cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Oki Sumiyanto
Contact Email
okisumiyanto@unkris.ac.id
Phone
+6281380287222
Journal Mail Official
jurnalhukumunkris@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Gedung F, Jl. Kampus Unkris, Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi, 17411
Location
Kota bekasi,
Jawa barat
INDONESIA
Binamulia Hukum
Published by Universitas Krisnadwipayana
ISSN : 14100088     EISSN : 2656856X     DOI : https://doi.org/10.37893/jbh
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Binamulia Hukum, merupakan jurnal peer-reviewed yang terbit dua kali dalam setahun (Juli dan Desember) diterbitkan cetak sejak tahun 2007 dan online pada tahun 2017 oleh Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana. Jurnal Binamulia Hukum memuat beberapa jenis penelitian dan ulasan disiplin ilmu yang dipilih dalam beberapa cabang ilmu hukum, antara lain Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Tata Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Kesehatan, Hukum Bisnis, Sosiologi Hukum, dan isu-isu kontemporer terkait lainnya dalam bidang hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 199 Documents
 16   17   18   19   20 
Penerapan Yurisdiksi Ekstrateritorial Dalam Pemberitahuan Akuisisi Lintas Negara: Analisis Putusan Nomor 09/KPPU-M/2023 Nugroho, Ade; Safik, Akhmad; Istiani, Nisa
Binamulia Hukum Vol. 14 No. 1 (2025): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v14i1.1008

Abstract

Globalisasi ekonomi yang berkembang pesat telah mendorong meningkatnya transaksi bisnis lintas negara, termasuk dalam bentuk merger dan akuisisi perusahaan. Hal ini menimbulkan tantangan bagi otoritas persaingan usaha dalam menerapkan yurisdiksi terhadap transaksi yang melibatkan pihak di luar wilayah teritorial mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan yurisdiksi ekstrateritorial oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menilai pengambilalihan saham yang terjadi di luar wilayah Indonesia, dengan mengambil studi kasus pada Putusan KPPU No. 09/KPPU-M/2023. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPU menerapkan doktrin “effects doctrine” dan doktrin satu kesatuan ekonomi dalam penegakan kewenangannya. Namun, penerapan yurisdiksi ekstrateritorial ini masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya dasar hukum eksplisit dalam UU No. 5 Tahun 1999 dan potensi konflik yurisdiksi dengan negara lain. Oleh karena itu, diperlukan amandemen terhadap UU No. 5 Tahun 1999, pengembangan doktrin hukum yang lebih jelas, serta peningkatan kerja sama internasional dalam penegakan hukum persaingan usaha. Langkah-langkah tersebut sangat penting untuk memperkuat posisi KPPU dalam menerapkan yurisdiksi ekstrateritorial di masa depan.
Kewenangan KBRI Dalam Memberikan Hak Anak Atas Identitas dan Status Kewarganegaraan Indonesia di Malaysia Mungawanah, Novia
Binamulia Hukum Vol. 14 No. 1 (2025): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v14i1.1107

Abstract

Anak merupakan generasi penerus bangsa, dan pencatatan kelahiran merupakan dasar hukum yang penting bagi negara dalam menjamin pelaksanaan hak-hak anak. Oleh karena itu, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur, sebagai perwakilan negara di Malaysia, memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak anak dengan memberikan catatan kelahiran yang mencakup identitas diri dan status kewarganegaraan Indonesia. Penulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kewenangan KBRI Kuala Lumpur sebagai lembaga perwakilan negara, serta mengkaji permasalahan yang muncul terkait pencatatan kelahiran dan solusi penyelesaiannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan pengumpulan data melalui studi pustaka. Data yang digunakan berupa data sekunder, seperti buku, jurnal, dan tulisan dari para ahli. Sumber hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, termasuk undang-undang, Keputusan Presiden, dan Konvensi yang berlaku. Data tersier, seperti kamus dan sumber internet, juga digunakan untuk mendukung penulisan ini. Selain itu, wawancara digunakan sebagai bahan pendukung untuk melengkapi data. Kewenangan KBRI Kuala Lumpur dalam memberikan pencatatan kelahiran, termasuk identitas diri dan status kewarganegaraan, dilaksanakan oleh Atase Hukum bagian Kewarganegaraan, yang bekerja sama dengan pihak Konsuler. Anak hasil perkawinan campuran yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun memiliki kewarganegaraan ganda terbatas dan dilengkapi dengan Affidavit (fasilitas keimigrasian semacam paspor tempel). Bagi anak yang lahir dari nikah siri, atau yang tidak diketahui orang tuanya serta tidak memiliki dokumen, KBRI tetap memberikan catatan kelahiran dengan menyertakan keterangan tambahan.
Analisis Hukum Terhadap Penolakan Tagihan Pajak dalam Proses Kepailitan PT Swissindo Marine: Kasus Gugurnya Hak Mendahului Pajak Putri, Adityas Rachmawati; Machmud, Aris; Sadino, Sadino
Binamulia Hukum Vol. 14 No. 1 (2025): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v14i1.942

