cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Oki Sumiyanto
Contact Email
okisumiyanto@unkris.ac.id
Phone
+6281380287222
Journal Mail Official
jurnalhukumunkris@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Gedung F, Jl. Kampus Unkris, Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi, 17411
Location
Kota bekasi,
Jawa barat
INDONESIA
Binamulia Hukum
Published by Universitas Krisnadwipayana
ISSN : 14100088     EISSN : 2656856X     DOI : https://doi.org/10.37893/jbh
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Binamulia Hukum, merupakan jurnal peer-reviewed yang terbit dua kali dalam setahun (Juli dan Desember) diterbitkan cetak sejak tahun 2007 dan online pada tahun 2017 oleh Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana. Jurnal Binamulia Hukum memuat beberapa jenis penelitian dan ulasan disiplin ilmu yang dipilih dalam beberapa cabang ilmu hukum, antara lain Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Tata Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Kesehatan, Hukum Bisnis, Sosiologi Hukum, dan isu-isu kontemporer terkait lainnya dalam bidang hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 199 Documents
 16   17   18   19   20 
Kebijakan Penal dalam Perlindungan Data Pribadi Nasabah Fintech Lending di Indonesia Rifa, Fauzi; Hidayati, Maslihati Nur
Binamulia Hukum Vol. 13 No. 2 (2024): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v13i2.964

Abstract

Meningkatnya penggunaan layanan fintech lending yang menawarkan kemudahan akses pembiayaan, namun juga menimbulkan risiko terhadap keamanan data pribadi nasabah. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) telah diterapkan, implementasi dan penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana efektivitas kebijakan penal dalam melindungi data pribadi nasabah dan bagaimana regulasi saat ini ada dapat ditingkatkan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan untuk menganalisis regulasi yang ada dan efektivitasnya dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan yang ada memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif dengan prinsip-prinsip perlindungan data yang diakui secara internasional, bersifat spesifik serta memberikan perlindungan preventif dan represif, efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi dan pengawasan yang konsisten, serta tidak terjebak hanya pada sanksi administratif.
Efektivitas Prosedur Kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Putusan Pengadilan Swandhani, Triyana Kartika; Ahmad, Suparji; Sadino, Sadino
Binamulia Hukum Vol. 13 No. 2 (2024): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v13i2.966

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas prosedur kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam putusan pengadilan. Kepailitan BUMN merupakan permasalahan yang kompleks karena statusnya sebagai badan usaha milik negara sehingga berdampak pada perekonomian nasional dan pelayanan publik. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, dengan menggunakan data undang-undang kepailitan, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata cara kepailitan BUMN mengikuti Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, namun penerapannya mempunyai kekhasan tertentu karena kepentingan negara. Putusan pengadilan menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan dampak kebangkrutan terhadap stabilitas perekonomian dan pelayanan publik. Prosedur kepailitan BUMN juga mempertimbangkan posisi negara sebagai pemegang saham mayoritas yang mempunyai hak khusus dalam prosesnya, termasuk penyelamatan atau restrukturisasi perusahaan. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan prosedur kepailitan BUMN di Indonesia memerlukan keseimbangan antara kepentingan negara, kreditur, dan pegawai. Pengadilan memainkan peran penting dalam memastikan proses tersebut mematuhi hukum dan mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi. Kajian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi antar instansi terkait dan peninjauan kembali peraturan untuk memastikan keadilan dan efisiensi dalam prosedur kepailitan BUMN.
Valuasi Aset Hak Kekayaan Intelektual Dalam Jaminan Fidusia Wulandari, Sekar; Fuad, Fokky; Suartini, Suartini
Binamulia Hukum Vol. 13 No. 2 (2024): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v13i2.972

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi urgensi valuasi aset Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan pemegang HKI di Indonesia. Meskipun HKI memiliki potensi ekonomi yang signifikan, penggunaannya sebagai jaminan kredit belum optimal karena keterbatasan regulasi dan infrastruktur, termasuk ketiadaan lembaga valuasi resmi. Negara-negara maju telah berhasil memanfaatkan HKI untuk mendukung sektor ekonomi melalui regulasi dan lembaga yang mendukung valuasi HKI. Pendekatan penelitian menggunakan metode yuridis empiris yang melibatkan analisis regulasi, wawancara dengan pihak terkait, dan studi literatur. Temuan menunjukkan bahwa regulasi terkait HKI di Indonesia, meskipun cukup komprehensif, masih menghadapi tantangan implementasi, terutama dalam aspek penilaian dan jaminan fidusia. Pembentukan lembaga valuasi menjadi kebutuhan mendesak untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan akses kredit bagi pemegang HKI. Valuasi HKI dapat menjadi pendorong utama dalam monetisasi aset tidak berwujud, namun memerlukan dukungan struktural dan regulasi yang kuat. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan lembaga valuasi dan harmonisasi regulasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan manfaat ekonomi HKI dan mendukung perekonomian nasional.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Titip Online Fitriana, Raysa; Fuad, Fokky; Machmud, Aris
Binamulia Hukum Vol. 14 No. 1 (2025): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v14i1.971

