaksana (pegawai pertanahan) telah dijatuhi hukuman tindak pidana korupsi. Fokus penelitian adalah menganalisis konflik antara hak individual pemilik tanah dan ketentuan hukum lingkungan serta tata ruang yang melarang pemanfaatan sempadan sungai untuk kepentingan pribadi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan ketidaksinkronan antara hak atas tanah yang diberikan secara administratif dan larangan pemanfaatan sempadan sungai sebagai kawasan lindung, yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemilik tanah maupun aparat pelaksana pengadaan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan mekanisme perlindungan hukum yang adil, guna memastikan kepastian hukum bagi kedua pihak dalam pelaksanaan pengadaan tanah di wilayah sempadan.
Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Masferisa, Adinda Fitra; Sadino, Sadino; Hidayat, Yusup
Binamulia Hukum Vol. 14 No. 2 (2025): Binamulia Hukum (article in press)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v14i2.1229

Abstract

Dalam era globalisasi yang semakin maju, hampir seluruh aktivitas manusia dapat dilakukan dengan efisien dan mudah. Salah satu inovasi utama dalam hal ini adalah transaksi online, atau yang lebih dikenal dengan e-commerce, yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mempermudah proses jual beli. E-commerce memungkinkan transaksi tanpa memerlukan kehadiran fisik pelaku usaha, dengan internet sebagai media elektronik utamanya. Kemudahan ini telah mendorong terbentuknya kesepakatan atau perjanjian secara daring. Meskipun konsumen merasakan berbagai keuntungan dari e-commerce, seperti kenyamanan dan kemudahan, sistem transaksi daring ini juga memiliki kelemahan dan potensi risiko baru, terutama terkait dengan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce, serta upaya hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia dalam konteks tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal, yang menggabungkan hukum normatif dengan data empiris. Data empiris diperoleh melalui observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner kepada 100 responden yang merupakan pengguna layanan e-commerce. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, konsumen yang mengalami kerugian dapat menempuh dua jalur upaya hukum, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) dan melalui jalur pengadilan (litigasi).
Pertanggungjawaban Hukum Pengampu dalam Kasus Penguasaan Harta Milik Terampu Tanpa Pengampu Pengawas: Analisis Perlindungan Hukum di Indonesia Annasia, Sofia; Marniati, Felicitas Sri; Ridwan, Refki
Binamulia Hukum Vol. 14 No. 2 (2025): Binamulia Hukum (article in press)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v14i2.1231

Abstract

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban hukum pengampu dalam hal pengampu menguasai harta milik terampu tanpa melibatkan pengampu pengawas. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan sejumlah kasus hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengampu yang mengabaikan kewajiban pengawasan berisiko melanggar ketentuan hukum dan menyebabkan kerugian materiil bagi terampu. Berdasarkan temuan ini, pengampu dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum, baik berupa pengembalian aset, ganti rugi, maupun pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul akibat penyalahgunaan wewenang. Perlindungan hukum bagi terampu diatur oleh KUH Perdata, yang memberikan hak bagi terampu untuk mengajukan gugatan meskipun berada di bawah pengampuan. Temuan lainnya menunjukkan bahwa sistem pengawasan terhadap pengampu oleh lembaga terkait, yaitu Balai Harta Peninggalan (BHP), masih lemah dan memerlukan penguatan. Penelitian ini menyarankan reformasi hukum untuk meningkatkan relevansi pengaturan pengampuan dengan kondisi hukum saat ini, termasuk penguatan pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan harta terampu. Penelitian ini juga merekomendasikan harmonisasi prosedur pengampuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Penelitian selanjutnya disarankan untuk membandingkan sistem pengampuan di Indonesia dengan negara lain dan mengembangkan model pengawasan yang lebih efektif.
Analisis Normatif terhadap Kewenangan Badan Wakaf Indonesia dalam Penggantian Nazhir: Studi Putusan PTUN Semarang Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg Wahyuni, Husnia Hilmi; Afda’u, Faisal; Susatyo, Febryan Alam
Binamulia Hukum Vol. 14 No. 2 (2025): Binamulia Hukum (article in press)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v14i2.1245

Abstract

Guna terwujudnya tujuan wakaf secara optimal, maka diperlukan adanya Nazhir yang memiliki kedudukan sebagai pihak yang amanah dalam pemeliharaan serta pengelolaan harta benda wakaf. Namun, terhadap Nazhir dapat dilakukan pemberhentian dan penggantian jika tidak melakukan tugas dan kewajiban sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dan pengelolaan harta benda wakaf sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen memiliki kewenangan melakukan penggantian Nazhir apabila terdapat kondisi tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BWI memiliki kewenangan atributif dalam memberhentikan dan mengganti Nazhir sebagaimana diatur dalam berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf d UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 45 ayat (1) PP No. 42 Tahun 2006 jo. PP No. 25 Tahun 2018, serta Pasal 3 ayat (1) huruf g Peraturan BWI Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir. Namun, kewenangan tersebut bukanlah kewenangan absolut, melainkan harus dilaksanakan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Page 20 of 20 | Total Record : 199

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 2 (2025): Binamulia Hukum (article in press) Vol. 14 No. 1 (2025): Binamulia Hukum Vol. 13 No. 2 (2024): Binamulia Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Binamulia Hukum Vol. 11 No. 2 (2022): Binamulia Hukum Vol. 11 No. 1 (2022): Binamulia Hukum Vol. 10 No. 2 (2021): Binamulia Hukum Vol. 10 No. 1 (2021): Binamulia Hukum Vol. 9 No. 2 (2020): Binamulia Hukum Vol. 9 No. 1 (2020): Binamulia Hukum Vol. 8 No. 2 (2019): Binamulia Hukum Vol. 8 No. 1 (2019): Binamulia Hukum Vol. 7 No. 2 (2018): Binamulia Hukum Vol. 7 No. 1 (2018): Binamulia Hukum Vol. 6 No. 2 (2017): Binamulia Hukum More Issue