Abstract

Pajak merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang kepada seluruh wajib pajak tanpa memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak. Dalam kasus kepailitan PT Swissindo Marine, Pajak terdaftar sebagai kreditur preferen yang diwakili oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang Satu. Kurator telah menyusun daftar tagihan tetap dan daftar pembagian sementara kreditur dalam proses kepailitan perusahaan tersebut. Namun, Pajak merasa bahwa tagihan yang ditetapkan oleh Kurator masih kurang tepat. Pajak kemudian mengajukan tagihan tambahan, namun permohonan tersebut ditolak oleh Kurator. Sebagai langkah selanjutnya, Pajak mengajukan gugatan renvoi atas daftar pembagian hasil sementara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan hukum mengenai gugurnya hak mendahului dalam penagihan utang pajak dalam proses kepailitan PT Swissindo Marine, serta akibat hukum yang ditimbulkan terhadap Pajak terkait dengan putusan Nomor 54/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. 100 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus yudisial dan perundang-undangan, menggunakan sumber hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan penolakan tagihan pajak tambahan oleh Kurator akibat daluarsa pada rapat verifikasi telah dibenarkan oleh Judex Facti dan dikuatkan oleh Judex Juris. Akibatnya, Pajak tidak diperkenankan untuk mengubah jumlah tagihan yang telah ditetapkan oleh Kurator dalam proses kepailitan PT Swissindo Marine.
Perlindungan Keanekaragaman Ikan Lokal Terhadap Ancaman Ikan Red Devil Berdasarkan Public Trust Doctrine Mulia, Insania Akhwat; Endriana, Eka Putri
Binamulia Hukum Vol. 14 No. 1 (2025): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v14i1.960

Abstract

Keanekaragaman ikan lokal di Waduk Sermo semakin terancam akibat dominasi ikan invasif, yaitu Ikan Red Devil (Amphilophus Labiatus), yang mulai berkembang sejak tahun 2000-an. Keberadaan Ikan Red Devil menyebabkan penurunan signifikan dalam populasi ikan lokal, yang pada gilirannya berdampak pada penurunan kesejahteraan nelayan setempat. Masalah ini akan dianalisis melalui perspektif Public Trust Doctrine untuk mengkaji peran negara dalam melindungi sumber daya alam. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan kewajiban negara untuk menguasai dan mengelola kekayaan alam demi kemakmuran rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi implementasi Public Trust Doctrine dalam melindungi keanekaragaman ikan lokal dari ancaman Ikan Red Devil di Waduk Sermo, Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris yang melibatkan pengumpulan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instansi negara, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Dinas Kelautan dan Perikanan, memiliki kewajiban untuk melindungi ikan lokal berdasarkan Public Trust Doctrine. Meskipun telah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh instansi negara untuk menangani masalah ini, implementasinya masih kurang maksimal.
Perlindungan Kreditur Separatis terhadap Jangka Waktu Eksekusi Objek Hak Tanggungan dalam Proses Insolvensi Hutabarat, Andy Gustaf; Sunarmi, Sunarmi; Robert, Robert
Binamulia Hukum Vol. 14 No. 1 (2025): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v14i1.1007