Abstract

Perkembangan transaksi jasa titip online memberikan peluang baru dalam perdagangan digital, namun di sisi lain menimbulkan tantangan hukum terkait perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme perlindungan konsumen dalam transaksi jasa titip online, yang melibatkan aspek hukum perdata dan perundang-undangan terkait, seperti UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan aturan perdagangan. Metode penelitian yuridis normatif digunakan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, didukung studi pustaka dan wawancara pelaku usaha jasa titip. Temuan utama menunjukkan bahwa kelemahan dalam sistem kontraktual, seperti transaksi berbasis kepercayaan tanpa perlindungan formal, meningkatkan risiko kerugian konsumen. Selain itu, sistem “beli putus” tanpa jaminan pengembalian dana memperburuk posisi konsumen dalam sengketa. Kesimpulan penelitian menekankan pentingnya regulasi yang lebih tegas dan mekanisme ganti rugi untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi konsumen serta mendukung transparansi usaha jasa titip.
Tanggung Jawab Pengembang Apartemen Dalam Terjadinya Wanprestasi: Studi Putusan Nomor 190/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr Adriarga, Nadiva Aggi Betha; Sudiro, Amoury Adi; Safik, Akhmad
Binamulia Hukum Vol. 14 No. 1 (2025): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v14i1.973

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum pengembang apartemen dalam kasus wanprestasi berdasarkan Putusan Nomor 190/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya kebutuhan akan tempat tinggal di tengah urbanisasi yang mengakibatkan kompleksitas hubungan hukum dalam transaksi jual beli rumah susun. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, dengan menitikberatkan kajian pada peraturan perundang-undangan serta analisis konseptual yuridis yang relevan dengan konsep wanprestasi dan tanggung jawab hukum. Metode penelitian melibatkan pengumpulan data melalui studi pustaka dan dokumen hukum, yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memberikan jawaban yang komprehensif terhadap permasalahan hukum yang diangkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembang, dalam hal ini PT. Duta Pertiwi, Tbk, terbukti melakukan wanprestasi karena gagal memenuhi kewajibannya, yaitu pembayaran biaya pengelolaan, iuran dana cadangan, dan tagihan utilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun serta peraturan lainnya yang relevan. Wanprestasi tersebut memiliki implikasi hukum, termasuk kewajiban pengembang untuk memberikan ganti rugi atas kerugian material dan immaterial yang dialami oleh pemilik dan penghuni apartemen. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1243 dan 1249 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum yang memadai bagi pemilik dan penghuni apartemen merupakan elemen penting dalam upaya mewujudkan keadilan dalam sistem negara hukum di Indonesia.
Implementasi Kode Etik Notaris di Wilayah Tangerang Selatan Hidayat, Wahyu; Lutfi, Anas
Binamulia Hukum Vol. 14 No. 1 (2025): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v14i1.974

Abstract

Penelitian ini membahas implementasi kode etik notaris di wilayah Tangerang Selatan, yang memiliki relevansi strategis mengingat peran penting notaris dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai pejabat publik, notaris memiliki kewajiban untuk menjaga integritas dan profesionalisme melalui kepatuhan terhadap kode etik yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI). Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat implementasi kode etik dalam praktik kenotariatan, mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kode etik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan mengombinasikan analisis dokumen hukum, wawancara mendalam dengan notaris dan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Tangerang Selatan, serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan bisnis, kurangnya pengawasan, dan kompleksitas kasus merupakan hambatan utama dalam implementasi kode etik. Selain itu, pelanggaran kode etik berdampak serius, seperti sanksi berat hingga pencabutan izin praktik, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris. Penelitian ini menyimpulkan bahwa edukasi berkelanjutan, penguatan pengawasan, dan adopsi teknologi merupakan langkah krusial untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kode etik. Rekomendasi yang diajukan meliputi pelatihan berkala untuk notaris, pelaksanaan audit internal, dan kolaborasi intensif dengan lembaga pengawas guna memastikan standar profesional tetap terjaga. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan praktik kenotariatan yang lebih efektif di Indonesia, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris.
Efektivitas Kebijakan Restitusi dalam Perlindungan Hak Anak Korban Kejahatan Seksual: Studi Kasus Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Bnr Yuliawan, Bogi; Hartanto, Hartanto; Bhakti, Teguh Satya
Binamulia Hukum Vol. 14 No. 1 (2025): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v14i1.1006

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi implementasi pemberian restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual, dengan fokus pada studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Bnr. Kejahatan seksual terhadap anak berdampak serius terhadap kondisi psikologis dan emosional korban, yang sering kali tidak diimbangi oleh perlindungan hukum yang memadai, termasuk hak restitusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum terkait, dan wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengatur hak restitusi bagi anak korban, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti minimnya pemahaman aparat hukum dan hambatan teknis lainnya. Kesimpulannya, diperlukan penguatan kerangka hukum dan edukasi kepada aparat penegak hukum untuk memastikan pemenuhan hak restitusi sebagai bagian integral dari perlindungan anak korban kekerasan seksual.
Legal Protection for Investors in Bitcoin Transactions on Exchange Platforms Siregar, Dahris
Binamulia Hukum Vol. 14 No. 1 (2025): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v14i1.1012

