cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Oki Sumiyanto
Contact Email
okisumiyanto@unkris.ac.id
Phone
+6281380287222
Journal Mail Official
jurnalhukumunkris@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Gedung F, Jl. Kampus Unkris, Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi, 17411
Location
Kota bekasi,
Jawa barat
INDONESIA
Binamulia Hukum
Published by Universitas Krisnadwipayana
ISSN : 14100088     EISSN : 2656856X     DOI : https://doi.org/10.37893/jbh
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Binamulia Hukum, merupakan jurnal peer-reviewed yang terbit dua kali dalam setahun (Juli dan Desember) diterbitkan cetak sejak tahun 2007 dan online pada tahun 2017 oleh Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana. Jurnal Binamulia Hukum memuat beberapa jenis penelitian dan ulasan disiplin ilmu yang dipilih dalam beberapa cabang ilmu hukum, antara lain Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Tata Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Kesehatan, Hukum Bisnis, Sosiologi Hukum, dan isu-isu kontemporer terkait lainnya dalam bidang hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 199 Documents
 15   16   17   18   19 
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian oleh Kepolisian Polres Ogan Ilir dalam Masyarakat Saputra, Angga; Hariyadi, Wicaksono Putra; Taufiq, Muhammad
Binamulia Hukum Vol. 13 No. 2 (2024): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v13i2.947

Abstract

Perjudian yang terjadi di masyarakat perlu ditangani secara tegas mengingat dampaknya yang semakin meresahkan. Perjudian tidak hanya merugikan pelaku secara ekonomi, tetapi juga dapat menyebabkan hilangnya akal sehat hingga mengakibatkan penjualan harta benda dan peningkatan hutang. Kondisi ini mendorong penulis untuk meneliti penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian di Kabupaten Ogan Ilir. Polres Ogan Ilir, sebagai aparatur negara yang profesional, memiliki tugas memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam memberantas tindak pidana perjudian, Polres Ogan Ilir menunjukkan komitmen yang kuat, terutama dalam wilayah hukum yang menjadi tanggung jawabnya. Setiap anggota organisasi Polres Ogan Ilir bekerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing serta bersinergi untuk mencapai tujuan bersama. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian di wilayah ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan hasil yang signifikan, sebagaimana terlihat dari data kasus perjudian yang berhasil ditangani sepanjang tahun 2022.
Hak Angket Dalam Penguatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Said, Abd. Razak; Ahmad, Suparji
Binamulia Hukum Vol. 13 No. 2 (2024): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v13i2.950

Abstract

Penelitian ini menganalisis penggunaan hak angket DPR dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pasca-penyempurnaan UUD 1945, dengan fokus pada regulasi hukumnya sebagaimana ditetapkan oleh DPR. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui urgensi hak angket dalam penguatan fungsi pengawasan DPR RI serta memahami politik hukum dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Data dianalisis dengan metode preskriptif-analitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak angket memiliki peran penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam mencegah potensi korupsi dan tindakan sewenang-wenang, sesuai dengan prinsip check and balances dalam negara hukum (rechtsstaat). Namun, pelaksanaan hak angket oleh DPR RI sering kali tidak memperhatikan prinsip dasar hak angket sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR. Akibatnya, penggunaan hak angket lebih menyerupai dinamika politik internal DPR yang kurang efektif dalam memantau kebijakan pemerintah. Pembentukan panitia angket cenderung menjadi bagian dari kepentingan politik internal DPR, sehingga tujuan akhir pengawasan kebijakan pemerintah tidak tercapai secara optimal. Oleh karena itu, implementasi hak angket perlu diperbaiki agar lebih efektif dalam mendukung fungsi pengawasan DPR RI sesuai dengan prinsip negara hukum.
Peran Pemerintah Dalam Mendukung Perekonomian Masyarakat Berpenghasilan Rendah Melalui Layanan Pinjaman Online Oemardi, Adrian Conrad; Sudiro, Amoury Adi
Binamulia Hukum Vol. 13 No. 2 (2024): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v13i2.951