Abstract

Perlindungan terhadap kreditur separatis dalam jangka waktu eksekusi objek hak tanggungan diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal tersebut menetapkan bahwa eksekusi hak tanggungan dapat dilakukan dalam waktu 2 bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) UU yang sama. Namun, jangka waktu tersebut tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi kreditur separatis dalam melaksanakan haknya, yang dapat menyebabkan kerugian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi pustaka, bersifat deskriptif, dan menggunakan analisis data kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jangka waktu yang diatur dalam Pasal 59 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tidak memberikan perlindungan dan keadilan yang cukup bagi kreditur separatis. Temuan ini didukung oleh data lelang yang diperoleh dari KPKNL Medan untuk periode 2019-2023, yang mengindikasikan bahwa kreditur separatis memerlukan waktu antara 3 hingga 4 bulan untuk melaksanakan eksekusi lelang jaminan hak tanggungan, dikarenakan adanya persyaratan administratif dan prosedur birokrasi yang harus dilalui.
Praktik Usaha Fiktif dalam Pengajuan Kredit Usaha Rakyat dan Tantangan Pencegahannya Noviansyah, Arie; Lutfi, Anas; Shebubakar, Arina Novizas
Binamulia Hukum Vol. 14 No. 1 (2025): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v14i1.1009

Abstract

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program pembiayaan bersubsidi yang bertujuan untuk mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mengakses modal guna meningkatkan produktivitas dan daya saing. Namun, pelaksanaan program ini menghadapi tantangan signifikan berupa praktik penyimpangan hukum, seperti pengajuan usaha fiktif dan manipulasi dokumen, yang berpotensi merugikan lembaga perbankan dan mengancam keberlanjutan program. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyimpangan hukum dalam pengajuan KUR, mengevaluasi kelemahan dalam sistem pengawasan dan regulasi, serta mengidentifikasi upaya preventif dan penegakan hukum yang dapat diterapkan. Metode penelitian yuridis normatif digunakan dengan pendekatan analisis terhadap peraturan hukum, doktrin, dan prinsip-prinsip yang relevan terkait penyimpangan KUR. Temuan penelitian menunjukkan bahwa lemahnya sistem verifikasi dan pengawasan menjadi celah utama yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha fiktif. Hasil kajian ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat regulasi, meningkatkan transparansi sistem pengajuan kredit, serta mengoptimalkan penegakan hukum guna meminimalkan risiko penyalahgunaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan KUR yang lebih efektif dalam memberdayakan UMKM secara berkelanjutan.
Eksistensi Hukum Terhadap Organisasi Kepemudaan Dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Harief, Aulia; Sinaga, Parbuntian; Bhakti, Teguh Satya
Binamulia Hukum Vol. 14 No. 1 (2025): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v14i1.1010

Abstract

Pemuda, yang merupakan warga negara Indonesia berusia antara 16 hingga 30 tahun, memasuki tahap penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Mereka memiliki peran aktif sebagai kekuatan moral, pengawas sosial, dan agen perubahan dalam setiap aspek pembangunan nasional, serta dalam pelaksanaan konstitusi, demokrasi, dan penegakan hukum. Hak konstitusional mengacu pada hak yang dimiliki setiap individu sesuai dengan konstitusi yang berlaku di negara tersebut. Keberadaan hak konstitusional merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin perlindungannya oleh konstitusi negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pembatasan dan hambatan tersebut dalam mempersiapkan anggota organisasi kepemudaan untuk berpartisipasi dalam pemilu. Regulasi mengenai kepemudaan dan organisasi kepemudaan diatur dalam Undang-Undang Kepemudaan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Bahwa organisasi kepemudaan, selain berfungsi sebagai wadah bagi pemuda, juga memiliki peran dalam mempengaruhi platform dan kebijakan politik, serta mengusulkan agenda yang relevan dengan kepentingan pemuda untuk kemajuan dan persatuan bangsa.
Posisi Terpidana Korupsi dalam Regulasi: Dampak dan Persepsi Keadilan Masyarakat Davai, Niki; Fuad, Fokky; Machmud, Aris
Binamulia Hukum Vol. 14 No. 1 (2025): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v14i1.1004