Abstract

Since the introduction of Bitcoin, the first cryptocurrency, virtual currencies have become a topic of increasing public concern. Bitcoin trading is highly speculative and involves significant risks, as its value can fluctuate dramatically over time, with no single party held accountable for these changes. This study focuses on the protection of investors engaged in Bitcoin transactions on exchange platforms in Indonesia under positive law. The research employs a normative juridical approach, with both primary and secondary data sourced from legal texts, regulations, and relevant literature. The findings indicate that Bitcoin transactions in Indonesia primarily involve the sale of commodity assets through exchange platforms, which function as physical traders of crypto assets. Regulatory frameworks established by futures regulatory bodies play a crucial role in preventing fraud and safeguarding legal rights. According to Indonesian Contract Law, as outlined in the Civil Code (Burgerlijk Wetboek, BW), Bitcoin transactions are considered “legal” when they fulfill the contractual conditions specified in Article 1320. Consequently, investors are legally protected from both criminal and civil liabilities due to the validity of these transactions.
Pengaruh Vonis Bebas Ronald Tannur Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Kepercayaan Publik Kaemirawati, Diah Turis; Hidayah, Bayu
Binamulia Hukum Vol. 14 No. 1 (2025): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v14i1.941

Abstract

Vonis bebas dalam kasus pidana sering kali menjadi isu kontroversial yang berdampak pada kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana vonis bebas, khususnya dalam kasus yang menarik perhatian luas, dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap independensi dan integritas peradilan. Dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis dan sosiologi hukum, penelitian ini mengkaji berbagai regulasi hukum yang berlaku, putusan pengadilan, serta respons masyarakat terhadap vonis yang dianggap tidak mencerminkan keadilan substantif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan pengadilan yang kontroversial dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan. Faktor-faktor seperti opini publik, tekanan politik, dan eksposur media berperan dalam membentuk persepsi mengenai independensi hakim. Selain itu, studi ini mengidentifikasi bahwa meskipun regulasi hukum telah mengatur mekanisme transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan, dalam praktiknya masih ditemukan tantangan dalam penerapannya. Temuan ini menegaskan pentingnya reformasi peradilan yang mencakup peningkatan pengawasan terhadap hakim, penerapan prinsip keadilan substantif dan prosedural secara seimbang, serta penguatan mekanisme transparansi dalam proses hukum. Studi ini berkontribusi pada pemahaman mengenai hubungan antara sistem hukum dan masyarakat, serta memberikan rekomendasi bagi upaya peningkatan integritas peradilan di Indonesia.
Implikasi Pasal 240 KUHP Terhadap Kebebasan Berpendapat Perspektif Hukum Islam Palasenda, Nabil Fikri; Hakim, Chusnul
Binamulia Hukum Vol. 14 No. 1 (2025): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v14i1.1001

Abstract

Hak kebebasan berpendapat telah dijamin oleh negara dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya, ditetapkan dengan undang-undang.” Kebebasan berpendapat merupakan unsur esensial dalam demokrasi. Namun, munculnya pasal-pasal kontroversial dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berfokus pada analisis norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum, serta penerapan ketentuan normatif tersebut dalam praktik hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan norma hukum yang berlaku dan menganalisis relevansi serta efektivitasnya dalam konteks hukum yang berlaku di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan adanya potensi pelanggaran hak asasi manusia, khususnya terkait dengan kebebasan berpendapat. Kesimpulannya, pasal-pasal dalam KUHP tersebut berpotensi merenggut hak kebebasan berpendapat yang dijamin oleh negara, karena pasal-pasal tersebut dianggap masih melanggar kebebasan berpendapat, walaupun dalam hal deliknya yang tergolong delik aduan.

Page 18 of 20 | Total Record : 199

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 2 (2025): Binamulia Hukum (article in press) Vol. 14 No. 1 (2025): Binamulia Hukum Vol. 13 No. 2 (2024): Binamulia Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Binamulia Hukum Vol. 11 No. 2 (2022): Binamulia Hukum Vol. 11 No. 1 (2022): Binamulia Hukum Vol. 10 No. 2 (2021): Binamulia Hukum Vol. 10 No. 1 (2021): Binamulia Hukum Vol. 9 No. 2 (2020): Binamulia Hukum Vol. 9 No. 1 (2020): Binamulia Hukum Vol. 8 No. 2 (2019): Binamulia Hukum Vol. 8 No. 1 (2019): Binamulia Hukum Vol. 7 No. 2 (2018): Binamulia Hukum Vol. 7 No. 1 (2018): Binamulia Hukum Vol. 6 No. 2 (2017): Binamulia Hukum More Issue