Abstract

Berdasarkan perkembangan terkini, terdapat peningkatan jumlah kasus dan laporan terkait layanan pinjaman online yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pinjaman online di Indonesia serta menilai apakah penerapan peraturannya telah sesuai dengan tujuan utamanya. Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum untuk menyoroti peran pemerintah dalam mengatur layanan pinjaman online. Teori ini menekankan pentingnya hukum yang konsisten dan dapat diprediksi, sehingga semua pihak dapat memahami hak dan kewajiban mereka dengan jelas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia telah mencakup pengaturan perizinan operasional dan pengawasan layanan pinjaman online melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, meskipun pengaturan tersebut telah dibuat, banyak masyarakat yang masih belum mengetahuinya. Selain itu, terdapat banyak aplikasi layanan pinjaman online yang tidak terdaftar dan lolos dari pengawasan OJK. Akibatnya, masyarakat sering menjadi korban layanan pinjaman online yang tidak mematuhi peraturan. Dengan demikian, kebijakan ini dinilai belum sepenuhnya mencapai tujuan utama pemberlakuannya.  
Peran BUMN sebagai Pilar Utama Ekonomi Nasional yang Mandiri: Sebuah Kajian Hukum Korporasi Firmansyah, Amir; Machmud, Aris; Suparji, Suparji
Binamulia Hukum Vol. 13 No. 2 (2024): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v13i2.952

Abstract

Pemisahan tanggung jawab publik dan privat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sering menimbulkan dilema operasional yang memengaruhi kinerja dan daya saing korporasi tersebut. Penelitian ini bertujuan mengkaji independensi BUMN dalam meningkatkan daya saingnya, dengan menekankan peran BUMN sebagai entitas hukum terpisah berdasarkan prinsip business judgment rule dan ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan yuridis normatif diterapkan melalui analisis terhadap regulasi utama, termasuk UU Perseroan Terbatas, UU BUMN, dan UU Keuangan Negara. Hasil penelitian mengungkap bahwa ambiguitas pengaturan hukum antara peran BUMN sebagai entitas publik dan privat menghambat efisiensi manajemen dan tata kelola. Selain itu, beban tanggung jawab sosial yang tidak diimbangi dukungan finansial memadai turut menjadi kendala utama. Meski demikian, penerapan tata kelola yang baik serta pengurangan intervensi negara dapat menjadi langkah strategis untuk mendorong kemandirian dan profesionalisme BUMN. Simpulan penelitian ini menegaskan perlunya reformasi regulasi untuk memisahkan keuangan BUMN dari anggaran negara, sehingga memungkinkan terciptanya korporasi yang kompetitif dan mandiri. Temuan ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika hukum dan ekonomi terkait peran strategis BUMN dalam pembangunan nasional.  
Kajian Hukum tentang E-Tendering dalam Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi Novindrastuti, Ana; Suartini, Suartini; Hidayat, Yusup
Binamulia Hukum Vol. 13 No. 2 (2024): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v13i2.953

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana landasan hukum mendukung penerapan e-tendering dalam pengadaan barang dan jasa di bidang konstruksi, mengingat tingginya potensi korupsi dalam proses pemilihan penyedia dan konsultan konstruksi. Proses e-tendering, yang bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), harus berlandaskan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, keterbukaan, persaingan yang adil, dan akuntabilitas. Seiring perkembangan teknologi yang pesat serta kebutuhan percepatan pembangunan di sektor konstruksi, e-tendering menjadi langkah strategis untuk mendukung proses pengadaan. Namun, keberhasilan implementasi e-tendering memerlukan dukungan perangkat hukum yang memadai sebagai payung hukum yang jelas. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode pengumpulan data melalui analisis dokumen, yang meliputi bahan hukum dari peraturan perundang-undangan, penelitian terdahulu, literatur, dan fenomena empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi dan digitalisasi telah diterapkan dalam proses e-tendering, praktik kolusi dan korupsi masih ditemukan. Kajian ini merekomendasikan pembaruan regulasi untuk mengantisipasi korupsi, khususnya dalam proses pemilihan penyedia dan konsultan konstruksi, dengan memperkuat peraturan pengadaan barang dan jasa serta undang-undang terkait tindak pidana korupsi.  
Analisis Hukum Terhadap Jaminan Kredit Dalam Perspektif Pencegahan Kredit Macet Wahyuni, Husnia Hilmi; Purwanto, Purwanto
Binamulia Hukum Vol. 13 No. 2 (2024): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v13i2.954