Abstract

Penelitian ini mengkaji dampak dari regulasi remisi dan pembebasan bersyarat terhadap narapidana yang terlibat dalam tindak pidana luar biasa, seperti korupsi, terorisme, dan narkotika, setelah diberlakukannya UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Regulasi ini menghapus pembatasan bagi pelaku tindak pidana luar biasa dalam memperoleh hak remisi dan pembebasan bersyarat, sehingga mereka diperlakukan setara dengan narapidana lainnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi literatur, untuk menganalisis implikasi hukum dan dampaknya terhadap efektivitas pemberantasan korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini berpotensi menurunkan efektivitas hukuman bagi narapidana korupsi karena menghilangkan efek jera yang diperlukan untuk mencegah terulangnya kejahatan. Selain itu, kebijakan ini dapat memperburuk persepsi publik terhadap keadilan hukum, mengingat adanya pengurangan syarat bagi narapidana korupsi dalam mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat.
Analisis Peraturan Perlindungan Konsumen dalam Jasa Ekspedisi terhadap Kasus Kerugian Barang Ramadhan, Muhammad Hatta Fitra; Sudiro, Amoury Adi
Binamulia Hukum Vol. 14 No. 1 (2025): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v14i1.1027

Abstract

Artikel ini mengkaji perlindungan konsumen dalam layanan ekspedisi JNE, dengan fokus pada kasus kerugian barang yang dialami konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas regulasi perlindungan konsumen, khususnya yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU PK) No. 8 Tahun 1999, serta peran Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dalam menangani keluhan konsumen. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, dengan pengumpulan data melalui survei kepada 135 konsumen JNE dan wawancara dengan BPKN dan pihak terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah ada, implementasinya masih kurang efektif, sehingga banyak konsumen yang tidak mendapatkan hak mereka sesuai dengan ketentuan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan pengawasan terhadap perusahaan ekspedisi dan penyuluhan hak-hak konsumen agar lebih efektif.
Implementasi Regulasi Penataan Pedagang Kaki Lima: Studi Kasus di Kebayoran Baru Renald, Ferdinand; Fuad, Fokky; Sadino, Sadino
Binamulia Hukum Vol. 14 No. 1 (2025): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v14i1.1005

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Gubernur (Pergub) No. 10 Tahun 2015 mengenai Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini penting untuk menilai efektivitas penataan PKL di wilayah tersebut. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penataan PKL berdasarkan Pergub No. 10 Tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penataan PKL di Kebayoran Baru belum efektif, karena belum tercapai penataan yang baik, yang menyebabkan ketidaknyamanan bagi pedagang dan pengunjung. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembinaan dan penataan yang lebih komprehensif, yang melibatkan para pemangku kepentingan, untuk menciptakan kawasan PKL yang tertata dengan rapi. PKL yang tidak memiliki izin (illegal) perlu ditertibkan melalui pembinaan, pengembangan usaha, dan penempatan di lokasi yang telah ditentukan. Pemerintah Daerah (PEMDA) harus melakukan tindakan preventif dan penertiban secara berkala terhadap PKL liar.

Page 19 of 20 | Total Record : 199

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 2 (2025): Binamulia Hukum (article in press) Vol. 14 No. 1 (2025): Binamulia Hukum Vol. 13 No. 2 (2024): Binamulia Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Binamulia Hukum Vol. 11 No. 2 (2022): Binamulia Hukum Vol. 11 No. 1 (2022): Binamulia Hukum Vol. 10 No. 2 (2021): Binamulia Hukum Vol. 10 No. 1 (2021): Binamulia Hukum Vol. 9 No. 2 (2020): Binamulia Hukum Vol. 9 No. 1 (2020): Binamulia Hukum Vol. 8 No. 2 (2019): Binamulia Hukum Vol. 8 No. 1 (2019): Binamulia Hukum Vol. 7 No. 2 (2018): Binamulia Hukum Vol. 7 No. 1 (2018): Binamulia Hukum Vol. 6 No. 2 (2017): Binamulia Hukum More Issue