Abstract

Risiko kredit macet atau Non-Performing Loans (NPL) merupakan salah satu tantangan dalam pemberian kredit, yang tidak hanya berdampak negatif terhadap lembaga keuangan sebagai pemberi kredit, tetapi juga terhadap stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Kredit macet umumnya disebabkan oleh ketidakmampuan atau ketidakmauan nasabah dalam melunasi utangnya. Untuk meminimalkan risiko ini, penerapan jaminan kredit menjadi strategi utama, di mana aset debitur dijadikan jaminan yang dapat dilelang jika terjadi wanprestasi. Jaminan kredit berperan penting dalam melindungi kreditur, memungkinkan eksekusi aset apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya. Namun, efektivitas jaminan dalam mengurangi risiko kredit macet masih dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk nilai jaminan dan hambatan dalam proses eksekusi. Tantangan seperti nilai aset yang tidak mencukupi atau penurunan nilai jaminan sering kali menghambat proses pemulihan kredit. Dalam beberapa kasus, jaminan yang tidak dapat dieksekusi justru memperburuk kerugian bagi kreditur. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis regulasi terkait, seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang memberikan hak eksekutorial kepada kreditur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun jaminan kredit memberikan perlindungan signifikan bagi kreditur, diperlukan peningkatan regulasi dan pengawasan agar proses eksekusi jaminan dapat berjalan lebih efektif dan efisien dalam mengatasi permasalahan kredit macet.
Kepastian Hukum dalam Transaksi Online: Peran Asas Itikad Baik Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia Atmoko, Dwi; Noviriska, Noviriska
Binamulia Hukum Vol. 13 No. 2 (2024): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v13i2.955

Abstract

Penelitian ini membahas peran asas itikad baik dalam transaksi jual beli online (e-commerce) di Indonesia dari perspektif hukum perdata. Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, terjadi perubahan signifikan dalam cara masyarakat melakukan transaksi, di mana e-commerce menjadi media yang dominan. Hukum perdata, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan peraturan terkait seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), mengatur transaksi elektronik untuk memberikan kepastian hukum bagi konsumen. Namun, praktik di lapangan menunjukkan berbagai permasalahan terkait pemenuhan asas itikad baik oleh pelaku usaha dalam menyediakan informasi produk yang jelas dan benar. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis peraturan perundang-undangan terkait serta fenomena praktik transaksi jual beli online. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya penerapan asas itikad baik dalam perjanjian jual beli online agar konsumen tidak dirugikan. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan perlunya penguatan regulasi untuk melindungi hak-hak konsumen serta memastikan transparansi dan kejujuran dalam transaksi online.
Rekonstruksi Paradigma Penyidikan Dalam Sistem Negara Hukum Pancasila untuk Mewujudkan Keadilan Berdasarkan Pancasila Purwono, Usman Heri
Binamulia Hukum Vol. 13 No. 2 (2024): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v13i2.956

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum Pancasila menghadapi tantangan dalam proses penyidikan pidana, khususnya ketidakselarasan antara KUHAP dengan peraturan internal kepolisian yang mempengaruhi kepastian hukum dan keadilan. Penelitian ini mengkaji rekonstruksi penyidikan pidana dalam sistem negara hukum Pancasila untuk mewujudkan keadilan. Permasalahan utama yang diidentifikasi adalah adanya ketidakselarasan antara KUHAP dengan peraturan internal kepolisian, khususnya Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019, dalam hal penetapan tersangka dan mekanisme gelar perkara. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menganalisis data secara kualitatif melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan perlunya rekonstruksi paradigma penyidikan yang mencakup harmonisasi regulasi, penguatan sistem pengawasan, dan peningkatan profesionalisme penyidik. Kebaruan penelitian terletak pada pengembangan model penyidikan yang mengintegrasikan prinsip negara hukum dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam implementasi keadilan restoratif dan pendekatan humanis. Dari pembahasan terungkap pentingnya keseimbangan antara efektivitas penyidikan dan perlindungan hak asasi tersangka, serta penguatan koordinasi kelembagaan. Diperlukan adanya pembaruan sistem penyidikan yang tidak hanya efektif secara prosedural tetapi juga mampu memberikan keadilan substantif sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, melalui harmonisasi regulasi dan penguatan kelembagaan penegak hukum.
Proses Diversi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Belajar dari Sistem Diversi di Amerika Serikat Maran, Alfian Mela; Probowati, Yusti; Ajuni, Ajuni; Elisabeth, Mary Philia
Binamulia Hukum Vol. 13 No. 2 (2024): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v13i2.957

Abstract

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke mekanisme di luar peradilan pidana. Diversi bertujuan untuk melindungi hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum (ABH). Pelaksanaan diversi menjadi penting karena proses peradilan pidana dapat memberikan dampak negatif pada anak, seperti stigma sosial, kesulitan mendapatkan pekerjaan, risiko terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, dan kemungkinan menjadi residivis akibat pengaruh lingkungan pergaulan di sekitar mereka. Namun, implementasi diversi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Beberapa penelitian mengungkapkan kendala, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang diversi, rendahnya kompetensi hakim dalam menangani perkara anak, kesulitan mencapai kesepakatan antara pelaku dan korban, serta terbatasnya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan kesepakatan diversi. Kajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan diversi di Indonesia sekaligus mengulas proses diversi di Amerika Serikat sebagai bahan pembelajaran dalam meningkatkan pelaksanaan diversi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah purposive review, di mana penulis secara sistematis menentukan langkah-langkah dalam mencari dan menyortir sumber yang relevan untuk pembahasan ini. Hasil kajian menunjukkan bahwa beberapa proses diversi yang berhasil diterapkan di Amerika Serikat, seperti Probation Camp, Community Service, dan Functional Family Therapy, dapat menjadi referensi dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan diversi di Indonesia. Keberhasilan pendekatan-pendekatan tersebut menunjukkan pentingnya keterlibatan masyarakat, keluarga, dan otoritas terkait dalam mendukung keberhasilan program diversi. Oleh karena itu, diharapkan temuan ini dapat menjadi solusi dalam memperbaiki dan memperkuat sistem diversi di Indonesia.
Penanganan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Perundungan di Lingkungan Satuan Pendidikan Huda, Miftahul; Silviana, Ana
Binamulia Hukum Vol. 13 No. 2 (2024): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v13i2.958

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji perlindungan hukum terhadap tindak perundungan (bullying) yang melibatkan anak-anak, serta mengidentifikasi peraturan yang memberikan sanksi bagi pelaku perundungan di Indonesia. Fenomena perundungan yang dilakukan oleh anak di bawah umur semakin sering terjadi, dengan banyak korban yang hanya bisa pasrah tanpa mampu melakukan perlawanan. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana penanganan kasus perundungan di lingkungan sekolah atau pendidikan? dan (2) Bagaimana akses keadilan bagi korban perundungan di Indonesia? Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang mengacu pada peraturan perundang-undangan serta regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan dan pencegahan perilaku perundungan di lingkungan sekolah atau satuan pendidikan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Peraturan ini memuat berbagai langkah yang harus diambil oleh lembaga pendidikan dalam upaya mengurangi angka perundungan yang semakin meningkat saat ini.

Page 17 of 20 | Total Record : 199

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 2 (2025): Binamulia Hukum (article in press) Vol. 14 No. 1 (2025): Binamulia Hukum Vol. 13 No. 2 (2024): Binamulia Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Binamulia Hukum Vol. 11 No. 2 (2022): Binamulia Hukum Vol. 11 No. 1 (2022): Binamulia Hukum Vol. 10 No. 2 (2021): Binamulia Hukum Vol. 10 No. 1 (2021): Binamulia Hukum Vol. 9 No. 2 (2020): Binamulia Hukum Vol. 9 No. 1 (2020): Binamulia Hukum Vol. 8 No. 2 (2019): Binamulia Hukum Vol. 8 No. 1 (2019): Binamulia Hukum Vol. 7 No. 2 (2018): Binamulia Hukum Vol. 7 No. 1 (2018): Binamulia Hukum Vol. 6 No. 2 (2017): Binamulia Hukum More Issue